SAFETY PRIME

Engineering Safety

[151013] Tugas 2 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B1 (Sore) 2015

91 Comments

Kepada Mahasiswa D4K3 Semester III Kelas B1 (Sore) 2015.

Anda diminta untuk membuat rangkuman tentang ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut dibawah ini.

  1. Ketik tugas rangkuman Anda ini setara dengan 4 halaman kertas ukuran A4 pada spasi baris 1 (satu). Disarankan menggunakan program aplikasi Notepad atau Text editor atau yang sejenis terlebih dahulu. Jangan menggunakan program aplikasi Microsoft Word.
  2. Cantumkan Nama, NIM, Semester, dan Kelas Anda diawal rangkuman.
  3. Kirim tugas Anda (posting) dengan cara mengetik secara langsung pada kotak “Leave a Reply” atau copy-paste dari Notepad yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan alamat e-mail dan nama Anda saja pada kotak yang disediakan, Anda tidak perlu memasukkan alamat website. Terakhir jangan lupa klik “POST COMMENT”.
  4. Batas akhir pengiriman tugas (posting) adalah hari Selasa 13 Oktober 2015 pukul 23:59 wita.
  5. Tugas yang diposting lewat waktu, maka tidak akan mendapat approval untuk dimuat pada website ini dan dianggap tidak mengerjakan tugas.
  6. Posting Anda hanya akan tampil setelah mendapatkan approval terlebih dahulu dari Dosen Pengampu Mata Kuliah. Mahasiswa tidak perlu memposting berulang kali untuk tugas yang sama.
  7. Tugas yang Anda kerjakan tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Bila ditemukan ada kesamaan maka kedua atau lebih tugas tersebut tidak akan ditampilkan, dan Anda dianggap tidak menyelesaikan tugas.
  8. Sistem penilaian tugas ini adalah: Tugas dikerjakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akurat, dan terperinci, serta diposting pada hari:
    H     — Nilai C
    H -1 — Nilai C+
    H -2 — Nilai B
    H -3 — Nilai B+
    H -4 — Nilai A
    Lewat waktu — Nilai 0 (Nol)
  9. Nilai tugas akan dipertimbangkan sesuai tanggal posting, meskipun terdapat koreksi oleh Dosen pada tanggal berbeda, kemudian Mahasiswa melakukan perbaikan, maka tanggal posting awal tetap dianggap sebagai acuan penilaian. Namun apabila Mahasiswa tidak melakukan perbaikan kembali, maka akan ada pengurangan nilai dari seharusnya.

Selamat mengerjakan dan semoga sukses!

Advertisements

91 thoughts on “[151013] Tugas 2 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B1 (Sore) 2015

  1. Nama : Eliyadi
    Nim : 14.11.106.701501.1225
    Kelas : B1
    Rangkuman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3)
    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur mencegah manajemen, pekerja (buruh), dan atau serikat pekerja (serikat buruh), serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud berlaku bagi perusahaan mempekerjakan pekerja (buruh) paling sedikit 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. SMK3 sebagaimana dimaksud meliputi. Penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan,kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja (buruh) dan atau serikat pekerja. Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja (buruh), orang lain selain pekerja (buruh) yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait. Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan, penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Penempatan kebijakan K3 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui, tinjauan awal kondisi K3, dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja (buruh). Penetapan kebijakan K3 harus, disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja (buruh), tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan,terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik, dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun. Secara umum Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja (buruh), atau serikat pekerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3. Peraturan Pemerintah ini memuat, ketentuan umum, sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penilaian SMK3, pengawasan,ketentuan Peralihan, dan ketentuan Penutup. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan, penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Penempatan kebijakan K3, berdasarkan Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui, tinjauan awal kondisi K3, dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja (buruh). Penetapan kebijakan K3 harus, disahkan oleh pimpinan puncak perusahaan, tertulis, tertanggal dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja (buruh), tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik, dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3, pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan, pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3. Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi. Tindakan Pengendalian,tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan, standar bagi tempat kerja, perancangan pabrik dan bahan dan prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa. Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tindakan pengendalian dilakukan melalui. Pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi,pendidikan dan pelatihan, insentif, penghargaan dan motivasi diri, evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi dan penegakan hukum. Perancangan dan Rekayasa melalui pengembangan verifikasi, tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian. Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsure-unsur, identifikasi potensi bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3. Tinjauan dan Evaluasi, tinjauan ini terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan. Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajen. Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja. Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3. Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberika pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 Rencana strategi K3 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan. Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya. Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya. Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan yaitu dengan Pengendalian dokumen persetujuan, Pengeluaran dan pengendalian dokumen dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan. Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus. Perubahan dan modifikasi dokumen Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3. Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait. Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang. Pembelian dan pengendalian roduk spesifikasi pembelian barang dan jasa terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli. Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3. Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya. Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian. Sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. Pengendalian barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur. Kemampuan telusur produk semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3. Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 sistem kerja petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja. Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian. Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja. Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi. Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja. Pengawasan Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas. Pengawas (penyelia) ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. Pengawas (penyelia) diikut sertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus. Pengawas (penyelia) ikut serta dalam proses konsultasi. Seleksi dan Penempatan Personil Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki. Area terbatas pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. Terdapat pengendalian atas daerah atau tempat dengan pembatasan izin masuk. Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara. Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar. Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang. Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki. Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan. Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan. Pelayanan apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat keadaan darurat yang potensial di dalam dan di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. Penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

    • Teknik penulisan rangkuman Anda ini masih perlu diperbaiki. Jangan menulis/mengetik menjadi satu sehingga sulit dibaca. Pisahkanlah setiap tema dengan alinea berbeda. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

    • Nama : Eliyadi
      NIM : 14.11.106.701501.1225
      Kelas : B1

      Rangkuman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3)

      Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
      Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur mencegah manajemen, pekerja , atau serikat pekerja , serta menciptakan tempat kerja yang aman nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.
      Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
      Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud berlaku bagi perusahaan mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
      SMK3 sebagaimana dimaksud meliputi :
      1. Penetapan kebijakan K3
      2. Perencanaan K3
      3. Pelaksanaan rencana K3
      4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
      5. Dan peninjauan, dan peningkatan kinerja SMK3.

      Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
      Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
      1. Identifikasi potensi bahaya
      2. Penilaian
      3. Dan pengendalian risiko Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan penilaian efisiensi, efektivitas sumber daya yang disediakan. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja.
      Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
      Rencana K3 paling sedikit memuat :
      1. Tujuan dan sasaran
      2. Skala prioritas
      3. Upaya pengendalian bahaya
      4. Penetapan sumber daya
      5. Jangka waktu pelaksanaan 6. Indikator pencapaian
      7. Dan sistem pertanggung jawaban

      Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 :
      1. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
      2. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
      Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan,terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

      Ketentuan Peralihan :
      Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

      Umum :
      Secara umum Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, atau serikat pekerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.

      Peraturan Pemerintah ini memuat:
      1. Ketentuan umum
      2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. Penilaian SMK3
      4. Pengawasan
      5. Ketentuan Peralihan
      6. Dan ketentuan Penutup.

      Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan :
      1. Penetapan kebijakan K3
      2. Perencanaan K3
      3. Pelaksanaan rencana K3
      4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
      5. Dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

      Penempatan kebijakan K3 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui :
      1. Tinjauan awal kondisi K3
      2. Dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja.

      Penetapan kebijakan K3 harus:
      1. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
      2. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
      3. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
      4. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok,dan pelanggan
      5. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
      6. Bersifat dinamik; dan
      7. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

      Pelaksanaan Rencana K3
      Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan :
      1. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan
      2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

      Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
      Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
      1. menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
      2. Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi:
      a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatandalam perusahaan
      b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3
      3. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3
      4. Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
      Pelatihan dan Kompetensi KerjaPelatihan dan kompetensi Kerja dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3.
      Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
      1. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada
      2. Memeriksa uraian tugas dan jabatan
      3. Menganalisis tugas kerja
      4. Menganalisis hasil inspeksi dan audit, dan
      5. Meninjau ulang laporan insiden
      Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukandan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.
      Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai

      Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
      1. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
      Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
      Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
      P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
      Anggaran

      Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
      1. keberlangsungan organisasi K3
      2. pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja, dan
      3. pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.

      Prosedur operasi/kerja informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian :
      1. Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personilyang kompeten.
      2. Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
      a. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan
      b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan
      c. Menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

      Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
      1. Tindakan Pengendalian
      Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
      2. Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
      a. Standar bagi tempat kerja;
      b. Perancangan pabrik dan bahan, dan
      c. Prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatanproduk barang dan jasa.

      Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:
      1. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan :
      a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan
      b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
      2. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suaturisikoyang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukanprioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
      3. Tindakanpengendaliandilakukan melalui :
      a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
      b. Pendidikan dan pelatihan;
      c. Insentif, penghargaan dan motivasi diri
      d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan
      e. Penegakan hukum.

      Prosedur dan Instruksi Kerja
      Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkalaterutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personaldengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
      Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan laintersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3tersebut dilakukan oleh personal yang kompetendan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

      Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus :
      a. Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
      b. Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3.
      c. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan, dan penyakit akibat kerja.

      Produk Akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannyadalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
      Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
      Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
      1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran harus ditetapkan serta dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

      Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
      a. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup
      b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait
      c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3
      d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
      e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden dan
      f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

      Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja :
      1. Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja
      2. Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.
      3. Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      4. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
      5. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      6. P2K3 menitikberatkan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
      7. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja
      8. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
      9. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
      10. Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      11. Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.

      Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat :
      1. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat keadaan darurat yang potensial di dalam dan di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.
      2. Penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

  2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
    Pengertian :
    Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanyya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif.
    TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
    PENERAPAN SMK3:
    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
    Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.
    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi: Penetapan kebijakan K3; Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi: identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan; kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    Perencanaan K3;
    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3: hasil penelaahan awal; identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko; peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan sumber daya yang dimiliki.
    Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    Sumber daya manusia harus memiliki: kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari: organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    anggaran yang memadai; prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan instruksi kerja.
    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan tersebut:
    Tindakan pengendalian, perancangan (design) dan rekayasa; prosedur dan instruksi kerja; penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan; pembelian/pengadaan barang dan jasa; produk akhir; upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan rencana dan pemulihan keadaan darurat
    Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
    Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    – Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    – Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    – Membuat petunjuk K3
    – Membuat prosedur informasi
    – Membuat prosedur pelaporan
    – Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha. Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian. Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    – terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    – adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    – adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    – terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    – adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    – adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    – adanya pelaporan; dan/atau
    – adanya masukan dari pekerja/buruh.
    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3
    AUDIT SMK3 meliputi:
    – pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    – pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    – pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    – pengendalian dokumen;
    – pembelian dan pengendalian produk;
    – keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    – standar pemantauan;
    – pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    – pengelolaan material dan perpindahannya;
    – pengumpulan dan penggunaan data;
    – pemeriksaan SMK3; dan
    – pengembangan keterampilan dan kemampuan
    PELAPORAN AUDIT
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.
    PENGAWASAN SMK3
    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan SMK3 meliputi:
    -pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    -organisasi;
    -sumber daya manusia;
    -pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    -keamanan bekerja;
    -pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    -pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    -pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    -tindak lanjut audit.
    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)
    SANKSI ADMINISTRATIF
    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.
    Nama :Yuni Sahara Safitri
    NPM :14.11.106.701.501.1260
    Semester III
    Kelas B1

    • Masih terdapat kerancuan dalam rangkuman ini dan beberapa bagian tidak bersesuaian dengan bagian yang lain. Contohnya “Kegiatan a – f” dan “Kegiatan g dan h” tidak ada penjabaran lebih lanjut. Lagipula tugas ini identik dengan tugas yang dikerjakan oleh Claudio Bojoh, dan Aprilianda. Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang boleh identik satu sama lain. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

  3. Claudio Bojoh
    14.11.106.701501.1444
    B1 D4K3
    PENGERTIAN:
    -Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    -Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    -Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    -Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    -Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    -Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
    PENERAPAN SMK3:
    -Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    -Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    -Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
    -Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    -Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    -Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.
    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
    1.Penetapan kebijakan K3
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    -Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    -Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    -Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    -Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    -Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    2.Perencanaan K3;
    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3
    -Hasil penelaahan awal;
    -Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    -Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    -Sumber daya yang dimiliki.
    3.Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    -Sumber daya manusia harus memiliki:
    — A.Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    — B.Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang
    berwenang.
    -Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    — A.organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    — B.anggaran yang memadai;
    — C.prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    — D.instruksi kerja.
    -Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    Kegiatan tersebut:
    1.Tindakan pengendalian
    2.perancangan (design) dan rekayasa;
    3.prosedur dan instruksi kerja;
    4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    6.produk akhir;
    7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
    -Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    -Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
    -Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3.Membuat petunjuk K3
    4.Membuat prosedur informasi
    5.Membuat prosedur pelaporan
    6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    -Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
    -Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    -Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    -Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    -Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    -Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
    5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    -Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
    pemantauan dan evaluasi
    -Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    -Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    — 1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    — 2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    — 3.adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    — 4.terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    — 5.adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    — 6.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    — 7.adanya pelaporan; dan/atau
    — 8.adanya masukan dari pekerja/buruh.
    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    -Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    -Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    -Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    4.pengendalian dokumen;
    5.pembelian dan pengendalian produk;
    6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7.standar pemantauan;
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9.pengelolaan material dan perpindahannya;
    10.pengumpulan dan penggunaan data;
    11.pemeriksaan SMK3; dan
    12.pengembangan keterampilan dan kemampuan
    PELAPORAN AUDIT
    asil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    • Tugas rangkuman ini identik dengan tugas yang dikerjakan oleh Yuni Sahara dan Aprilianda. Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang boleh identik satu sama lain. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

    • PENGERTIAN:

      -Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
      -Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
      -Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

      TUJUAN PENERAPAN SMK3:

      -Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
      -Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
      -Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

      PENERAPAN SMK3:
      -Dalam penerapannya SMK3 merupakan acuan dasar atau landasan sebagaimana mestinya pekerjaan itu dilakukan agar terciptanya efisiensi,aman,dan nyaman bagi seluruh karyawan perusahan maupun masyarakat sekitar perusahaan.

      KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

      -Bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
      -Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
      -Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

      PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

      1.Penetapan kebijakan K3

      Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

      a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

      -Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
      -Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
      -Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
      -Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
      -Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

      b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

      c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

      Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

      2.Perencanaan K3;

      a.Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3
      -Hasil penelaahan awal;
      -Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
      -Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
      -Sumber daya yang dimiliki.

      b.Yang terkait dalam penyusunan rencana K3
      -Ahli K3
      -Pembina K3
      -Wakil dari pekerja perusahaan tersebut.

      c.Isi atau muatan dalam penyusunan rencana K3 diantaranya :
      -Tujuan dan sasaran;
      -Skala prioritas;
      -Upaya pengendalian bahaya;
      -Penetapan sumber daya;
      -Jangka waktu pelaksanaan;
      -Indikator pencapaian; dan
      -Sistem pertanggungjawaban.

      3.Pelaksanaan rencana K3;
      Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

      -Sumber daya manusia harus memiliki:
      A.Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
      B.Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

      -Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
      A.organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
      B.anggaran yang memadai;
      C.prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
      D.instruksi kerja.

      -Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

      Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko :
      1.Tindakan pengendalian
      2.perancangan (design) dan rekayasa;
      3.prosedur dan instruksi kerja;
      4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
      5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
      6.produk akhir;

      Kegiatan yang berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
      1.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
      2.rencana dan pemulihan keadaan darurat

      -Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

      1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
      2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
      3.Membuat petunjuk K3
      4.Membuat prosedur informasi
      5.Membuat prosedur pelaporan
      6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan

      -Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

      4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

      -Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
      -Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
      -Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
      -Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
      -Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

      5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

      -Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,

      pemantauan dan evaluasi
      -Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
      -Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
      1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
      2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
      3.adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
      4.terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
      5.adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
      6.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
      7.adanya pelaporan; dan/atau
      8.adanya masukan dari pekerja/buruh.

      6.PENILAIAN PENERAPAN SMK3

      -Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
      -Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan

      perundang-undangan
      -Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

      AUDIT SMK3 meliputi:

      1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
      3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
      4.pengendalian dokumen;
      5.pembelian dan pengendalian produk;
      6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
      7.standar pemantauan;
      8.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
      9.pengelolaan material dan perpindahannya;
      10.pengumpulan dan penggunaan data;
      11.pemeriksaan SMK3; dan
      12.pengembangan keterampilan dan kemampuan

      PELAPORAN AUDIT

      Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan

      bupati/walikota.

      7.PENGAWASAN SMK3

      -Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
      -Pengawasan SMK3 meliputi:
      1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      2.organisasi;
      3.sumber daya manusia;
      4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
      5.keamanan bekerja;
      6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
      7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
      8.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
      9.tindak lanjut audit.

      -Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai

      dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      -Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
      -Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
      -Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
      -PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

      8.SANKSI ADMINISTRATIF

      Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

      a. teguran;
      b. peringatan tertulis;
      c. pembatasan kegiatan usaha;
      d. pembekuan kegiatan usaha;
      e. pembatalan persetujuan;
      f. pembatalan pendaftaran;
      g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
      h. pencabutan ijin.

  4. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

    Seperti diketahui tujuan penerapan Sistem Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :

    Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
    Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

    SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait

    A. PENGENDALIAN

    Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.

    Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

    B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

    Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.

    Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi
    Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

    C. PENGAWASAN

    Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

    Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
    Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
    Suku Dinas di Kabupaten/Kota

    Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

    Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?

    Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?

    Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?

    Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?

    Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?

    Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar

    Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?

    Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.

    Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

    D. OVERVIEW

    Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

    Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

    Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )

    Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

    Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam

    operasi perusahaan

    Definisi :

    SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

    Dasar Hukum yang digunakan :
    1) UU No. 13 th 2003 ttg Ketenagakerjaan

    2) UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja

    Tujuan penerapan SMK3 :
    a) Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yg terencana, terukur dan teintegrasi;

    b) Mencegah dan mengurangi kec.kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau SP/SB;

    c) Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas

    Dasar Penerapan SMK3 :
    Dilakukan berdasarkan KEBIJAKAN NASIONAL ttg SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

    Ketentuan Penerapan SMK3 :
    1) Penetapan kebijakan K3

    2) Perencanaan K3

    3) Pelaksanaan rencana K3

    4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

    5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    Ketentuan Penilaian SMK3 :
    Elemen Audit : 12 elemen dan 44 sub

    elemen; dan 166 kriteria

    Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yg ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.

    Perusahaan yg berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3

    Laporan Audit SMK3 :
    1. Hasil Audit dilaporkan kpd Menteri
    2. Laporan Audit, tembusan disampaikan kepada :

    Menteri pembina sektor
    Gubernur
    Bupati/Walikota

    untuk peningkatan SMK

    Obyek Pengawasan :
    Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    Organisasi;
    Sumber Daya Manusia
    Pelaksanaan Perat Peruu K3;
    Keamanan Bekerja;
    Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    Tindak lanjut audit

    Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3

    Tujuan Tinjauan Ulang adalah :

    Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
    Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
    Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
    Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;
    Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
    Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
    Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

    Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :
    Perubahan peraturan perundangan;
    Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
    Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
    Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
    Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;
    Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)
    Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
    Tuntutan pasar;

    Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :

    Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
    Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

    Implementasi Audit SMK3

    Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

    Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.

    Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

    Rekaman K3 berupa :
    Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi.
    Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
    Laporan inspeksi K3, pelaksanaan dan tindak lanjut
    Laporan Audit SMK3, internal dan eksternal
    Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3
    Laporan Kecelakaan Kerja
    Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan
    Laporan Konsultasi K3
    SOP, instruksi kerja, juklak, juknis
    Data penggunaan bahan kimia berbahaya dan LDKB
    Maintenance record
    Feedback dari staff, pekerja, pemasok, kontraktor
    Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala dan khusus
    Laporan monitoring lingkungan kerja; spt : kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja
    Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan
    Laporan pelatihan keadaan darurat
    Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat
    Sertifikasi kompetensi personel, SIO, SKP
    Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    Laporan monitoring dan tinjauan ulang pengendalian risiko
    Data peralatan pengaman, spt. APAR, alat deteksi dini, rambu K3

    Audit SMK3 adalah :

    “ Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3)

    Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :

    Prioritas manajemen;
    Tujuan komersial;
    Persyaratan sistem manajemen;
    Persyaratan peraturan peruu;
    Persyaratan kontrak;
    Kebutuhan utk evaluasi pemasok;
    Persyaratan pelanggan;
    Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan;
    Risiko terhadap organisasi.

    Lingkup Audit SMK3 yaitu :

    Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
    Strategi Pendokumentasian
    Peninjauan Ulang dan Kontrak
    Pengendalian Dokumen
    Pembelian
    Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
    Standar Pementauan
    Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
    Pengelolaan Material dan Perpindahannya
    Pengumpulan dan Penggunaan Data
    Audit SMK3
    Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

    Nama : Yudi Franata
    NPM : 14.11.106.701501.1243
    Semester : 3
    Kelas : B1 (Sore)

    • Apa yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Perat Peruu K3” dalam tulisan Anda diatas?
      Jangan lupa buatlah sistem penomoran yang baik dalam rangkuman Anda ini, misalnya 1)…. 2)…. 3)…. dan seterusnya, atau a)….. b)…… c)….. dan seterusnya, agar rangkuman yang Anda buat menjadi mudah untuk dibaca. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

    • Nama : Yudi Franata
      NPM : 14.11.106.701501.1243
      Semester : 3
      Kelas : B1 (Sore)

      Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

      Seperti diketahui tujuan penerapan Sistem Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :

      Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi

      Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

      SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait

      A. PENGENDALIAN

      Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.

      Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

      B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

      Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.

      – Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi

      – Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

      C. PENGAWASAN

      Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

      – Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
      – Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
      – Suku Dinas di Kabupaten/Kota

      Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

      1. Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?

      2. Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?

      3. Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?

      4. Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?

      5. Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?

      6. Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar

      7. Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?

      8. Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.

      9. Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

      D. OVERVIEW

      I. Pendahuluan

      Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
      – Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
      – mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

      II. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )

      – Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
      Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam operasi perusahaan

      – Definisi :
      SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

      1. Dasar Hukum yang digunakan :

      – Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

      – Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

      2. Tujuan penerapan SMK3 :

      – Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yg terencana, terukur dan teintegrasi;

      – Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau Serikat Pekerja /Serikat Buruh;

      – Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas

      3. Dasar Penerapan SMK3 :

      Dilakukan berdasarkan KEBIJAKAN NASIONAL tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

      4. Ketentuan Penerapan SMK3 :

      – Penetapan kebijakan K3

      – Perencanaan K3

      – Pelaksanaan rencana K3

      – Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

      – Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

      5. Ketentuan Penilaian SMK3 :

      – Elemen Audit : 12 elemen dan 44 sub elemen; dan 166 kriteria

      – Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yang ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.

      – Perusahaan yang berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3

      6. Laporan Audit SMK3 :
      – Hasil Audit dilaporkan kepada Menteri
      – Laporan Audit, tembusan disampaikan kepada :

      a. Menteri pembina sektor
      b. Gubernur
      c. Bupati/Walikota
      untuk peningkatan SMK3

      7. Obyek Pengawasan :

      – Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      – Organisasi;
      – Sumber Daya Manusia
      – Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan K3;
      – Keamanan Bekerja;
      – Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
      – Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
      – Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
      – Tindak lanjut audit

      III. Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3

      1. Tujuan Tinjauan Ulang adalah :

      – Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
      – Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
      – Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
      – Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;
      – Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
      – Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek – aspek yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
      Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

      2. Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :
      – Perubahan peraturan perundangan;
      – Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
      – Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
      – Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
      – Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;
      – Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)
      – Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
      – Tuntutan pasar;

      3. Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :

      – Petugas/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;

      – Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

      VI. Implementasi Audit SMK3

      Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

      1. Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.

      2. Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

      Rekaman K3 berupa :
      – Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi.
      – Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
      – Laporan inspeksi K3, pelaksanaan dan tindak lanjut
      – Laporan Audit SMK3, internal dan eksternal
      – Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3
      – Laporan Kecelakaan Kerja
      – Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan
      – Laporan Konsultasi K3
      – SOP, instruksi kerja, juklak, juknis
      – Data penggunaan bahan kimia berbahaya dan LDKB
      – Maintenance record
      – Feedback dari staff, pekerja, pemasok, kontraktor
      – Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala dan khusus
      – Laporan monitoring lingkungan kerja; spt : kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja
      – Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan
      – Laporan pelatihan keadaan darurat
      – Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat
      – Sertifikasi kompetensi personel, SIO, SKP
      – Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
      – Laporan monitoring dan tinjauan ulang pengendalian risiko
      – Data peralatan pengaman, seperti. APAR, alat deteksi dini, rambu K3

      3. Audit SMK3 adalah :

      Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan

      4. Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :

      – Prioritas manajemen;
      – Tujuan komersial;
      – Persyaratan sistem manajemen;
      – Persyaratan peraturan perundang-undangan;
      – Persyaratan kontrak;
      – Kebutuhan utk evaluasi pemasok;
      – Persyaratan pelanggan;
      – Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan;
      – Risiko terhadap organisasi.

      5. Lingkup Audit SMK3 yaitu :

      – Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
      – Strategi Pendokumentasian
      – Peninjauan Ulang dan Kontrak
      – Pengendalian Dokumen
      – Pembelian
      – Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
      – Standar Pementauan
      – Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
      – Pengelolaan Material dan Perpindahannya
      – Pengumpulan dan Penggunaan Data
      – Audit SMK3
      – Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

  5. SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.

    Tujuan penerapan SMK3:

    Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
    Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
    Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:

    Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
    Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    SMK3 meliputi:

    Penetapan kebijakan K3
    Perencanaan K3
    Pelaksanaan rencana K3
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    1. Penetapan Kebijakan K3

    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:

    Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
    Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
    Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
    Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja
    Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:

    Visi
    Tujuan perusahaan
    Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

    Perencanaan K3

    Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:

    Hasil penelaahan awal
    Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    Sumber daya yang dimiliki

    Rencana K3 paling sedikit memuat :

    Tujuan dan sasaran
    Skala prioritas
    Upaya pengendalian bahaya
    Penetapan sumber daya
    Jangka waktu pelaksanaan
    iIndikator pencapaian
    Sistem pertanggungjawaban

    Pelaksanaan Rencana K3
    Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:

    Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang

    Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :

    Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
    Anggaran yang memadai
    Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    Instruksi kerja

    Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:

    Tindakan pengendalian
    Perancangan dan rekayasa
    Prosedur dan instruksi kerja
    Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    Pembelian/pengadaan barang dan jasa
    Produk akhir
    Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)

    Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6)

    Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:

    Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
    Melibatkan seluruh pekerja
    Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
    Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait

    Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
    Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    Kinerja K3
    Identifikasi sumber bahaya
    Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
    Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
    Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
    Indikator kinerja K3
    Izin kerja
    Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    Kegiatan pelatihan K3
    Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
    Catatan pemantauan data
    Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    Identifikasi produk terhadap komposisinya
    Informasi pemasok dan kontraktor
    Audit dan peninjauan ulang SMK3

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

    Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

    Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:

    Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    Terjadi perubahan struktur organisasi
    Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
    Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    Adanya pelaporan
    Adanya masukan dari pekerja

    Penilaian SMK3

    Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:

    Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    Pengendalian dokumen
    Pembelian dan pengendalian produk
    Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    Standar pemantauan
    Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    Pengelolaan material dan perpindahannya
    Pengumpulan dan penggunaan data
    Pemeriksaan SMK3
    Pengembangan keterampilan dan kemampuan

    Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:

    Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
    Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
    Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3

    Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:

    0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
    60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
    85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan

    Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:

    Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
    Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
    Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

    Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3

    Pengawasan SMK3

    Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

    Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    Organisasi
    SDM
    Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    Keamanan bekerja
    Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
    Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    Tindak lanjut audit

    nama:hasruddin hafid
    npm: 14.11.106.701501.1263
    semester: 3
    kelas: B1

    • Mengapa tidak ada uraian tentang P2K3 dalam rangkuman Anda ini?
      Buatlah sistem penomoran yang baik dalam rangkuman Anda ini, misalnya 1)…. 2)…. 3)…. dan seterusnya, atau a)….. b)…… c)….. dan seterusnya, agar rangkuman yang Anda buat menjadi mudah untuk dibaca. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

    • nama:hasruddin hafid
      npm: 14.11.106.701501.1263
      semester: 3
      kelas: B1

      SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.

      I. Tujuan penerapan SMK3:

      – Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
      – Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
      – Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

      II. Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:

      – Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
      – Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

      III. SMK3 meliputi:

      – Penetapan kebijakan K3
      – Perencanaan K3
      – Pelaksanaan rencana K3
      – Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
      – Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

      1. Penetapan Kebijakan K3

      Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja.

      A. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:

      – Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
      – Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
      – Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
      – Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
      – Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
      – Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
      – Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
      – Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

      B. Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:

      – Visi
      – Tujuan perusahaan
      – Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
      – Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

      2. Perencanaan K3

      Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3 (P2K3) , wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:

      – Hasil penelaahan awal
      – Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
      – Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
      – Sumber daya yang dimiliki

      a. Rencana K3 paling sedikit memuat :

      – Tujuan dan sasaran
      – Skala prioritas
      – Upaya pengendalian bahaya
      – Penetapan sumber daya
      – Jangka waktu pelaksanaan
      – Indikator pencapaian
      – Sistem pertanggung jawaban

      b. Panitia Pembina K3 (P2K3)

      1. Pengertian P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
      Pengertian P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

      2. Tugas P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
      Tugas P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3

      3. Fungsi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara lain :

      a) Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

      b) Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
      – Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya.
      – Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
      – Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
      – Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

      c) Membantu Pengusaha/Pengurus dalam :
      – Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
      – Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
      – Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
      – Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
      – Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
      – Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
      – Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
      – Mengembangkan laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
      – Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
      – Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja.

      Peran, Tanggung jawab dan Wewenang P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) :

      A. Ketua
      – Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.
      – Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3.
      – Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di Perusahaan ke Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat melalui Pimpinan Perusahaan.
      – Mempertanggung-jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.
      – Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program K3 di Perusahaan

      B. Sekertaris
      – Membuat undangan rapat dan notulen.
      – Mengelola administrasi surat-surat P2K3.
      – Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
      – Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi demi suksesnya program-program K3.
      – Membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.

      C. Anggota
      – Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.
      – Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

      4. Jumlah dan susunan P2K3 antara lain sebagai berikut :

      – Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.

      – Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.

      – Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan tingkat resiko bahaya sangat besar, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua) di atas.

      – Kelompok Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang untuk anggota kelompok, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua) di atas dimana masing-masing anggota mewakili Perusahaannya.

      Langkah-langkah pembentukan P2K3 di Perusahaan ialah pertama-tama Perusahaan wajib menyatakan Kebijakan K3 dan dituangkan secara tertulis. Kemudian Pimpinan Perusahaan menginventarisasi daftar anggota P2K3 serta memberikan pengarahan singkat terhadap daftar anggota mengenai Kebijakan K3 Perusahaan. Setelah itu Perusahaan mengonsultasikan mengenai pembentukan P2K3 kepada Disnakertrans setempat untuk dikaji dan disahkan melalui surat keputusan pengesahan P2K3. Kepala Disnakertrans setempat melaksanakan pelantikan anggota P2K3 secara resmi. Selanjutnya Perusahaan melaporkan mengenai pelaksanaan program-program P2K3 ke Disnakertrans setempat secara rutin.

      3. Pelaksanaan Rencana K3

      Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana.
      SDM yang dimaksud harus memiliki:

      – Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
      – Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang

      Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :

      – Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
      – Anggaran yang memadai
      – Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
      – Instruksi kerja

      Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:

      – Tindakan pengendalian
      – Perancangan dan rekayasa
      – Prosedur dan instruksi kerja
      – Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
      – Pembelian/pengadaan barang dan jasa
      – Produk akhir
      – Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)

      Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko

      Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:

      – Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
      – Melibatkan seluruh pekerja
      – Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
      – Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait

      Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
      – Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
      – Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
      – Kinerja K3
      – Identifikasi sumber bahaya

      Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
      Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
      – Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
      – Indikator kinerja K3
      – Izin kerja
      – Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
      – Kegiatan pelatihan K3
      – Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
      – Catatan pemantauan data
      – Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
      – Identifikasi produk terhadap komposisinya
      – Informasi pemasok dan kontraktor
      – Audit dan peninjauan ulang SMK3

      Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

      4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

      Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

      5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

      Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:

      – Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
      – Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
      – Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
      – Terjadi perubahan struktur organisasi
      – Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
      – Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
      – Adanya pelaporan
      – Adanya masukan dari pekerja

      Penilaian SMK3

      Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:

      Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
      Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
      Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
      Pengendalian dokumen
      Pembelian dan pengendalian produk
      Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
      Standar pemantauan
      Pelaporan dan perbaikan kekurangan
      Pengelolaan material dan perpindahannya
      Pengumpulan dan penggunaan data
      Pemeriksaan SMK3
      Pengembangan keterampilan dan kemampuan

      Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

      IV. Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:

      – Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
      – Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
      – Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3

      Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:

      – 0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
      – 60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
      – 85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan

      Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:

      – Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
      – Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
      – Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

      Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3

      V. Pengawasan SMK3

      Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

      – Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
      – Organisasi
      – SDM
      – Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
      – Keamanan bekerja
      – Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
      – Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
      – Pelaporan dan perbaikan kekurangan
      – Tindak lanjut audit

  6. Nama:Salma Sari
    Tugas:II (dua)
    Kelas: B1/III/D4K3
    NPM: 14.11.106.701.501.1252

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012
    Ketentuan Umum sitem managemen K3 adalah Bagian dari sistem managemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif.

    K3 adalah segala kegiatan untuk bmenjamin dan melindungi keselamatan dan tenaga kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

    Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Perushaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

    Audit SMK3 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegitan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    1.Meningkatakan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
    2.Mencegah dan mengurangi kecelakan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur managemen, pekerja, serikat pekerja
    3.Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efesien untuk mendorong efektifitas.

    Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya, kewajiban menerapkan SMK3 diperusahaan berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100orang atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi walaupun pekerja itu sedikit.
    Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada PP No 50 Tahun 2012 ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memeperhatikan konvensi atau standar internasional yang akan datang.

    SMK 3 Meliputi:
    1.Penetapan kebijakan K3
    2.Perencanaan K3
    3.Pelaksanaan dan rencana K3
    4.Pemantauan dan efaluasi kinerja K3
    5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Dalam penyusunan kebijakan pengusaha harus:
    1.Melakukan tinjauan awal kondisi K3
    2.Memperhatikan peningkatan kinerja management K3 secara terus-menerus
    3.Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

    Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
    1.Visi
    2.Tujuan perusahaan
    3.Komitmen
    4.Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan yang bersifat umum atau operasional.

    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, Orang lain selain pekerja yang berada diperusahaan dan pihak lain yang terkait
    Pengusaha dalam menyusun rencana SMK3 harus melibatkan ahli K3 P2K3, wakil pekerja dan pihak lain yang terkait diperusahaan

    Rencana K3 Paling sedikit memuat:
    1.Tujuan dan sasaran
    2.Skala prioritas
    3.upayapengendalian bahaya
    4.Penetapan sumber daya
    5.Jangka waktu pelaksanaan
    6.Indikator pencapaian
    7.sistem pertanggaung jawaban.

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independan yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.
    untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kota sesuai dengan kewenangannya.

    Pada saat PP no 50 Tahun 2012 ini mulai berlaku, perusahaan yang telah menerapkan SMk3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lama 1 tahun
    Pengawasan SMk3 yang dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan meliputi:
    1.Pembangunan dan terjaminya Pelaksanaan komitmen
    2.Organisasi
    3.SDM
    4.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    5.Keamaan bekerja
    6.Pemeriksaan, Pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    7.Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9.Tidak lanjut audit.

    Penilaian melalui audit SMK3 meliputi:
    1.Pembangunan dan terjadinnya SMk3 dan terjaminya pelaksanaan komitmen
    2.Pembutan dan pendokumentasian rencana K3
    3.Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    4.Pengendalian dokument
    5.Pembelian dan produk
    6.Keamanan Bekerja berdasarkan SMK3
    7.Standart Pemantauan
    8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9.Pengelolaan Material dan perpindahanya
    10.Pengumpulan dna penggunaan data
    11.Pemeriksaan SMk3
    12.Pengembangan Ketrampilan dan kemampuan.

    Pendokumentasian dalam K3 paling sedikit dilakukan terhadap:
    1.Peraturan perundang-undangan dibidang K3 dan standart dibidang K3
    2.Indikator kinerja K3
    3.Ijin kerja
    4.Hasil identifikasi,penilaian dan pengendalian resiko
    5.Kegiatan pelatihan K3
    6.Kegiatan Inspeksi,kalibrasi dan pemeliharaan
    7.Catatan pemantauan data
    8.Hasil pengkajian kecelakaan ditempat kerja dan tindak lanjut
    9.Identifikasi produk termaksuk komposisinya
    10.Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    11.Audit dan peninjauan SMK3.

    • Mengapa tidak ada uraian spesifik tentang P2K3 dalam rangkuman ini?

      • Nama:Salma Sari
        Kelas: B1/III/D4K3
        NPM: 14.11.106.701.501.1252

        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012
        Ketentuan Umum sitem managemen K3 adalah Bagian dari sistem managemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan

        kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif.

        K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan tenaga kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

        Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

        Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun

        milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

        Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

        Audit SMK3 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegitan yang telah

        direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
        1.Meningkatakan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
        2.Mencegah dan mengurangi kecelakan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur managemen, pekerja, serikat pekerja
        3.Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efesien untuk mendorong efektifitas.

        Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya, kewajiban menerapkan SMK3 diperusahaan berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit

        100orang atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi walaupun pekerja itu sedikit.
        Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada PP No 50 Tahun 2012 ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memeperhatikan konvensi atau

        standar internasional yang akan datang.

        SMK 3 Meliputi:
        1.Penetapan kebijakan K3
        2.Perencanaan K3
        3.Pelaksanaan dan rencana K3
        4.Pemantauan dan efaluasi kinerja K3
        5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        Dalam penyusunan kebijakan pengusaha harus:
        1.Melakukan tinjauan awal kondisi K3
        2.Memperhatikan peningkatan kinerja management K3 secara terus-menerus
        3.Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

        Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
        1.Visi
        2.Tujuan perusahaan
        3.Komitmen
        4.Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan yang bersifat umum atau operasional.

        Perencanaan K3
        1.Perencanaan dilakukan untuk mengahasilkan rencana K3
        2.rencana K3 disusun oleh pengusaha dalam mengacu pada kebijakan k3 yang telah ditetapkan
        3.dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan :
        a.hasil penelaahan awal
        b.identifikasi potensi bahaya,penilaian,dan pengendalian resiko
        c.peraturan perundang-undangan dna persyaratan lainnya
        d.sumber daya yang dimiliki
        4.pengusaha dalam menyusun rencana k3 harus melibatkan ahli k3,panitia pembina k3,wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait diperusahaan
        5.rencana k3 paling sedikit
        a.tujuan dan sasaran
        b.skala prioritas
        c.upaya pengendalian bahaya
        d.penetapan sumber daya
        e.jangka waktu pelaksanaan
        f.indikator pencapaian
        g.sistem pertanggung jawaban

        pelaksanaan rencana k3
        1.pelaksanaan rencana k3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana k3
        2.pengusaha dalam melakasanakan rencana k3 didukung oleh sumebr daya manusia,prasarana dan sarana
        3.sumber daya manusia harus memiliki:
        a.kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        b.kewenangan dibidang k3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau surat penunjukan dari instansi ynag berwenang
        4.prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
        a.organisasiyang bertanggung jawab dibidang k3
        b.anggaran yang memadai
        c.prosedur kerja, informasi,dan pelaporan serta pedokumentasian
        d.instruksi kerja

        Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, Orang lain selain pekerja yang berada diperusahaan dan pihak lain yang

        terkait
        Pengusaha dalam menyusun rencana SMK3 harus melibatkan ahli K3 P2K3, wakil pekerja dan pihak lain yang terkait diperusahaan

        Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independan yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.
        untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kota sesuai dengan kewenangannya.

        Pada saat PP no 50 Tahun 2012 ini mulai berlaku, perusahaan yang telah menerapkan SMk3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lama 1 tahun
        Pengawasan SMk3 yang dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan meliputi:
        1.Pembangunan dan terjaminya Pelaksanaan komitmen
        2.Organisasi
        3.SDM
        4.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        5.Keamaan bekerja
        6.Pemeriksaan, Pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        7.Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        9.Tidak lanjut audit.

        Penilaian melalui audit SMK3 meliputi:
        1.Pembangunan dan terjadinnya SMk3 dan terjaminya pelaksanaan komitmen
        2.Pembutan dan pendokumentasian rencana K3
        3.Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        4.Pengendalian dokument
        5.Pembelian dan produk
        6.Keamanan Bekerja berdasarkan SMK3
        7.Standart Pemantauan
        8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        9.Pengelolaan Material dan perpindahanya
        10.Pengumpulan dna penggunaan data
        11.Pemeriksaan SMk3
        12.Pengembangan Ketrampilan dan kemampuan.

        Pendokumentasian dalam K3 paling sedikit dilakukan terhadap:
        1.Peraturan perundang-undangan dibidang K3 dan standart dibidang K3
        2.Indikator kinerja K3
        3.Ijin kerja
        4.Hasil identifikasi,penilaian dan pengendalian resiko
        5.Kegiatan pelatihan K3
        6.Kegiatan Inspeksi,kalibrasi dan pemeliharaan
        7.Catatan pemantauan data
        8.Hasil pengkajian kecelakaan ditempat kerja dan tindak lanjut
        9.Identifikasi produk termaksuk komposisinya
        10.Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
        11.Audit dan peninjauan SMK3

  7. Nama : Randy Setiawan
    NIM : 14.11.106.701501.1227
    Semeste : III (Tiga)
    Kelas : B1

    Yang dimaksud dengan SMK3 Bedasarkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Pasal 1 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    A.TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, dan terintegrasi. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang merugikan perusahaan maupun karyawan dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, sehingga menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas kerja.

    B.PENERAPAN SMK3:
    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Kebijakan nasional tentang SMK3 menjadi sebuah pedoman wajib bagi perusahaan, dalam hal ini perusahaan harus menerapkan SMK3 yang telah dibuat oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati untuk menjadi sebuah acuan dalam implementasinya.

    C.KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3
    Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi yang memungkinkan pekerja mengalami cidera serius sampai pada kematian wajib menerapkan SMK3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi telah diatur pada ketentuan peraturan perundang – undangan pemerintah dan dalam penerapan SMK3 selalu memperhatikan nilai – nilai dari ketentuan peraturan perundang – undangan serta konvensi atau standar internasional.

    D.PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN
    Penetapan Kebijakan K3
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a)melakukan tinjauan awal kondisi K3,
    1.meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko,
    2.perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik,
    3.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan,
    4.kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    5.penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

    b)memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c)memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Kebijakan K3 memuat visi, misi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka serta program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh dan berkala yang bersifat umum dan atau operasional.
    Perencanaan K3
    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    1.hasil penelaahan awal;
    2.identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    3.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    4.sumber daya yang dimiliki.

    Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    Sumber daya manusia harus memiliki:
    1.kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    2.kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    1.organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    2.anggaran yang memadai;
    3.prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    4.instruksi kerja.
    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    Kegiatan tersebut:
    1.Tindakan pengendalian
    2.perancangan (design) dan rekayasa;
    3.prosedur dan instruksi kerja;
    4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    6.produk akhir;
    7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
    Kegiatan 1 – 6 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    Kegiatan 7 dan 8 dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
    Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3.Membuat petunjuk K3
    4.Membuat prosedur informasi
    5.Membuat prosedur pelaporan
    6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
    Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3.adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4.terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    5.adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    6.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    7.adanya pelaporan; dan/atau
    8.adanya masukan dari pekerja/buruh.

    E.PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:
    pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    pengendalian dokumen;
    pembelian dan pengendalian produk;
    keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    standar pemantauan;
    pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    pengelolaan material dan perpindahannya;
    pengumpulan dan penggunaan data;
    pemeriksaan SMK3; dan
    pengembangan keterampilan dan kemampuan

    F.PELAPORAN AUDIT
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    G.PENGAWASAN SMK3
    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    Pengawasan SMK3 meliputi:
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2.organisasi;
    3.sumber daya manusia;
    4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    5.keamanan bekerja;
    6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    9.tindak lanjut audit.
    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
    Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan.
    Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
    Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    H.SANKSI ADMINISTRATIF
    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
    1.teguran;
    2.peringatan tertulis;
    3.pembatasan kegiatan usaha;
    4.pembekuan kegiatan usaha;
    5.pembatalan persetujuan;
    6.pembatalan pendaftaran;
    7.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    8.pencabutan ijin.

    • Rangkuman ini identik dengan yang dikerjakan oleh Yuni Sahara, Aprilianda, dan Claudio Bojoh. Tugas ini merupakan tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang boleh identik satu sama lain. Kerjakan menurut pemikiran Anda sendiri. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • Nama : Randy Setiawan
        NIM : 14.11.106.701501.1227
        Semeste : III (Tiga)
        Kelas : B1
        A.Ketentuan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
        Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
        Ketentuan umum :
        •Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
        •Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
        •Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
        •usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
        •Pengusaha adalah
        a)orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
        b)orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
        c)orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
        •Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
        •Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

        B.Tujuan penerapan SMK3
        a)Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, dan terintegrasi.
        b)Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang merugikan perusahaan maupun karyawan dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
        c)menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas kerja.

        Kebijakan K3 meliputi :
        a)visi.
        b)tujuan perusahaan.
        c)komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan.
        d)kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

        C.Kewajiban penerapan SMK3 meliputi
        a)Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
        b)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang berlaku bagi perusahaan:
        1)mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
        2)mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
        c)Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi.
        d)Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

        Dalam menyusun kebijakan, pengusaha diharuskan melakukan:
        a)melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
        1)identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
        2)perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
        3)peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
        4)kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        5)penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
        b)memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus.
        c)memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

        D.Perencanaan K3
        1)Perencanaan K3 dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.
        2)Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan.
        3)Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:
        a)hasil penelaahan awal
        b)identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
        c)peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dan sumber daya yang dimiliki.
        4)Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
        5)Rencana K3 paling sedikit memuat:
        a)tujuan dan sasaran.
        b)skala prioritas.
        c)upaya pengendalian bahaya.
        d)penetapan sumber daya.
        e)jangka waktu pelaksanaan.
        f)indikator pencapaian.
        g)sistem pertanggungjawaban.

        •Panitia Pembina K3
        Susunan kepengurusan P2K3 umumnya terdiri dari :
        1.pengusaha atau pimpinan perusahaan (manajer puncak),
        2.petugas bagian K3 (bedasarkan jumlah karyawan perusahaan)
        3.supervisor.
        4.dokter/paramedik perusahaan.
        5.wakil serikat pekerja/pekerja.

        E.Pelaksanaan Rencana K3
        1)Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana ketentuan yang disepakati.
        2)Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
        3)Sumber daya manusia harus memiliki:
        a)kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        b)kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
        4)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas paling sedikit terdiri dari:
        a)organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3.
        b)anggaran yang memadai.
        c)prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan
        d)pendokumentasian dan instruksi kerja.

        Syarat perusahaan melaksanakan rencana K3
        1)Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 yang meliputi :
        a)tindakan pengendalian.
        b)perancangan (design) dan rekayasa.
        c)prosedur dan instruksi kerja.
        d)penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
        e)pembelian/pengadaan barang dan jasa.
        f)produk akhir.
        g)upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri.
        h)rencana dan pemulihan keadaan darurat.
        2)Kemudian pengusaha dalam melaksanakan kegiatannya harus memuat :
        a)menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3.
        b)melibatkan seluruh pekerja/buruh.
        c)membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
        d)membuat prosedur informasi.
        e)membuat prosedur pelaporan.
        f)mendokumentasikan seluruh kegiatan.
        3)Dalam melaksanakan kegiatan, harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

        F.Pemantauan dan Evaluasi K3
        Memuat hal – hal sebagai berikut :
        1)Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
        2)Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
        3)Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain.
        4)Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha.
        5)Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
        6)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

        AUDIT SMK3 meliputi:
        a)pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        b)pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
        c)pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
        d)pengendalian dokumen;
        e)pembelian dan pengendalian produk
        f)keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g)standar pemantauan
        h)pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i)pengelolaan material dan perpindahannya
        j)pengumpulan dan penggunaan data
        k)pemeriksaan SMK3
        l)pengembangan keterampilan dan kemampuan
        kemudian hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

        G.PENGAWASAN SMK3
        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
        a)Pengawasan SMK3 meliputi:
        1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        2.organisasi
        3.sumber daya manusia
        4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        5.keamanan bekerja
        6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        8.pelaporan dan perbaikan kekurangan
        9.tindak lanjut audit.
        b)Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
        c)Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan.
        d)Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
        e)Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
        f)PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

        H.SANKSI ADMINISTRATIF
        Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
        1.teguran
        2.peringatan tertulis
        3.pembatasan kegiatan usaha
        4.pembekuan kegiatan usaha
        5.pembatalan persetujuan
        6.pembatalan pendaftaran
        7.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan ijin.

  8. NAMA : Ilham Sutrian Kasuma
    NIM : 14.11.106.701501.1234
    SEMESTER : III (tiga)
    KELAS : B1

    RANGKUMAN
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    PENGERTIAN :
    1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    5. Perusahaan adalah:
    a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
    b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya atau perusahaan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN PENEREPAN SMK3:
    1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    PENERAPAN SMK3:
    1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    2. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3 :
    1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    2. Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    3. Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
    1. Penetapan kebijakan K3.
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    – Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    – Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    – Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    – Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    – Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    2. Perencanaan K3.
    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    a. Hasil penelaahan awal;
    b. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    d. Sumber daya yang dimiliki.

    3. Pelaksanaan rencana K3.
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    Sumber daya manusia harus memiliki:
    a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :
    a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    b. anggaran yang memadai;
    c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    d. instruksi kerja.
    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3
    Kegiatan tersebut:
    a. Tindakan pengendalian
    b. Perancangan (design) dan rekayasa;
    c. Prosedur dan instruksi kerja;
    d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    f. Produk akhir;
    g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat
    Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
    Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    a. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    b. Melibatkan seluruh pekerka/buru
    c. Membuat petunjuk K3
    d. Membuat prosedur informasi
    e. Membuat prosedur pelaporan
    f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
    a. Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    b. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    c. Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    d. Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    e. Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    a. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    b. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    c. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    – Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    – Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    – Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    – Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    – Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    – Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    – Adanya pelaporan; dan/atau
    – Adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3:
    1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3:
    1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;.
    4. Pengendalian dokumen;
    5. Pembelian dan pengendalian produk;
    6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7. Standar pemantauan;
    8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9. Pengelolaan material dan perpindahannya.
    10. Pengumpulan dan penggunaan data;
    11. Pemeriksaan SMK3; dan
    12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT:
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3:
    1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    2. Pengawasan SMK3 meliputi:
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. Organisasi;
    c. Sumber daya manusia;
    d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    e. Keamanan bekerja;
    f. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    i. Tindak lanjut audit.
    3. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    5. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    6. Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    7. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    • Mengapa tidak ada penjelasan tentang P2K3 dalam rangkuman Anda ini? Dan pula, jumlah halaman ini masih kurang dibanding ketentuan tugas yakni 4 halaman A4 pada spasi baris tunggal. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

    • NAMA : Ilham Sutrian Kasuma
      NIM : 14.11.106.701501.1234
      SEMESTER : III (tiga)
      KELAS : B1

      RANGKUMAN
      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
      TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

      PENGERTIAN :
      1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
      2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
      3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
      4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
      5. Perusahaan adalah:
      a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
      b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
      6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya atau perusahaan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
      7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

      TUJUAN PENEREPAN SMK3:
      1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
      2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
      3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

      PENERAPAN SMK3:
      1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
      2. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
      3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3 :
      1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
      2. Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
      3. Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

      PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
      1. Penetapan Kebijakan K3.
      > Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
      a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
      – Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
      – Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
      – Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
      – Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
      – Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
      b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
      c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

      > Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
      a. Visi;
      b. Tujuan perusahaan;
      c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
      d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

      > Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

      2. Perencanaan K3.
      > Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
      a. Hasil penelaahan awal atau kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan K3 diperusahaan. Kegiatan tersebut mencakup :
      – Evaluasi terhadap kebijakan K3 yang ada;
      – Partisipasi pekerja/buruh dan/atau pekerja/serikat buruh;
      – Tanggung jawab pimpinan unit kerja;
      – Analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakit akibat kerja;
      – Serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.
      b. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan terhadap :
      – Mesin – mesin;
      – Pesawat –pesawat;
      – Alat kerja;
      – Peralatan lainnya;
      – Bahan-bahan;
      – Lingkungan kerja;
      – Sifat kerja;
      – Cara kerja;
      – Proses produksi.
      c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yaitu standar, pedoman, dan peraturan perusahaan; dan
      d. Sumber daya yang dimiliki.

      > Pengusaha dalam menyusun K3 harus melibatkan :
      a. Ahli K3,
      b. Panitia Pembina K3,
      c. Wakil pekerja/buruh, dan
      d. Pihak lain yang terkait di perusahaan antara lain akuntan public, konsultan, penyedia jasa, dan penyewa.

      > Rencana K3 paling sedikit memuat :
      a. Tujuan dan sasaran;
      b. Sakla prioritas;
      c. Upaya pengendalian bahaya;
      d. Penetapan sumber daya;
      e. Jangka waktu pelaksanaan;
      f. Indicator pencapaian;
      g. Sistem pertanggung jawaban.

      3. Pelaksanaan Rencana K3.
      Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
      > Sumber daya manusia harus memiliki:
      a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
      b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

      > Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :
      a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
      b. anggaran yang memadai;
      c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
      d. instruksi kerja.

      > Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.Kegiatan tersebut:
      a. Tindakan pengendalian, meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang- kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja, dan proses kerja;
      b. Perancangan (design) dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
      c. Penyusunan prosedur dan instruksi kerja memperhatikan syarat-syarat K3 dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses dan/atau perubahan bahan baku serta ditinjau ulang secara berkala;
      d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, memuat jaminan kemampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan K3;
      e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek K3 serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan;
      f. Produk akhir dilengkapi dengan dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan, label dan/atau informasi K3 lainnya;
      g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
      h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat
      Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan.

      > Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
      a. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
      b. Melibatkan seluruh pekerka/buru
      c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang selai lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
      d. Membuat prosedur informasi
      e. Membuat prosedur pelaporan yang terdiri atas :
      – Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
      – Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
      – Kinerja K3;
      – Identifikasi sumber bahaya;
      – Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
      f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, yang terdiri atas :
      – Peraturan perundang-undangandi bidang K3 dan standar di bidang K3;
      – Indikator kinerja K3;
      – Izin kerja;
      – Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko;
      – Kegiatan pelatihan K3;
      – Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan;
      – Catatn pemantauan data;
      – Hasil pegkajian kecelakaan di tempat kerjadan tindak lanjut;
      – Identifikasi produk termasuk komposisinya ;
      – Informasi mengenai pemasook dan kontraktor;
      – Audit dan peninjauan ulang SMK3.
      > Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

      4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3.
      a. Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
      b. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
      c. Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
      d. Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
      e. Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

      5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.
      a. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap: – Kebijakan,
      – Perencanaan,
      – Pelaksanaan,
      – Pemantauan dan
      – Evaluasi.
      b. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
      c. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
      – Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
      – Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
      – Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
      – Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
      – Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
      – Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
      – Adanya pelaporan; dan/atau
      – Adanya masukan dari pekerja/buruh.

      PENILAIAN PENERAPAN SMK3:
      1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan, penilaian audit meliputi :
      2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

      AUDIT SMK3:
      1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
      3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;.
      4. Pengendalian dokumen;
      5. Pembelian dan pengendalian produk;
      6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
      7. Standar pemantauan;
      8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
      9. Pengelolaan material dan perpindahannya.
      10. Pengumpulan dan penggunaan data;
      11. Pemeriksaan SMK3; dan
      12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

      PELAPORAN AUDIT:
      Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

      PENGAWASAN SMK3:
      1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

      2. Pengawasan SMK3 meliputi:
      a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      b. Organisasi;
      c. Sumber daya manusia;
      d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
      e. Keamanan bekerja;
      f. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
      g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
      h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
      i. Tindak lanjut audit.

      3. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

      4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan.

      5. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan

      6. Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun

      7. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

  9. Nama : Aprilianda
    NIM : 14.11.106.701501.1248
    Semester : III
    Kelas : B1

    PENGERTIAN:
    •Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    •Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    •Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    •meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    •mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    •menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:
    •Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    •Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    •Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
    •Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    •Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    •Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
    1.Penetapan kebijakan K3;

    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    •identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    •perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    •peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    •kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    •penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    2.Perencanaan K3;
    •Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    1.hasil penelaahan awal;
    2.identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    3.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    4.sumber daya yang dimiliki.
    3.Pelaksanaan rencana K3;

    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    •Sumber daya manusia harus memiliki:
    1.— kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    2.— kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    •Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    1.— organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    2.— anggaran yang memadai;
    3.— prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    4.— instruksi kerja.
    •Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    •Kegiatan tersebut:
    1.Tindakan pengendalian
    2.perancangan (design) dan rekayasa;
    3.prosedur dan instruksi kerja;
    4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    6.produk akhir;
    7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
    •Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    •Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
    •Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3.Membuat petunjuk K3
    4.Membuat prosedur informasi
    5.Membuat prosedur pelaporan
    6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    •Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
    •Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    •Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    •Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    •Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    •Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
    5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    •Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    •Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    •Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    1.— terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    2.— adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3.— adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4.— terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    5.— adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    6.— adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    7.— adanya pelaporan; dan/atau
    8.— adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    •Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    •Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    •Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    4.pengendalian dokumen;
    5.pembelian dan pengendalian produk;
    6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7.standar pemantauan;
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9.pengelolaan material dan perpindahannya;
    10.pengumpulan dan penggunaan data;
    11.pemeriksaan SMK3; dan
    12.pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT

    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3

    •Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    •Pengawasan SMK3 meliputi:
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2.organisasi;
    3.sumber daya manusia;
    4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    5.keamanan bekerja;
    6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    9.tindak lanjut audit.
    •Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    •Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    •Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    •Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    •PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    SANKSI ADMINISTRATIF

    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

    • Rangkuman Anda ini identik dengan tugas yang dikerjakan oleh Yuni Sahara, Claudio Bojoh, dan Randy Setiawan. Tugas ini merupakan tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang boleh identik satu sama lain. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • Pengantar

        Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan SMK3, Permenaker N0.5 tahun 1996, dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Permen N0.09 tahun 2008, dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, seyogianya semua peraturan yang bersifat sektoral segera disesuaikan.
        Adapun PP 50 tahun 2013 ini didasarkan kepada Undang-Undang N0.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

        Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
        Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :
        1.Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
        2.Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

        SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait.

        PENGENDALIAN

        Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.
        Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

        POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

        Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.
        1.Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi
        2.Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

        PENGAWASAN

        Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
        1.Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
        2.Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
        3.Suku Dinas di Kabupaten/Kota

        Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
        1.Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?
        2.Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?
        3.Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?
        4.Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?
        5.Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?
        6.Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar
        7.Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?
        8.Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.
        9.Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

        PENGERTIAN
        Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
        Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
        mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

        Pengertian Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )
        Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
        Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam
        operasi perusahaan
        Definisi :
        SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

        Tujuan penerapan SMK3

        a) Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yg terencana, terukur dan teintegrasi;
        b) Mencegah dan mengurangi kec.kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau SP/SB;
        c) Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas

        Dasar Penerapan SMK3

        1) Penetapan kebijakan K3
        2) Perencanaan K3
        3) Pelaksanaan rencana K3
        4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
        5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

        Ketentuan Penilaian SMK3

        1.Elemen Audit : 12 elemen dan 44 subelemen; dan 166 kriteria
        2.Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yg ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.
        3.Perusahaan yg berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3

        Laporan Audit SMK3
        1. Hasil Audit dilaporkan kpd Menteri
        2. Laporan Audit, tembusan disampaikan kpd :
        Menteri pembina sektor
        Gubernur
        Bupati/Walikota
        untuk peningkatan SMK3

        Tingkat Penilaian SMK3
        0-59% dari total kriteria = Tingkat penilaian Penerapan Kurang
        60-84% dari total kriteria = Tingkat penilaian Penerapan Baik
        85-100% dari total kriteria = Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

        Obyek Pengawasan

        Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen :
        1.Organisasi;
        2.Sumber Daya Manusia
        3.Pelaksanaan Perat Peruu K3;
        4.Keamanan Bekerja;
        5.Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
        6.Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
        7.Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
        8.Tindak lanjut audit

        Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3

        Tujuan Tinjauan Ulang adalah :
        1.Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
        2.Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
        3.Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
        4.Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;
        5.Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
        6.Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
        7.Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

        Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :
        1.Perubahan peraturan perundangan;
        2.Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
        3.Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
        4.Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
        5.Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;
        6.Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)
        7.Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
        8.Tuntutan pasar;

        Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :
        1.Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
        2.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

        Implementasi Audit SMK3

        Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
        Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.
        Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

        Rekaman K3 berupa :
        Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi.
        Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
        Laporan inspeksi K3, pelaksanaan dan tindak lanjut
        Laporan Audit SMK3, internal dan eksternal
        Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3
        Laporan Kecelakaan Kerja
        Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan
        Laporan Konsultasi K3
        SOP, instruksi kerja, juklak, juknis
        Data penggunaan bahan kimia berbahaya dan LDKB
        Maintenance record
        Feedback dari staff, pekerja, pemasok, kontraktor
        Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala dan khusus
        Laporan monitoring lingkungan kerja; spt : kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja
        Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan
        Laporan pelatihan keadaan darurat
        Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat
        Sertifikasi kompetensi personel, SIO, SKP
        Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
        Laporan monitoring dan tinjauan ulang pengendalian risiko
        Data peralatan pengaman, spt. APAR, alat deteksi dini, rambu K3
        dll

        Audit SMK3 adalah :

        “ Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3)

        * Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :
        Prioritas manajemen;
        Tujuan komersial;
        Persyaratan sistem manajemen;
        Persyaratan peraturan peruu;
        Persyaratan kontrak;
        Kebutuhan utk evaluasi pemasok;
        Persyaratan pelanggan;
        Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan;
        Risiko terhadap organisasi.

        * Lingkup Audit SMK3 yaitu :
        Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
        Strategi Pendokumentasian
        Peninjauan Ulang dan Kontrak
        Pengendalian Dokumen
        Pembelian
        Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
        Standar Pementauan
        Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
        Pengelolaan Material dan Perpindahannya
        Pengumpulan dan Penggunaan Data
        Audit SMK3
        Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

  10. NAMA : DEASY FRINELIA PESIK
    NIM ; 14.11.106.701501.1215
    SEMESTER : III
    KELAS : B1
    RINGKASAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

    PENGERTIAN:

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:

    meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

    mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

    menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

    Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

    Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

    Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

    Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

    Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

    Penetapan kebijakan K3;

    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

    identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    Perencanaan K3;

    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:

    hasil penelaahan awal;
    identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    sumber daya yang dimiliki.

    Pelaksanaan rencana K3;

    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

    Sumber daya manusia harus memiliki:

    — kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    — kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

    — organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    — anggaran yang memadai;
    — prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    — instruksi kerja.

    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

    Kegiatan tersebut:

    Tindakan pengendalian
    perancangan (design) dan rekayasa;
    prosedur dan instruksi kerja;
    penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    produk akhir;
    upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    rencana dan pemulihan keadaan darurat

    Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

    Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

    Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

    Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    Membuat petunjuk K3
    Membuat prosedur informasi
    Membuat prosedur pelaporan
    Mendokumentasikan seluruh kegiatan

    Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

    Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

    Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

    — terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    — adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    — adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    — terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    — adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    — adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    — adanya pelaporan; dan/atau
    — adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:

    pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    pengendalian dokumen;
    pembelian dan pengendalian produk;
    keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    standar pemantauan;
    pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    pengelolaan material dan perpindahannya;
    pengumpulan dan penggunaan data;
    pemeriksaan SMK3; dan
    pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT

    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3

    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    Pengawasan SMK3 meliputi:

    pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    organisasi;
    sumber daya manusia;
    pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    keamanan bekerja;
    pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    tindak lanjut audit.

    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    SANKSI ADMINISTRATIF

    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

    • Buatlah sistem penomoran yang baik dalam rangkuman Anda ini, misalnya 1)…. 2)…. 3)…. dan seterusnya, atau a)….. b)…… c)….. dan seterusnya, agar rangkuman yang Anda buat menjadi mudah untuk dibaca. Ingat! Anda mengirimkan tugas ini kepada Dosen, bukan kepada teman, jadi cermatlah dalam menulis. Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

      • Nama : DEASY FRINELIA PESIK
        NIM : 14.11.106.701501.1215
        SEMESTER : III
        KELAS : BI

        A.PENGERTIAN

        -Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
        -Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan tenaga kerja dan penyakit akibat kerja.
        -Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah di tetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        B. TUJUAN PENERAPAN SMK3

        -Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi,
        -Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh dan/atau pekerja/serikat buruh, serta
        -Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        C. PENERAPAN SMK3

        -Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakkan nasional tentang SMK3.
        -Kebijakkan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
        -Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        D. KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3

        -Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang, atau
        -Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
        -Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kovensi atau standar internasional.

        E. PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN

        Meliputi:

        1) Penetapan Kebijakan K3;
        Pengusaha dalam menyusun kebijakkan K3, meliputi:
        a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
        – Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko,
        – Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik,
        – Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan,
        – Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
        – Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
        b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan
        c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

        -Muatan Kebijakkan K3 paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan dan kerangka program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

        2) Perencanaan K3;
        Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
        a. Hasil awal,
        b. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko,
        c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan
        d. Sumber daya yang dimiliki.

        3) Pelaksanaan Rencana K3
        -Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana.
        a. Sumber daya manusia harus memiliki:
        1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, dan
        2. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
        b. Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
        1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3,
        2. Anggaran yang memadai,
        3. Prosedur operasi/kerja, informasi dan pelaporan serta pendokumentasian, dan
        4. Instruksi kerja.
        -Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan tersebut:
        1. Tindakan Pengendalian
        2. Perancangan (design) dan rekayasa
        3. Prosedur instruksi kerja
        4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa
        6. Produk akhir
        7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
        8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat
        nb : -kegiatan 1-6 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko.
        -kegiatan 7 dan 8 dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan.
        -Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
        1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
        2. Melibatkan seluruh pekerja/buruh
        3. Membuat petunjuk K3
        4. Membuat prosedur informasi
        5. Membuat prosedur pelaporan
        6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
        -Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.
        -Pemantauan dan evaluasi kinerja K3:
        1. Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia kompeten.
        2. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
        3. Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
        4. Hasil tersebut digunakan untuk melakukan tindakan pengendalian
        5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
        -Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peinjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
        -Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
        -Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal:
        1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
        2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait
        3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        4. Terjadi perubahan sruktur organisasi perusahaan
        5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
        6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        7. Adanya pelaporan
        8. Adanya masukan dari pekerja/buruh

        F. PENILAIAN PENERAPAN SMK3

        -Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit indipenden yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
        -Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        -Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

        G. AUDIT SMK3

        Meliputi:

        1) Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        2) Pembuatan dan pendokumentasi rencana K3
        3) Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        4) Pengendalian dokumen
        5) Pembelian dan pengendalian produk
        6) Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        7) Standar pemantauan
        8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        9) Pengelolaan material dan perpindahannya
        10) Pengumpulan dan penggunaan data
        11) Pemeriksaan SMK3
        12) Pengembangan keterampilan dan kemampuan

        H. PELAPORAN AUDIT

        -Hasil audit dilaporka kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur dan bupati/walikota.

        I. PENGAWASAN SMK3

        -Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
        -Pengawasan SMK3, meliputi:
        1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        2. Organisasi
        3. Sumber Daya Manusia
        4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        5. Keamanan bekerja
        6. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        7. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        9. Tindak lanjut audit
        -Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        -Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan.
        -Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
        -Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
        -PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya (12 April 2013)

        J. SANKSI ADMINISTRATIF

        -Sesuai pasal 190 UU No.13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
        1. Teguran
        2. Peringatan tertulis
        3. Pembatasan kegiatan usaha
        4. Pembekuan kegiatan usaha
        5. Pembatalan persetujuan
        6. Pembatalan pendaftaran
        7. Penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi
        8. Pencabutan ijin

  11. Nama : Ariska Sanjaya
    Kelas : B1
    Semester : III
    Jurusan : D4-K3

    SMK3 bedasarkan Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

    A.KETENTUAN UMUM

    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
    -Sistem menejemen K3 (SMK3) adalah bagian dari suatu sistem perusahaan yang dibentuk untuk mengendalikan resiko yang ada pada suatu pekerjaan guna menciptakan tempat
    kerja yang aman, efesien, dan produktif.

    -K3 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    – Tenaga Kerja
    Setiap orang yang mampu menghasilkan suatu barang baik untuk kebutuhan sendiri ataupun masyarakat.

    – Pekerja/Buruh
    Setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan.

    -Perusahaan
    1. Setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, milik badan hukum baik milik swasta atau negara yang mempekerjakan

    buruh dan memberikan upah atau imbalan.
    2. usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dan membayar upah atau imbalan kepada pekerja tersebut.

    – Pengusaha
    1. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
    2. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendii menjalankan perusahaan yang bukan miliknya.
    3. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan pada no 1 dan 2 yang berkedudukan diluar Indonesia.

    – Audit SMK3
    Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    -Menteri
    orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

    B. SISTEM MENEGEMENT K3

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk :
    – meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
    – mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    – menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. dan perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 adalah perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang dan memiliki potensi bahaya yang tinggi pada pekerjaannya. SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. diantaranya, yaitu :
    – Penetapan kebijakan K3
    Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha. dalam penyusunan kebijakan pengusaha harus
    1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
    a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
    c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
    d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan.
    e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    2. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus.
    3. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Memuat :1. Visi.
    2. Tujuan perusahaan.
    3. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan.
    4. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional

    – Perencanaan K3
    Dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 yang di susun dan di tetapkan oleh pengusaha yang mengacu pada kebijakan K3. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan :
    1. Hasil penelaahan awal
    2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
    4. Sumber daya yang dimiliki.

    Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus melibatkan ahli K3, P2K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait diperusahaan. Rencana K3 paing sedikit memuat :
    1. Tujuan dan sasaran
    2. Skala prioritas
    3. Upaya pengendalian bahaya
    4. Penetapan sumber daya
    5. Jangka waktu pelaksanaan
    6. indikator pencapian
    7. Sistem pertanggung jawaban

    – Pelaksanaan rencana K3
    Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Dalam melaksanakan rencana K3 pengusaha didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3, sarana, dan prasarana. sumber daya manusia yang dimaksud adalah :
    1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.
    2. Kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja dari instansi yang berwenang.

    Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah :
    1. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3.
    2. anggaran yang memadai.
    3. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.
    4. Instruksi Kerja

    Dalam melaksanakan rencana K3 pengusaha melakukan beberapa kegiatan untuk memenuhi syarat. Kegiatan dilakukan berdasarkan identifikasi bahaya, penilian, dan pengendalian resiko. Kegiatan yang dimaksudkan adalah :
    1. Tindakan pengendalian.
    2. Perancangan (design) dan rekayasa.
    3. Prosedur dan instruksi kerja.
    4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
    5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa.
    6. Produk akhir.
    7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri.
    8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat.

    Dan dalam melaksanakan kegiatan pengusaha harus :
    1. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3.
    2. Melibatkan seluruh pekerja/buruh.
    3. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
    4. Membuat prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
    5. Membuat prosedur pelaporan terdiri atas pelaporan :
    a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja.
    b. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar.
    c. Kinerja K3.
    d. Identifikasi sumber bahaya.
    e. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    a. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3.
    b. Indikator kinerja K3.
    c. Izin kerja.
    d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko.
    e. Kegiatan pelatihan K3.
    f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan.
    g. Catatan pemantauan data.
    h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut.
    i. Identifikasi produk termasuk komposisinya.
    j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.
    k. Audit dan peninjauan ulang SMK3.

    – Pemantuan dan evaluasi kinerja K3
    Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. jika tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 diberikan kepada pengusaha guna untuk melakukan tindakan perbaikan. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

    – Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja kerja dapat dilaksanakan dalam hal :
    1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
    2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
    3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
    4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan.
    5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi.
    6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja.
    7. Adanya pelaporan.
    8. Adanya masukan dari pekerja/buruh.

    C. PENILIAN SMK3

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilian SMK3 dilakukan melalui audit meliputi :
    – Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
    – Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3.
    – Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak.
    – Pengendalian dokumen.
    – Pembelian dan pengendalian produk.
    – Keamanan bekerja berdasarkan SMK3.
    – Standar pemantauan.
    – Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
    – Pengelolaan material dan perpindahannya.
    – Pengumpulan dan penggunaan data.
    – Pemeriksaan SMK3.
    – Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    D. PENGAWASAN

    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan SMK3 meliputi :
    – Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
    – Organisasi
    – Sumber daya manusia
    – Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3.
    – Keamanan bekerja.
    – Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3.
    – Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri.
    – Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
    – Tindak lanjut audit.

    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan
    digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

    E. KETENTUAN PERALIHAN

    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

    F. KETENTUAN PENUTUP

    Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

  12. NAMA : IRWANTO
    NPM : 14.11.106.701501.1277
    KELAS : B1
    SEMESTER : 3

    SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.

    Tujuan penerapan SMK3:
    1. Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
    2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
    3. Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:
    1. Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
    2. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    SMK3 meliputi:
    1. Penetapan kebijakan K3
    2. Perencanaan K3
    3. Pelaksanaan rencana K3
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    1. Penetapan Kebijakan K3
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:

    > Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
    a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan

    > Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus

    > Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

    > Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:
    a. Visi
    b. Tujuan perusahaan
    c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    d. Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

    2. Perencanaan K3
    Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:
    # Hasil penelaahan awal
    # Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    # Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    # Sumber daya yang dimiliki

    Rencana K3 paling sedikit memuat :
    .> Tujuan dan sasaran
    > Skala prioritas
    > Upaya pengendalian bahaya
    > Penetapan sumber daya
    > Jangka waktu pelaksanaan
    > Indikator pencapaian
    > Sistem pertanggungjawaban

    3. Pelaksanaan Rencana K3
    Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:
    > Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    > Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang

    Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :
    > Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
    > Anggaran yang memadai
    > Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    > Instruksi kerja

    Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:
    > Tindakan pengendalian
    > Perancangan dan rekayasa
    > Prosedur dan instruksi kerja
    > Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    > Pembelian/pengadaan barang dan jasa
    > Produk akhir
    > Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)
    Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6)

    Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:
    > Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
    > Melibatkan seluruh pekerja
    > Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
    > Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
    > Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
    a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    b. Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    c. Kinerja K3
    d. Identifikasi sumber bahaya
    e. Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
    > Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
    a. Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
    b. Indikator kinerja K3
    c. Izin kerja
    d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    e. Kegiatan pelatihan K3
    f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
    g. Catatan pemantauan data
    h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    i. Identifikasi produk terhadap komposisinya
    j. Informasi pemasok dan kontraktor
    k. Audit dan peninjauan ulang SMK3

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
    Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
    Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:
    a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d. Terjadi perubahan struktur organisasi
    e. Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
    f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    g. Adanya pelaporan
    h. Adanya masukan dari pekerja

    Penilaian SMK3

    Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d. Pengendalian dokumen
    e. Pembelian dan pengendalian produk
    f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g. Standar pemantauan
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. Pengelolaan material dan perpindahannya
    j. Pengumpulan dan penggunaan data
    k. Pemeriksaan SMK3
    l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

    Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:
    1. Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
    2. Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
    3. Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3

    Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:
    1. 0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
    2. 60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
    3. 85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan

    Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:
    1. Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
    2. Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
    3. Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

    Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3
    Pengawasan SMK3
    Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Organisasi
    c. SDM
    d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    e. Keamanan bekerja
    f. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
    g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan tindak lanjut audit

    • Mengapa tidak ada uraian tentang P2K3 dalam rangkuman Anda ini? Lagipula tugas Anda ini mirip dengan yang dikerjakan oleh Achmad Mustawan. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas diatas.

      • NAMA : IRWANTO
        NPM : 14.11.106.701501.1277
        KELAS : B1
        SEMESTER : 3

        SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.

        Tujuan penerapan SMK3:

        1. Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
        2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
        3. Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:

        1. Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
        2. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

        SMK3 meliputi:

        1. Penetapan kebijakan K3
        2. Perencanaan K3
        3. Pelaksanaan rencana K3
        4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
        5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

        1. Penetapan Kebijakan K3

        Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:

        > Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
        a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
        b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
        c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan

        > Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus

        > Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

        > Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:
        a. Visi
        b. Tujuan perusahaan
        c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        d. Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

        2. Perencanaan K3

        Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:

        # Hasil penelaahan awal
        # Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
        # Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
        # Sumber daya yang dimiliki

        Rencana K3 paling sedikit memuat :
        > Tujuan dan sasaran
        > Skala prioritas
        > Upaya pengendalian bahaya
        > Penetapan sumber daya
        > Jangka waktu pelaksanaan
        > Indikator pencapaian
        > Sistem pertanggungjawaban

        3. Pelaksanaan Rencana K3

        Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:
        a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang

        Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :
        a. Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
        b. Anggaran yang memadai
        c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
        d. Instruksi kerja

        Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:
        > Tindakan pengendalian
        > Perancangan dan rekayasa
        > Prosedur dan instruksi kerja
        > Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        > Pembelian/pengadaan barang dan jasa
        > Produk akhir
        > Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)
        Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6)

        Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:
        # Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
        # Melibatkan seluruh pekerja
        # Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
        # Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
        # Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
        a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
        b. Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
        c. Kinerja K3
        d. Identifikasi sumber bahaya
        e. Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

        # Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
        a. Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
        b. Indikator kinerja K3
        c. Izin kerja
        d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
        e. Kegiatan pelatihan K3
        f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
        g. Catatan pemantauan data
        h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
        i. Identifikasi produk terhadap komposisinya
        j. Informasi pemasok dan kontraktor
        k. Audit dan peninjauan ulang SMK3
        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

        Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

        5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
        Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:
        a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
        b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        d. Terjadi perubahan struktur organisasi
        e. Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
        f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        g. Adanya pelaporan
        h. Adanya masukan dari pekerja

        Penilaian SMK3

        Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:
        a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        d. Pengendalian dokumen
        e. Pembelian dan pengendalian produk
        f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g. Standar pemantauan
        h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. Pengelolaan material dan perpindahannya
        j. Pengumpulan dan penggunaan data
        k. Pemeriksaan SMK3
        l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

        Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

        Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:
        1. Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
        2. Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
        3. Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3
        Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:
        1. 0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
        2. 60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
        3. 85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan
        Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:
        1. Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
        2. Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
        3. Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
        Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3
        Pengawasan SMK3
        Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
        a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. Organisasi
        c. SDM
        d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        e. Keamanan bekerja
        f. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
        g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        Tindak lanjut audit

        Panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)

        Panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau yang di sebut P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang menjadi wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
        Pembentukan P2K3 mempunyai keanggotaan yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan dalam hal ini Disnaker setempat. Kesimpulannya Seorang Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 yang bersertifikat Kemenakertrans RI.

  13. nama : bayu pramana putra
    nim : 14.11.106.701501.1216
    semester : 3
    kelas : b (sore)

    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA

    Undang-undang yang berkaitan dengan SMK3
    a.Undang undang dasar negara tahun 1945 pasal 5 ayat 2
    b.undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
    c.undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

    Definisi
    sistem manajemen keselamatan kerja adalah suatu bagian dari menajemen perusahaan yang bertugas untuk membuat, merencanakan, mengevaluasi, serta membuat kebijakan tentang keselamatan kerja dalam rangka pengendalian resiko agar terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif

    Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat luas

    Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima imbalan dalam bentuk upah ataupun dalam bentuk lainnya

    perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak, milik perseorangan,persekutuan ataupun berbadan hukum swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

    Pengusaha adalah perseorangan, persekutuan maupun berbadan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun bukan perusahaan miliknya yang berkedudukan didalam maupun di luar wilayah indonesia

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap penerapan K3 di perusahaan

    Tujuan penerapan SMK3
    meningkatkan perlindungan keselamatan kerja yang efektif, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen serta menciptakan tempat kerja yang aman dan produktiv

    Kewajiban SMK3 di suatu perusahaan
    setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 apabila mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai potensi bahaya cukup tinggi

    Struktur penerapan SMK3
    A.penetapan kebijakan k3
    kebijakan k3 yang dimaksud adalah memuat visi dan misi, komitmen serta kerangka dan program perusahaan secara menyeluruh.

    dalam menyusun kebijakan k3, pengusaha paling sedikit harus
    a.a melakukan tinjauan awal kondisi k3, meliputi
    1.identifikasi penilaian potensi bahaya serta pengendalian resiko
    2.perbandingan penerapan sektor k3 dengan perusahaan dan sektor yang lebih baik
    3.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4.kompensasi serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5.penilaian effisiensi dan efektifitas sember daya yang disediakan
    a.b memperhatikan peningkatan kinerja manajemen secara terus menerus
    a.c memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

    B.perencanaan k3
    perencanaan K3 harus melibatkan ahli k3,panitia pembina k3,wakil pekerja dan pihak lain yang terkait diperusahaan
    rencana k3 paling sedikit memuat
    1.tujuan dan sasaran
    tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan. dalam menetapkan K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan ahli K3, wakil pekerja, P2K3, dan pihak lain yang terkait
    2.skala prioritas
    urutan pekerjaan dimana pekerjaan dengan tingkat resiko yang lebih tinggi diprioritaskan dalam perencanaan
    3.upaya pengendalian bahaya
    pengendalian bahaya dilakukan berdasarkan hasil penilaian resiko melalui pengendalian tekhnis
    4.penetapan sumber daya
    penetapan sumber daya untuk menjamin tersedianya sumber daya yang berkompeten serta prasarana dan sarana yang memadai agar proses k3 dapat berjalan
    5.jangka waktu pelaksanaan
    dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan
    6.indikator pencapaian
    dalam menetapkan indikator pencapaian dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang juga merupakan informasi keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3
    7.sistem pertanggung jawaban
    menentukan dan mengkomunikasikan tanggung jawab di bidang K3 dan wewenang untuk menjelaskan hubungan pelaporan untuk tingkatan manajemen, pekerja,kontraktor,dan pengunjung

    C.pelaksanaan rencana k3
    adapun rencana k3 paling sedikit meliputi
    1.tindakan pengendalian
    2.perancangan dan rekayasa
    3.prosedur dan instruksi kerja
    4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    5.pembelian barang dan jasa
    6.produk akhir
    7.upaya menghadapi upaya darurat kecelakaan dan bencana industri
    8.rencana dan pemulihan keadaan darurat

    D.pemantauan dan evaluasi kinerja k3
    pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan,pengujian,pengukuran,dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya yang berkompetensi.hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan

    E.peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    perbaikan dan peningkatan kinerja K3 dapat dilaksanakan dalam hal :
    1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3.perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4.perubahan struktur organisasi perusahaan
    5.adanya hasil kejian kecelakaan di tempat kerja
    6.adanya pelaporan dan masukan dari pekerja

    PENILAIAN SMK3
    penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.
    penilaian yang dilakukan audit SMK3 meliputi :
    a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c.perancangan dan peninjauan kontrak
    d.pengendalian dokumen
    e.pembelian dan pengendalian produk
    f.keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g.standar pemantauan
    h.pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i.pengelolaan material dan perpindahannya
    j.pengumpulan dan penggunaan data
    k.pemeriksaan K3
    l.pengembangan kemampuan

    hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha,gubernur,dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan peningkatan SMK3

    Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
    1. Kategori Kritikal
    Temuan yang mengakibatkan kematian.
    2. Kategori Mayor
    a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3 dan
    c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
    3. Kategori Minor
    Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan lainnya.

    Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
    1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
    2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
    3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan

    SANKSI ADMINISTRATIF
    berdasarkan pasal 190 UU no.13/03 pasal 87, dikenakan sanksi administratif berupa :
    a.teguran
    b.peringatan tertulis
    c.pembatasan kegiatan usaha
    d.pembekuan kegiatan usaha
    e.pembatalan persetujuan
    f.pembatalan pendaftaran
    g.penghentian sementara sebagian maupun seluruh alat produksi
    h.pencabutan ijin

    • Tugas rangkuman harus setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal. Jumlah halaman ini bila dikonversikan kedalam kertas A4 hanya terdapat 3 halaman saja, jadi masih kurang dari ketentuan yang tercantum dalam tugas. Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • Nama : Bayu Pramana Putra
        NPM : 14.11.106.701501.1216
        Semester : 3
        Kelas : B (sore)

        REVISI TUGAS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA

        Undang-undang yang berkaitan dengan SMK3
        a.Undang undang dasar negara tahun 1945 pasal 5 ayat 2
        b.undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
        c.undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

        Definisi
        sistem manajemen keselamatan kerja adalah suatu bagian dari manajemen perusahaan yang bertugas untuk membuat, merencanakan, mengevaluasi, serta membuat kebijakan tentang keselamatan kerja dalam rangka pengendalian resiko agar terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif

        Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat luas

        Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima imbalan dalam bentuk upah ataupun dalam bentuk lainnya

        perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak, milik perseorangan,persekutuan ataupun berbadan hukum swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

        Pengusaha adalah perseorangan, persekutuan maupun berbadan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun bukan perusahaan miliknya yang berkedudukan didalam maupun di luar wilayah indonesia

        Audit SMK3 adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap penerapan K3 di perusahaan

        Tujuan penerapan SMK3
        meningkatkan perlindungan keselamatan kerja yang efektif, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen serta menciptakan tempat kerja yang aman dan produktiv

        Kewajiban SMK3 di suatu perusahaan
        setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 apabila mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai potensi bahaya cukup tinggi

        Struktur penerapan SMK3
        A.penetapan kebijakan k3
        kebijakan k3 yang dimaksud adalah memuat visi dan misi, komitmen serta kerangka dan program perusahaan secara menyeluruh.

        dalam menyusun kebijakan k3, pengusaha paling sedikit harus
        A.a melakukan tinjauan awal kondisi k3, meliputi
        1.identifikasi penilaian potensi bahaya serta pengendalian resiko
        2.perbandingan penerapan sektor k3 dengan perusahaan dan sektor yang lebih baik
        3.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        4.kompensasi serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        5.penilaian effisiensi dan efektifitas sember daya yang disediakan
        a.b memperhatikan peningkatan kinerja manajemen secara terus menerus
        a.c memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

        B.perencanaan k3
        perencanaan K3 harus melibatkan ahli k3,panitia pembina k3,wakil pekerja dan pihak lain yang terkait diperusahaan
        rencana k3 paling sedikit memuat
        1.tujuan dan sasaran
        tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan. dalam menetapkan K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan ahli K3, wakil pekerja, P2K3, dan pihak lain yang terkait
        2.skala prioritas
        urutan pekerjaan dimana pekerjaan dengan tingkat resiko yang lebih tinggi diprioritaskan dalam perencanaan
        3.upaya pengendalian bahaya
        pengendalian bahaya dilakukan berdasarkan hasil penilaian resiko melalui pengendalian tekhnis
        4.penetapan sumber daya
        penetapan sumber daya untuk menjamin tersedianya sumber daya yang berkompeten serta prasarana dan sarana yang memadai agar proses k3 dapat berjalan
        5.jangka waktu pelaksanaan
        dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan
        6.indikator pencapaian
        dalam menetapkan indikator pencapaian dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang juga merupakan informasi keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3
        7.sistem pertanggung jawaban
        menentukan dan mengkomunikasikan tanggung jawab di bidang K3 dan wewenang untuk menjelaskan hubungan pelaporan untuk tingkatan manajemen, pekerja,kontraktor,dan pengunjung

        C.pelaksanaan rencana k3
        adapun rencana k3 paling sedikit meliputi
        1.tindakan pengendalian
        2.perancangan dan rekayasa
        3.prosedur dan instruksi kerja
        4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        5.pembelian barang dan jasa
        6.produk akhir
        7.upaya menghadapi upaya darurat kecelakaan dan bencana industri
        8.rencana dan pemulihan keadaan darurat

        D.pemantauan dan evaluasi kinerja k3
        pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan,pengujian,pengukuran,dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya yang berkompetensi.hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Hasil temuan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif

        beberapa elemen dalam pengukuran dan evaluasi adalah :
        1.inspeksi dan pengujian
        Personil yang terlibat berpengalaman dan keahlian cukup. Catatan inspeksi pengujian dan pemantauan tersedia bagi manajemen, pekerja dan kontraktor yang terkait. Peralatan dan metode pengujian memadai untuk menjamin terpenuhinya standar K3.Tindakan perbaikan pada saat ditemukan ketidak sesuaian terhadap persyaratan K3. Penyelidikan memadai untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden serta analisis dan tinjauan ulang suatu hasil temuan

        2.Tindakan perbaikan dan pencegahan
        Hasil temuan audit dan tinjauan ulang didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif

        E.peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
        perbaikan dan peningkatan kinerja K3 dapat dilaksanakan dalam hal :
        1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
        2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        3.perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        4.perubahan struktur organisasi perusahaan
        5.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        6.adanya pelaporan dan masukan dari pekerja

        Peninjauan ulang juga dilakukan berkala untuk menjamin keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian dan tujuan K3.Tinjauan ulang juga harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan,produk barang dan jasa termasuk dampaknya pada kinerja perusahaan
        Tinjauan ulang K3 meliputi evaluasi penerapan sistem manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen K3 berdasarkan tuntutan undang-undang,produk,perkembangan iptek dan sebagainya

        PENILAIAN SMK3
        penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.
        penilaian yang dilakukan audit SMK3 meliputi :
        a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        c.perancangan dan peninjauan kontrak
        d.pengendalian dokumen
        e.pembelian dan pengendalian produk
        f.keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g.standar pemantauan
        h.pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i.pengelolaan material dan perpindahannya
        j.pengumpulan dan penggunaan data
        k.pemeriksaan K3
        l.pengembangan kemampuan

        hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha,gubernur,dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan peningkatan SMK3

        Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
        1. Kategori Kritikal
        Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
        2. Kategori Mayor
        a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
        b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
        c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
        3. Kategori Minor
        Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

        Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
        1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
        2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
        3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan

        SANKSI ADMINISTRATIF
        berdasarkan pasal 190 UU no.13/03 pasal 87, dikenakan sanksi administratif berupa :
        a.teguran
        b.peringatan tertulis
        c.pembatasan kegiatan usaha
        d.pembekuan kegiatan usaha
        e.pembatalan persetujuan
        f.pembatalan pendaftaran
        g.penghentian sementara sebagian maupun seluruh alat produksi
        h.pencabutan ijin

        Dalam pembentukan sistem manajemen K3 juga dibentuk Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). P2K3 sendiri adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama yang saling bersinergi dan efektif dalam penerapan K3.

        Fungsi P2K3 antara lain adalah menghimpun dan mengolah data mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya

        Peran struktur tanggung jawab dan wewenang P2K3 adalah
        1.Ketua : memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.menentukan langkah demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3 serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan ke disnakertrans kabupaten maupun kota setempat dan mempertanggung jawabkan program P2K3 kepada direksi
        2.sekretaris : membuat undangan rapat dan mengelola administrasi surat-surat P2K3 serta mencatat data-data yang berhubungan dengan K3. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh seksi-seksi demi tercapainya program K3 serta membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instasi lain
        3.anggota : Melaksanakan program-program yang ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing dan melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan

        Kesimpulan dari rangkuman diatas adalah pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan K3 disuatu perusahaan yang memiliki pekerja 100 orang dan mempunyai resiko bahaya yang cukup besar. Dengan adanya SMK3 perusahaan dapat menilai serta dapat mengevaluasi tentang pengendalian resiko serta mengatur kebijakan tentang K3. Dengan manajemen K3 yang baik perusahaan juga mendapatkan citra yang baik dari pemerintah

  14. Nama:Mohammad suryanto
    Nim:14 11 106 701 501 1249
    Kls :B1
    Semester:3

    ketentuan ketentuan SMK3
    Berdasarkan pasal 87 ayat (2) undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan,perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

    Bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja apabila karyawan yang diperkerjakan lebih dari 100 pekerja. jika ada perusahaan yang jumlah pekerjanya kurang dari 100 pekerja tapi jenis peekerjaan beresiko tinggi/bahaya maka perusahaan tersebut wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja agar bahaya bahaya pekerjaan dapat di minimalisir.

    Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terukur terencana dan terstruktur dengan baik seperti yang sudah diatur dalam undang undang nomor 50 tahun 2012 pasal 2 Perusahan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di peruntukkan agar dapat mencegah dan mengurangi kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,pekerja/buruh serta mrnciptakan kerja yang aman efisien untuk mendong produktifitas . perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai mana di maksud dalam pasal (3) ayat 1 meliputi,penetapan kebijakan k3,perencanaan k3,pelaksanaan rencana k3,pemantauan dan evaluasi kinerja k3 dan peninjauan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamata dan kesehatan kerja SMK3.
    Adapun audit SMK3 yang dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di persahaan.

    Kebijakan k3
    Dalam menyusun kebijakan sebagai mana dimaksud pada ayat 1,pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi k3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko,perbandingan prnerapan k3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan .

    Perencanaan k3
    Rencana k3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan k3 yang telah ditetapkan sebagai mana di maksud dalam pasal 7 ayat (1)
    dalam menyusun rencana k3 pengusaha harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko.
    rencana k3 paling sedikit memuat tujuan dan sasaran,skala prioritas,upaya pengendalian bahaya Pelaksanaan k3
    Setiap pengusaha dalam melaksanakan rencana k3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang k3, sarana dan prasarana.
    sumberdaya manusia yang di maksud pada ayat 2 harus memiliki kopetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.

    • Kerjakan tugas rangkuman ini dengan jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas diatas. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

  15. Ketentuan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

    Nama : Siti Halimatus Soleha
    NIM : 14.11.106.701501.1244
    Sesmester: 3
    Kelas : B1

    Ketentuan Umum

    – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiean,dan produktif.

    – Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menajmin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    – Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

    – Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    – Perusahaan adalah :
    a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    – Pengusaha adalah :
    a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    b. Orang perseoragan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
    c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang bekedudukan di luar wilayah Indonesia.

    – Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah di tetapkan untu mengukur suatu hasil kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    – Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

    a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
    b. Mencegah dan mengurangi kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta
    c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Instasi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3 diantaranya:

    – Penetapan Kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha dalam menyusun kebijakan sebagaimana paling sedikit harus:
    a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelum nya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
    5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus.

    c. Memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh.

    Kebijakan K3 memuat:
    1. Visi
    2. Tujuan perusahaan
    3. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan
    4. Kerangkan dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dana atau operasional.

    – Perencanaa K3
    Perencanaan K3 dilakukan untuk menghasilkan rencana K3, rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan:

    a. Hasil penelaahan awal
    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan
    d. Sumber daya yang dimiliki.

    Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

    – Rencana K3 paling sedikit memuat:
    a. Tujuan dan sasaran
    b. Skala prioritas
    c. Upaya pengendalian risiko
    d. Penetapan sumber daya
    e. Jangka waktu pelaksanaa
    f. Indikator pencapaian, dan
    g. Sistem pertanggungjawaban

    – Pelaksaan Rencana K3

    Pengusahan dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

    Sumber daya manusia harus memiliki:
    a. Kompetensi kerja yang dibuktika dengan sertifikat, dan
    b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi dan atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.

    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    a. Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    b. Anggarn yang memadai
    c. Prosedur operasi atau kerja, informasi, dan pelaporan, serta pendokumentasi, dan
    d. Instruktur kerja

    Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan yang dimaksud adalah:
    a. Tindakan pengendalian
    b. Perancangan(design) dan rekayasa
    c. Prosedur dan instruksi kerja
    d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    e. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa
    f. Produk akhir
    g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencanaa industri, dan
    h. Rencana dan pemulihan keadaaan darurat

    Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus:
    a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
    b. Melibatkan seluruh pekerja atau buruh
    c. Membuat petunjuk K3 yang harus di patuhi oleh seluruh pekerja atau buruh, orang lain selain pekerja atau buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    d. Membuat prosedur informasi
    e. Membuat prosedur pelaporan, terdiri atas pelaporan:
    1. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    2. Ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan atau standar
    3. Kinerja k3
    4. Identifikasi sumber bahaya, dan
    5. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan.
    f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, pendokumentasian paling sedikit dilakukan terhadap:
    1. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
    2. Indikator kinerja K3
    3. Izin kerja
    4. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    5. Kegiatan pelatihan K3
    6. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    7. Catatan pemantauan data
    8. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    9. Indentifikasi produk termasuk komposisinya
    10. Informasi mengenai pemasok dan kontaktor, dan
    11. Audit dan peninjauan ulang SMK3

    – Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

    Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, pemantauan dan evaluasi kinerja k3 sebagaimana dimaksud melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan dan atau standar.

    – Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 pengusaha wajib melakukan peninjauan. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja, perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:
    a. Terjadi perubahan peraturan perudang-undangan
    b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d. Terjadi perubahan struktur organisai perusahaan
    e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemilogi
    f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    g. Adanya pelaporan dan atau
    h. Adanya masukan dari pekrja atau buruh

    – Penilaian SMK3

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian dilakukan melalui audit SMK3 yang meliputi:
    a. Pembangunan daan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d. Pengendalian dokumen
    e. Pembelian dan pengendalian produk
    f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g. Standar pemantauan
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. Pengelolaan material dan perpindahannya
    j. Pengumpulan dan penggunaan data
    k. Pemeriksaan SMK3, daan
    l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati atau walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    – Pengawasan

    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan atau kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan meliputi:
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Organisasi
    c. Sumber daya manusia
    d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    e. Keamanan bekerja
    f. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan, dan
    i. Tindak lanjut audit

    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    -Ketetuan Peralihan

    Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini paling lama 1 tahun.

    -Ketentuan Penutup

    Peraturan pemerintah mulai berlaku pada tangga diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indosnesia.

    • Mengapa tugas rangkuman ini identik dengan rangkuman yang dikerjakan oleh Ariska Sanjaya? Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang boleh identik satu sama lain. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • Ketentuan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

        Nama : Siti Halimatus Soleha
        NIM : 14.11.106.701501.1244
        Sesmester: 3
        Kelas : B1

        Ketentuan Umum

        > Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiean,dan produktif.

        > Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menajmin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        > Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

        > Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

        > Perusahaan:
        a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
        b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

        > Pengusaha:
        a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
        b. Orang perseoragan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
        c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang bekedudukan di luar wilayah Indonesia.

        > Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah di tetapkan untu mengukur suatu hasil kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        > Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

        Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

        a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
        b. Mencegah dan mengurangi kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta
        c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Instasi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3 diantaranya:

        > Penetapan Kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha dalam menyusun kebijakan sebagaimana paling sedikit harus:
        a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
        1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
        2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
        3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelum nya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
        5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

        b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus.

        c. Memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh.

        Kebijakan K3 memuat:
        1. Visi
        2. Tujuan perusahaan
        3. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan
        4. Kerangkan dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dana atau operasional.

        > Perencanaa K3
        Perencanaan K3 dilakukan untuk menghasilkan rencana K3, rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan:

        a. Hasil penelaahan awal
        b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
        c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan
        d. Sumber daya yang dimiliki.

        Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

        > Rencana K3 paling sedikit memuat:
        a. Tujuan dan sasaran
        b. Skala prioritas
        c. Upaya pengendalian risiko
        d. Penetapan sumber daya
        e. Jangka waktu pelaksanaa
        f. Indikator pencapaian, dan
        g. Sistem pertanggungjawaban

        > Pelaksaan Rencana K3

        Pengusahan dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

        Sumber daya manusia harus memiliki:
        a. Kompetensi kerja yang dibuktika dengan sertifikat, dan
        b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi dan atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.

        Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
        a. Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3
        b. Anggarn yang memadai
        c. Prosedur operasi atau kerja, informasi, dan pelaporan, serta pendokumentasi, dan
        d. Instruktur kerja

        Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan yang dimaksud adalah:
        a. Tindakan pengendalian
        b. Perancangan(design) dan rekayasa
        c. Prosedur dan instruksi kerja
        d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        e. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa
        f. Produk akhir
        g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencanaa industri, dan
        h. Rencana dan pemulihan keadaaan darurat

        Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus:
        a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
        b. Melibatkan seluruh pekerja atau buruh
        c. Membuat petunjuk K3 yang harus di patuhi oleh seluruh pekerja atau buruh, orang lain selain pekerja atau buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
        d. Membuat prosedur informasi
        e. Membuat prosedur pelaporan, terdiri atas pelaporan:
        1. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
        2. Ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan atau standar
        3. Kinerja k3
        4. Identifikasi sumber bahaya, dan
        5. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan.
        f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, pendokumentasian paling sedikit dilakukan terhadap:
        1. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
        2. Indikator kinerja K3
        3. Izin kerja
        4. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
        5. Kegiatan pelatihan K3
        6. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
        7. Catatan pemantauan data
        8. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
        9. Indentifikasi produk termasuk komposisinya
        10. Informasi mengenai pemasok dan kontaktor, dan
        11. Audit dan peninjauan ulang SMK3

        > Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

        Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, pemantauan dan evaluasi kinerja k3 sebagaimana dimaksud melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan dan atau standar.

        > Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

        Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 pengusaha wajib melakukan peninjauan. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja, perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:
        a. Terjadi perubahan peraturan perudang-undangan
        b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        d. Terjadi perubahan struktur organisai perusahaan
        e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemilogi
        f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        g. Adanya pelaporan dan atau
        h. Adanya masukan dari pekrja atau buruh

        > Penilaian SMK3

        Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian dilakukan melalui audit SMK3 yang meliputi:
        a. Pembangunan daan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        d. Pengendalian dokumen
        e. Pembelian dan pengendalian produk
        f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g. Standar pemantauan
        h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. Pengelolaan material dan perpindahannya
        j. Pengumpulan dan penggunaan data
        k. Pemeriksaan SMK3, daan
        l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

        Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati atau walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

        > Pengawasan

        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan atau kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan meliputi:
        a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. Organisasi
        c. Sumber daya manusia
        d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        e. Keamanan bekerja
        f. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan, dan
        i. Tindak lanjut audit

        Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        > Ketetuan Peralihan

        Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini paling lama 1 tahun.

        > Ketentuan Penutup

        Peraturan pemerintah mulai berlaku pada tangga diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indosnesia.

  16. Nama : daru Fadillah
    Nim : 14.11.106.701501.1238
    semester : 3
    kelas : B1

    Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptannya kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman ,efisien dan produktif.
    Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
    Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,milik perseorangan,persekutuan,atau milik badan hukum,baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dam bentuk lain
    Audit smk adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan criteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan smk3 diperusahaan.

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG :
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat(2)
    Undang-undang nomor tahun 2003 tentang
    Ketenagakerjaan ,perlu menetapkan peraturan
    Pemerintah tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ;
    Mengingat :
    Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945;
    Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 39,tambahan lembaran Negara republic Indonesia tahun 1970 nomor 1,tentang keselamatan kerja (lembaran Negara republic Indonesia tahun 1970tentang keselamatan kerja (lembaran Negara republic indonesianomor 2918);
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN

    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    BAB 1..
    -2 –BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :
    System manajemen keselamatan dan kesehatan kerja(smk3)
    Keselamatan dan kesehatan kerja (k3)
    Tenaga kerja
    Pekerja/buruh
    Perusahaan
    Pengusaha
    Audit smk3
    Menteri

    Pasal 2
    PENERAPAN SMK3 BERTUJUAN UNTUK :
    Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur,,dan terintegrasi;
    Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    Menciptakan tempat kerja yang aman ,nyaman,dan efisisen untuk mendorong produktivitas
    Pasal 3
    Penerapan smk3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang smk3
    Kebijakan nasional tentang smk3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran I, lampiran II,dan lapiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.
    BAB II
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    Bagian kesatu
    Umum
    Pasal 4, pasal 5 ,pasal6,pasal 7,pasal 8,pasal 9,pasal 10,pasal 11,pasal 12,pasal 13,pasal 14,pasal 15,
    BAB III
    PENILAIAN SMK3
    Pasal 16 & pasal 17.
    BAB IV…
    PENGAWASAN
    Pasal 18
    BAB V…
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 21
    BAB VI
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 22
    Ditetapkan dijakarta pada tanggal 12 april 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
    Diundangkan dijakarta Pada tanggal 12 april 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN
    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 100
    Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
    Asisten deputi perundang-undangan bidang politik dan kesejahterahaan rakyat,wisnu setiawan
    PENJELASAN
    ATAS
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

    • Anda diminta untuk membuat rangkuman tentang SMK3, bukan copy-paste dari PP 50/2012. Perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

      • Nama : Daru Fadillah
        NPM : 14.11.106.701501.1238
        Kelas : B1
        Semester : 3

        PENGERTIAN:

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        TUJUAN PENERAPAN SMK3:

        meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

        mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

        menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

        PENERAPAN SMK3:

        Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

        Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

        Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

        Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

        Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

        Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

        PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

        Penetapan kebijakan K3;

        Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

        a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

        identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
        perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
        peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
        kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
        penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

        b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

        c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

        Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

        Perencanaan K3;

        Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:

        hasil penelaahan awal;
        identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
        peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
        sumber daya yang dimiliki.

        Pelaksanaan rencana K3;

        Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

        Sumber daya manusia harus memiliki:

        — kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
        — kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

        Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

        — organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
        — anggaran yang memadai;
        — prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
        — instruksi kerja.

        Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

        Kegiatan tersebut:

        Tindakan pengendalian
        perancangan (design) dan rekayasa;
        prosedur dan instruksi kerja;
        penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
        pembelian/pengadaan barang dan jasa;
        produk akhir;
        upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
        rencana dan pemulihan keadaan darurat

        Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

        Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

        Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

        Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
        Melibatkan seluruh pekerka/buruh
        Membuat petunjuk K3
        Membuat prosedur informasi
        Membuat prosedur pelaporan
        Mendokumentasikan seluruh kegiatan

        Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

        Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

        Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
        Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
        Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
        Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

        Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
        Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
        Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

        — terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
        — adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
        — adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
        — terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
        — adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
        — adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
        — adanya pelaporan; dan/atau
        — adanya masukan dari pekerja/buruh.

        PENILAIAN PENERAPAN SMK3

        Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
        Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

        AUDIT SMK3 meliputi:

        pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
        pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
        pengendalian dokumen;
        pembelian dan pengendalian produk;
        keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
        standar pemantauan;
        pelaporan dan perbaikan kekurangan;
        pengelolaan material dan perpindahannya;
        pengumpulan dan penggunaan data;
        pemeriksaan SMK3; dan
        pengembangan keterampilan dan kemampuan

        PELAPORAN AUDIT

        Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

        PENGAWASAN SMK3

        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
        Pengawasan SMK3 meliputi:

        pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        organisasi;
        sumber daya manusia;
        pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
        keamanan bekerja;
        pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
        pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
        pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
        tindak lanjut audit.

        Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
        Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
        Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
        PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

        SANKSI ADMINISTRATIF

        Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

        a. teguran;
        b. peringatan tertulis;
        c. pembatasan kegiatan usaha;
        d. pembekuan kegiatan usaha;
        e. pembatalan persetujuan;
        f. pembatalan pendaftaran;
        g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
        h. pencabutan ijin.

  17. NAMA : DODY RATAMA
    N.I.M. : 14.11.106.701501.1261
    SEMESTER : III ( TIGA )
    KELAS : B-I

    Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3) seperti yang diatur dalam PP No 50 Tahun 2012 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi stuktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 adalah standar serupa dengan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001, standar ini dibuat oleh beberapa lembaga sertifikasi dan lembaga standarisasi kelas dunia. SMK3 merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan yang ada dan berlaku yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. SMK3 merupakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dinilai sehingga kesesuaian terhadapnya menjadi obyektif. SMK3 digunakan sebagai patokan dalam menyusun suatu sistem manajemen yang berfokus untuk mengurangi dan menekan kerugian dalam kesehatan, keselamatan dan bahkan properti.
    Diharapkan melalui penerapan sistem ini perusahaan dapat memiliki lingkungan kerja yang sehat, aman efisien dan produktif. SMK3 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan potensi kecelakaan kerja sebagai acuan dalam melakukan tindakan mengurangi risiko. Selain itu, penerapan SMK3 membantu pimpinan perusahaan agar mampu melaksanakan standar K3 yang merupakan tuntutan masyarakat nasional dan internasional.
    Dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar SMK3 tersebut dapat di kembangkan menjadi efeketif, karena SMK3 mempunyai elemen-elemen atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dibangun didalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem Manajemen K3 juga harus ditinjau ulang dan ditingkatkan secara terus menerus didalam pelaksanaanya untuk menjamin bahwa sistem itu dapat berperan dan berfungsi dengan baik serat berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.

    PENGERTIAN-PENGERTIAN :
    • Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    • Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    • Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    • Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat untuk masyarakat.
    • Perusahaan adalah:
    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    TUJUAN SMK3:
    • Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:
    • Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    • Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    • Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN SMK3:
    • Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    • Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    • Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

    1.Penetapan kebijakan K3;
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    • Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    • Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    • Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    • Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    • Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    2.Perencanaan K3;
    • Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    1. Hasil penelaahan awal;
    2. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    4. Sumber daya yang dimiliki.

    3. Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

    • Sumber daya manusia harus memiliki:
    1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    2. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    • Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    2. Anggaran yang memadai;
    3. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    4. Instruksi kerja.

    • Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

    • Kegiatan tersebut:
    1. Tindakan pengendalian
    2. Perancangan (design) dan rekayasa;
    3. Prosedur dan instruksi kerja;
    4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    6. Produk akhir;
    7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat

    • Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    • Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan.

    • Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3. Membuat petunjuk K3
    4. Membuat prosedur informasi
    5. Membuat prosedur pelaporan
    6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan

    • Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

    Formasi Kepengurusan P2K3
    Susunan kepengurusan P2K3 umumnya terdiri dari pengusaha atau pimpinan perusahaan (manajer puncak),petugas bagian K3, supervisor ,dokter/paramedis perusahaan,wakil serikat pekerja/pekerja itu sendiri. Selanjutnya perlu dijabarkan uraian (job description) ketua,sekertaris,dan anggota P2K3 yang terbentuk sebaiknya ketua P2K3 merupakan manajemen puncak yang diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan aktivitas P2K3.
    Berdasarkan pada jumlah pekerja dan tingkat potensi bahaya di tempat kerja susunan P2K3 disarankan sebagai berikut:

    • Perusahaan dengan jumlah pekerja >500 orang,pengurus P2K3 berjumlah 12 orang yang terdiri dari atas 6 orang mewakili pengurus perusahaan dan 6 orang dari pekerja.Jumlah tersebut termasuk 2 orang sekertaris yang salah satunya adalah tenaga medis.
    • Jumlah pekerja 100-500 orang,jumlah pengurus P2K3 sebanyak 6 orang yang terdiri dari unsur perusahaan dan pekerja yang masing2 mewakili 3 orang.
    • Bila perusahaan yang mempunyai tingkat bahaya tinggi dan memiliki pekerja atara 50-100 orang dianjurkan membentuk P2K3 dengan susunan seperti butir 2 diatas.
    • Jika perusahaan dengan jumlah pekerja <50 orang tetapi tingkat bahayanya tinggi wajib menunjuk 1 orang ahli K3 yang dibantu oleh petugas di bidang tersebut.
    Pedoman diatas tentu saja bersifat fleksibel, tergantung pada situasi dan kondisi di perusahaan, sehingga memungkinkan dibentuk lebih dari 1 unit P2K3.

    Fungsi Pembentukan P2K3
    1.Mendorong kejasama manajemen dan pekerja mengenali masalah K3 dan mencari penyelesaiannya.
    2.Menyediakan suatu forum dialog yang konstruktif dan reguler antara Manajemen dan Pekerja tentang kepedulian mereka terhadap K3.
    3.Memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program pengendalian bahaya di tempat kerja
    4.Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3.
    5.Menyampaikan rekomendasi K3 kepada Manajemen.
    6.Membantu Pengusaha/Pengurus Dalam:
    •Mengevaluasi Cara Kerja,Proses dan Lingkungan Kerja
    •Mengembangkan Sistem Pengendalian Bahaya
    •Mengevaluasi penyebab kecelakaan
    •Mengembangkan Penyuluhan dan Penelitian K3
    •Memantau Gizi dan Penyelenggaraan Makanan
    •Memeriksa Kelengkapan Peralatan K3
    •Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Kerja
    •Mengembangkan Pelayanan Laboratorium K3
    •Menyelenggarakan Administrasi K3

    Peran dan Tanggungjawab Pengurus P2K3

    1.Ketua P2K3:
    •Melibatkan semua anggota P2K3 dalam pelaksaanaan K3 di tempat kerja
    •Memanfaatkan keterampilan dan pengalaman bersama dalam menyelesaikan masalah K3
    •Mendorong anggota untuk memberikan kontribusi peningkatan K3 di tempat kerja
    •Menghadirkan anggota P2K3 dan memimpin langsung pertemuan reguler P2K3
    •Mendistribusikan Informasi Hasil Pertemuan Reguler dan tindak lajutnya.

    2. Sekertaris P2K3
    •Mempersiapkan rapat reguler P2K3
    •Menyusun notulen rapat P2K3
    •Menghimpun semua agenda dan hasil keputusan rapat P2K3
    •Menyebarluaskan notulen rapat,laporan dan informasi P2K3 kepada anggota P2K3
    •Menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat yang telah dicapai

    3. Anggota P2K3
    •Menghadiri rapat P2K3
    •Memberikan kontribusi ide,saran dan pengalaman dalam rapat P2K3
    •Menghimpun dan mendapatkan informasi apabila ditugaskan oleh rapat P2K3
    •Mengkaji masalah K3 yang ada di tempat kerja
    •Mempelajari usul dan saran karyawan untuk dibawa dalam rapat P2K3
    •Mengkomunikasikan hasil rapat P2K3 di unit kerja masing2
    •Membantu melakukan inspeksi K3 dan investigasi kecelakaan kerja

    4 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
    •Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    •Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    •Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    •Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    •Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    5 Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    •Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    •Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    1.Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    2.Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3.Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    7. Adanya pelaporan; dan/atau
    8. Adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    •Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    •Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    •Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    4.pengendalian dokumen;
    5.pembelian dan pengendalian produk;
    6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7.standar pemantauan;
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9.pengelolaan material dan perpindahannya;
    10. pengumpulan dan penggunaan data;
    11.pemeriksaan SMK3; dan
    12.pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3
    •Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    •Pengawasan SMK3 meliputi:
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2.organisasi;
    3.sumber daya manusia;
    4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    5.keamanan bekerja;
    6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    9.tindak lanjut audit.
    •Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    •Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    •Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    •Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun.

    SANKSI ADMINISTRATIF
    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.
    Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
    1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
    2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
    3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

  18. Nama: Annisa Nurhayat Tsalatsa
    Kelas: B1
    Semester : 3
    NPM : 14.11.106.701501.1245

    Ketentuan SMK3 berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012

    I. KETENTUAN UMUM
    Dalam peraturan ini yang dimaksud ialah :
    – Sistem Manajemen Keseamatan dan Kesehatan Kerja K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan tenaga kerja.

    – K3 adalah kegiatan untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    – Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa.

    – Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain.

    – Perusahaan adalah
    a. Bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun negara yang memperkerjakan pekerja dengan upah dalam bentuk lain.
    b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    – Pengusaha adalah
    a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
    b. Orang perseorangan, persekutuan , atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan milik sendiri,
    c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

    – Audit SMK3 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk mengukur suatu hasil yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan

    – Menteri adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

    II. SMK3
    – Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional SMK3 yang meliputi :
    A.- Penetapan kebijakan K3
    yang dilaksanakan oleh pengusaha. Dalam menyusun kebijakan ini pengusaha paling sedikit harus :
    a. Melakukan tinjauan awal kondisi k3, meliputi :
    1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko
    2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang baik
    3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5. Peniaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
    c. Memperhatikan masukan dari pekerja
    – Kebijakan K3 paling sedikit memuat :
    a. Visi
    b. Tujuan perusahaan
    c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umumm dan/atau operasional
    – Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

    B.- Perencanaan K3
    dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 yang disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, Panitia pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di Perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan :
    a. Hasil penelaahan awal
    b. Identifikasi potensi bahaya,penilaian,dan pengendalian resiko
    c. Peraturan perundang-undangan
    d. Sumber daya yang dimiliki

    – Rencana K3 paling sedikit memuat :
    a. Tujuan dan sasaran
    b. Skala prioritas
    c. Upaya pengendalian bahaya
    d. Penetapan sumber daya
    e. Jangka waktu pelaksanaan
    f. Indikator pencapaian
    g. Sistem pertanggungjawaban

    C. Pelaksanaan rencana K3
    dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Pengusaha dalam melaksanakan rancangan K3 didukung oleh :
    – sumber daya manusia di bidang K3 yang harus memiliki :
    a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    b. Kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
    – Prasarana dan sarana paling sedikit yang terdiri dari :
    a. Organisasi/unit yang bertanggungjawab dibidang K3
    b. Anggaran yang memadai
    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    d.Instruksi kerja
    – Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam memenuhi persyaratan K3. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan, yang harus :
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan dibidang K3
    b. Melibatkkan seluruh pekerja/buruh
    c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    d. Membuat prosedur informasi
    Harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perushaan.
    e. Membuat prosedur pelaporan
    Prosedur pelaporan yang sebagaimana dimaksud terdiri dari pelaporan :
    a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    b. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    c. Kinerja KK3
    d. Identifikasi sumber bahaya
    e. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    Pendokumentasian yang dimaksud paling sedikit dilakukan terhadap :
    a. Peraturan perundang-undangan dibidang K3 dan standar dibidang K3
    b. Indikator kinerja K3
    ` ` c. Izin kerja
    d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko
    e. Kegiatan pelatihan K3
    f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan
    g. Catatan pemantauan data
    h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    i. Identifikasi produ termasuk komposisinya
    j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    k. Audit dan peninjauan ulang SMK3

    – Kegiatan paling sedikit yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, meliputi :
    a. Tindakan pengendalian
    b. Perancangan (design) dan rekayasa
    c. Prosedur dan instruksi kerja
    d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa
    f. Produk akhir
    – Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan, meliputi :
    g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat

    d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    Pengusaha wajib melakuan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Jika tidak memiliki sumber daya dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha guna melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan dan/atau standar.

    e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    a. Terjadi perubahan peraturan perundangn-undangan
    b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi
    f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    g. Adanya pelaporan ; dan/atau
    h. Adanya masukan dari pekerja/buruh

    III. PENILAIAN SMK3
    – Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai ketentuan peraturan perundang=undangan. Penilaian dilakukan melalui audit SMK3, yang hasil audit akan dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3, yang meliputi :
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d. Pengendalian dokumen
    e. Pembelian dan pengendalian produk
    f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g. Standar pemantauan
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. Pengelolaan material dan perpindahannya
    j. Pengumpulan dan penggunaan data
    k. Pemeriksaan SMK3
    l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

    IV. PENGAWASAN
    – Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan meliputi :
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Organisasi
    c. Sumber daya manusia
    d. Pelaksanaan peraturan perundangn-undangan bidang K3
    e. Keamanan bekerja
    f. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
    g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. Tidak lanjut audit

    – Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangn-undangan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

    V. KETENTUAN PERALIHAN
    – Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

    VI. KETENTUAN PENUTUP
    – Peraturan pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia.

    • Mengapa tugas rangkuman ini identik dengan rangkuman yang dikerjakan oleh Siti Halimatus Soleha dan Ariska Sanjaya? Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak identik satu sama lain. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • Ketentuan SMK3 berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012

        I. KETENTUAN UMUM
        Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
        – Sistem Manajemen Keseamatan dan Kesehatan Kerja K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan tenaga kerja.

        – K3 adalah kegiatan untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        – Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa.

        – Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain.

        – Perusahaan adalah
        Bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun negara yang memperkerjakan pekerja dengan upah dalam bentuk lain.

        – Pengusaha adalah
        Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri, yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

        – Audit SMK3 adalah
        Pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk mengukur suatu hasil yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan

        – Menteri adalah
        Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

        II. SMK3
        – Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional SMK3 yang meliputi :
        A.- Penetapan kebijakan K3
        yang dilaksanakan oleh pengusaha. Dalam menyusun kebijakan ini pengusaha paling sedikit harus :
        a. Melakukan tinjauan awal kondisi k3, meliputi :
        1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko
        2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang baik
        3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        5. Peniaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
        b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
        c. Memperhatikan masukan dari pekerja
        – Kebijakan K3 paling sedikit memuat :
        a. Visi
        b. Tujuan perusahaan
        c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umumm dan/atau operasional

        – Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

        B.- Perencanaan K3
        dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 yang disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, Panitia pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di Perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan :
        a. Hasil penelaahan awal
        b. Identifikasi potensi bahaya,penilaian,dan pengendalian resiko
        c. Peraturan perundang-undangan
        d. Sumber daya yang dimiliki

        – Rencana K3 paling sedikit memuat :
        a. Tujuan dan sasaran
        b. Skala prioritas
        c. Upaya pengendalian bahaya
        d. Penetapan sumber daya
        e. Jangka waktu pelaksanaan
        f. Indikator pencapaian
        g. Sistem pertanggungjawaban

        C. Pelaksanaan rencana K3
        dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Pengusaha dalam melaksanakan rancangan K3 didukung oleh :
        – sumber daya manusia di bidang K3 yang harus memiliki :
        a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        b. Kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
        – Prasarana dan sarana paling sedikit yang terdiri dari :
        a. Organisasi/unit yang bertanggungjawab dibidang K3
        b. Anggaran yang memadai
        c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
        d.Instruksi kerja
        – Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam memenuhi persyaratan K3. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan, yang harus :
        a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan dibidang K3
        b. Melibatkkan seluruh pekerja/buruh
        c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
        d. Membuat prosedur informasi
        Harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
        e. Membuat prosedur pelaporan
        Prosedur pelaporan yang sebagaimana dimaksud terdiri dari pelaporan :
        a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
        b. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
        c. Kinerja KK3
        d. Identifikasi sumber bahaya
        e. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
        f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
        Pendokumentasian yang dimaksud paling sedikit dilakukan terhadap :
        a. Peraturan perundang-undangan dibidang K3 dan standar dibidang K3
        b. Indikator kinerja K3
        ` ` c. Izin kerja
        d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko
        e. Kegiatan pelatihan K3
        f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan
        g. Catatan pemantauan data
        h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
        i. Identifikasi produ termasuk komposisinya
        j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
        k. Audit dan peninjauan ulang SMK3

        – Kegiatan paling sedikit yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, meliputi :
        a. Tindakan pengendalian
        b. Perancangan (design) dan rekayasa
        c. Prosedur dan instruksi kerja
        d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa
        f. Produk akhir
        – Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan, meliputi :
        g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
        h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat

        d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
        Pengusaha wajib melakuan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Jika tidak memiliki sumber daya dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha guna melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan dan/atau standar.

        e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
        Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilaksanakan dalam hal :
        a. Terjadi perubahan peraturan perundangn-undangan
        b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
        e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi
        f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        g. Adanya pelaporan ; dan/atau
        h. Adanya masukan dari pekerja/buruh

        III. PENILAIAN SMK3
        – Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai ketentuan peraturan perundang=undangan. Penilaian dilakukan melalui audit SMK3, yang hasil audit akan dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3, yang meliputi :
        a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        d. Pengendalian dokumen
        e. Pembelian dan pengendalian produk
        f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g. Standar pemantauan
        h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. Pengelolaan material dan perpindahannya
        j. Pengumpulan dan penggunaan data
        k. Pemeriksaan SMK3
        l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

        IV. PENGAWASAN
        – Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.Pengawasan meliputi :
        a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. Organisasi
        c. Sumber daya manusia
        d. Pelaksanaan peraturan perundangn-undangan bidang K3
        e. Keamanan bekerja
        f. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
        g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. Tidak lanjut audit

        – Dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangn-undangan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

        V. KETENTUAN PERALIHAN
        – Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

        VI. KETENTUAN PENUTUP
        – Peraturan pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia.

  19. Nama:Reza Pahlawan
    NPM:14.11.106.701501.1230
    Kelas:B1
    Semester:3
    Sistem Manajement keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bedasarkan Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

    #Presiden Republik Indonesia
    Melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,menetapkan peraturan pemerintah tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    BAB 1 KETENTUAN UMU
    1.SMK3;
    bagian dari sitem manajement perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan resiko guna ciptakan tempat kerja yang aman,efisien dan produktif
    2.Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)
    segala kegiatan untuk menjamin,melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3.Tenaga Kerja;
    setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendri dan masyarakat.
    4.Pekerja/buruh;
    setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.
    5.Perusahaan ;
    setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,milik orang perorang,persekutuan dan milik badan hukum,milik swasta atau milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan.
    6.Pengusaha;
    a.Orang perorangan,persekutuan dan badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri.
    b.Orang perorangan,persekutuan dan badan hukum yang berdiri sendiri menjalakan perusahaan bukan milik sendiri.
    c.Orang perorangan,persekutuan dan badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia.
    7.Audit SMK3;
    Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8.Mentri
    Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    #Tujuan SMK3
    a.Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur dan terintegrasi.
    b.Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    c.Menciptakan tempat kerja yang aman,nyaman dan efisien.

    BAB 2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(SMK3)

    #Bagian 1 Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusaha tersebut
    a.Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang
    b.Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
    Pengusahan dalam penerapan SMK3 wajib berpedoman pada Perturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undang serta dapat memperhatikan standar internasional.

    #Penerapam SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3;
    a.Penetapan kebijakan K3
    b.Perencanaan K3
    c.Pelaksanaan rencan K3
    d.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    e.peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    #Bagian 2 PENETAPAN KEBIJAKAN K3
    Penetapan kebijakan K3 dalam menyusun kebijakan pengusahan paling sedikit harus;
    1.Melakukan tinjuan awal kondisi K3 yang meliputi;
    a.Identifikasi potensi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko
    b.Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    c.Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    d.kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    e.Penilaian efisiensi dan efektifitas sumber daya yang di sediakan
    2.Kebijakan K3 paling sedikit memuat;
    a.Visi
    b.Tujuan perusahaan
    c.Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    d.Kerangkan dan program kerja yang mencakup kegiaan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan oprasional

    Bagian 3 PERENCANAAN K3

    #Dalam menyusun rencana K3 pengusahan harus mempertimbangkan;
    a.Penelaahan awal
    b.Identifikadi potensi bahaya,penilian dan pengendalian resiko
    c.Peraturan undang-undang dan persyaratan lain
    d.Sumber daya yang dimilik
    Pengusahan dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3,Panitia Pembina K3(P2K3),wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang bersangkutan di perusahaan tersebut

    #Rencana K3;
    1.Tujuan dan Sarana
    2.Skala priorits
    3.Upaya pengendalian resiko
    4.Penetapan sumber bahaya
    5.Jangka waktu pelaksanaan
    6.Indikator pencapaian
    7.Sistem pertanggup jawaban

    Bagian 4 PELAKSANAAN RENCANA K3

    Pengusahan dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3,Prasaranan,Sarana
    #Sumber Daya Manusia harus memilik;
    a.Kompetensi kerja yang dibuktikan setifikat
    b.Kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan surat izin kerja/oprasi dan surat penunjukkan dari instasi berwenang

    #Prasarana dan Sarana terdiri dari;
    a.Organisasi/Unit yang bertanggung jawab K3
    b.Anggaran yang memadai
    c.Prosedur oprasi,informasi dan pelaporan serta dokumentasian
    d.Intruksi kerja

    Kegiatan Pengusahan dalam melaksanakan rencana K3 dalam pemenuhan persyaratan K3;
    1.Tindakan pengendalian
    2.Perancangan(design)dan rekayasa
    3.Prosedur dan intruksi kerja
    4.Penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan
    5.Pembelian/pengadaan barang dan jasa
    6.Produk akhir
    7.Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    8.Rencana dan pemulihan

    Pengusahan harus melaksanakan kegiatan rencana K3 yaitu;
    1.Menunjukan sumber bahaya daya manusia yang mempunyai potensi kerja dan kewenangan bi bidang K3
    2.Melibatkan seluruh pekerja
    3.Membuat petunjuk K3 yang harus di patuhi oleh seluruh pekerja/buruh
    4.Membuat prosedur informasi
    5.Membuat prosedur pelaporan
    6.Dokumentasikan seluruh kegiatan

    Prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 di komunikasikan kepada semua pihak perusahaan dan Prosedur pelaporan harus terdiri dari laporan;
    1.Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    2.Ketidakasesuian terhadap peraturan undang-undang
    3.Kinerja K3
    4.Identifikasi sumber bahaya
    5.Diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang
    Paling sedikit pendokumentasian harus melakukan tahap;
    a.Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
    b.Indikatir kinerja K3
    c.Izin kerja
    d.Hasil identifiasi,penilaian dan pengendalian resiko
    e.Kegiatan pelatihan K3
    f.Kegiatan inpeksi,kalibrasi dan pemeliharaan
    g.Catatn pemantauan data
    h.Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    i.Identifikasi produksi termasuk komposisi
    j.Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    k.Audit dan peninjauan ulang SMK3

    Bagian 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3

    Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melaui pemeriksaan,pengujian,pengukuran dan audit internal SMK3 wajib dilaporkan oleh pengusaha hasil dari pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan

    Bagian 6 PININJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 pengusahan wajin melakuakan peninjauan,peninjauan dilakukan terhadap kebijakan,perencanaan,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi
    #Perbaiakan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal;
    1.Terjadinya perubahan peraturan perundang undangan
    2.Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3.Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4.Terjadinya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    5.Terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan
    6.Adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi
    7.Adanya hasil kajian kecelakaan ditempat kerja
    8.Adanya pelaporan
    9.Adanya masukan dari pekerja

    BAB 3 PENILAIAN SMK3

    Untuk perusahaan yang memilik potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuia dengan ketentuan perturan perundang undangan
    Penilaian Audit SMK3 meliputi;
    1.Pembangunan dan terjadinya pelaksanaan komitmen
    2.Pembuatan dan Pendokumentasian recana K3
    3.Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    4.Pengendalian dokumen
    5.Pembelian dan pengendalian produk
    6.Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    7.Standar pemantauan
    8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9.Pengelolaan material dan perpindahannya
    10.Pengumpulan dan penggunaan data
    11.Pemeriksaan SMK3
    12.Pengembangan keterampilan dan kemampuan
    Hasil Audit dilaporkan kepada Mentri dengan tembusan di sampaikan kepada mentri pembina sektor usaha,gubernur dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    BAB 4 PENGAWASAN

    #Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat,provinsi dan kabupaten/kota sesuia dengan kewenangannya meliputi;
    a.Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b.Organisasi
    c.Sumber Daya Manusia
    d.Pelaksanan peraturan perundang undangan bidang K3
    e. Keamanan bekerja
    f.Pemeriksaan,pengujian,dan pengukuran penerapan SMK3
    g.Pengendalian keadaan darurat dan bahay industri
    h.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i.Tindak lanjut audit
    Instansi pebinaan sektor usaha dapat melakukan pengawaasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

    BAB 5 KETENTUAN PERALIHAN
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Perusahaan yang telah menerapkan SMK3,wajib menyesuiakan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1(satu) tahun

    BAB 6 KETENTUAN PENUTUP
    Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan,agar setia orang mengetahuinya,memerintahan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik indonesia.
    Ditetapkan di jakarta pada tanggal 12 April 2012 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu DR.H.SUSILO BAMABNG YUDHOYONO dan Diundangkan di jakarta pada tanggal 12 April 2012 oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu AMIR SYAMSUDI.

    #Penjelasan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia NOMOR 50 Tahun 2012 Tentang Penerpan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    Globlisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khusunya ketenegakerjaan yang adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
    Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur dan terintegrasi melalui SMK3
    SMk3 telat berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun sttandar untuk memberikan keseragaman bagi perusahaan dalam penerapan SMK3 guna meningkatkan efesien dan produktifitas perusahaan maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah mengatur penerapan SMK3.

    • Anda diminta untuk membuat rangkuman tentang SMK3 dengan merujuk kepada PP 50/2012, bukan copy-paste mentah-mentah dari PP 50/2012. Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

      • NAMA:REZA PAHALAWAN
        NPM:14.16.106.701501.1230
        KELAS:B1
        SEMESTER:3

        #PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SYSTEM KESELEMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        #Ketentuan umum

        SMK3(System Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
        :Bagian dari sistem perusahaan secara keseluruhan untuk mengendalikan resiko

        K3(Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
        :Segala kegiatan/pekerjaan untuk menjamin dan melindungi upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

        Tenaga Kerja
        :Setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat

        Pekerja
        :Orang yang bekerja untuk menerima imbalan atau upah

        Perusahaan
        :Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum,milik orang perorangan,persekutuan,milik badan hukum swasta dan badan milik negara yang memperkerjakan seseorang harus membayar upah/gaji

        Pengusaha
        :Orang perseorangan,persekutuan,atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri/menjalankan perusahaan bukan milikinya atau yang berada di indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah indonesia

        Audit SMK3
        :Pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk pemenuhan kritera yang sudah di tetapkan untuk mengukur hasil kegiatan penerapan SMK3 perusahaan

        Mentri
        :Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerja

        >Tujuan penerapan SMK3
        :Meningkatkan efektifitas Keselamatan dan Kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur,terintergrasi,mencegah/mengurangi kecelakaan kerja dengan melibatkan manajemen dan seluruh pekerja/buruh dan juga tujuan mencipatkan suasana tempat kerja yang nyaman,efisien dan produktifitas

        #SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        Kewajiban setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3
        :Mempekerjakan pekerja minimal 100 orang pekerja dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuia ketentuan perundang undangan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah serta dapat memperhatikan konvensi/standar internasional

        Penerapan SMK3 dilakukan kebijakan nasional SMK
        1.Penetapan kebijakan K3
        2.Perencanaan K3
        3.Pelaksanaan recana K3
        4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan Pininjauan,peningkatan kinerja SMK3

        Pengusahan paling sedikit harus melakukan penetapan kebijakan K3
        1.Melakukan tinjaun awal kondisi K3
        2.Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 teruss menerus
        3.Memperhatikan masukan dari seluruh pekerja/buruh

        Tinjauan awal kondisi K3 meliputi;
        a.identifikasi potensi bahaya
        b.perbandingan penerapan K3
        c.meninjau sebab akibat bahaya
        d.kompensasi hasil penilaian yang berkaitan dengan keselamatan
        e.penilaian efesiensi sumber daya
        pengusahan juga harus memberitahukan kepada seluruh karyawan perusahaan tentang kebijakan K3

        Rencana K3 meliputi:a.tujuan dan sasara
        b.skala prioritas
        c.upaya pengendalian
        d.penetapan sumber daya
        e.jangka waktu pelaksanaan
        d.indikator dan tanggung jawab

        prasarana dan sarana pengusaha dalam melakukan rencana K3 yang didukung oleh sumber daya manusia meliputi;
        a.organisasi yang bertanggung jawab
        b.anggaran yang memadai
        c.prosedur oprasi,informasi,pelaporan dan dokumentasi
        d.intruksi kerja

        pemenuhan syarat pengusaha dalam melakukan rencana K3
        tindakan pengendalian,design dan rekayasa,intruksi kerja,pengadaan barang/jasa,produk akhir,menghadapi keadaan darurat dan bencana industri dan pemulihan keadaan

        pengusaha wajib membuat pelaporan dalam melakukan kegiatan k3 untuk;
        1.terjadinya kecelakaan kerja
        2.tidak standar dalam undang-undang
        3.kinerja k3 dan identifikasi sumber bahaya

        pendokumentasian pengusaha harus meliputi
        1.standar dibidang k3
        2.indikator kerja dan izin kerja
        3.hasil identifikasi,penilaian dan pengendalian
        4.pelatihan k3,inspeksi,kalibrasi dan pemeliharaan
        5.catatan pemantauan data
        6.pengkajian kecelakaan di tempat kerja
        7.identifikasi produk masuk,informasi pemasok/kontraktor
        8.audit ulang smk3

        pengusaha juga wajib melakukan peninjauan untuk menjamin penerapan k3 hasil peninjauan dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
        Hal-hal yang dilaksanakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja
        1. perubahan undang-undang
        2.ada tuntutan dari pihak lain
        3.perubahan produk dan kegiatan
        4.perubahan struktur
        5,perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
        6.adanya laporan hasil kecelakaan ditempat kerja
        7.masukan dari pekerja

        tujuan pengawas dari ketenagakerjaan pusat dalam smk3
        1.terjaminnya pelaksanaan komitmen
        2.organisasi dan sumber daya manusia
        3.peraturan undang-undang k3 dan keamanan bekerja
        4.pemeriksaan,pengujian,pengukuran smk3
        5.pengendalian bahay industri
        6.pelaporan dan tindak lanjut audit

        instansi pembinaan sektor usaha dapat melaksanakan pengawasan smk3 dalam melaksakan smk3 yang dikembangkan sesuia dengan peraturan undang-undang
        perusahaan yang telah menerapkan smk3 peraturan pemerintah ini mulai berlaku satu(1) tahun

        agar setiap orang mengetahui peraturan pemerintah ini dalam menempatkannya dalam lembaran negara republik indonesia
        Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
        Diundang di Jakarta pada tanggal 12 April 2012 MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN

  20. NAMA : Muhammad Syamsul Hadi
    KELAS : B1
    NPM : 14.11.106.701501.1235
    SEMESTER: 3

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Dalam Peraturan Pemerintahan ini yang di maksud dengan:
    1.Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesahatn kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang beerkaitan

    dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2.Keselamatan dan Kesehtan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja

    dan penyakit akibat kerja.
    3.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mamapu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
    4.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
    5.perusahaan adalah:
    a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang

    mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
    b.usaha sosial dan usaha lain-lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
    6.Pengusaha adalah:
    a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya
    c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan dalam huruf a dan b yang berkedudukan bukan di indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah di tetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah di

    rencanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8.Mentri adalah mentriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan.

    Penerapan SMK3 di perusahaan bertujuan untuk:
    a.Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegritas.
    b.mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekeerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh.
    c.menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman damn efisien untuk mendorong produktivitas.

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebajikan nasional tentang SMK3.
    setiap intnasi wajib menerapkan SMK3 dan intansi yang wajib menerapkan SMK3 yaitu:
    -mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang
    -mempunyai tingkat potnsi bahaya tinggi

    penetapan kebijakan k3 dilaksanakan oleh pengusaha.
    dalam meyusun kebijakan k3 pengusaha paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi k3 yang meliputi:
    1.identifikasi potensi bahaya, ppenilaian dan pengendalian resiko
    2.perbandingan penerapan k3 dengan perusahaan dan sektor lainyang lebih baik
    3.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4.kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5.penilaian efesiensi dan efektifitassumber daya yang disediakan
    b.meningkatkan kinerja k3 secara terus menerus
    c.memperhatikan masukan daripekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh
    kebijakan k3 paling sedikit memuat:
    a.visi
    b.tujuan perusahaan
    c.komitmen dan tekad melaksankan kebijakan
    d.kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum/oprasional

    -Perencanaan K3
    Dalam penyusunan rencana k3 pengusaha harus mempertimbangkan:
    a.hasil penelaahan awal
    b.identifikasi potensi bahaya,penilaian,dan pengendalian resiko
    c.peraturan perundang-undangandan persyaratan lainnya
    d.sumber daya yang dimiliki
    pengusaha dalam menyusun rencana k3 harus melibatkan ahli k3, panitia pembina k3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    rencana k3 paling sedikit memuat:
    a.tujuan dan sasaran
    b.skala prioritas
    c.upaya pengendalian bahaya
    d.penetapan sumber daya
    e.jangka waktu pelaksanaan
    f.indikator pencapaian
    g.sistem pertanggung jawaban

    -Pelaksanaan rencana K3
    pengusaha dalam melaksanakan didukung oleh sumber daya manusia di bidang k3, prasarana, dan sarana.
    sumber daya dalam pelaksanaan rencana k3 harus memiliki:
    a.kompetensi kerja yang di buktikan dengan seertifikat.
    b.kewenangan di bidang k3 yang di buktikan dengan surat izin kerja/oprasi dan/surat penunjukan dari intansi yang berwenang.
    prasarana dan sarana dalam melaksanakan rencana k3 paling sedikit terdiri dari:
    a.organisai yang bertanggung jawab di bidang k3
    b.anggaaran yang memadai
    c.prosedur oprai/kerja, informasi, dan pelaporan serta perdokumentasian
    d.instruiksi kerja
    Dalam melaksanakan rencana k3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyratan k3, kegiatan tersebut adalah:
    a.tindakan pengendalian
    b.perencanangan dan rekayasa
    c.prosedur dan instruksi kerja
    d.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerajaan
    e.pembelian/pengadaan barang dan jasa
    f.produk akhir
    g.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    h.rencana dan pemulihan keadaan darurat
    kegiatan mulai dari hurf a sampai dengan huruf f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
    kegiatan mulai dari huruf g sampai dengan huruf h dilaksnakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.
    -Agar rencana k3 dapat terlaksana pengusaha harus melakukan kegiatan seperti berikut:
    a.menunjuk SDM yang mempuyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang k3
    b.melibatkan seluruh pekerja/buruh
    c.membuat petunjuk k3 yang haarus di patuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain yang berada dalam lingkup perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
    d.membuat prosedur informasi
    e.membuat prosedur pelaporan
    f.mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    prosedur informasi tentang k3 harus di komunasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luaar perushaan
    Proseedur pelaporan terdiri atas pelaporan:
    a.terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    b.ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang-undangandan/standar
    c.kinerja k3
    d.identifikasi sumber bahaya
    e.mewajibkan ketenyuan peraturan perundang-undangan
    Pendekomentasian yang dimaksud dilakukan terhadap:
    a.peraturan perundang-undangan di bidang k3 dan standar di bidang K3
    b.indikator kinerja K3
    c.izin kerja.
    d.hasil identifikasi,penilaian,dan pengendalian resiko
    e.kegiatan pelatihan K3
    f.kegiatan inspeksi
    g.catatan pemantauan data
    h.hasil pengkajian keceleakaan di tempat kerjadan tindak lanjut
    i.identifikasi produk termasuk komposisinya
    j.informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    k.audit dan peninjauan ulang K3

    -Pemantauan dan evaluasi kineerja K3
    Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal

    SMK3 dilakukan oleh SDM yang beerkompeten. Jika perusahaan tidak memilik SDM yang mampu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak

    lain. Hasil dari pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di gunakan untuk tidndakan perbaikan. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja 3 di lakukan dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan dan/standar.

    -Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    Utuk menjmin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 pengusaha wajib melakuakan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap

    kebijakan,perencanaan,pelaksanaan,pemantauan,dan evaluasi.Hasil peninjauan akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Peningkatan dan perbaikan

    kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:
    a.terjadi perubahan perundang-undangan
    b.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c.adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d.terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    e.adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epiddemiologi
    f.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    g.adanya pelaporan
    h.adnya masukan dari pekerja/buruh

    -Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang di tunjuk oleh Mentri atas permohonan perusahaan.Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya

    tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian audit SMK3 meliputi:
    a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d.pengendalian dokumen
    e.pembelian dan pengendalian produk
    f.keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g.standar pemantauan
    h.pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i.pengelolaan material dan perpindahannya
    j.pengumpulan dan penggunaan data
    k.pemeriksaan SMK3
    l.pengembangan keterampilan dan kemampuan
    penilaian penerapan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    -Pengawaasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/ kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    pengawasn tersebut meliputi:
    a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b.organisasi
    c.sumber daya manusia
    d.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    e.keamanan bekerja
    f.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    g.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h.pelapran dan perbaikan kekurangan
    i.tindakan lanjut audit

    Intnasi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang di kembangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-

    undangan.Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengaawas ketenagakerjaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan

    digunanakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

    -Ketentuan Peralihan
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Perusahaan yang rlah menerapkan SMK3 wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan pemerintah ini paling lama 1 (satu)

    tahun.

    -Ketentuan Penutup
    Peraturan Pemeerintah mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

    • Mengapa tugas rangkuman ini identik dengan rangkuman yang dikerjakan oleh Annisa, Siti Halimatus Soleha dan Ariska Sanjaya? Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak identik satu sama lain. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

  21. Nama : Clhiverro StevannoKasonso
    NPM : 14.11.106.701501.1264
    Semester : 3
    Kelas : B1

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja disingkat SMK3 adalah bagian dari sitem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko
    berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
    melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

    Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

    Perusahaan adalah :
    a. setiap bentuk usahan yang berbadan hukum/tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasata
    maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Pegusaha adalah :
    a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
    b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
    c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
    yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan
    untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan

    Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenaga kerjaan

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk :
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyamann dan efisien untuk mendorong produktivitas

    Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

    SMK3 meliputi :
    a. penetapan kebijakan K3
    b. perencanaan K3
    c. pelaksanaan rencana K3
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    Pengusahan dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang terkait di perusahaan

    Rencana K3 paling sedikit memuat :
    a. tujuan dan sasaran
    b. skala prioritas
    c. upaya pengendalian bahaya
    d. penetapan sumber daya
    e. jangka waktu pelaksanaan
    f. indikator pencapaian
    g. sistem pertanggungjawaban

    Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 dan didukun oleh sumber daya manusia dibidang K3, prasarana dan sarana.

    Sumber daya manusia harus memiliki :
    a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    b. kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan dengan surat ijin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang

    Prasarana dan sarana terdiri dari :
    a. organisasi/unit yang bertanggungjawab dibidang K3
    b. anggaran yang memadai
    c. prosedur operasi/kerja, informasi dan pelaporan serta pendokumentasian
    d. instruksi kerja

    Dalam melaksanakan rencana K3 pengusahan harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 yang meliputi :
    a. tindakan pengendalian
    b. perancangan (design) dan rekayasa
    c. prosedur dan instruksi kerja
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    e. pembelian /pengadaan barang dan jasa
    f. produk akhir
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat

    Poin a-f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    Poin g-h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kesehatan

    Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus :
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan dibidang k3
    b. melibatkan seluruh pekerja/buruh
    c. membuat petunjuk K3 yang harus di patuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan dan pihak lain yang terkait
    d. membuat prosedur informasi
    e. membuat prosedur pelaporan
    f. mendokumentasikan seluruh kegiatan

    Prosedur pelaporan terdiri atas pelaporan :
    a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    b. ketidaksesuai terhadap peraturan perundangan-undangan dan/atau standart
    c. kinerja K3
    d. identifikasi sumber bahaya dan
    e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Pendokumentasian dilakukan terhadap :
    a. peraturan perundang-undangan dibidang K3 dan standart dibidang K3
    b. indikator kinerja K3
    c. ijin kerja
    d. hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko
    e. kegiatan pelatihan K3
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    g. catatan pemantauan data
    h. hasil pengkajian kecelakaan ditempat kerja dan tindak lanjut
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya
    j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor dan
    k. audit dan peninjauan ulang SMK3

    Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal :
    a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi
    f. adanya hasil kajian kecelakaan ditempat kerja
    g. adanya pelaporan dan/atau
    h. adanya masukkan dari pekerja/buruh

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan yang meliputi :
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. pembuat dan pendokumentasian rencana K3
    c. pengendalian dokumen
    e. pembelian dan pengendalian produk
    f. keamananan pekerja berdasarkan SMK3
    g. standar pemantauan
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. pengelolaan material dan perpindahaannya
    j. pengumpulan dan penggunaan data
    k. pemeriksaan SMK3
    l. pengembangan ketrampilan dan kemampuan

    Hasil audit dilaprkan kepada menteri dan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur dan bupati/walikota sebgai bahan pertimbangan
    dalam upaya peningkatan SMK3.

    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya meliputi :
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. organisasi
    c. sumber daya manusia
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang K3
    e. keamanan bekerja
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan dan
    i. tindak lanjut audit

    Peraturan pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  22. NAMA : AHMAD YANDI
    NIM : 14.11.106.701501.1229
    SEMESTER : III (Tiga)
    KELAS : B1

    RANGKUMAN
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

    I. Pengertian Pengusaha Tenaga kerja , Pekerja Atau Buruh, SMK3, K3, Audit SMK3 dan Menteri.

    Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, adapun arti dari Perusahaan, Tenaga Kerja, Pekerja atau Buruh, SMK3, K3, Audit SMK3 dan menteri yaitu :

    1. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    2. Pengusaha yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri baik yang menjalankan perusahaan tersebut milik sendiri atau bukan miliknya yang berada di indonesia mewakili perusahaan dan yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.

    3. Di dalam setiap perusahaan terdapat para tenaga kerja, adapun arti dari Tenaga kerja menurut Pemerintah Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

    4. Selain itu dalam perusahaan, terdapat Pekerja atau Buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, seperti menerima gaji atau upah baik per jam, per hari dan lainnya.

    5. Setiap perusahaan miliki sistem manajemen yang salah satuny adalah Sistem manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan tenaga kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    6.Selain itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindugi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja disebut Keselamatan dan Kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3.

    7.Setiap Perusahaan baik milik negara atau milik swasta sering dilakukan Audit baik itu Audit Internal maupun Eksternal, salah satu Audit dari perusahaan tersebut yaitu SMK3 yang menurut Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajamen Keselamatan Dan kesehatan Kerja adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    8. Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

    II. Tujuan Penerapan SMK3

    Adapun Tujuan Dan Penerapan SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen keselamatan Dan Kesehatan Kerja yaitu :

    1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

    2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh; serta

    3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    III. Kewajiban Menerapkan SMK3

    – Dalam hal ini perusahaan mempunyai kewajiban untuk menerapkan SMK3 berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah dan kebijakan tersebut sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkannya.

    Adapun Kewajiban perusahaan dalam menerapkan SMK3 yaitu
    * Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    * Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    – Selain itu pengusaha juga wajib menerapkan SMK3 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standdar internasional.

    – Adapun Penerapan yang dilakukan dalam pengusaha yaitu :
    1. Penetapan Kebijakan
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

    a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    -Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    -Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    -Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    -Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    -Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus;dan
    c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Didalam Kebijakan K3 pengusaha paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.Pengusaha juga harus menyebarluaskan kepada seuruh pekerja/buruh atau orang lain selain pekerja/buruh yang berada dalam perusahaan dan pihak lain yang terkait.

    2. Perencanaan K3
    Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha pada kebijakan K3. Adapun yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3 yaitu :

    a. Hasil penelaahan awal;
    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    d. Sumber daya yang dimiliki.

    Dalam perencanaan K3 tersebut pengusaha harus memuat tujuaan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban.

    3. Pelaksanaan Rencana K3
    Dalam pelaksanaan rencana K3 pengusaha didukung oleh
    1. Sumber daya manusia
    Adapun yang harus dimiliki yaitu :
    – Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan
    – Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    2. Prasarana dan sarana
    Yang terdiri dari :
    – Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    – Anggaran yang memadai;
    – Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    – Instruksi kerja.
    3. Kegiatan daam pemenuhan persyaratan K3.
    Adapun kegiatan tersebut meliputi :
    a. Tindakan Pengendalian;
    b. Perancangan (design) dan rekayasa;
    c. Prosedur dan instruksi kerja;
    d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    e. Pembelian / pengadaan barang dan jasa;
    f. Produk akhir;
    g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat.

    *Kegiatan a s/d f diatas dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    *Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan.

    Dalam pelaksanan kegiatan K3 dapat berjalan dengan baik dan mencegah / mengurangi terjadinya kecelakaan kerja maka pengusaha harus melakukan yang terdiiri dari :
    a. Menunjuk Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
    b. Melibatkan seluruh pekerja / buruh;
    c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja / buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
    d. Membuat prosedur informasi;
    e. Membuat prosedur pelaporan yaitu terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ketidaksesuiaian terhadap peraturan perundang-undangan dan / atau standar, kinerja K3. identifikasi sumber bahaya, dan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.yaitu peraturan prundang-undangan dan standar di bidang K3, indikator kinerja K3, izin kerja, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan, catatan pemantauan data, hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut, identifikasi produk termauk komposisinya, informasi mengenai pemasok dan kontraktor dan audit dan peninjaun ulang SMK3.

    IV. Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja
    Adapun Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilakukan pengusaha yaitu
    a. Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    b. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai sumber daya manusia maka dapat menggunakan pihak lain,
    c. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaporkan kepada pengusaha,
    d. Hasil pemantauian dan evauasi kinerja tersebut untuk melakukan tindakan pengendalian,
    e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    V. Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja
    Dalam menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 maka pengusaha wajib melakukan Peninjauan dan Peningkatan kinerja.
    *Adapun peninjauan tersebut yaitu dapat dilakukan terhadapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
    *Perbaikan dan Peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal yaitu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan dan / atau adanya masukan atau saran daari pekerja/buruh.

    VI. Penilaian SMK3
    Dalam Penilaian Penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yag di tunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan
    – Untuk perusahaan yang memiliki potensi baya tinggi maka wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    – Adapun Penilaian yang dilakukan melalui Audit SMK3 yaitu
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    c. Pengendalian dokumen perancangan dan peninjauan kontrak;
    d. Pengendalian dokumen;
    e. Pembelian dan pengendalian produk;
    f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    g. Standar pemantauan;
    h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    i. Pengelolaan material dan perpindahannya;
    j. Pengumpulan dan penggunaan data;
    k.Pemeriksaan SMK3; dan
    l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.
    – Bentuk laporan hasil Audit SMK3 tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3 yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

    VII. Pengawasan
    – Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Adapun Pengawasan SMK3 yang harus dilakukan yaitu:
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. Organisasi;
    c. Sumber Daya manusia;
    d. Keamanan bekerja;
    e. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    f. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    g. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    h.Tindak lanjut audit.

    – Instansi pembina sektor usaha dapat melakukam pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    – Hasil pengawasan yang dilakukan instansi pembina sektor usaha dengan pengawas ketenagakerjaan digunakan sebagai dasardalam melakukan pembinaan.

    VIII. Ketentuan Peralihan
    – Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku maka perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (Satu) tahun.

    – Peraturan pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, agar setiap orang yang mengetahuinya dapat memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannyaa dalam Lembaran Negara Indonesia.

    • Mengapa tugas rangkuman ini identik dengan rangkuman yang dikerjakan oleh Siti Halimatus Soleha dan Ariska Sanjaya? Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak identik satu sama lain. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • NAMA : AHMAD YANDI
        NIM : 14.11.106.701501.1229
        SEMESTER : III (Tiga)
        KELAS : B1

        RANGKUMAN

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

        A. Kewajiban Menerapkan SMK3

        Dalam hal ini perusahaan mempunyai kewajiban untuk menerapkan SMK3 berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah dan kebijakan tersebut sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkannya.Adapun Kewajiban Perusahaan dalam menerapkan SMK3 yaitu :

        * Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang ; atau
        * Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Selain itu pengusaha juga wajib menerapkan SMK3 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standdar internasional.

        Adapun Penerapan yang dilakukan dalam pengusaha yaitu

        1. Penetapan Kebijakan
        Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

        a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
        -Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
        -Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
        -Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
        -Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
        -Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

        b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

        c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
        -Didalam Kebijakan K3 pengusaha paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan,komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan,dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.Pengusaha juga harus menyebarluaskan kepada seuruh pekerja/buruh atau orang lain selain pekerja/buruh yang berada dalam perusahaan dan pihak lain yang terkait.

        2. Perencanaan K3
        Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha pada kebijakan K3. Adapun yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3 yaitu :

        a. Hasil penelaahan awal;
        b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
        c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
        d. Sumber daya yang dimiliki.
        – Dalam perencanaan K3 tersebut pengusaha harus memuat tujuaan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan,indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban.

        3. Pelaksanaan Rencana K3
        Dalam pelaksanaan rencana K3 pengusaha didukung oleh :

        1. Sumber daya manusia
        Adapun yang harus dimiliki yaitu :

        – Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan
        – Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

        2. Prasarana dan sarana
        Yang terdiri dari :

        – Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
        – Anggaran yang memadai;
        – Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
        – Instruksi kerja.

        3. Kegiatan daam pemenuhan persyaratan K3.
        – Adapun kegiatan tersebut meliputi :

        a. Tindakan Pengendalian;
        b. Perancangan (design) dan rekayasa;
        c. Prosedur dan instruksi kerja;
        d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
        e. Pembelian / pengadaan barang dan jasa;
        f. Produk akhir;
        g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
        h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat.

        *Kegiatan a s/d f diatas dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
        *Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan.

        Dalam pelaksanan kegiatan K3 dapat berjalan dengan baik dan mencegah / mengurangi terjadinya kecelakaan kerja maka pengusaha harus melakukan yang terdiiri dari :

        a. Menunjuk Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
        b. Melibatkan seluruh pekerja / buruh;
        c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja / buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
        d. Membuat prosedur informasi;
        e. Membuat prosedur pelaporan; dan
        – Adapun prosedur pelaporan tersebut yaitu terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ketidaksesuiaian terhadap peraturan perundang-undangan dan / atau standar, kinerja K3. identifikasi sumber bahaya, dan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.
        – Adapun beberapa hal yang harus dilakukan pengusaha dalam pendokumentasian yaitu peraturan prundang-undangan dan standar di bidang K3, indikator kinerja K3, izin kerja, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan, catatan pemantauan data, hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut, identifikasi produk termauk komposisinya, informasi mengenai pemasok dan kontraktor dan audit dan peninjaun ulang SMK3.

        B. Tujuan Penerapan SMK3

        Adapun Tujuan Dari Penerapan SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yaitu :

        * Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
        * Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh; serta
        * Menciptakan tempat kerja yang aman,nyaman,dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        C. Pengertian Pengusaha Tenaga kerja , Pekerja Atau Buruh, SMK3, K3, Audit SMK3 dan Menteri.

        Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, adapun arti dari Perusahaan,Tenaga Kerja,Pekerja atau Buruh, SMK3,K3,Audit SMK3 dan menteri yaitu:

        1. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,milik perseorangan,milik persekutuan atau milik badan hukum,baik milik swasta maupun milik negara dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

        2. Pengusaha yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri baik yang menjalankan perusahaan tersebut milik sendiri atau bukan miliknya yang berada di indonesia mewakili perusahaan dan yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.

        3. Di dalam setiap perusahaan terdapat para tenaga kerja, adapun arti dari Tenaga kerja menurut Pemerintah Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

        4. Selain itu dalam perusahaan, terdapat Pekerja atau Buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, seperti menerima gaji atau upah baik per jam, per hari dan lainnya.

        5. Setiap perusahaan miliki sistem manajemen yang salah satunya adalah Sistem manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan tenaga kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        6.Selain itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindugi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja disebut Keselamatan dan Kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3.

        7.Setiap Perusahaan baik milik negara atau milik swasta sering dilakukan Audit baik itu Audit Internal maupun Eksternal, salah satu Audit dari perusahaan tersebut yaitu SMK3 yang menurut Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajamen Keselamatan Dan kesehatan Kerja adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        8. Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

        D. Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja

        Adapun Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilakukan pengusaha yaitu :

        *Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
        *Dalam hal perusahaan tidak mempunyai sumber daya manusia maka dapat menggunakan pihak lain,
        *Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaporkan kepada pengusaha,
        *Hasil pemantauian dan evauasi kinerja tersebut untuk melakukan tindakan pengendalian,
        *Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

        E. Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja

        Dalam menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 maka pengusaha wajib melakukan Peninjauan dan Peningkatan kinerja.

        *Adapun peninjauan tersebut yaitu dapat dilakukan terhadapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
        *Perbaikan dan Peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal yaitu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan dan / atau adanya masukan atau saran daari pekerja/buruh.

        F. Penilaian SMK3

        Dalam Penilaian Penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yag di tunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.

        Untuk perusahaan yang memiliki potensi baya tinggi maka wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Adapun Penilaian yang dilakukan melalui Audit SMK3 yaitu :
        a.Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        b.Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
        c.Pengendalian dokumen perancangan dan peninjauan kontrak;
        d.Pengendalian dokumen;
        e.Pembelian dan pengendalian produk;
        f.Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
        g.Standar pemantauan;
        h.Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
        i. Pengelolaan material dan perpindahannya;
        j. Pengumpulan dan penggunaan data;
        k.Pemeriksaan SMK3; dan
        l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

        Bentuk laporan hasil Audit SMK3 tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3 yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

        G. Pengawasan

        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Adapun Pengawasan SMK3 yang harus dilakukan yaitu :
        a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        b. Organisasi;
        c. Sumber Daya manusia;
        d. Keamanan bekerja;
        e. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
        f. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
        g. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
        h. Tindak lanjut audit.

        Instansi pembina sektor usaha dapat melakukam pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Hasil pengawasan yang dilakukan instansi pembina sektor usaha dengan pengawas ketenagakerjaan digunakan sebagai dasardalam melakukan pembinaan.

        H. Ketentuan Peralihan

        Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku maka perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (Satu) tahun.

        Peraturan pemerintah Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, agar setiap orang yang mengetahuinya dapat memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannyaa dalam Lembaran Negara Indonesia.

  23. NAMA: Rachmat Kurnia
    NIM: 14.11.106.701501.1226
    SEMESTER: 3
    KELAS: B1

    SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.
    Tujuan penerapan SMK3:
    Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
    Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
    Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:
    Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
    Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    SMK3 meliputi:
    Penetapan kebijakan K3
    Perencanaan K3
    Pelaksanaan rencana K3
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    1. Penetapan Kebijakan K3
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:
    Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
    Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
    Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
    Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja
    Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:
    Visi
    Tujuan perusahaan
    Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

    2. Perencanaan K3
    Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:
    Hasil penelaahan awal
    Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    Sumber daya yang dimiliki
    Rencana K3 paling sedikit memuat :
    Tujuan dan sasaran
    Skala prioritas
    Upaya pengendalian bahaya
    Penetapan sumber daya
    Jangka waktu pelaksanaan
    Indikator pencapaian
    Sistem pertanggungjawaban

    3. Pelaksanaan Rencana K3
    Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:
    Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang
    Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :
    Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
    Anggaran yang memadai
    Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    Instruksi kerja
    Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:
    Tindakan pengendalian
    Perancangan dan rekayasa
    Prosedur dan instruksi kerja
    Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    Pembelian/pengadaan barang dan jasa
    Produk akhir
    Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)
    Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6)
    Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:
    Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
    Melibatkan seluruh pekerja
    Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
    Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
    Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
    Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    Kinerja K3
    Identifikasi sumber bahaya
    Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
    Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
    Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
    Indikator kinerja K3
    Izin kerja
    Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    Kegiatan pelatihan K3
    Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
    Catatan pemantauan data
    Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    Identifikasi produk terhadap komposisinya
    Informasi pemasok dan kontraktor
    Audit dan peninjauan ulang SMK3
    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
    Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
    Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:
    Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    Terjadi perubahan struktur organisasi
    Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
    Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    Adanya pelaporan
    Adanya masukan dari pekerja

    Penilaian SMK3
    Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:
    Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    Pengendalian dokumen
    Pembelian dan pengendalian produk
    Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    Standar pemantauan
    Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    Pengelolaan material dan perpindahannya
    Pengumpulan dan penggunaan data
    Pemeriksaan SMK3
    Pengembangan keterampilan dan kemampuan
    Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:
    Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
    Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
    Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3
    Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:
    0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
    60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
    85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan
    Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:
    Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
    Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
    Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
    Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3
    Pengawasan SMK3
    Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
    Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    Organisasi
    SDM
    Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    Keamanan bekerja
    Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
    Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    Tindak lanjut audit

    • Tugas rangkuman Anda masih terdapat kesalahan, lihat dan cermati tugas rekan-rekan lain yang telah disetujui. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas. Tugas ini adalah tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak identik satu sama lain.

      • NAMA: Rachmat Kurnia
        NIM: 14.11.106.701501.1226
        SEMESTER: 3
        KELAS: B1

        A. KETENTUAN UMUM

        SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.
        Tujuan penerapan SMK3:
        Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
        Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
        Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:
        Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
        Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

        SMK3 meliputi:
        Penetapan kebijakan K3
        Perencanaan K3
        Pelaksanaan rencana K3
        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
        Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

        B. SISTEM MANAJEMEN K3

        1. Penetapan Kebijakan K3
        Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:
        Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
        Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
        Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
        Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
        Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
        Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja
        Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:
        Visi
        Tujuan perusahaan
        Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

        2. Perencanaan K3
        Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:
        Hasil penelaahan awal
        Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
        Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
        Sumber daya yang dimiliki
        Rencana K3 paling sedikit memuat :
        Tujuan dan sasaran
        Skala prioritas
        Upaya pengendalian bahaya
        Penetapan sumber daya
        Jangka waktu pelaksanaan
        Indikator pencapaian
        Sistem pertanggungjawaban

        3. Pelaksanaan Rencana K3
        Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:
        Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang
        Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :
        Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
        Anggaran yang memadai
        Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
        Instruksi kerja
        Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:
        Tindakan pengendalian
        Perancangan dan rekayasa
        Prosedur dan instruksi kerja
        Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        Pembelian/pengadaan barang dan jasa
        Produk akhir
        Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)
        Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6)
        Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:
        Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
        Melibatkan seluruh pekerja
        Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
        Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
        Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
        Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
        Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
        Kinerja K3
        Identifikasi sumber bahaya
        Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
        Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
        Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
        Indikator kinerja K3
        Izin kerja
        Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
        Kegiatan pelatihan K3
        Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
        Catatan pemantauan data
        Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
        Identifikasi produk terhadap komposisinya
        Informasi pemasok dan kontraktor
        Audit dan peninjauan ulang SMK3
        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
        Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

        5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
        Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:
        Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
        Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        Terjadi perubahan struktur organisasi
        Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
        Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        Adanya pelaporan
        Adanya masukan dari pekerja

        C. PENILAIAN SMK3

        Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:
        Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        Pengendalian dokumen
        Pembelian dan pengendalian produk
        Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        Standar pemantauan
        Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        Pengelolaan material dan perpindahannya
        Pengumpulan dan penggunaan data
        Pemeriksaan SMK3
        Pengembangan keterampilan dan kemampuan
        Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
        Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:
        Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
        Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
        Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3
        Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:
        0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
        60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
        85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan
        Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:
        Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
        Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
        Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
        Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3

        D. PENGAWASAN SMK3

        Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
        Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        Organisasi
        SDM
        Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        Keamanan bekerja
        Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
        Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        Tindak lanjut audit

        Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
        undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan
        digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

  24. SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 dilaksanakan oleh pengusaha/pengurus perusahaan.
    Tujuan penerapan SMK3:
    1.Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana terukur terstruktur dan terintegrasi
    2.Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja
    3.Menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3:
    1.Mempekerjakan paling sedikit 100 orang tenaga kerja, atau
    2.Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
    SMK3 meliputi:
    1.Penetapan kebijakan K3
    2.Perencanaan K3
    3.Pelaksanaan rencana K3
    4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    1. Penetapan Kebijakan K3
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:
    1.Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
    1.Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    2.Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    3.Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4.Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5.Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
    6.Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
    7.Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja
    8.Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:
    1.Visi
    2.Tujuan perusahaan
    3.Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    4.Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional
    2. Perencanaan K3
    Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:
    1.Hasil penelaahan awal
    2.Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    3.Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    4.Sumber daya yang dimiliki
    Rencana K3 paling sedikit memuat :
    1.Tujuan dan sasaran
    2.Skala prioritas
    3.Upaya pengendalian bahaya
    4.Penetapan sumber daya
    5.Jangka waktu pelaksanaan
    6.Indikator pencapaian
    7.Sistem pertanggungjawaban
    3. Pelaksanaan Rencana K3
    Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:
    1.Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    2.Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang
    Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :
    1.Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
    2.Anggaran yang memadai
    3.Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    4.Instruksi kerja
    Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:
    1.Tindakan pengendalian
    2.Perancangan dan rekayasa
    3.Prosedur dan instruksi kerja
    4.Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    5.Pembelian/pengadaan barang dan jasa
    6.Produk akhir
    7.Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)
    Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6)
    Pelaksaanaan kegiatan oleh pengusaha harus:
    1.Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
    2.Melibatkan seluruh pekerja
    3.Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
    4.Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
    5.Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
    1.Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    2.Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    3.Kinerja K3
    4.Identifikasi sumber bahaya
    5.Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
    6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
    1.Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
    2.Indikator kinerja K3
    3.Izin kerja
    4.Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    5.Kegiatan pelatihan K3
    6.Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharan
    7.Catatan pemantauan data
    8.Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    9.Identifikasi produk terhadap komposisinya
    10.Informasi pemasok dan kontraktor
    11.Audit dan peninjauan ulang SMK3
    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    4.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
    Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    5.Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
    Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:
    1.Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    2.Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3.Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4.Terjadi perubahan struktur organisasi
    5.Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
    6.Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    7.Adanya pelaporan
    8.Adanya masukan dari pekerja

    Penilaian SMK3
    Penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Perusahaan wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dapat dilakukan melalui Audit SMK3, yang meliputi:
    1.Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    2.Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    3.Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    4.Pengendalian dokumen
    5.Pembelian dan pengendalian produk
    6.Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    7.Standar pemantauan
    8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9.Pengelolaan material dan perpindahannya
    10.Pengumpulan dan penggunaan data
    11.Pemeriksaan SMK3
    12.Pengembangan keterampilan dan kemampuan
    Hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati /walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    Penilaian penerapan SMK3 terdiri dari tiga tingkatan:
    1.Penilaian tingkat awal, terhadap 64 kriteria dari checklist audit SMK3
    2.Penilaian tingkat transisi, terhadap 122 kriteria dari checklist audit SMK3
    3.Penilaian tingkat lanjutan, terhadap 166 kriteria dari checklist audit SMK3
    Dari masing-masing tingkat penilaian memiliki tingkat pencapaian penerapan SMK3 sebagai berikut:
    1.0-59%, artinya tingkat penilaian penerapan kurang
    2.60-84%, artinya tingkat penilaian penerapan baik
    3.85-100%, artinya tingkat penilaian penerapan memuaskan
    Selain itu, tingkat pencapaian penerapan SMK3 menurut sifatnya dibagi 3, terdiri dari:
    1.Kategori kritikal, temuan yang menyebabkan kematian
    2.Kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
    3.Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan undang-undang, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
    Jika penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3
    Pengawasan SMK3
    Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
    1.Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    2.Organisasi
    3.SDM
    4.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    5.Keamanan bekerja
    6.Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
    7.Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    8.Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9.Tindak lanjut audit

    Sanksi Administratif
    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a.teguran;
    b.peringatan tertulis;
    c.pembatasan kegiatan usaha;
    d.pembekuan kegiatan usaha;
    e.pembatalan persetujuan;
    f.pembatalan pendaftaran;
    g.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h.pencabutan ijin.

    Dengan demikian SMK3 sangatlah penting demi keselamatan seluruh Pekerja dari suatu perusahaan bukan hanya demikian,Karna SMK3 juga dapat meningkatkan produktifitas suatu perusahaan dengan kondisi aman,efektif dan efisien.

    AHMAD MUSTAWAN
    BI (SORE)
    SEM III
    14. 11. 106. 701501. 1253

  25. Nama : Irfan Rizqoni
    Npm : 147051287
    Semester : III (3)
    Kelas : B1

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.50 TAHUN 2012

    TENTANG

    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
    KESELAMATAN DAN KESEHATAN
    KERJA

    MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    PASAL 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud:
    1. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sistem (SMK3) adalah bagian dari sistem perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

    2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan keselamatan dan penyakit akibat kerja

    3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilakan barang/jasa untuk kebutuhan sendiri/masyarakat

    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lainnya

    5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta atau negara serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yanh mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lainnya

    6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau menjalankan perusahaan yang bukan milik sendiri serta orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah indonesia

    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen dalam pemenuhan kritera yang ditetapkan untuk mengukur suatu hasil dari penerapan SMK3 di perusahaan
    8. Menteri adalah yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

    PASAL 2
    Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PASAL 3
    1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3

    2. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

    BAB II
    SISTEM MANAJEMEN
    KESELAMATAN DAN KESEHATAN
    KERJA

    BAGIAN I
    UMUM

    PASAL 4
    1. Kebijakan nasional tentang SMK3 dalam pasal 3 sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan SMK3

    2. Instasi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan

    PASAL 5
    1. Setiap perusahan wajib menerapkan SMK3 diperusahaan nya
    2. yakni mempekerjakan pekerja/buruh minimal 100 orang atau memiliki resiko tinggi
    3. yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. dalam menerapkan SMK3 pengusaha harus mengikuti PP ini dan memperhatikan konvesi

    PASAL 6
    1.Penerapan SMK3 berdasar pasal 3 ayat 1
    a. penetapan K3
    b. perencanaan K3
    c. pelaksanaan rencana K3
    d. pemantauna evaluasi K3
    e. peninjauan dan peningkatan SMK3

    2. Penerapan SMK3 tertuang dalam pedoman sebagai bagian yg tidak terpisahkan dari PP ini

    BAGIAN II
    PENETAPAN KEBIJAKAN K3

    PASAL 7
    1.Penetapan kebijakan K3 dalam pasal 6 ayat 1 dilakukan pengusaha

    2. Dalam menyusun kebijakan pengusaha harus:
    a. melakukan tinjaun awal K3
    b. memperhatikan peningkatan kinerja K3 terus-menerus
    c. memperhatikan masukan dari pekerja
    3. Kebijakan K3:
    a. visi
    b. tujuan perusahaan
    c. komitmen dan tekad kebijaksanaan
    d. kerangka dan program kerja.

    PASAL 8
    Perusahaan harus mensosialisasikan kebijakan K3 kepada pekerja dan pihak lain yang terkait

    BAGIAN III
    PERENCANAAN K3

    PASAL 9
    1. Perencanaan K3 dilakukan untuk menghasilkan rencana K3

    2. Rencana K3 disusun dan ditetapkan dengan mengacu kebijakan K3 yang telah ditetapkan

    3. Pertimbangan dalan menyusun rencana K3:
    a. hasil penelaahan awal
    b. identifikasi potensi bahaya, penilaiab, pengendalian risiko
    c. peraturan perundang-undangan dan syarat lainnya d. sumber daya yang dimiliki

    5. Rencana K3:
    a. tujuan dan sasaran
    b. skala prioritas
    c. upaya pengendalian bahaya d. penetapan sumber daya d. jangka waktu
    e. indikator pencapaian
    f. sistem pertanggungjawaban

    BAGIAN IV
    PELAKSANAA RENCANA K3

    PASAL 10
    1. Pelaksanaan rencana K3 oleh pengusaha berdasarkan rencana K3

    2. Melaksanakan rencana K3 didukung SDM, sarana dan prasaran K3

    PASAL 11
    1-2. Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan pemenuh persyaratan K3 yaitu: a. tindakan pengendalian
    b. perencanaan & rekayasa
    c. prosedurb & intruksi kerja d. pelaksanaan pekerjaan
    e. pengadaan barang & jasa
    f. produk akhir
    g. upaya mengahadapi keadaan darurat kecelakaan & bencana industri.

    3-4. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko serta investigaai & analisa kecelakaan

    PASAL 12
    1. Dalam melaksanakan kegiatan pengusaha harus:
    a. menunjuk SDM berkompetensi b. melibatkan seluruh pekerja c. membuat petunjuk K3
    d. membuat prosedur informasi dan pelaporan
    e. mendokumentasikan seluruh kegiatan

    2. Pelaksanaa ini harus diintergrasikan dengan kegiatan perusahaan

    PASAL 13
    1.Prosedur informasi harus menjamin informasi K3 dikomunikasikan ke semua pihak

    2. Prosedur pelapor terdiri dari:
    a. terjadinya kecelakaan kerja
    b. ketidak sesuaiam standar c. kinerja K3
    d. sumber bahaya
    e. yanh diwajibkan berdasar ketentuan

    3.Pendokumentasian dilakukan terhadap:
    a. standar K3
    b. indikator kerja K3
    c. izin kerja
    d. hasil identifikasi
    e. kegiatan pelatihan
    f. kegiatan inspeksi
    g. catatan pemantau data
    h. hasil pengkajian
    i. identifikasi produk
    j. informasi kontraktor
    k. audit SMK3

    BAGIAN V
    PEMANTAUAN DAN EVALUASI
    KINERJA K3

    PASAL 14
    1. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3

    2.dan jika perusahaan tidak punya sumber daya untuk memantau dan mengevaluasi dapat menggunakan jasa pihak lain yang

    3. hasilnya akan dilaporkan ke pengusaha

    4. dan digunakan untuk melakukan perbaikan

    BAGIAN VI
    PENINJAUAN DAN PENINGKATAN
    KINERJA K3

    PASAL 15
    1. Pengusaha wajib melakukan peninjauan untuk menjamin efektivitas SMK3

    2. Peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

    3. Hasil tinjauan digunakan untuk melakukan perbaikan & peningkatan kinerja

    4. Perbaikan & peningkatan kinerja:
    a. terjadinya perubahan peraturan
    b. adanya tuntutan
    c. perubahan produk
    d. perubahan struktur
    e. perkembangan ilmu pengetahuan
    f. hasil kajian kecelakaan
    g. ada pelapor
    h. masukan dari pekerja

    BAB III
    PENILAIAN SMK3

    PASAL 16
    1. Penilaian Penerapan SMK3 dilakukan lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri

    2. Bagi perusahaan yang memiliki risiko tinggi wajib melakukan penilaian

    3. Penilaian meliputi:
    a. terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. pendokumentasian rencana K3
    c. pengendalian perancagan kontrak
    d. pengendalian dokumen
    e. pengendaliam produk
    f. keamanan pekerja
    g. standar pemantauan
    h. pelaporan & perbaikan kekurangan
    i. pengelolaan material
    j. pengumpulan data
    k. pemerikaaan SMK3
    L. pengembangan keterampilan

    PASAL 17
    1. Hasil audit dilaporkan ke Menteri dengan tembusan menteri sektor usaha, gubernur dan bupati/walikota

    BAB IV
    PENGAWASAN

    PASAL 18
    1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat sebagaimana sesuai dengan penilaian pada pasal 16 ayat 2

    PASAL 19
    1. Instansi pembina sektor usaha melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan SMK3

    2. Yang dilakukan secara terkoordinasi

    PASAL 20
    Hasil pengawasan dijadikan dasar melakukan pembinaan

    BAB V
    KETENTUAN PERALIHAN

    PASAL 21
    Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 wajib menyesuaikan dengan PP ini pada saat PP ini berlaku paling lama 1 tahun

    BAB VI
    KETENTUAN PENUTUP

    PASAL 20
    PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan tendapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

    Ditetapkan di jakata
    pada tanggal 12 april
    2012
    PRESIDEN REPUBLIK
    INDONESIA

    ttd.

    DR. H. SUSILO BAMBANG
    YUDHOYONO

    • Anda diminta untuk membuat rangkuman tentang SMK3 dengan merujuk kepada PP 50/2012, bukan copy-paste mentah-mentah dari PP 50/2012. Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

    • Nama: Irfan Rizqoni
      Npm: 147051287
      Semester: III (3)
      Kelas: B1

      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2012

      PENGERTIAN:
      – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
      – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
      – Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

      TUJUAN PENERAPAN SMK3:
      – meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
      – mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
      – menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

      PENERAPAN SMK3:
      – Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3
      – Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3
      – Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

      KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
      – Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau
      – Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      – Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan konvensi

      PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
      (1). Penetapan kebijakan K3:
      Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
      a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
      – identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
      – perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
      – peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
      – kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
      – penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
      b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus dan
      c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
      Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

      (2). Perencanaan K3:
      – Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
      1. hasil penelaahan awal
      2. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
      3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan
      4. sumber daya yang dimiliki

      (3). Pelaksanaan rencana K3
      Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
      – Sumber daya manusia harus memiliki:
      1. — kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, dan
      2. — kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang
      – Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
      1. — organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
      2. — anggaran yang memadai
      3. — prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan
      4. — instruksi kerja
      • Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3
      – Kegiatan tersebut:
      a. Tindakan pengendalian
      b. perancangan dan rekayasa
      c. prosedur dan instruksi kerja
      d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
      e. pembelian/pengadaan barang dan jasa
      f. produk akhir
      g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri dan
      h. rencana dan pemulihan keadaan darurat
      – Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
      – Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

      – Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
      1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
      2. Melibatkan seluruh pekerja/buruh
      3. Membuat petunjuk K3
      4. Membuat prosedur informasi
      5. Membuat prosedur pelaporan
      6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
      – Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

      (4). Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
      – Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
      – Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
      – Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
      – Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
      – Pelaksanaan pemantauan & evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

      (5). Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
      – Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
      – Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
      – Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
      1. — terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
      2. — adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
      3. — adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
      4. — terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
      5. — adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
      6. — adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
      7. — adanya pelaporan dan/atau
      8. — adanya masukan dari pekerja/buruh

      PENILAIAN PENERAPAN SMK3
      – Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
      – Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      – Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

      AUDIT SMK3 meliputi:
      1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
      2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
      3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
      4. pengendalian dokumen
      5. pembelian dan pengendalian produk
      6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
      7. standar pemantauan
      8. pelaporan dan perbaikan kekurangan
      9. pengelolaan material dan perpindahannya
      10. pengumpulan dan penggunaan data
      11. pemeriksaan SMK3 dan
      12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

      PELAPORAN AUDIT
      Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

      PENGAWASAN SMK3
      – Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
      – Pengawasan SMK3 meliputi:
      1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
      2. organisasi
      3. sumber daya manusia
      4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
      5. keamanan bekerja
      6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
      7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
      8. pelaporan dan perbaikan kekurangan dan
      9. tindak lanjut audit
      – Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      – Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
      Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
      – Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 tahun

  26. Menurut PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA menyatakan bahwa :

    • Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya
    • Kewajiban sebagaimana dimaksud : – mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang
    – mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

    – Adapun pengertian dari SMK3 sendiri ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    – Tujuan dari SMK3 itu sendiri ialah :
    • meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
    • mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
    • menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    Dan ketentuan ketentuan SMK3 yang di maksud ialah : – penetapan kebijakan K3
    – perencanaan K3
    – pelaksanaan rencana K3
    – pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    – peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    – Penyusunan awal SMK3 meliputi : – melakukan tinjauan awal kondisi K3
    – memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus – menerus
    – memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

    – Kebijakan – kebijakan K3 dalam penyusunan K3 yaitu : – visi
    – tujuan perusahaan
    – komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    – kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    – Rencana penyusunan K3 paling sedikit memuat : – tujuan dan sasaran
    – skala prioritas
    – upaya pengendalian bahaya
    – penetapan sumber daya
    – jangka waktu pelaksanaan
    – indikator pencapaian
    – sistem pertanggungjawaban

    – Sumber daya manusia harus memiliki : – kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    – kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang

    – Perusahaan dalam pembuatan SMK3 sedikitnya harus meliputi : – tindakan pengendalian
    – perancangan (design) dan rekayasa
    – prosedur dan instruksi kerja
    – penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    – pembelian/pengadaan barang dan jasa
    – produk akhir
    – upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry
    – rencana dan pemulihan keadaan darurat.

    – dalam melakukan kegiatannya dalam hal K3, perusahaan harus menunjuk setiap orang yang berkompeten dalam bidang K3, dan harus selalu melibatkan seluruh buruh dalam melaksanakan K3, memberikan petunjuk (Warning Sign) agar dipatuhi dan ditaati oleh seluruh pekerja/buruh dan pihak luar yang terkait, membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan, dan selalu mendokumentasikan seluiruh kegiatan.

    – dalam melakukan prosedur pelaporan langkah – langkahnya ialah : – terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    – ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    – kinerja K3
    – identifikasi sumber bahaya
    – yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan

    – dalam melakukan pendokentasian, PP no 50 tahun 2012 ini juga memberitahukan bahwa dalam setiap pendokumentasian harus memperhatikan : – peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidaang
    – indikator kinerja K3
    – izin kerja
    – hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko
    – kegiatan pelatihan K3
    – kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    – catatan pemantauan data
    – hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    – identifikasi produk termasuk komposisinya
    – informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    – audit dan peninjauan ulang SMK3.

    – setiap kegiatan, persahaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yaitu dengan cara pemeriksaan, pengukuran, pengujian, dan audit SMK3,yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten, serta dilaporkan kepada pengusaha agar segera dilakukan perbaikan, yang diamana semua kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan perundang – undangan.

    – dalam setiap kegiatan perusahaan dalam menjalankan SMK3 untuk menjamin keefektifitasan, maka pengusaha wajib melakukan peninjauan dalam hal kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pementauan, dan evaluasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Dan peninjauan ini dilaksanakan dalam hal : – terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    – adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    – adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    – terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    – adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi
    – adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    – adanya pelaporan
    – adanya masukan dari pekerja/buruh

    – dalam pelaksanaannya, SMK3 akan di pantau dan di audit independen yang ditunjuk mentri. Dalam penilaiannya terdapat beberapa poin, yaitu : – pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    – pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    – pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    – pengendalian dokumen
    – pembelian dan pengendalian produk
    – keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    – standar pemantauan
    – pelaporan dan perbaikan kekurangan
    – pengelolaan material dan perpindahannya
    – pengumpulan dan penggunaan data
    – pemeriksaan SMK3
    – pengembangan keterampilan dan kemampuan

    – Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    – Dalam pelaksanaannya, SMK3 akan terus di awasi oleh pihak terkait, yang berwewenang. Yang meliput :
    – pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    – organisasi
    – sumber daya manusia
    – pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    – keamanan bekerja
    – pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    – pengendalian keadaan darurat dan bahaya industry
    – pelaporan dan perbaikan kekurangan
    – tindak lanjut audit

    – dalam pelaksanaan SMK3 pengusaha dan pengurus harus : – menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan
    – menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana – sarana lain yang diperlukan di bidang K3
    – menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3
    – membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi
    – melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3

    • Buatlah sistem penomoran yang baik dalam rangkuman Anda ini, misalnya 1)…. 2)…. 3)…. dan seterusnya, atau a)….. b)…… c)….. dan seterusnya, agar rangkuman yang Anda buat menjadi mudah untuk dibaca. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas diatas.

      • Menurut PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA menyatakan bahwa :

        1 Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya
        2 Kewajiban sebagaimana dimaksud : mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang
        / mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

        Adapun pengertian dari SMK3 sendiri ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        Tujuan dari SMK3 itu sendiri ialah :

        A meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
        B mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
        C menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

        Dan ketentuan ketentuan SMK3 yang di maksud ialah :

        A penetapan kebijakan K3
        B perencanaan K3
        C pelaksanaan rencana K3
        D pemantauan dan evaluasi kinerja K3
        E peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

        Penyusunan awal SMK3 meliputi :
        1 melakukan tinjauan awal kondisi K3
        2 memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus – menerus
        3 memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

        Kebijakan – kebijakan K3 dalam penyusunan K3 yaitu : – visi
        tujuan perusahaan

        a komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        b kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

        Rencana penyusunan K3 paling sedikit memuat :

        1 tujuan dan sasaran
        2 skala prioritas
        3 upaya pengendalian bahaya
        4 penetapan sumber daya
        5 jangka waktu pelaksanaan
        6 indikator pencapaian
        7 sistem pertanggungjawaban

        Sumber daya manusia harus memiliki :

        – kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        – kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang

        Perusahaan dalam pembuatan SMK3 sedikitnya harus meliputi :

        1 tindakan pengendalian
        2 perancangan (design) dan rekayasa
        3 prosedur dan instruksi kerja
        4 penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        5 pembelian/pengadaan barang dan jasa
        6 produk akhir
        7 upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry
        8 rencana dan pemulihan keadaan darurat.

        dalam melakukan kegiatannya dalam hal K3, perusahaan harus menunjuk setiap orang yang berkompeten dalam bidang K3, dan harus selalu melibatkan seluruh buruh dalam melaksanakan K3, memberikan petunjuk (Warning Sign) agar dipatuhi dan ditaati oleh seluruh pekerja/buruh dan pihak luar yang terkait, membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan, dan selalu mendokumentasikan seluiruh kegiatan.

        dalam melakukan prosedur pelaporan langkah – langkahnya ialah :

        a terjadinya kecelakaan di tempat kerja
        b ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
        c kinerja K3
        d identifikasi sumber bahaya
        e yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan

        dalam melakukan pendokentasian, PP no 50 tahun 2012 ini juga memberitahukan bahwa dalam setiap pendokumentasian harus memperhatikan :

        1 peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar
        2 indikator kinerja K3
        3 izin kerja
        4 hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko
        5 kegiatan pelatihan K3
        6 kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
        7 catatan pemantauan data
        8 hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
        9 identifikasi produk termasuk komposisinya
        10 informasi mengenai pemasok dan kontraktor
        11 audit dan peninjauan ulang SMK3.

        setiap kegiatan, persahaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yaitu dengan cara pemeriksaan, pengukuran, pengujian, dan audit SMK3,yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten, serta dilaporkan kepada pengusaha agar segera dilakukan perbaikan, yang diamana semua kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan perundang – undangan.

        dalam setiap kegiatan perusahaan dalam menjalankan SMK3 untuk menjamin keefektifitasan, maka pengusaha wajib melakukan peninjauan dalam hal kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pementauan, dan evaluasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Dan peninjauan ini dilaksanakan dalam hal :

        a terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
        b adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        c adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        d terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
        e adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi
        f adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
        g adanya pelaporan
        h adanya masukan dari pekerja/buruh

        dalam pelaksanaannya, SMK3 akan di pantau dan di audit independen yang ditunjuk mentri. Dalam penilaiannya terdapat beberapa poin, yaitu :

        – pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        – pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        – pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        – pengendalian dokumen
        – pembelian dan pengendalian produk
        – keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        – standar pemantauan
        – pelaporan dan perbaikan kekurangan
        – pengelolaan material dan perpindahannya
        – pengumpulan dan penggunaan data
        – pemeriksaan SMK3
        – pengembangan keterampilan dan kemampuan

        Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

        Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:

        1. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan :
        a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan
        b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

        2. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suaturisikoyang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukanprioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja

        3. Tindakanpengendaliandilakukan melalui :

        a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
        b. Pendidikan dan pelatihan;
        c. Insentif, penghargaan dan motivasi diri
        d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan
        e. Penegakan hukum.

        Dalam pelaksanaannya, SMK3 akan terus di awasi oleh pihak terkait, yang berwewenang. Yang meliput :

        – pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        – organisasi
        – sumber daya manusia
        – pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        – keamanan bekerja
        – pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        – pengendalian keadaan darurat dan bahaya industry
        – pelaporan dan perbaikan kekurangan
        – tindak lanjut audit

        dalam pelaksanaan SMK3 pengusaha dan pengurus harus :

        – menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan
        – menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana – sarana lain yang diperlukan di bidang K3
        – menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3

        Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

        a. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup
        b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait
        c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3
        d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
        e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden dan
        f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

        – membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi
        – melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat :

        1. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat keadaan darurat yang potensial di dalam dan di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.

        2. Penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

  27. Nama : Riyan dwi cahya
    Kelas : B1
    NPM : 14.11.106.701501.1288

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif, atau segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan

    Tujuan penerapan SMK3

    meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

    mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsu

    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Perusahaan wajib menerapkan SMK3 jika :

    mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

    mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait .

    Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

    Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan terhadap mesin-mesin, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan sebagainya.

    Tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan proses kerja.

    potensi bahaya” adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.

    “investigasi” adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan keterangan/data atas rangkaian temuan kejadian gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.

    “analisa kecelakaan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang merupakan bagian penting program pencegahan kecelakaan

    pengusaha dan/atau pengurus harus:

    menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;

    menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;

    menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

    membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;

    melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3

    Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

    Jika pengusha atau perusahaan ingin pentusun perencanaan K3, aspek aspek yng harus di lakukan sebagai berikut :

    Hasil penelaahan awal

    Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.

    Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

    Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

    Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya

    Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:

    1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan

    2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja

    Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaat alat.

    Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

    1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;

    2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung

    3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3;

    4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:

    1. Tindakan Pengendalian

    Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

    2. Perancangan dan Rekayasa

    Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :

    pengembangan;

    verifikasi;

    tinjauan ulang;

    validasi; dan

    penyesuaian.

    Prosedur dan Instruksi Kerja

    Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

    Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

    Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

    Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
    Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

    terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

    menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan

    pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

    Produk Akhir

    Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

    7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri

    Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:

    a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan

    b. proses perawatan lanjutan.

    Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

    8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

    Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

    Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

    2. Audit Internal SMK3

    Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.

    Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.

    Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:

    melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan

    tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

    Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:

    evaluasi terhadap kebijakan K3;

    tujuan, sasaran dan kinerja K3;

    hasil temuan audit SMK3; dan

    4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

    Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

    1. Penilaian Tingkat awal

    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.

    Penilaian Tingkat Transisi

    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.

    3. Penilaian Tingkat Lanjutan

    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

    Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

    Kategori Kritikal
    Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.

    Kategori Mayor

    a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;

    b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan

    c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di

    beberapa lokasi.

    Kategori Minor

    Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

    TUJUAN AUDIT

    Untuk membuktikan tingkat pencapaian
    pengembangan dan kinerja K3 pada sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    • Harap perbaiki kembali rangkuman Anda ini karena tulisan tersebut membingungkan untuk dibaca. Ada sistem penomoran yang aneh, yakni tercantum huruf c., sedangkan nomor a, dan b tidak ada. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri.

      • Nama : Ryan dwi cahya
        Kelas : B1
        NPM : 14.11.106.701501.1288

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
        PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
        disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
        keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
        kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
        produktif, atau segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
        keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan
        kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen
        terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu
        hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan

        Tujuan penerapan SMK3
        meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
        yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi

        Perusahaan wajib menerapkan SMK3 jika :

        1.mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
        mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
        2.Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan
        kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang
        berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait .
        3.Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud harus
        melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak
        lain yang terkait di perusahaan.
        4.Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap
        pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan
        peraturan perundang-undangan.

        Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang
        telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
        Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.
        Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan
        terhadap mesin-mesin, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan,
        lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan
        sebagainya.
        Tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk
        barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit
        akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan,
        peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan proses
        kerja.

        potensi bahaya” adalah kondisi atau keadaan baik pada orang,
        peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja,
        proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan,
        kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan
        penyakit akibat kerja.
        “investigasi” adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan
        keterangan/data atas rangkaian temuan kejadian gangguan, kerusakan,
        kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit
        akibat kerja.
        “analisa kecelakaan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan
        analisa dan penyelidikan untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau
        kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas
        kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit
        akibat kerja yang merupakan bagian penting program pencegahan
        kecelakaan

        pengusaha dan/atau pengurus harus:

        1.menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan
        perusahaan;
        2.menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana
        lain yang diperlukan di bidang K3;
        3.menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan
        kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
        4.membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
        melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3
        Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen
        terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

        Jika pengusaha atau perusahaan ingin menyusun perencanaan K3, aspek
        aspek yng harus di lakukan sebagai berikut :

        *Hasil penelaahan awal

        Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan
        yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
        1)Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
        2)Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus
        dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

        *Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:

        1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh
        perusahaan; dan
        2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja
        Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian
        risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaat
        alat.

        *Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus
        dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

        1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab
        dan tanggung gugat di bidang K3;
        2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan
        menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh,
        kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung
        3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap
        perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap
        sistem dan program K3;
        4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang
        menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

        Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:

        1. Tindakan Pengendalian
        Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan
        terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat
        menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
        2. Perancangan dan Rekayasa
        Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
        pengembangan;
        verifikasi;
        tinjauan ulang;
        validasi; dan
        penyesuaian.

        Prosedur dan Instruksi Kerja

        Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang
        secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau
        bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para
        pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
        Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
        Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
        perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi
        persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan
        oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung
        jawab yang jelas.

        Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
        Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

        1.terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan
        penyakit akibat kerja;
        2.menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan
        memenuhi persyaratan K3; dan
        3.pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus
        menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa
        tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko
        kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

        1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
        Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara
        prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya
        disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang
        berlaku.
        2. Audit Internal SMK3
        Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui
        keefektifan penerapan SMK3.
        Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil
        yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang
        telah ditetapkan.
        3.Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal
        sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya
        dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III
        peraturan ini.
        Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna
        pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau
        tempat kerja harus:
        melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
        tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap
        seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap
        kinerja perusahaan.
        Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
        evaluasi terhadap kebijakan K3;
        tujuan, sasaran dan kinerja K3;
        hasil temuan audit SMK3; dan
        4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
        Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3

        yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

        1. Penilaian Tingkat awal
        Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria
        sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
        2. Penilaian Tingkat Transisi
        Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria
        sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.
        3. Penilaian Tingkat Lanjutan
        Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam)
        kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5

        Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
        Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:

        1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh
        perusahaan; dan
        2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja
        Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian
        risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaat
        alat.

        Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus
        dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

        1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab
        dan tanggung gugat di bidang K3;
        2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan
        menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh,
        kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung
        3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap
        perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap
        sistem dan program K3;
        4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang
        menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

        Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:

        1. Tindakan Pengendalian
        Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan
        terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat
        menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
        2. Perancangan dan Rekayasa
        Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
        pengembangan;
        verifikasi;
        tinjauan ulang;
        validasi; dan
        penyesuaian.

        Prosedur dan Instruksi Kerja

        Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang
        secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau
        bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para
        pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
        Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
        Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
        perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi
        persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan
        oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung
        jawab yang jelas.

        Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
        Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

        1.terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan
        penyakit akibat kerja;
        2.menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan
        memenuhi persyaratan K3; dan
        3.pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus
        menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa
        tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko
        kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

        1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
        Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara
        prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya
        disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang
        berlaku.
        2. Audit Internal SMK3
        Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui
        keefektifan penerapan SMK3.
        Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil
        yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang
        telah ditetapkan.
        Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal
        sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya
        dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III
        peraturan ini.
        Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna
        pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau
        tempat kerja harus:
        melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
        tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap
        seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap
        kinerja perusahaan.
        Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
        evaluasi terhadap kebijakan K3;
        tujuan, sasaran dan kinerja K3;
        hasil temuan audit SMK3; dan
        3. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
        Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3
        yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

        menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
        Kategori Kritikal
        Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
        Kategori Mayor
        a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
        b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
        c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di
        beberapa lokasi.
        Kategori Minor
        Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
        perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

        TUJUAN AUDIT
        Untuk membuktikan tingkat pencapaian
        pengembangan dan kinerja K3 pada sesuai dengan SMK3 dan
        ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

  28. Nama : Deo Aldi Peranata
    Kelas : B1
    NPM : 14.11.106.701501.1241

    “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja”

    Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
    Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :

    Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi.

    Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja.

    SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait

    A. PENGENDALIAN

    Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.
    Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

    B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

    Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.
    Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi
    Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

    C. PENGAWASAN

    Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

    >Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
    >Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
    >Suku Dinas di Kabupaten/Kota

    Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

    Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?

    Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?

    Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?

    Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?

    Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?

    Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar
    Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?
    Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.
    Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

    D. OVERVIEW

    I. Pendahuluan

    Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
    Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

    II. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )
    Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
    Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam
    operasi perusahaan

    Definisi :

    SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

    III. Komparasi Permennaker No. 05/1996 dan Peraturan Pemerintah No. 50/2012

    1. Dasar Hukum yang digunakan :

    >.Permennaker No. 05/1996 :
    1) UU No.14 th1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
    2) UU No. 1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja

    >.Peraturan Pemerintah No. 50/2012 :
    1) UU No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan
    2) UU No. 1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja

    2. Tujuan penerapan SMK3

    >.Permennaker No. 05/1996 :
    Menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja kerja dgn melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yg terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta terciptanya tempat kerja yang aman, effisien dan produktif.

    >.Peraturan Pemerintah No. 50/2012 :
    a) Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yg terencana, terukur dan teintegrasi;
    b) Mencegah dan mengurangi kec.kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau SP/SB;
    c) Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas

    3. Dasar Penerapan SMK3
    >.Permennaker No. 05/1996:
    Ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dalam penerapan SMK3.

    >.Peraturan Pemerintah No. 50/2012:
    Dilakukan berdasarkan KEBIJAKAN NASIONAL ttg SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

    4. Ketentuan Penerapan SMK3,
    >. Permennaker No. 05/1996:
    1) Kebijakan K3 dan Komitmen penerapan SMK3
    2) Perencanaan pemenuhan kebijakan
    3) Penerapan kebijakan K3
    4) Pengukuran, pemantauan dan eveluasi kinerja K3
    5) Tinjauan ulang dan perbaikan terus menerus

    >. Peraturan Pemerintah No. 50/2012

    1) Penetapan kebijakan K3
    2) Perencanaan K3
    3) Pelaksanaan rencana K3
    4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    5. Ketentuan Penilaian SMK3 :

    >.Permennaker No. 05/1996 :
    1. Elemen Audit : 12 elemen dan 41 sub elemen; dan 166 kriteria
    2. Audit dilakukan oleh Badan Audit yg ditunjuk Menteri
    3. Direktur berwenang menetapkan persh yg wajib utk di audit
    4. Audit dilaksanakan 3 th sekali

    >.Peraturan Pemerintah No. 50/2012
    1.Elemen Audit : 12 elemen dan 44 sub elemen; dan 166 kriteria
    2.Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yg ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.
    3.Perusahaan yg berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3

    6. Laporan Audit SMK3
    >.Permennaker No. 05/1996 :
    1. Laporan Audit disampaikan kpd Direktur dan pengurus tempat kerja
    2. Direktur melakukan evaluasi dan penilaian laporan audit
    3. Berdasrkan hasil evaluasi dan penilaian ditetapkan pemberian sertifikat/ bendera penghargaan dan menginstruksi utk tindakan hukum jika terdpt pelanggaran.

    >.Peraturan Pemerintah No. 50/2012
    1. Hasil Audit dilaporkan kpd Menteri
    2. Laporan Audit, tembusan disampaikan kpd :
    Menteri pembina sektor
    Gubernur
    Bupati/Walikota
    untuk peningkatan SMK

    7. Tingkat Penilaian SMK3

    Tingkat Pencapaian Penerapan :
    0-59% dari total kriteria
    Tindakan hukum
    Tingkat penilaian Penerapan Kurang
    60-84% dari total kriteria
    Sertifikat dan bendera perak
    Tingkat penilaian Penerapan Baik
    85-100% dari total kriteria

    >.Permennaker No. 05/1996
    Tindakan hukum
    Sertifikat dan bendera perak
    Sertifikat dan bendera emas

    >.Peraturan Pemerintah No. 50/2012
    Tingkat penilaian Penerapan Kurang
    Tingkat penilaian Penerapan Baik
    Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

    8. Obyek Pengawasan
    Permennaker No. 05/1996
    Peraturan Pemerintah No. 50/2012

    Prinsip-prinsip Penerapan SMK3
    1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    – Organisasi;
    – Sumber Daya Manusia
    – Pelaksanaan Perat Peruu K3;
    – Keamanan Bekerja;
    – Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    – Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    – Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    – Tindak lanjut audit

    IV. Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3

    Tujuan Tinjauan Ulang adalah :
    – Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
    – Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
    – Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
    – Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;
    – Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
    – Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
    – Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

    Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :

    1 Perubahan peraturan perundangan;
    2. Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
    3. Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
    4. Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
    5. Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;
    6. Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)
    7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
    8. Tuntutan pasar;

    Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :

    1.)Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
    2.) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

    V. Implementasi Audit SMK3

    Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
    Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.
    Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

    Rekaman K3 berupa :
    -.Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi.
    -.Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
    -.Laporan inspeksi K3, pelaksanaan dan tindak lanjut
    -.Laporan Audit SMK3, internal dan eksternal
    -.Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3
    -.Laporan Kecelakaan Kerja
    -.Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan
    -.Laporan Konsultasi K3
    -.SOP, instruksi kerja, juklak, juknis
    -.Data penggunaan bahan kimia berbahaya dan LDKB
    -.Maintenance record
    -.Feedback dari staff, pekerja, pemasok, kontraktor
    -.Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala dan khusus
    -.Laporan monitoring lingkungan kerja; spt : kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja
    -.Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan
    -.Laporan pelatihan keadaan darurat
    -.Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat
    -.Sertifikasi kompetensi personel, SIO, SKP
    -.Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    -.Laporan monitoring dan tinjauan ulang pengendalian risiko
    -.Data peralatan pengaman, spt. APAR, alat deteksi dini, rambu K3 dll

    * Audit SMK3 adalah :
    “ Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3)

    * Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :
    1. Prioritas manajemen;
    2. Tujuan komersial;
    3. Persyaratan sistem manajemen;
    4. Persyaratan peraturan peruu;
    5. Persyaratan kontrak;
    6. Kebutuhan utk evaluasi pemasok;
    7. Persyaratan pelanggan;
    8. Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan;
    9. Risiko terhadap organisasi.

    * Lingkup Audit SMK3 yaitu :
    1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
    2. Strategi Pendokumentasian
    3. Peninjauan Ulang dan Kontrak
    4. Pengendalian Dokumen
    5. Pembelian
    6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
    7. Standar Pementauan
    8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
    9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya
    10.Pengumpulan dan Penggunaan Data
    11. Audit SMK3
    12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

    • Rangkuman Anda membingungkan khususnya pada bagian “7. Tingkat Penilaian SMK3”. Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

  29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Pasal ke 1
    – Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah: bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah: setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah: setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    5. Perusahaan adalah:
    – setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
    – usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    6. Pengusaha adalah:
    – orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
    – orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
    – orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah: pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Pasal 2
    – Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta
    3. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Pasal 5
    1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
    2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan:
    – mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang
    – mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

    Pasal 6
    1. SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 meliputi:
    – penetapan kebijakan K3
    – perencanaan K3
    – pelaksanaan rencana K3
    – pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan
    – peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Pasal 7
    1. Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus:
    – melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    a. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    b. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    c. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    d. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
    e. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    – memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan
    – memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    2. Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
    – visi
    – tujuan perusahaan
    – komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan
    – kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    Pasal 9
    – Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pengusaha harus mempertimbangkan:
    1. hasil penelaahan awal
    2. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan
    4. sumber daya yang dimiliki.
    – Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    – Rencana K3 paling sedikit memuat:
    1. tujuan dan sasaran
    2. skala prioritas
    3. upaya pengendalian bahaya
    4. penetapan sumber daya
    5. jangka waktu pelaksanaan
    6. indikator pencapaian, dan
    7. sistem pertanggungjawaban.

    Pasal 10
    – Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c dan Pasal 9.
    – Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    – Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki:
    1. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan
    2. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    – Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit terdiri dari:
    1. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    2. anggaran yang memadai
    3. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan
    4. instruksi kerja.

    Pasal 11
    – Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    – Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi:
    1. tindakan pengendalian
    2. perancangan (design) dan rekayasa
    3. prosedur dan instruksi kerja
    4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    5. pembelian/pengadaan barang dan jasa
    6. produk akhir
    7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, dan
    8. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
    – Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    – Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

    Pasal 12
    – Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
    1. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
    2. melibatkan seluruh pekerja/buruh
    3. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    4. membuat prosedur informasi
    5. membuat prosedur pelaporan, dan
    6. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

    Pasal 13
    – Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf e terdiri atas pelaporan:
    1. terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
    2. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
    3. kinerja K3;
    4. identifikasi sumber bahaya; dan
    5. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    – Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:
    1. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
    2. indikator kinerja K3
    3. izin kerja
    4. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    5. kegiatan pelatihan K3
    6. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    7. catatan pemantauan data
    8. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    9. identifikasi produk termasuk komposisinya
    10. informasi mengenai pemasok dan kontraktor dan
    11. audit dan peninjauan ulang SMK3.

    PENILAIAN SMK3
    Pasal 16
    – Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    – Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    – Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    4. pengendalian dokumen
    5. pembelian dan pengendalian produk
    6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    7. standar pemantauan
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9. pengelolaan material dan perpindahannya
    10. pengumpulan dan penggunaan data
    11. pemeriksaan SMK3 dan
    12. pengembangan keterampilan dan kemampuan.

    PENGAWASAN
    Pasal 18
    – Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    – Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    2. organisasi
    3. sumber daya manusia
    4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    5. keamanan bekerja
    6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan, dan
    9. tindak lanjut audit.

    nama : ferdy suhanda sm
    nim : 14.11.106.701501.1221
    kelas : B1

    • Anda diminta untuk membuat rangkuman tentang SMK3 dengan merujuk kepada PP 50/2012, bukan menjelaskan pasal demi pasal dalam PP tersebut. Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

      • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SMK3 (PERBAIKAN/REMEDIAL)

        1. SMK3 atau yang disebut SISTEM MANAJEMN KESELAMTAN dan KESEHATAN KERJA adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan resiko yg berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif

        2. K3 atau KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindugi keselamatan dan kesehehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

        3. Tenaga kerja adalah setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna untu menghasilkan kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat

        4. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

        5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg memiliki badan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yg mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau dalam bentuk lain

        6. Pegusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg menjalankan suatu perusahaan sendiri atau menjalankan perusahaan bukan miliknya atau orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia

        7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yg telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 diperusahaan.

        8. PENERAPAN SMK3 BERTUJUAN UNTUK:
        A. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
        B. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh
        c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

        9. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban yg dimaksud adalah:
        A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang
        B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi ( peusahaan yg memilliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yg merugikan jiwa dan mengganggu proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja)

        10. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaiman dimaksud meliputi
        A. Penetapan kebijakan K3:
        A.1 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui: tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi anatara pengurus dan wakil pekerja
        A.2 Penetapan kebijakan K3 harus: disahkan oleh pucuk pimpinan, tertulis, tertanggal, dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, dijelaskan dan disebarluaskan keseluruh pekerja tamu kontraktor pemasok dan pelanggan. terdokumen, bersifat dinamik, ditinjau uang secara berkala
        A.3 Setiap tingkat pimpinan harus menunjukan komitmen terhadap K3 sehinggan smk3 berhasil diterapkan maupun pekerja atau buruh harus harus kut serta berpatisipasi
        B. Perencanaan K3:
        B.1 Pengusaha menyusun rencana k3 bedasarkan: hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan, sumber daya yg dimiliki.
        B.2 Rencana K3 yg disusun paling sedikit memuat: tujuan dan saran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indiator pencapaian, sistem pertanggung jawaban
        C. Pelaksanaan rencana K3:
        C.1 Pelaksanaan rencana K3 harus dilasanakan dengan menyediakan SDM yg berkulifikasi, menyediakan saran dan prasarana
        C.2 untuk pelakasanaannya perusahaan harus menyediakan SDM terlebih dahulu, setelah itu harus melakukan KONSULTASI, MOTIVASI, DAN, KESADARAN agar semua yg terlibat measakan hasilnya dan tanggung jawab dan tanggung gugat, mengadakan training.
        C.3 Prasarana dan sarana yg disediakan adalah wajib membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), anggaran, proses operasi kerja informasi pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja
        D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3:
        D.1 Pemantauan dan evaluasi kerja dilaksanakan meliputi: pemeriksaan pengujian pengukuran, Audit internal SMK3
        E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
        E.1 Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pengusaha harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala dan tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi imlikasi K3terhadp seluruh kegitan produk barang dan jasa termasuk dampak terhadap buruknya kinerja perusahaan
        E.1 Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi: evaluasi, tujuan sasaran dan kinerja, hasil temuan audit, dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan

        11. Dalam menyusun kebijakan -kebijakan SMK3 sebagaimana dimaksud, pengusaha paling sedikit harus:
        1.1 Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
        A.identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
        B.perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
        C.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        D kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        E.penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
        1.2 Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
        1.3 Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

        12. Kebijakan K3 atau dalam penetapan nya sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat:
        A. Visi
        B. Tujuaan perusahaan
        C. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        D. Kerangka dan program kerja yg mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yg bersifat umum atau operasional

        13.1 Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait, adapun menyebaranluaskan kebijakan K3 dilakukan dengan cara:
        A. Papan pengumuman
        B. Brosur
        c. Verbal dalam apel/briefing
        D. Atau denganmedia elektronik lainnya
        13.2 yang dimaksud dengan pihak lain yg terkait adalah: subkontraktor, penyewa, tamu, pelanggan, pemasok.

        14. Dalam menyusun rencana K3, rencana tersebut disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu kebijakan k3 yg telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, pengusaha harus mempertimbangkan:
        A. Hasil penelaahan awal, yaitu (kegiatan yg dilakukan untuk mengetahui posisi atau kondisi atau tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. kegiatan tsb mencakup evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta partisipasi pihak yg terkait dan tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta upaya pengendalian)
        B. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, yaitu (identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko dilakukan terhadap mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaaan, cara kerja, proses produksi, dan sebagainya)
        C. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya maksudnya adalh: standar, pedoman, dan peaturan peusahaan
        D. Sumber daya yang dimiliki, yang dimaksud dengan sumver daya ialah: personil yg memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri, alat pengaman, dan anggaran yg dialokasikan untuk program keselamatan dan kesehatan kerja

        15. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud harus melibatkan, yaitu:
        A. Ahli K3 ( safety oficcer, dll)
        B. Panitia Pembina K3 ( P2K3, yg anggotanya darai perwakilan pekerja dan perwakilan perusahaan)
        C. Wakil pekerja/buruh ( pegawai, dll)
        D. Pihak lain yang terkait di perusahaan ( subkontaktor, tamu, dll)

        16. Rencana K3 yg telah dibuat dan ditetapkan paling sedikit memuat ponti-point penting seperti:
        A. tujuan dan sasaran
        B. skala prioritas
        C. upaya pengendalian bahaya
        D. penetapan sumber daya
        E. jangka waktu pelaksanaan
        F. indikator pencapaian
        G. sistem pertanggungjawaban

        17. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
        17.1 Sumber daya yg dimaksud adalah:
        A.kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
        B.kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang
        17.2 Prasaran dan Sarana yg dimaksud paling sedikit terdiri dari:
        A. organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3
        B. anggaran yang memadai
        C. prosedur kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
        D. instruksi kerja

        18. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 kegiatan tersebut, adapun paling sedikit meliputi:
        A. tindakan pengendalian, tindakan pengendalian ini meliputi (pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yg dapat menimbulkan resiko kecelkaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, car kerja, sifat pekerjaan, dan prosen kerja)
        B. perancangan dan rekayasa, yaitu (tindakan perancangan/design meliputin pengembangan , verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian bedasarkan identifiasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resio kecelakaan dan peyakit akibat kerja)
        C. prosedur dan instruksi kerja, penyusunan iini memperhatikan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan perubahan bahan baku serta ditinjau ulang secara berkala
        D. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, yaitu (dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, memuat jaminan keampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja)
        E. pembelian/pengadaan barang dan jasa, dalam pembelian/pengadan barang dan jasa perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan
        F. produk akhir, produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoprasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan label dan informasi keselamatan dan kesehatan kerja lainnya
        G. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
        H. rencana dan pemulihan keadaan darurat
        Kegiatan diatas (A – F) dilaksanakan bedasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sedangkan (G dan H) dilaksanakan bedasakan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan

        19.1 Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, adapun meliputi:
        A. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
        B. melibatkan seluruh pekerja/buruh
        C. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
        D. membuat prosedur informasi
        E. membuat prosedur pelaporan
        F. mendokumentasikan seluruh kegiatan
        19.2 Prosedur informasi bagian ( D ) sebagaimana dimaksud adalah harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait diluar perusahaan
        19.3 dalam Prosedur pelaporan bagian ( E ) sebagaimana yg dimaksud harus terdiri atas:
        A. terjadinya kecelakaan di tempat kerja
        B. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
        C. kinerja K3
        D. identifikasi sumber bahaya
        E. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
        e. kegiatan pelatihan K3
        f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
        g. catatan pemantauan data
        h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
        i. identifikasi produk termasuk komposisinya
        j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor
        k. audit dan peninjauan ulang SMK3
        19.4 Pendokumentasian dalam bagian ( f ) paling sedikit dilakukan terhadap:
        A. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
        B. indikator kinerja K3;
        C. izin kerja;
        D. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
        E. kegiatan pelatihan K3;
        F. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
        G. catatan pemantauan data;
        H. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
        I. identifikasi produk termasuk komposisinya;
        J. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
        K. audit dan peninjauan ulang SMK3

        20. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kineja K3, pemantauan yg dimaksud melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 yg dilakukan oleh SDM yg kompeten atau menggunakan jasa pihak lain dan hasil pemantaun dan evaluasi dilaporkan ke pengusaha guna untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

        21. Untuk menjamin kesesuain dan efektifitas penerapan SMK3 pengusaha wajib melakukan peninjauan terhadapap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan hasil tersebut digunakan untuk melakukan peningkatan kinerja.

        22. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yg ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan dan untuk perusahaan yg memiliki bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang

        23. Penilaian penerapan sebagaiman diatas dimaksud melalaui audit SMK3 meliputi:
        A. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        B. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        C. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        D. pengendalian dokumen
        E. pembelian dan pengendalian produk
        F. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        G. standar pemantauan
        H. pelaporan dan perbaikan kekurangan
        I. pengelolaan material dan perpindahannya
        J. pengumpulan dan penggunaan data
        K. pemeriksaan SMK3
        l. pengembangan keterampilan dan kemampuan

        24. Hasil audit harus dilapokan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepata menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan smk3

        25. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud meliputi:
        A. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        B. organisasi
        C. sumber daya manusia
        D. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        E. keamanan bekerja
        F. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        G. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        H. pelaporan dan perbaikan kekurangan
        I. tindak lanjut audit

        26. Pengawasan SMK3 dapat dilakukan Instansi pembina sektor usaha dan dikembangkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yg dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawasam ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan

        27. peraturan permerintah ini memuat : Ketentuan umum, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Penilaian SMK3, Pengawsan, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup.
        28. Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
        A. Kriteria audit SMK3 meliputi
        A.1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen, antara lain:
        A.2 Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        A.3 Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        A.4 Pengendalian dokumen
        A.5 Pembelian dan penfgendalian produk
        A.6 Keamanan bekerja bedasrkan SMK3
        A.7 Standar pemantauan meliputi
        A.8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        A.9 Pengelolaan material dan perpindahannya
        A.10 Pengumpulan dan penggunaan data
        A.11 Pemeriksaan SMK3
        A.12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

        B. Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3, dalam pelaksanaan penilaian dilakukan bedasarkan tingkatan penerapan smk3 yg terdiri atas 3, yaitu:
        B.1 Penilaian tingkat awal
        B.2 Penilaian tingkat transisi
        B.3 Penilaian tingak lanjutan
        C. Ketentuan penilaian hasil audit SMK3, penilaian ini terdiri dari 3 kategori yaitu:
        C.1 Kategori tingkar awal
        C.2 Kategori tingkat transisi
        C.3 Kategori tingkat lanjutan

        29. Adapun tingkat penilaian penerapan smk3 ditetapkan sebagai berikut ini:
        A. Pencapaian 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan KURANG
        B. Pencapaian 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan BAIK
        C. Pencapaian 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan MEMUASKAN

        Nama : ferdy suhanda s.m.
        NIM : 14.11.106.701501.1221
        Kelas : BI
        Semester: 3

  30. Nama : Yanuar Mas Cahyo
    NIM : 14.11.106.701501.1223
    Semester : III
    Kelas : B1

    RINGKASAN TENTANG Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

    Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
    Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :
    1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
    2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja
    SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait

    A. PENGENDALIAN

    Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.
    Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

    B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

    Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.
    1. Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi
    2. Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

    C. PENGAWASAN

    Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
    1. Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
    2. Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
    3. Suku Dinas di Kabupaten/Kota
    Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
    1. Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?
    2. Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?
    3. Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?
    4. Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?
    5. Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?
    6. Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar
    7. Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?
    8. Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.
    9. Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

    D. OVERVIEW

    Pendahuluan

    Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
    • Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

    • mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

    Pengertian Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )

    Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
    Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam
    operasi perusahaan

    Definisi :

    SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

    Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3

    Tujuan Tinjauan Ulang adalah :
    1. Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
    2. Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
    3. Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
    4. Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;
    5. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
    6. Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
    7. Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

    Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :
    1. Perubahan peraturan perundangan;
    2. Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
    3. Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
    4. Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
    5. Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;
    6. Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)
    7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
    8. Tuntutan pasar;

    Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :
    1. Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
    2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

    Implementasi Audit SMK3

    Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
    Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.
    Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

    • Mengapa tidak ada uraian tentang P2K3 yang diwajibkan dalam penerapan SMK3? Harap perbaiki tugas Anda kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

  31. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3
    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan SMK3;
    1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
    1. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi
    2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SMK3
    UMUM Pasal 1 Peraturan Pemerintah ;
    1. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    5. Perusahaan adalah:
    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
    baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    6. Pengusaha adalah:
    a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Pasal 2 Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan atau serikat pekerja (serikat buruh)
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Pasal 3
    1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    a. penetapan kebijakan K3
    b. perencanaan K3
    c. pelaksanaan rencana K3
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    2. Kebijakan nasional tentang SMK3
    DALAM SMK3
    1. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    2. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3

    pasal 5
    1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
    2. Kewajiban berlaku bagi perusahaan:
    a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang
    b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
    3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi
    4. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

    pasal 6
    1. SMK3
    a. penetapan kebijakan K3
    b. perencanaan K3
    c. pelaksanaan rencana K3
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Pasal 7 Penetapan Kebijakan K3
    1. Penetapan kebijakan k3 dilaksanakan oleh pengusaha.
    2. Kebijakan K3
    a. visi
    b. tujuan perusahaan
    c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    Pasal 8
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

    Pasal 9 Perencanaan K3
    1. Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 pasal 6
    Penerapan SMK3
    pengusaha paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
    2. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
    3. Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
    a. hasil penelaahan awal
    b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    d. sumber daya yang dimiliki.
    4. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    5. Rencana K3 paling sedikit memuat:
    a. tujuan dan sasaran
    b. skala prioritas
    c. upaya pengendalian bahaya
    d. penetapan sumber daya
    e. jangka waktu pelaksanaan;
    f. indikator pencapaian; dan
    g. sistem pertanggungjawaban.

    pasal 10 Pelaksanaan Rencana K3
    1. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
    2. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    3. Sumber daya manusia
    a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    4. Prasarana dan sarana
    a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    b. anggaran yang memadai
    c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    d. instruksi kerja.

    Pasal 11
    1. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
    b. melibatkan seluruh pekerja/buruh
    c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    d. membuat prosedur informasi
    e. membuat prosedur pelaporan
    f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    2. Dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    3. Dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

    Pasal 12

    1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.
    a. tindakan pengendalian
    b. perancangan (design) dan rekayasa
    c. prosedur dan instruksi kerja
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa
    f. produk akhir
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
    Pasal 13
    1. Prosedur informasi sebagaimana harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
    2. Prosedur pelaporan terdiri atas pelaporan:
    a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    c. kinerja K3
    d. identifikasi sumber bahaya
    e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Pendokumentasian sebagaimana paling sedikit dilakukan terhadap:
    a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
    b. indikator kinerja K3
    c. izin kerja
    d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    e. kegiatan pelatihan K3
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    g. catatan pemantauan data
    h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya
    j. informasi mengenai pemasok dan kontrakto
    k. audit dan peninjauan ulang SMK3.

    Pasal 14 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
    1. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
    2. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    3. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain.
    4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha.
    5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
    6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

    Pasal 15 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
    1. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    2. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    3. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
    4. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:
    a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
    f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    g. adanya pelaporan
    h. adanya masukan dari pekerja/buruh.

    Pasal 16 PENILAIAN SMK3
    1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Penilaian dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d. pengendalian dokumen
    e. pembelian dan pengendalian produk
    f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g. standar pemantauan
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. pengelolaan material dan perpindahannya
    j. pengumpulan dan penggunaan data
    k. pemeriksaan SMK3
    l. pengembangan keterampilan dan kemampuan.
    4. Penilaian penerapan SMK3 tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    Pasal 17
    1. Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    2. Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    Pasal 18 PENGAWASAN
    1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. organisasi
    c. sumber daya manusia
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    e. keamanan bekerja
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. tindak lanjut audit.
    Pasal 19
    1. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    nama : Wandy Setiawan Putra
    kelas : B1 (sore)
    semester : III
    NPM : 14.11.106.701501.1220

    • Tugas rangkuman Anda masih terdapat kesalahan, lihat dan cermati tugas rekan-rekan lain yang telah disetujui. Harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirim (posting) baru lagi, tetapi klik “Reply” dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan yang Anda buat menjadi mudah untuk ditelusuri. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tertera pada ketentuan tugas.

  32. NAMA : BAGUS NURWANTO
    NIM : 14.11 106.701501.1258
    KELAS B1
    RANGKUMAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    -Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    -Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    -Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    -Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    -perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    -pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan miliknya, maupun perusahaan yang berada di luar wilayah indonesia.
    -Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaAN.
    tujuan penerapan SMK3
    -meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
    -mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    -menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3, Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran pertama kedua dan ketiga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
    Kebijakan nasional tentang SMK3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi harus wajib menerapkan SMK3.
    SMK3 yang di maksud adalah :
    -penerapan kebijakan k3
    -perencanaan k3
    -pelaksanaan rencana k3
    -pemantauan dan evaluasi kinerja k3.
    -peninjauan dan peningkatan SMK3
    penetapan kebijakan k3 dilaksanakan oleh pengusaha.
    dalam menyusun kebijakan k3 pengusaha harus melakukan tinjauan awal, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja di lapangan.
    kebijakan K3 paling sedikit memuat tentang visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekat melaksanakan kebijakan serta kerangka dan progam kerja.
    pengusaha harus menyebarkan luaskan kebijakan K3 yang telah di tetapkan ke pada seluruh orang yang terlibat dalam suatu perusahaan.
    perencanaan disusun untuk menghasilkan rencana K3, disusun oleh pengusaha dengan mengcu pada peraturan perundang-undangan.
    dalam menyusun pengusaha harus mempertimbangkan :
    -hasil penelaahan awal
    -identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    -peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    -sumberdaya yang dimiliki
    Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    Rencana K3 paling sedikit memuat:
    -tujuan dan sasaran
    -skala prioritas
    -upaya pengendalian bahaya
    -penetapan sumber daya
    -jangka waktu pelaksanaan
    -indikator pencapaian
    -sistem pertanggungjawaban
    Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan saran.
    sumberdaya manusia yang di maksud adalah kopetensi kerja yang di buktikan dengan sertifikat, wewenang dibidang k3 yang di buktikan dengan surat ijin kerja, operasi, atau surat rujukn dari instansi yang berwenang.
    prasarana dan saran yang di maksud adalah organisasi, anggaran yang memadai, prosedur operasi, intruksi kerja.
    Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    kegiatan K3 setidaknya meliputi :
    -tindakan pengendalian
    -perancangan (design) dan rekayasa
    -prosedur dan instruksi kerja
    -penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    -pembelian/pengadaan barang dan jasa
    -produk akhir
    -upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    -rencana dan pemulihan keadaan darurat
    kegiatan di atas dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus:
    -menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
    -melibatkan seluruh pekerja/buruh
    -membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    -membuat prosedur informasi
    -membuat prosedur pelaporan
    -mendokumentasikan seluruh kegiatan
    kegiata-kegiatan tersebut harus terintegerasi dengan manajemen perusahaan.
    prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
    prosedur pelaporan yang di maksud :
    -terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    -ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    -kinerja K3
    -identifikasi sumber bahaya
    -yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
    perbaikan dan peningkatan dalam hal :
    a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    g. adanya pelaporan; dan/atau
    h. adanya masukan dari pekerja/buruh.
    penilaian SMK3 dilakukan oleh audit yang di tujuk mentri atas permohonan perusahaan, perusahaan yang mempunyai resiko tinggi wajib melaksanakan penilaian penerapan SMK3.
    penilaian dilaknakan melalui SMK3 meliputi :
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    d. pengendalian dokumen;
    e. pembelian dan pengendalian produk;
    f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    g. standar pemantauan;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    i. pengelolaan material dan perpindahannya;
    j. pengumpulan dan penggunaan data;
    k. pemeriksaan SMK3; dan
    l. pengembangan keterampilan dan kemampuan.
    hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    pengawasan meliputi :
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. organisasi;
    c. sumber daya manusia;
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    e. keamanan bekerja;
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    i. tindak lanjut au
    hasil pengawasan dilaksanakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

  33. Nama : Eliyadi
    NIM : 14.11.106.701501.1225
    Kelas : B1
    Rangkuman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3)
    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur mencegah manajemen, pekerja , atau serikat pekerja , serta menciptakan tempat kerja yang aman nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud berlaku bagi perusahaan mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
    SMK3 sebagaimana dimaksud meliputi :
    1. Penetapan kebijakan K3
    2. Perencanaan K3
    3. Pelaksanaan rencana K3
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5. Dan peninjauan, dan peningkatan kinerja SMK3.
    Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
    Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
    1. Identifikasi potensi bahaya
    2. Penilaian
    3. Dan pengendalian risiko
    Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan penilaian efisiensi, efektivitas sumber daya yang disediakan.
    Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja.
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
    Rencana K3 paling sedikit memuat :
    1. Tujuan dan sasaran
    2. Skala prioritas
    3. Upaya pengendalian bahaya
    4. Penetapan sumber daya
    5. Jangka waktu pelaksanaan
    6. Indikator pencapaian
    7. Dan sistem pertanggung jawaban
    Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 :
    1. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    2. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan,terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
    Ketentuan Peralihan :
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.
    Umum :
    Secara umum Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, atau serikat pekerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.
    Peraturan Pemerintah ini memuat:
    1. Ketentuan umum
    2. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja 3. Penilaian SMK3
    4. Pengawasan
    5. Ketentuan Peralihan
    6. Dan ketentuan Penutup.
    Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan :
    1. Penetapan kebijakan K3
    2. Perencanaan K3
    3. Pelaksanaan rencana K3
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5. Dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    Penempatan kebijakan K3 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
    1. Tinjauan awal kondisi K3
    2. Dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja.
    Penetapan kebijakan K3 harus:
    1. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
    2. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
    3. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
    4. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok , dan pelanggan
    5. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik
    6. Bersifat dinamik, dan
    7. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
    Pelaksanaan Rencana K3
    Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan :
    1. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan
    2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
    Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
    Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
    1. Menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
    2. Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor,
    dan pengunjung meliputi:
    a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan
    b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3
    3. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3
    4. Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya
    Pelatihan dan Kompetensi Kerja Pelatihan dan kompetensi Kerja dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
    1. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada
    2. Memeriksa uraian tugas dan jabatan
    3. Menganalisis tugas kerja
    4. Menganalisis hasil inspeksi dan audit, dan
    5. Meninjau ulang laporan insiden
    Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukandan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.
    Prosedur operasi/kerja informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian :
    1. Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personilyang kompeten.
    2. Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
    a. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan
    b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan
    c. Menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang orang di luar perusahaan yang membutuhkan.
    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
    1. Tindakan Pengendalian
    Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    2. Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
    a. Standar bagi tempat kerja;
    b. Perancangan pabrik dan bahan, dan
    c. Prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatanproduk barang dan jasa.
    Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:
    1. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan :
    a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan
    b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
    2. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suaturisikoyang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukanprioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
    3. Tindakanpengendaliandilakukan melalui :
    a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
    b. Pendidikan dan pelatihan;
    c. Insentif, penghargaan dan motivasi diri
    d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi, dan
    e. Penegakan hukum.
    Prosedur dan Instruksi Kerja
    Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkalaterutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personaldengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
    Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan laintersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3tersebut dilakukan oleh personal yang kompetendan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.
    Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus :
    a. Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
    b. Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3 dan
    c. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan, dan penyakit akibat kerja.
    Produk Akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannyadalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
    Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi, Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran harus ditetapkan serta dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
    Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
    a. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup
    b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait
    c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3
    d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
    e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden dan
    f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
    Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
    Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat :
    1. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat keadaan darurat yang potensial di dalam dan di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.
    2. Penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

  34. Nama : Eliyadi
    NIM : 14.11.106.701501.1225
    Kelas : B1
    Rangkuman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3)
    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    Penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur mencegah manajemen, pekerja , atau serikat pekerja , serta menciptakan tempat kerja yang aman nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud berlaku bagi perusahaan mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
    SMK3 sebagaimana dimaksud meliputi :
    1. Penetapan kebijakan K3
    2. Perencanaan K3
    3. Pelaksanaan rencana K3
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5. Dan peninjauan, dan peningkatan kinerja SMK3.
    Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
    Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
    1. Identifikasi potensi bahaya
    2. Penilaian
    3. Dan pengendalian risiko Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan penilaian efisiensi, efektivitas sumber daya yang disediakan. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja.
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
    Rencana K3 paling sedikit memuat :
    1. Tujuan dan sasaran
    2. Skala prioritas
    3. Upaya pengendalian bahaya
    4. Penetapan sumber daya
    5. Jangka waktu pelaksanaan 6. Indikator pencapaian
    7. Dan sistem pertanggung jawaban
    Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 :
    1. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    2. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan,terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
    Ketentuan Peralihan :
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.
    Umum :
    Secara umum Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, atau serikat pekerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.
    Peraturan Pemerintah ini memuat:
    1. Ketentuan umum
    2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. Penilaian SMK3
    4. Pengawasan
    5. Ketentuan Peralihan
    6. Dan ketentuan Penutup.
    Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan :
    1. Penetapan kebijakan K3
    2. Perencanaan K3
    3. Pelaksanaan rencana K3
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5. Dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    Penempatan kebijakan K3 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui :
    1. Tinjauan awal kondisi K3
    2. Dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja.
    Penetapan kebijakan K3 harus:
    1. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
    2. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
    3. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
    4. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok,dan pelanggan
    5. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
    6. Bersifat dinamik; dan
    7. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
    Pelaksanaan Rencana K3
    Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan :
    1. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan
    2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
    Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
    Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
    1. menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
    2. Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi:
    a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatandalam perusahaan
    b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3
    3. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3
    4. Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
    Pelatihan dan Kompetensi KerjaPelatihan dan kompetensi Kerja dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
    1. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada
    2. Memeriksa uraian tugas dan jabatan
    3. Menganalisis tugas kerja
    4. Menganalisis hasil inspeksi dan audit, dan
    5. Meninjau ulang laporan insiden
    Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukandan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.
    Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai
    Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
    1. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
    Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
    P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
    Anggaran
    Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
    1. keberlangsungan organisasi K3
    2. pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja, dan
    3. pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
    Prosedur operasi/kerja informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian :
    1. Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personilyang kompeten.
    2. Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
    a. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan
    b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan
    c. Menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang orang di luar perusahaan yang membutuhkan.
    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
    1. Tindakan Pengendalian
    Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
    2. Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
    a. Standar bagi tempat kerja;
    b. Perancangan pabrik dan bahan, dan
    c. Prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatanproduk barang dan jasa.
    Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:
    1. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan :
    a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan
    b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
    2. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suaturisikoyang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukanprioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
    3. Tindakanpengendaliandilakukan melalui :
    a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
    b. Pendidikan dan pelatihan;
    c. Insentif, penghargaan dan motivasi diri
    d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan
    e. Penegakan hukum.
    Prosedur dan Instruksi Kerja
    Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkalaterutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personaldengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
    Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan laintersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3tersebut dilakukan oleh personal yang kompetendan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.
    Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus :
    a. Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
    b. Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3 dan
    c. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan, dan penyakit akibat kerja.
    Produk Akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannyadalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
    Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran harus ditetapkan serta dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
    Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
    a. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup
    b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait
    c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3
    d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
    e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden dan
    f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
    Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja :
    1. Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja
    2. Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.
    3. Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
    5. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    6. P2K3 menitikberatkan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
    7. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja
    8. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
    9. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
    10. Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    11. Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
    Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat :
    1. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat keadaan darurat yang potensial di dalam dan di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.
    2. Penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

  35. NAMA : Ilham Sutrian Kasuma
    NIM : 14.11.106.701501.1234
    SEMESTER : III (tiga)
    KELAS : B1
    RANGKUMAN
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PENGERTIAN :
    1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    5. Perusahaan adalah:
    a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
    b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya atau perusahaan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    TUJUAN PENEREPAN SMK3:
    1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    PENERAPAN SMK3:
    1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    2. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3 :
    1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    2. Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    3. Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.
    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
    1. Penetapan Kebijakan K3.
    > Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    – Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    – Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    – Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    – Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    – Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    > Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
    a. Visi;
    b. Tujuan perusahaan;
    c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
    d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    > Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
    2. Perencanaan K3.
    > Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    a. Hasil penelaahan awal atau kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan K3 diperusahaan. Kegiatan tersebut mencakup :
    – Evaluasi terhadap kebijakan K3 yang ada;
    – Partisipasi pekerja/buruh dan/atau pekerja/serikat buruh;
    – Tanggung jawab pimpinan unit kerja;
    – Analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakit akibat kerja;
    – Serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.
    b. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan terhadap :
    – Mesin – mesin;
    – Pesawat –pesawat;
    – Alat kerja;
    – Peralatan lainnya;
    – Bahan-bahan;
    – Lingkungan kerja;
    – Sifat kerja;
    – Cara kerja;
    – Proses produksi.
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yaitu standar, pedoman, dan peraturan perusahaan; dan
    d. Sumber daya yang dimiliki.
    > Pengusaha dalam menyusun K3 harus melibatkan :
    a. Ahli K3,
    b. Panitia Pembina K3,
    c. Wakil pekerja/buruh, dan
    d. Pihak lain yang terkait di perusahaan antara lain akuntan public, konsultan, penyedia jasa, dan penyewa.
    > Rencana K3 paling sedikit memuat :
    a. Tujuan dan sasaran;
    b. Sakla prioritas;
    c. Upaya pengendalian bahaya;
    d. Penetapan sumber daya;
    e. Jangka waktu pelaksanaan;
    f. Indicator pencapaian;
    g. Sistem pertanggung jawaban.
    3. Pelaksanaan Rencana K3.
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    > Sumber daya manusia harus memiliki:
    a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    > Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :
    a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    b. anggaran yang memadai;
    c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    d. instruksi kerja.
    > Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.Kegiatan tersebut:
    a. Tindakan pengendalian, meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang- kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja, dan proses kerja;
    b. Perancangan (design) dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
    c. Penyusunan prosedur dan instruksi kerja memperhatikan syarat-syarat K3 dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses dan/atau perubahan bahan baku serta ditinjau ulang secara berkala;
    d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, memuat jaminan kemampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan K3;
    e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek K3 serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan;
    f. Produk akhir dilengkapi dengan dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan, label dan/atau informasi K3 lainnya;
    g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat
    Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan.
    > Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    a. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    b. Melibatkan seluruh pekerka/buru
    c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang selai lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    d. Membuat prosedur informasi
    e. Membuat prosedur pelaporan yang terdiri atas :
    – Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
    – Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
    – Kinerja K3;
    – Identifikasi sumber bahaya;
    – Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
    f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, yang terdiri atas :
    – Peraturan perundang-undangandi bidang K3 dan standar di bidang K3;
    – Indikator kinerja K3;
    – Izin kerja;
    – Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko;
    – Kegiatan pelatihan K3;
    – Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan;
    – Catatn pemantauan data;
    – Hasil pegkajian kecelakaan di tempat kerjadan tindak lanjut;
    – Identifikasi produk termasuk komposisinya ;
    – Informasi mengenai pemasook dan kontraktor;
    – Audit dan peninjauan ulang SMK3.
    > Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
    4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3.
    a. Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    b. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    c. Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    d. Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    e. Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
    5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.
    a. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap: – Kebijakan,
    – Perencanaan,
    – Pelaksanaan,
    – Pemantauan dan
    – Evaluasi.
    b. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
    c. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    – Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    – Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    – Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    – Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    – Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    – Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    – Adanya pelaporan; dan/atau
    – Adanya masukan dari pekerja/buruh.
    PENILAIAN PENERAPAN SMK3:
    1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan, penilaian audit meliputi :
    2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3
    AUDIT SMK3:
    1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;.
    4. Pengendalian dokumen;
    5. Pembelian dan pengendalian produk;
    6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7. Standar pemantauan;
    8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9. Pengelolaan material dan perpindahannya.
    10. Pengumpulan dan penggunaan data;
    11. Pemeriksaan SMK3; dan
    12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

  36. Nama : Bayu Pramana Putra
    NPM : 14.11.106.701501.1216
    Semester : 3
    Kelas : B (sore)
    REVISI TUGAS 2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA
    Undang-undang yang berkaitan dengan SMK3
    a.Undang undang dasar negara tahun 1945 pasal 5 ayat 2
    b.undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
    c.undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    Definisi
    sistem manajemen keselamatan kerja adalah suatu bagian dari manajemen perusahaan yang bertugas untuk membuat, merencanakan, mengevaluasi, serta membuat kebijakan tentang keselamatan kerja dalam rangka pengendalian resiko agar terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif
    Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat luas
    Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima imbalan dalam bentuk upah ataupun dalam bentuk lainnya
    perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak, milik perseorangan,persekutuan ataupun berbadan hukum swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
    Pengusaha adalah perseorangan, persekutuan maupun berbadan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun bukan perusahaan miliknya yang berkedudukan didalam maupun di luar wilayah indonesia
    Audit SMK3 adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap penerapan K3 di perusahaan
    Tujuan penerapan SMK3
    meningkatkan perlindungan keselamatan kerja yang efektif, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen serta menciptakan tempat kerja yang aman dan produktiv
    Kewajiban SMK3 di suatu perusahaan
    setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 apabila mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai potensi bahaya cukup tinggi
    Struktur penerapan SMK3
    A.penetapan kebijakan k3
    kebijakan k3 yang dimaksud adalah memuat visi dan misi, komitmen serta kerangka dan program perusahaan secara menyeluruh.
    dalam menyusun kebijakan k3, pengusaha paling sedikit harus
    A.a melakukan tinjauan awal kondisi k3, meliputi
    1.identifikasi penilaian potensi bahaya serta pengendalian resiko
    2.perbandingan penerapan sektor k3 dengan perusahaan dan sektor yang lebih baik
    3.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4.kompensasi serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5.penilaian effisiensi dan efektifitas sember daya yang disediakan
    a.b memperhatikan peningkatan kinerja manajemen secara terus menerus
    a.c memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja
    B.perencanaan k3
    perencanaan K3 harus melibatkan ahli k3,panitia pembina k3,wakil pekerja dan pihak lain yang terkait diperusahaan
    rencana k3 paling sedikit memuat
    1.tujuan dan sasaran
    tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan. dalam menetapkan K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan ahli K3, wakil pekerja, P2K3, dan pihak lain yang terkait
    2.skala prioritas
    urutan pekerjaan dimana pekerjaan dengan tingkat resiko yang lebih tinggi diprioritaskan dalam perencanaan
    3.upaya pengendalian bahaya
    pengendalian bahaya dilakukan berdasarkan hasil penilaian resiko melalui pengendalian tekhnis
    4.penetapan sumber daya
    penetapan sumber daya untuk menjamin tersedianya sumber daya yang berkompeten serta prasarana dan sarana yang memadai agar proses k3 dapat berjalan
    5.jangka waktu pelaksanaan
    dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan
    6.indikator pencapaian
    dalam menetapkan indikator pencapaian dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang juga merupakan informasi keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3
    7.sistem pertanggung jawaban
    menentukan dan mengkomunikasikan tanggung jawab di bidang K3 dan wewenang untuk menjelaskan hubungan pelaporan untuk tingkatan manajemen, pekerja,kontraktor,dan pengunjungC.pelaksanaan rencana k3
    adapun rencana k3 paling sedikit meliputi
    1.tindakan pengendalian
    2.perancangan dan rekayasa
    3.prosedur dan instruksi kerja
    4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    5.pembelian barang dan jasa
    6.produk akhir
    7.upaya menghadapi upaya darurat kecelakaan dan bencana industri
    8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
    D.pemantauan dan evaluasi kinerja k3
    pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan,pengujian,pengukuran,dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya yang berkompetensi.hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Hasil temuan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif
    beberapa elemen dalam pengukuran dan evaluasi adalah :
    1.inspeksi dan pengujian
    Personil yang terlibat berpengalaman dan keahlian cukup. Catatan inspeksi pengujian dan pemantauan tersedia bagi manajemen, pekerja dan kontraktor yang terkait. Peralatan dan metode pengujian memadai untuk menjamin terpenuhinya standar K3.Tindakan perbaikan pada saat ditemukan ketidak sesuaian terhadap persyaratan K3. Penyelidikan memadai untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden serta analisis dan tinjauan ulang suatu hasil temuan
    2.Tindakan perbaikan dan pencegahan
    Hasil temuan audit dan tinjauan ulang didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif
    E.peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    perbaikan dan peningkatan kinerja K3 dapat dilaksanakan dalam hal :
    1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3.perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4.perubahan struktur organisasi perusahaan
    5.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    6.adanya pelaporan dan masukan dari pekerja
    Peninjauan ulang juga dilakukan berkala untuk menjamin keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian dan tujuan K3.Tinjauan ulang juga harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan,produk barang dan jasa termasuk dampaknya pada kinerja perusahaan
    Tinjauan ulang K3 meliputi evaluasi penerapan sistem manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen K3 berdasarkan tuntutan undang-undang,produk,perkembangan iptek dan sebagainya
    PENILAIAN SMK3
    penilaian dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan.
    penilaian yang dilakukan audit SMK3 meliputi :
    a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c.perancangan dan peninjauan kontrak
    d.pengendalian dokumen
    e.pembelian dan pengendalian produk
    f.keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g.standar pemantauan
    h.pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i.pengelolaan material dan perpindahannya
    j.pengumpulan dan penggunaan data
    k.pemeriksaan K3
    l.pengembangan kemampuan
    hasil audit dilaporkan kepada menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha,gubernur,dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan peningkatan SMK3
    Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
    1. Kategori Kritikal
    Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
    2. Kategori Mayor
    a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
    c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
    3. Kategori Minor
    Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
    Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
    1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
    2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
    3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan
    SANKSI ADMINISTRATIF
    berdasarkan pasal 190 UU no.13/03 pasal 87, dikenakan sanksi administratif berupa :
    a.teguran
    b.peringatan tertulis
    c.pembatasan kegiatan usaha
    d.pembekuan kegiatan usaha
    e.pembatalan persetujuan
    f.pembatalan pendaftaran
    g.penghentian sementara sebagian maupun seluruh alat produksi
    h.pencabutan ijin
    Dalam pembentukan sistem manajemen K3 juga dibentuk Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). P2K3 sendiri adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama yang saling bersinergi dan efektif dalam penerapan K3.
    Fungsi P2K3 antara lain adalah menghimpun dan mengolah data mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulanginya
    Peran struktur tanggung jawab dan wewenang P2K3 adalah
    1.Ketua : memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.menentukan langkah demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3 serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan ke disnakertrans kabupaten maupun kota setempat dan mempertanggung jawabkan program P2K3 kepada direksi
    2.sekretaris : membuat undangan rapat dan mengelola administrasi surat-surat P2K3 serta mencatat data-data yang berhubungan dengan K3. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh seksi-seksi demi tercapainya program K3 serta membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instasi lain
    3.anggota : Melaksanakan program-program yang ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing dan melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan
    Kesimpulan dari rangkuman diatas adalah pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan K3 disuatu perusahaan yang memiliki pekerja 100 orang dan mempunyai resiko bahaya yang cukup besar. Dengan adanya SMK3 perusahaan dapat menilai serta dapat mengevaluasi tentang pengendalian resiko serta mengatur kebijakan tentang K3. Dengan manajemen K3 yang baik perusahaan juga mendapatkan citra yang baik dari pemerintah

  37. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SMK3 (PERBAIKAN/REMEDIAL)
    1. SMK3 atau yang disebut SISTEM MANAJEMN KESELAMTAN dan KESEHATAN KERJA adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan resiko yg berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif
    2. K3 atau KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindugi keselamatan dan kesehehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    3. Tenaga kerja adalah setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna untu menghasilkan kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat
    4. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
    5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg memiliki badan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yg mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau dalam bentuk lain
    6. Pegusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg menjalankan suatu perusahaan sendiri atau menjalankan perusahaan bukan miliknya atau orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yg telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 diperusahaan.
    8. PENERAPAN SMK3 BERTUJUAN UNTUK:
    A. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
    B. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh
    c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
    9. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban yg dimaksud adalah:
    A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang
    B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi ( peusahaan yg memilliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yg merugikan jiwa dan mengganggu proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja)
    10. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaiman dimaksud meliputi
    A. Penetapan kebijakan K3:
    A.1 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui: tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi anatara pengurus dan wakil pekerja
    A.2 Penetapan kebijakan K3 harus: disahkan oleh pucuk pimpinan, tertulis, tertanggal, dan ditanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, dijelaskan dan disebarluaskan keseluruh pekerja tamu kontraktor pemasok dan pelanggan. terdokumen, bersifat dinamik, ditinjau uang secara berkala
    A.3 Setiap tingkat pimpinan harus menunjukan komitmen terhadap K3 sehinggan smk3 berhasil diterapkan maupun pekerja atau buruh harus harus kut serta berpatisipasi
    B. Perencanaan K3:
    B.1 Pengusaha menyusun rencana k3 bedasarkan: hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan, sumber daya yg dimiliki.
    B.2 Rencana K3 yg disusun paling sedikit memuat: tujuan dan saran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indiator pencapaian, sistem pertanggung jawaban
    C. Pelaksanaan rencana K3:
    C.1 Pelaksanaan rencana K3 harus dilasanakan dengan menyediakan SDM yg berkulifikasi, menyediakan saran dan prasarana
    C.2 untuk pelakasanaannya perusahaan harus menyediakan SDM terlebih dahulu, setelah itu harus melakukan KONSULTASI, MOTIVASI, DAN, KESADARAN agar semua yg terlibat measakan hasilnya dan tanggung jawab dan tanggung gugat, mengadakan training.
    C.3 Prasarana dan sarana yg disediakan adalah wajib membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), anggaran, proses operasi kerja informasi pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja
    D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3:
    D.1 Pemantauan dan evaluasi kerja dilaksanakan meliputi: pemeriksaan pengujian pengukuran, Audit internal SMK3
    E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
    E.1 Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pengusaha harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala dan tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi imlikasi K3terhadp seluruh kegitan produk barang dan jasa termasuk dampak terhadap buruknya kinerja perusahaan
    E.1 Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi: evaluasi, tujuan sasaran dan kinerja, hasil temuan audit, dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan
    11. Dalam menyusun kebijakan -kebijakan SMK3 sebagaimana dimaksud, pengusaha paling sedikit harus:
    1.1 Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    A.identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    B.perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    C.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    D kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    E.penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
    1.2 Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
    1.3 Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
    12. Kebijakan K3 atau dalam penetapan nya sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat:
    A. Visi
    B. Tujuaan perusahaan
    C. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    D. Kerangka dan program kerja yg mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yg bersifat umum atau operasional
    13.1 Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait, adapun menyebaranluaskan kebijakan K3 dilakukan dengan cara:
    A. Papan pengumuman
    B. Brosur
    c. Verbal dalam apel/briefing
    D. Atau denganmedia elektronik lainnya
    13.2 yang dimaksud dengan pihak lain yg terkait adalah: subkontraktor, penyewa, tamu, pelanggan, pemasok.
    14. Dalam menyusun rencana K3, rencana tersebut disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu kebijakan k3 yg telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, pengusaha harus mempertimbangkan:
    A. Hasil penelaahan awal, yaitu (kegiatan yg dilakukan untuk mengetahui posisi atau kondisi atau tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. kegiatan tsb mencakup evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta partisipasi pihak yg terkait dan tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta upaya pengendalian)
    B. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, yaitu (identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko dilakukan terhadap mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaaan, cara kerja, proses produksi, dan sebagainya)
    C. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya maksudnya adalh: standar, pedoman, dan peaturan peusahaan
    D. Sumber daya yang dimiliki, yang dimaksud dengan sumver daya ialah: personil yg memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri, alat pengaman, dan anggaran yg dialokasikan untuk program keselamatan dan kesehatan kerja
    15. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud harus melibatkan, yaitu:
    A. Ahli K3 ( safety oficcer, dll)
    B. Panitia Pembina K3 ( P2K3, yg anggotanya darai perwakilan pekerja dan perwakilan perusahaan)
    C. Wakil pekerja/buruh ( pegawai, dll)
    D. Pihak lain yang terkait di perusahaan ( subkontaktor, tamu, dll)
    16. Rencana K3 yg telah dibuat dan ditetapkan paling sedikit memuat ponti-point penting seperti:
    A. tujuan dan sasaran
    B. skala prioritas
    C. upaya pengendalian bahaya
    D. penetapan sumber daya
    E. jangka waktu pelaksanaan
    F. indikator pencapaian
    G. sistem pertanggungjawaban
    17. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    17.1 Sumber daya yg dimaksud adalah:
    A.kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
    B.kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang
    17.2 Prasaran dan Sarana yg dimaksud paling sedikit terdiri dari:
    A. organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    B. anggaran yang memadai
    C. prosedur kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    D. instruksi kerja
    18. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 kegiatan tersebut, adapun paling sedikit meliputi:
    A. tindakan pengendalian, tindakan pengendalian ini meliputi (pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yg dapat menimbulkan resiko kecelkaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, car kerja, sifat pekerjaan, dan prosen kerja)
    B. perancangan dan rekayasa, yaitu (tindakan perancangan/design meliputin pengembangan , verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian bedasarkan identifiasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resio kecelakaan dan peyakit akibat kerja)
    C. prosedur dan instruksi kerja, penyusunan iini memperhatikan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan perubahan bahan baku serta ditinjau ulang secara berkala
    D. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, yaitu (dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, memuat jaminan keampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja)
    E. pembelian/pengadaan barang dan jasa, dalam pembelian/pengadan barang dan jasa perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan
    F. produk akhir, produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoprasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan label dan informasi keselamatan dan kesehatan kerja lainnya
    G. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    H. rencana dan pemulihan keadaan darurat
    Kegiatan diatas (A – F) dilaksanakan bedasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sedangkan (G dan H) dilaksanakan bedasakan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan
    19.1 Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, adapun meliputi:
    A. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
    B. melibatkan seluruh pekerja/buruh
    C. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    D. membuat prosedur informasi
    E. membuat prosedur pelaporan
    F. mendokumentasikan seluruh kegiatan
    19.2 Prosedur informasi bagian ( D ) sebagaimana dimaksud adalah harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait diluar perusahaan
    19.3 dalam Prosedur pelaporan bagian ( E ) sebagaimana yg dimaksud harus terdiri atas:
    A. terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    B. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
    C. kinerja K3
    D. identifikasi sumber bahaya
    E. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
    e. kegiatan pelatihan K3
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    g. catatan pemantauan data
    h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya
    j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    k. audit dan peninjauan ulang SMK3
    19.4 Pendokumentasian dalam bagian ( f ) paling sedikit dilakukan terhadap:
    A. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
    B. indikator kinerja K3;
    C. izin kerja;
    D. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
    E. kegiatan pelatihan K3;
    F. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
    G. catatan pemantauan data;
    H. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
    I. identifikasi produk termasuk komposisinya;
    J. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
    K. audit dan peninjauan ulang SMK3
    20. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kineja K3, pemantauan yg dimaksud melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 yg dilakukan oleh SDM yg kompeten atau menggunakan jasa pihak lain dan hasil pemantaun dan evaluasi dilaporkan ke pengusaha guna untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    21. Untuk menjamin kesesuain dan efektifitas penerapan SMK3 pengusaha wajib melakukan peninjauan terhadapap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan hasil tersebut digunakan untuk melakukan peningkatan kinerja.
    22. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yg ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan dan untuk perusahaan yg memiliki bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang
    23. Penilaian penerapan sebagaiman diatas dimaksud melalaui audit SMK3 meliputi:
    A. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    B. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    C. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    D. pengendalian dokumen
    E. pembelian dan pengendalian produk
    F. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    G. standar pemantauan
    H. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    I. pengelolaan material dan perpindahannya
    J. pengumpulan dan penggunaan data
    K. pemeriksaan SMK3
    l. pengembangan keterampilan dan kemampuan
    24. Hasil audit harus dilapokan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepata menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan smk3
    25. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud meliputi:
    A. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    B. organisasi
    C. sumber daya manusia
    D. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    E. keamanan bekerja
    F. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    G. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    H. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    I. tindak lanjut audit
    26. Pengawasan SMK3 dapat dilakukan Instansi pembina sektor usaha dan dikembangkan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yg dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawasam ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan
    27. peraturan permerintah ini memuat : Ketentuan umum, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Penilaian SMK3, Pengawsan, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup.
    28. Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
    A. Kriteria audit SMK3 meliputi
    A.1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen, antara lain:
    A.2 Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    A.3 Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    A.4 Pengendalian dokumen
    A.5 Pembelian dan penfgendalian produk
    A.6 Keamanan bekerja bedasrkan SMK3
    A.7 Standar pemantauan meliputi
    A.8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    A.9 Pengelolaan material dan perpindahannya
    A.10 Pengumpulan dan penggunaan data
    A.11 Pemeriksaan SMK3
    A.12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
    B. Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3, dalam pelaksanaan penilaian dilakukan bedasarkan tingkatan penerapan smk3 yg terdiri atas 3, yaitu:
    B.1 Penilaian tingkat awal
    B.2 Penilaian tingkat transisi
    B.3 Penilaian tingak lanjutan
    C. Ketentuan penilaian hasil audit SMK3, penilaian ini terdiri dari 3 kategori yaitu:
    C.1 Kategori tingkar awal
    C.2 Kategori tingkat transisi
    C.3 Kategori tingkat lanjutan
    29. Adapun tingkat penilaian penerapan smk3 ditetapkan sebagai berikut ini:
    A. Pencapaian 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan KURANG
    B. Pencapaian 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan BAIK
    C. Pencapaian 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan MEMUASKAN
    Nama : ferdy suhanda s.m.
    NIM : 14.11.106.701501.1221
    Kelas : BI
    Semester : 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s