SAFETY PRIME

Engineering Safety

[151013] Tugas 2 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B2 (Malam) 2015

65 Comments

Kepada Mahasiswa D4K3 Semester III Kelas B2 (Malam) 2015.

Buatlah sebuah penulisan yang merangkum tentang ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut dibawah ini.

  1. Ketik tugas rangkuman Anda ini setara dengan 4 halaman kertas ukuran A4 pada spasi baris 1 (satu). Disarankan menggunakan program aplikasi Notepad atau program aplikasi text editor sejenis terlebih dahulu. Jangan menggunakan program aplikasi Microsoft Word. 
  2. Cantumkan Nama, NIM, Semester, dan Kelas Anda diawal rangkuman.
  3. Kirim tugas Anda (posting) dengan cara mengetik secara langsung pada kotak “Leave a Reply” atau copy-paste dari Notepad yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan alamat e-mail dan nama Anda saja pada kotak yang disediakan, Anda tidak perlu memasukkan alamat website. Terakhir jangan lupa klik “POST COMMENT”.
  4. Batas akhir pengiriman tugas (posting) adalah hari Selasa 13 Oktober 2015 pukul 23:59 wita.
  5. Tugas yang diposting lewat waktu, maka tidak akan mendapat approval untuk dimuat pada website ini dan dianggap tidak mengerjakan tugas.
  6. Posting Anda hanya akan tampil setelah mendapatkan approval terlebih dahulu dari Dosen Pengampu Mata Kuliah. Mahasiswa tidak perlu memposting berulang kali untuk tugas yang sama.
  7. Tugas yang Anda kerjakan tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Bila ditemukan ada kesamaan maka kedua atau lebih tugas tersebut tidak akan ditampilkan, dan Anda dianggap tidak menyelesaikan tugas.
  8. Sistem penilaian tugas ini adalah: Tugas dikerjakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akurat, dan terperinci, serta diposting pada hari:
    H     — Nilai C
    H -1 — Nilai C+
    H -2 — Nilai B
    H -3 — Nilai B+
    H -4 — Nilai A
    Lewat waktu — Nilai 0 (Nol)
  9. Nilai tugas akan dipertimbangkan sesuai tanggal posting, meskipun terdapat koreksi oleh Dosen pada tanggal berbeda, kemudian Mahasiswa melakukan perbaikan, maka tanggal posting awal tetap dianggap sebagai acuan penilaian. Namun apabila Mahasiswa tidak melakukan perbaikan kembali, maka akan ada pengurangan nilai dari seharusnya.

Selamat mengerjakan dan semoga sukses!

Advertisements

65 thoughts on “[151013] Tugas 2 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B2 (Malam) 2015

  1. Nama : Andriawan Evendy
    NIM : 14.11.106.701501.1274
    Kelas : B2
    Semester : 3

    PENGERTIAN:
    • Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    • Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    • Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    • meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    • mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    • menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:
    • Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    • Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    • Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
    • Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    • Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    • Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
    (1). Penetapan kebijakan K3;
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    • identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    • perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    • peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    • kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    • penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    (2). Perencanaan K3;
    • Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    1. hasil penelaahan awal;
    2. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    4. sumber daya yang dimiliki.

    (3). Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    • Sumber daya manusia harus memiliki:
    1. — kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    2. — kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    • Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    1. — organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    2. — anggaran yang memadai;
    3. — prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    4. — instruksi kerja.
    • Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    • Kegiatan tersebut:
    a. Tindakan pengendalian
    b. perancangan (design) dan rekayasa;
    c. prosedur dan instruksi kerja;
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    f. produk akhir;
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat
    • Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    • Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

    • Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3. Membuat petunjuk K3
    4. Membuat prosedur informasi
    5. Membuat prosedur pelaporan
    6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    • Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

    (4). Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
    • Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    • Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    • Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    • Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    • Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    (5). Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    • Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    • Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    • Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    1. — terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    2. — adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3. — adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4. — terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    5. — adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    6. — adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    7. — adanya pelaporan; dan/atau
    8. — adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    • Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    • Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    4. pengendalian dokumen;
    5. pembelian dan pengendalian produk;
    6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7. standar pemantauan;
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9. pengelolaan material dan perpindahannya;
    10. pengumpulan dan penggunaan data;
    11. pemeriksaan SMK3; dan
    12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3
    • Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    • Pengawasan SMK3 meliputi:
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. organisasi;
    3. sumber daya manusia;
    4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    5. keamanan bekerja;
    6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    9. tindak lanjut audit.
    • Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    • Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun

  2. PT Pertamina EP

    SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) SESUAI PP NO. 50 TAHUN 2012 Pada PT Pertamina Ep

    Tahun 2014 menjadi tahun menentukan bagi Pertamina EP untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan kelas dunia. Berbagai kendala maupun tantangan akan terus dihadapi,terutama di antaranya fasilitas produksi yang sudah tua, infrastruktur kurang memadai, lahan produksi yang sebagian besar sudah mature/depleted, serta banyaknya struktur maupun sumur idle. Tantangan lain dari sisi regulasi adalah implikasi UU No. 22
    Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena masih belum ada
    petunjuk teknis untuk kegiatan migas. Selain itu juga berbagai retribusi pajak dan peraturan daerah baru yang
    bermunculan akibat otonomi daerah (UU No. 25 Tahun 1999) yang menambah birokrasi, tumpang tindih lahan, serta regulasi lingkungan yang makin ketat dengan pemberlakuan UU No.32 Tahun 2009.

    Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
    Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :

    1.Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3
    2.Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja yang ada maka,dengan melibatkan:manajemen,tenaga kerja/Pekerja
    SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
    Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut,pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait Namun dengan kerja keras, cerdas, dan ikhlas, seluruh jajaran manajemen dan pekerja Pertamina EP senantiasa berupaya untuk mengatasi kendala maupun tantangan tersebut. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui penerapan Enhanced Oil Recovery/Improved Oil Recovery (EOR/IOR) yang lebih masif, serta pemanfaatan teknologi muktahir dalam geoscience, artficial lift, EOR & processing untuk peningkatan produksi dan cadangan. Berbagai upaya peningkatan kompetensi pekerja ikut dilaksanakan melalui pelatihan dan juga transfer pengetahuan (knowledge sharing) yang berkaitan dengan proses maupun teknologi paling muktahir dalam kegiatan operasi hulu minyak dan gas.Pun halnya dalam penerapan keselamatan kerja, senantiasa menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan.

    I.TATA KELOLA PERUSAHAAN

    Sosialisasi ISO 27001:2005
    Upaya memenuhi standar ketenagakerjaan dan operasi yang optimal di seluruh di wilayah kerja PT Pertamina EP dan menghasilkan pasokan minyak dan gas yang berkualitas, pemantauan operasi dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Dalam hal ini, tak terkecuali mitra kerja yang ikut memproduksi minyak dan gas PT Pertamina EP. Di tahun 2013, Perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2005 untuk Information Security Management System Related To Physical Document For Supporting Supply Chain Management General Services. Penerapan ISO 27001:2005 telah merevisi proses pengadaan kemitraan TAC/KSO yang memiliki nominal lebih dari 2 juta USD sehingga membantu standarisasi proses pengadaan, bahan bakar, pelumas, dan bahan peledak. ISO 27001:2005 diberikan oleh badan audit ekternal; Bureau Veritas, London
    yang berlaku hingga tahun 2016. Sebagai penerapan tata kelola yang baik, sosialisasi ISO 27001:2005 merupakan perhatian utama untuk memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan. Hingga akhir tahun 2013, sosialisasi telah diberikan pada 194 vendor, 17 TAC, dan 32 KSo PENILAIAN

    II. REALISASI PENGAWASA

    Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
    a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan pengurusan Perseroan, yaitu antara lain mengevaluasi dan menyetujui RKAP 2013, memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara periodik dengan Rapat BoC-BoD secara rutin serta mengevaluasi rancangan RKAP 2014.
    b. Secara rutin melalui rapat bersama BoD, Dewan Komisaris memantau kinerja BoD dalam hal:
    • Proses dan kinerja eksploitasi
    • Proses dan kinerja produksi
    • Proses dan kinerja EOR
    • Proses dan kinerja keuangan
    • Kinerja HSSE, pengadaan ( SCM), ICT, tata kelola, dan Human Resource.
    c. Dengan prinsip kehati-hatian dan secara independent,memantau dan mengawasi kebijakan Direksi dalam setiap pengambilan keputusan strategis dan mendorong Direksi agar terus berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memperhatikan aspek safety dan aspek lingkungan (termasuk lingkungan sosial masyarakat sekitar daerah operasi).
    d. Melalui Komite Audit, melaksanakan pengawasan untuk memastikan telah terselenggaranya fungsi pengawasan atas proses pengurusan perusahaan, proses penyelesaian Laporan Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dan keandalan Sistem Pengendalian Internal Perseroan.
    e. Melalui Komite Investasi dan Manajemen Risiko, melaksanakan evaluasi dan pengawasan bidang investasi serta manajemen risiko risiko sehingga setiap investasi dan kegiatan operasi yang dilaksanakan mempunyai ekspektasi memberikan hasil yang optimal.
    f. Melalui Fungsi Sekretaris, Dewan Komisaris juga melakukan tertib administrasi dan kegiatan
    Kesekretariatan sesuai Anggaran Dasar dan Tata Kelola Perseroan yang baik dan benar.

    KOMITE AUDIT
    Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Audit yang dituangkan dalam bentuk Pedomaan Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) No.A-011/DK-PEP/2010-50. Secara keseluruhan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:
    •Pemantauan Komite Audit Terhadap Audit Internal Secara rutin satu kali dalam setiap bulan, Komite Audit melakukan pertemuan bersama Internal Audit. Pertemuan membahas kinerja bulanan Internal Audit meliputi audit operasional dan kepatuhan untuk field yang dioperasikan sendiri dan field dengan kerjsama kemitraan, audit khusus, audit terminasi dan konsultasi sesuai dengan peraturan.
    •Pemantauan Komite Audit Terhadap Audit Eksternal Komite Audit bertugas meyakinkan apakah Auditor Eksternal telah melaksanakan auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Aturan Etika. Pada tahun 2013 KAP yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan adalah KAP PricewaterhouseCoopers (PwC). Dalam melakukan pemantauan atas proses audit eksternal, Komite Audit melakukan koordinasi dalam entry meeting dengan KAP PricewaterhouseCoopers (PwC); penilaian independensi; informasi Auditor Eksternal tentang hal-hal yang berdampak pada perkembangan perusahaan di masa yang akan datang Pemantauan Komite Audit terhadap Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko. Saat ini fungsi Manajemen Risiko telah membuat program dan melakukan assessment terhadap potensi kejadian risiko dari seluruh fungsi dan juga telah membuat mitigasi risiko yang dimonitor fungsi Manajemen Risiko guna memastikan bahwa mitigasi risiko telah telah dijalankan oleh masingmasing pemilik risiko (risk owner).
    Sebagian besar kasus yang dilaporkan terkait dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan semua telah diselesaikan oleh Internal Audit. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Investasi & Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
    • Komite melakukan review dan pengawasan pelaksanaan terhadap rencana investasi PT Pertamina EP agar sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
    • Mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan manajemen risiko Perusahaan, baik risiko investasi maupun risiko
    operasi yang dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan atau kenaikan biaya, sehingga berisiko
    menurunkan tingkat pencapaian laba perusahaan.
    • Mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen investasi dan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
    • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan berlaku.
    Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
    Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya melakukan komunikasi dan rapat dengan Unit Kerja Manajemen Risiko pada PT Pertamina EP. Pada akhir tahun 2012 saat penyusunan RK 2013, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah mendapatkan penjelasan dari Unit Kerja Manajemen Risiko PT Pertamina EP dan memberikan pengarahan atas rencana investasi, Risk Register dan Top 10
    Risk, pemetaan Top 10 risk, rencana Mitigasi risiko Top 10 Risk serta kondisi lingkungan kerja internal/eksternal pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) 2013.

    INTERNAL AUDIT
    Perusahaan membentuk Internal Audit (semula disebut Satuan Pengawas Internal) yang berfungsi melakukan
    pengawasan/audit keuangan maupun pelaksanaan operasional. Internal Audit juga memastikan bahwa
    Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam suatu sistem manajemen risiko yang sehat, memenuhi aturan dan pengendalian internal Perusahaan serta dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

    TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT
    1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
    pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
    2. Membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian
    intern secara berkesinambungan.
    3. Memastikan sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan Perusahaan.
    4. Me-review kegiatan operasi dan program untuk memastikan hasil-hasil yang diperoleh konsisten
    dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
    5. Menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam mencapai
    tujuan-tujuan berikut :
    • Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi.
    • Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
    • Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
    • Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi diantara Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan eksternal serta manajemen.
    TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
    KOMITE MANAJEMEN RISIKO
    • Menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif termasuk penetapan, dan
    persetujuan batas (limit) risiko baik secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, maupun per aktivitas
    fungsional.
    • Bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang
    diambil oleh Perusahaan.
    • Mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan secara berkala.
    • Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).
    • Memantau kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
    • Mengembangkan budaya sadar risiko (risk consciousness) pada seluruh jenjang organisasi.
    • Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.
    • Unit Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Komite Manajemen Risiko.
    • Menyusun laporan profil risiko Perusahaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Komite
    Manajemen Risiko dengan tembusan Dewan Direksi Perusahaan.
    • Mengevaluasi aktivitas atau kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan Dewan Direksi.
    • Memantau posisi risiko perusahaan secara korporat, per jenis risiko dan risiko per aktivitas fungsional
    yang dituangkan dalam bentuk pemetaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko.
    • Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko mengenai besaran atau maksimum eksposur
    risiko untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
    • Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari Kebijakan, Pedoman, dan Strategi Penerapan
    Manajemen Risiko, serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko.

    NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGALAMI
    PENINGKATAN SIGNIFIKAN
    Pencapaian cost saving juga disertai jaminan kualitas yang dipantau oleh SCM melalui sistem, mutu, dan HSE.
    • Sistem Monitoring Pengadaan Melalui pengembangan Portal Pertamina EP dan E-Proc, perusahaan memantau status kinerja pengadaan dan menyediakan saluran pengaduan vendor melalui aplikasi “PEP Help You”.
    • Sertifikasi Mutu Dalam menjamin keamanan dan kesesuaian standar kerja dalam pengadaan perusahaan minyak dan gas, perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pengadan barang dan jasa dan ISO 27001:2005, untuk keamanan data dan informasi. Selain itu Perusahaan mematuhi standarisasi kontrak, proses, form, dan instruksi kerja sesuai ketentuan SKK Migas dan PTK 007 Revisi 2.
    • Health Safety Environment (HSE) Ketentuan HSE tercantum dalam kontrak jasa dan kesepakatan kerja, serta menjamin pemenuhan kesehatan dan keamanan bagi pekerja kontraktor. Meskipun demikian, perusahaan ikut bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan kerja di wiliyah kerja Pertamina EP. Oleh karenanya, pemenuhan
    HSE bagi mitra merupakan bagian dari kinerja HSSE (Health, Safety, Security, Environment) perusahaan dan
    dipantau melalui Sistem Manajemen HSE Kontraktor. Informasi HSSE selengkapnya dapat dilihat pada bab
    “People”dalam laporan ini.

    PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
    Pertamina EP senantiasa berikhtiar untuk meminimalkan potensi dampak dan pencegahan penurunan kualitas
    (degradasi) lingkungan akibat kegiatan operasional Perusahaaan. Kami berinovasi dengan mengembangkan
    proses dan teknologi menampilkan fasilitas dan produk perbankan berbasis teknologi informasi, sehingga tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Pada tahun 2013, fungsi Health, Safety, Security and Environment (HSSE) Pertamina EP telah menyelesaian buku panduan pengelolaan lingkungan yang memenuhi ketentuan di dalam PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui langkah ini maka setiap field akan dapat melakukan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik, sesuai ketentuan dalam PROPER. Komitmen dan kepatuhan kami pada pengelolaan lingkungan telah membuahkan penghargaan berupa PROPER Hijau yang diterima 16 field yang dioperasikan sendiri, dan 3 field yang dioperasikan mitra. Sementara 3 field yang dioperasikan sendiri dan 4 lapangan yang dioperasikan mitra memperoleh PROPER Biru.

    Risk Management
    PT Pertamina EP (PEP) mulai menerapkan Manajemen Risiko secara menyeluruh – Enterprise Risk Management (ERM) sejak tahun 2009 yang diawali dengan pembuatan Risk Register dan penetapan Top Risk Pertamina EP menggunakan metode Delphi. Secara berkelanjutan, proses implementasi ERM di Pertamina EP terus berinovasi dan memberikan perbaikan-perbaikan pada proses, kesisteman serta
    pemahaman (risk awareness) bagi para pekerja. Berikut adalah milestone penerapan Manajemen Risiko sejak tahun 2009:
    2009 : FirstRiskRegister, Establishing an independent Risk Management Function
    2010 : Risk Awareness (Socialization of risk to BoDand BoC PEP), Updating Risk Register & Risk Monitoring,
    Certi_cation of Risk Management to Risk Management Sta_ and Risk Management Team in Field/Other Functions, Establishment of Risk Management Online System
    2011 : Continual Improvement of Risk Register & Risk Monitoring
    2012 : Risk Based Inspection, Development of Risk Appetite & Risk Tolerance, Risk Based Audit
    Continual Improvement of Risk Register & Risk Monitoring
    2013 : Implementation of KPI Pengelolaan ManajemenRisiko for BoDand Management Level (VP & GM) Improvement of Risk Management Online System, Continual Improvement of Risk Register & Risk Monitoring

    JENIS RESIKO BERDAMPAK SIGNIFIKAN
    1. HSE Risk
    2. Surface Facility Risk
    3. Operation Risk
    4. Business Risk
    5. Financial Risk
    6. Legal Risk
    7. Social Risk
    8. Subsurface Risk
    9. Regulatory Compliance Risk

    Sesuai dengan tema bisnis perusahaan tahun 2013 yaitu “People, Process, Technology dan Environment” maka
    terdapat lima risiko strategis yang menjadi perhatian utama perusahaan, yaitu:
    • Risiko HSSE (Health, Safety and Environment): Potensi meningkatnya kekerasan dari sosial masyarakat
    (demonstrasi, sabotase, perusakan) terhadap aset dan kegiatan operasi Pertamina EP.
    • Risiko Operasional: Potensi gagalnya pelaksanaan proyek Pertamina EP karena belum diterapkannya
    Project Management Office (PMO) dan Potensi tidak tercapainya target produksi EOR sebesar 3249 BOPD.
    • Risiko Surface Facilities: Potensi hambatan dalam operasi pemboran akibat services company yang kurang
    memuaskan.
    • Risiko Subsurface: Potensi Target R/P (Reserve to Production) Perusahaan akan semakin rendah jika tidak
    tercapainya target temuan cadangan tahun 2013.
    • Risiko Bisnis & Finansial: Potensi adanya tuntutan Pemda/pihak ketiga pada pengelolaan sumur tua.

    UPDATING RISK REGISTER &
    MONITORING MITIGASI RISIKO 2013
    Berdasarkan hasil Updating Risk Register PT Pertamina EP Tahun 2013 telah diidentifikasi 296 Risk Event (Kejadian Risiko) dari seluruh Asset, Fungsi dan Proyek, dapat dipilih Top 50 Risiko, Top 10 Risiko dan Risiko Strategis.

    Tujuan Monitoring adalah untuk memastikan bahwa Rencana Mitigasi Risiko dijalankan oleh Risk Owner. Untuk memudahkan pemantauan, digunakan Form Monitoring yang dapat diakses pada sistem daring Risk Management kemudian dilakukan update oleh Risk Owner. Dari 296 kejadian risiko, Risk Owner telah membuat 535 rencana mitigasi risiko. Setelah dilakukan monitoring, ditetapkan status rencana mitigasi sebagai berikut:
    • Mitigasi risiko dengan status “HIJAU” (telah dilaksanakan seluruhnya) sebanyak 464 rencana mitigasi (87%).
    Status “HIJAU” mencerminkan bahwa rencana mitigasi risiko telah dijalankan dan selesai pada/sebelum
    periode pemantauan ini berlangsung.
    • Mitigasi risiko dengan status “KUNING” (telah dilaksanakan sebagian) sebanyak 71 rencana mitigasi
    (13%). Status “KUNING” diberikan apabila rencana mitigasi telah berjalan dan masih berlangsung sampai
    periode pemantauan ini selesai.

    PENGEMBANGAN MANUSIA
    PT Pertamina EP diperkuat dengan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan memahami bahwa pekerja merupakan aset utama. Untuk itu Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengembangan pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Perusahaan. Pembangunan aspek sumber daya manusia diawali dengan proses seleksi dan rekrutmen yang memberikan kesempatan yang sama dan sesuai kebutuhan Perusahaan. Kemudian melalui proses pengembangan dan pengelolaan pekerja, Perusahaan berupaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan membina hubungan industrial yang harmonis.

    KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN DAN
    LINGKUNGAN KERJA (HSSE)
    Bidang usaha Perusahaan di sektor hulu migas memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan kerja dan kebakaran fasilitas produksi. Hal ini menuntut kemampuan SDM dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui fungsi kesehatan, keselamatan, keamanan dan lindung lingkungan (HSSE). Setiap pekerja bertanggung jawab terhadap pencapaian operation excellence yang dapat meminimalkan atau bahkan menihilkan segala bentuk peluang yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja atau mengganggu kesehatan kerja.

    OPERATIONAL EXCELLENCE
    Penerapan operational excellence mendukung pencapaian menjadi perusahaan migas berstandar kelas
    dunia dengan tujuan beroperasi dengan aman dan ramah lingkungan, berproduksi dengan optimal, serta
    memiliki fasilitas yang handal. operational Excellence diindikasi dengan :
    • Tanpa kecelakaan kerja.
    • Ramah lingkungan meliputi zero discharge, zero flaring dan konservasi sumber daya alam (air, energi).
    • Tanpa gangguan operasi.
    • Tanpa penyakit akibat kerja.

    Kami juga melanjutkan upaya pencapaian operational excellence dengan pemenuhan Keselamatan Operasi
    Fundamental, yang meliputi tujuh aspek:
    • Kontrol masuk.
    • Surat Izin Kerja Aman (SIKA).
    • Alat pelindung diri (APD).
    • Analisis keselamatan kerja atau Job Safety Analysis (JSA).
    • Log Out Tag Out (LOTO).
    • Material Safety Data Sheet (MSDS).
    • Housekeeping.

    Upaya pemenuhan target tanpa kecelakaan kerja, diwujudkan antara lain melalui penerapan standar
    internasional K3. Hingga akhir tahun 2013, seluruh field beserta fasilitas produksi di area operasi sendiri, telah
    mendapatkan sertifikasi OHSAS 18001:2007, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

    Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3
    Tujuan Tinjauan Ulang adalah :
    – Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
    – Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
    – Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
    – Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
    – Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, dan terhadap aspek2 yang berkaitan dengan perusahaan.

    Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :
    – Perubahan peraturan perundangan;
    – Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
    – Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
    – Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
    – Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;
    – Perubahan kegiatan perusahaan yang ada
    – Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

    Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :
    – Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
    -Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

    NAMA : SITI RAHMAWATI
    NPM : 14.11.106.701501.1283
    KELAS : B2
    SEMESTER : III

    • Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan secara khusus membahas SMK3 pada suatu korporasi tertentu. Lagipula tugas rangkuman ini tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
        TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        KETENTUAN UMUM

        Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
        1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari
        sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan
        dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
        2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin
        dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
        penyakit akibat kerja.
        3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
        dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
        4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
        lain.
        5. Perusahaan adalah:
        a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
        persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
        mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
        b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
        lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
        6. Pengusaha adalah:
        a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
        milik sendiri;
        b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
        perusahaan bukan miliknya;
        c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
        perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar
        wilayah Indonesia.
        7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang
        telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan
        dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
        8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

        Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
        a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur,
        terstruktur, dan terintegrasi;
        b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur
        manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
        c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
        TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        I. UMUM
        Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah
        satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
        Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan
        kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan
        kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka
        mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.

        Peraturan Pemerintah ini memuat:
        – ketentuan umum,
        – sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
        – penilaian SMK3,
        – pengawasan,
        – ketentuan Peralihan, dan
        – ketentuan Penutup.

        PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
        PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

        Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
        A. penetapan kebijakan K3,
        B. perencanaan K3,
        C. pelaksanaan rencana K3,
        D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan
        E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
        1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui,
        a. tinjauan awal kondisi K3, dan
        b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil
        pekerja/buruh.

        2. Penetapan kebijakan K3 harus:
        a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan,
        b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani,
        c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3,
        d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan
        pelanggan,
        e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
        f. bersifat dinamik, dan
        g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang
        terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan.

        3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:
        a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
        b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3,
        c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3,
        d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
        e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
        4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
        5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil
        diterapkan dan dikembangkan,
        6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan
        pelaksanaan K3.

        B. PERENCANAAN K3
        1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
        a. Hasil penelaahan awal hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan
        kebijakan,
        b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko
        harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
        c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
        harus:
        1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan
        diidentifikasi oleh perusahaan, dan
        2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.
        d. Sumber daya yang dimiliki dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan
        sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta
        dana.

        2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit
        a. Tujuan dan Sasaran
        Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
        Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi
        kualifikasi:
        1) dapat diukur;
        2) satuan/indikator pengukuran, dan
        3) sasaran pencapaian.
        Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:
        1) wakil pekerja/buruh,
        2) ahli K3,
        3) P2K3, dan
        4) pihak-pihak lain yang terkait.
        b. Skala Prioritas
        Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat
        risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
        c. Upaya Pengendalian Bahaya
        Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis,
        administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.
        d. Penetapan Sumber Daya
        Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana
        dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

        e. Jangka Waktu Pelaksanaan
        Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.
        f. Indikator Pencapaian
        Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai
        dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan
        penerapan SMK3.
        g. Sistem Pertanggung Jawaban
        Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan
        tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.
        Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam
        penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan
        kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut
        pengusaha harus:
        1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung
        gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua
        tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung,
        2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh
        terhadap sistem dan program K3,
        3) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian
        lainnya.

        C. PELAKSANAAN RENCANA K3
        Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
        1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai
        kualifikasi, dan
        2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

        1. Penyediaan Sumber Daya Manusia
        a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan
        harus membuat prosedur pengadaan secara efektif,
        meliputi:
        1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta
        kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
        a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan
        b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
        2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen
        perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan,
        3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;
        4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli,
        5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.
        b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
        Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan
        konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di
        dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki
        dan merasakan hasilnya. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang
        mengarah terjadinya insiden.
        c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam
        pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
        1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan
        tanggung gugat di bidang K3,
        2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua
        tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung.

        Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
        1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada,
        2) memeriksa uraian tugas dan jabatan,
        3) menganalisis tugas kerja,
        4) menganalisis hasil inspeksi dan audit, dan
        5) meninjau ulang laporan insiden.

        2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
        a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina
        Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3.
        P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan
        tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
        partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
        P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah
        keselamatan dan kesehatan kerja.
        b. Anggaran
        Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk
        pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
        1) keberlangsungan organisasi K3,
        2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja,
        3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
        c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
        pendokumentasian
        1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa
        pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.
        2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
        a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang
        manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan,
        b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan
        c) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

        Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:
        a) persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3;
        b) izin kerja,
        c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi
        keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan,
        lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi,
        d) kegiatan pelatihan K3,
        e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
        f) pemantauan data,
        g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut,
        h) identifikasi produk termasuk komposisinya,
        i) informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dan
        j) audit dan peninjauan ulang SMK3.

        3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus
        ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3
        sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:
        a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
        (1) pelaporan terjadinya insiden;
        (2) pelaporan ketidaksesuaian;
        (3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
        (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya.
        b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:
        (1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan,
        (2) pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait. Laporan harus disampaikan kepada pihak
        manajemen dan/atau pemerintah.

        4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:
        a) menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3,
        b) menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3,
        c) mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur,
        d) memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain
        dari sistem manajemen perusahaan, dan
        e) menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.
        Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa:
        a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan,
        b) dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi,
        c) dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang,
        d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu,
        e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan,
        f) dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

        d. Instruksi kerja
        Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan
        untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
        Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
        1. Tindakan Pengendalian
        Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan
        jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
        Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
        a. standar bagi tempat kerja,
        b. perancangan pabrik dan bahan, dan
        c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.
        Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
        dilakukan melalui:
        a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
        1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, dan
        2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
        b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk
        menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
        c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
        1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi,
        2) pendidikan dan pelatihan,
        3) insentif, penghargaan dan motivasi diri,
        4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi, dan
        5) penegakan hukum.

        2. Perancangan dan Rekayasa
        Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
        a. pengembangan,
        b. verifikasi,
        c. tinjauan ulang,
        d. validasi, dan
        e. penyesuaian.
        Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus
        memperhatikan unsur-unsur:
        a. identifikasi potensi bahaya,
        b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan
        c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan
        dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk,melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

        3. Prosedur dan Instruksi Kerja
        Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan
        peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki
        kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

        4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
        Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa
        perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang
        kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

        5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:
        a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
        b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3, dan
        c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang
        akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan
        dan penyakit akibat kerja.

        6. Produk Akhir
        Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan,
        pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

        7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
        Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana
        industri, yang meliputi:
        a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik, dan
        b. proses perawatan lanjutan. Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara
        berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus
        dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

        8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
        Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan
        keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja
        yang mengalami trauma.

        D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan
        meliputi:
        1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan
        dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek
        mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara
        umum meliputi:
        a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;
        b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi
        manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait,
        c. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3,
        d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari
        hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
        e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden, dan
        f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

        2. Audit Internal SMK3
        Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
        Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan
        menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang
        hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh
        pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
        kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.

        E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
        Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha
        dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
        1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala, dan
        2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk
        dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

        Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
        1. evaluasi terhadap kebijakan K3,
        2. tujuan, sasaran dan kinerja K3,
        3. hasil temuan audit SMK3, dan
        4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

        PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
        Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
        A. kriteria Audit SMK3;
        B. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3, dan
        C. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

        Nama : Siti Rahmawati
        NPM : 14.11.106.701501.1283
        Semester : III
        Kelas : B2

  3. Nama : Wira Herlambang
    Kelas : B2
    Semester : 3
    NPM : 14.11.106.701501.1325

    Menurut PP No.50 tahun 2012 SMK3 adalah sistem di dalam perusahaan yang berisi tentang pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan bekerja di perusahaan tersebut agar tercipta tempat kerja yang aman,efisien dan produktif
    Pada PP No.50 Tahun 2012 di jelaskan juga tentang pengertian Audit. Audit adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telad di tetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah di rencanakan dan di laksanakan daal program SMK3 di perusahaan tersebut
    Tujuan dalam Penerapan SMK3 di perusahaan adalah :
    1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur,dan terintegrasi
    2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,pekerja/buruh,dan serikat pekerja/serikat buruh
    3. menciptakan tempat kerj yang aman,nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

    Sebuah perusahaan harus menerapkan SMK3 apabila :
    1. memiliki karyawan/pegawai lebih dari 100 orang
    2. mempunyai potensi bahaya yang tinggi

    Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan :
    1. penetapan kebijakan K3
    2. perencanaan K3
    3. Pelaksanaan rencana K3
    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    5. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    Audit Internal SMK3 di lakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 di laksanakan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menetapkan metodologi yang di tetapkan
    Dalam menyusun kebijakan sebagaimana di maksud pada ayat 1,pengusaha harus
    A. Melakukan tinjauan awal kondisi K3
    B. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
    C. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan serikat pekerja

    Dalam menunjukan komitmennya terhadap K3 pengusaha/pengurus harus melakukan konsultasi,motivasi dan kesadaran dengan melibatkan karyawan maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan,pengembangan dan pemeliharaan SMK3 sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya
    Dalam menyusun rencana K3 perusahaan harus memiliki ahli K3,P2K3L (Panitia Pembina K3),wakil pekerja,dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    Rencana K3 yang di maksud adalah tentang :
    1. Tujuan dan sasaran
    2. skala dan prioritas
    3. upaya pengendalian bahaya
    4. penetapan sumber daya
    5. jangka waktu pelaksanaan
    6. indikator pencapaian
    7. sistem pertanggung jawaban

    Perusahaan yang melaksanakan rencana K3 harus memiliki sumber daya di bidang K3,prasaran dan sarana. Prasarana dan sarana yang di maksud adalah :
    1. Organisasi yang bertanggung jawab di bidang K3
    2. anggaran yang memadai
    3. prosedur operasi kerja,informasi,pelaporan serta pendokumentasian
    4. instruksi kerja
    Yang di maksud dengan instruksi kerja di atas adalah perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan di lakukan sesuai persyaratan K3 yang telah di tetapkan.

    Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3L). Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunanya terdiri dari Ketua,Sekertaris dan anggota
    Dalam penerapan SMK3 di perusahaan tersebut harus memiliki SDM yang kompeten di bidang K3 dan harus di buktikan dengan sertifikat pelatihan K3 dan surat izin kewenangan di bidang K3 dari instansi yang berwenang.
    Kegiatan yang harus di lakukan perusahaan dalam pemenuhan persyaratan K3 harus berdasarkan identifikasi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko. Kegiatan yang harus di lakukan oleh [erusahaan dalam memenuhi persyaratakn K3 adalah
    1. tindakan pengendalian
    2. perencanaan (design) dan rekayasa
    3. prosedur dan instruksi kerja
    4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    5. pembelian/pengadaan barang dan jasa
    6. produk akhir
    7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    8. rencana dan pemulihan keadaan darurat

    Tindakan pengendalian di lakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan :
    A. standart bagi tempat kerja
    B. perencanaan pabrik dan bahan
    C. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan megendalikan kegiatan produk barang dan jasa

    Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 harus memantau dan mengevaluasi kinerja K3 melalui pemerikasaan,pengujian,pengukuran dan audit internal SMK3. Hasil yang di dapat dari audit ini adlah untuk melakukan tindakan perbaikan SMK3 di perusahaan tersebut.
    Pengawasan SMK3 di lakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat,provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenanganya.
    Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri yang meliputi :
    A. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik
    B.proses perawatan lanjutan

    Penilaian tingkat penerapan SMK3 di perusahaan terdiri dari 3 tingkatan yaitu :
    1. penilaian tingkat awal,yaitu perusahaan yang menerapkan SMK3 harus memenuhi 64 kriteria yang harus di capai dalam penerpan SMK3
    2. Penilaian tingkat Transisi,yaitu perusahaan harus memenuhi 122 kriteria yang harus di capai dalam penerapan SMK3
    3. penilaian tingkat lanjutan,yaitu perusahaan harus memenuhi 166 kriteria yang harus di capai dalam penerapan SMK3

    • Kerjakan tugas rangkuman ini setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas. Jadi harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah.

      • Nama : Wira Herlambang
        Kelas : B2
        Semester : 3
        NPM : 14.11.106.701501.1325

        Menurut PP No.50 tahun 2012 SMK3 adalah sistem di dalam perusahaan yang berisi tentang pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan bekerja di perusahaan tersebut agar tercipta tempat kerja yang aman,efisien dan produktif
        Pada PP No.50 Tahun 2012 di jelaskan juga tentang pengertian Audit. Audit adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah di tetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah di rencanakan dan di laksanakan dalam program SMK3 di perusahaan tersebut
        Tujuan dalam Penerapan SMK3 di perusahaan adalah :
        1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur,dan terintegrasi
        2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,pekerja/buruh,dan serikat pekerja/serikat buruh
        3. menciptakan tempat kerj yang aman,nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

        Sebuah perusahaan harus menerapkan SMK3 apabila :
        1. memiliki karyawan/pegawai lebih dari 100 orang
        2. mempunyai potensi bahaya yang tinggi

        Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan :
        1. penetapan kebijakan K3
        2. perencanaan K3
        3. Pelaksanaan rencana K3
        4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
        5. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

        Dalam menyusun kebijakan K3 perusahaan paling sedikit harus :
        a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
        – identifiksi potensi dan bahaya,penilaian dan pengendalian resiko
        – perbandingan penerapan K3 dengan perushaan dan sektor lain yang lebih baik
        – peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
        – kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
        – penilaian efisiensi dan efektifitas sumber daya yang di sediakan
        b. memperhatikan peningkatan kinerja menejemen K3 secara terus menerus
        c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh

        Penetapan Kebijakan K3 dalam perusahaan paling sedikit memuat :
        a. visi
        b. tujuan perusahaan
        c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        d. kerangka dan program kerjayang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau profesional

        Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan :
        a. hasil penelaahan awal
        b. identifikasi potensi bahaya dan pengendalian resiko
        c. peraturan undang undang dan persyaratan lainya
        d. sumber daya yang dimiliki

        Sumber daya yang dimiliki harus memiliki :
        a. kompetensi kerja yang di buktikan dengan sertifikat
        b. kewenangan di bidang K3 yang di buktikan dengan surat izin kerja/operasi/surat penunjukan dari instansi yang berwenang

        Dalam menunjukan komitmennya terhadap K3 pengusaha/pengurus harus melakukan konsultasi,motivasi dan kesadaran dengan melibatkan karyawan maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan,pengembangan dan pemeliharaan SMK3 sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya
        Dalam menyusun rencana K3 perusahaan harus memiliki ahli K3,P2K3L (Panitia Pembina K3),wakil pekerja,dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
        Rencana K3 yang di maksud adalah tentang :
        1. Tujuan dan sasaran
        2. skala dan prioritas
        3. upaya pengendalian bahaya
        4. penetapan sumber daya
        5. jangka waktu pelaksanaan
        6. indikator pencapaian
        7. sistem pertanggung jawaban

        Perusahaan yang melaksanakan rencana K3 harus memiliki sumber daya di bidang K3,prasaran dan sarana. Prasarana dan sarana yang di maksud adalah :
        1. Organisasi yang bertanggung jawab di bidang K3
        2. anggaran yang memadai
        3. prosedur operasi kerja,informasi,pelaporan serta pendokumentasian
        4. instruksi kerja
        Yang di maksud dengan instruksi kerja di atas adalah perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan di lakukan sesuai persyaratan K3 yang telah di tetapkan.

        Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3L). Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunanya terdiri dari Ketua,Sekertaris dan anggota
        Kegiatan yang harus di lakukan perusahaan dalam pemenuhan persyaratan K3 harus berdasarkan identifikasi bahaya,penilaian dan pengendalian resiko.
        Kegiatan yang harus di lakukan oleh [erusahaan dalam memenuhi persyaratakn K3 adalah :
        1. tindakan pengendalian
        2. perencanaan (design) dan rekayasa
        3. prosedur dan instruksi kerja
        4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
        5. pembelian/pengadaan barang dan jasa
        6. produk akhir
        7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
        8. rencana dan pemulihan keadaan darurat

        Tindakan pengendalian pada kegiatan di lakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan :
        a. standart bagi tempat kerja
        b. perencanaan pabrik dan bahan
        c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan megendalikan kegiatan produk barang dan jasa
        Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 harus memantau dan mengevaluasi kinerja K3 melalui pemerikasaan,pengujian,pengukuran dan audit internal SMK3. Hasil yang di dapat dari audit ini adlah untuk melakukan tindakan perbaikan SMK3 di perusahaan tersebut.
        Pengawasan SMK3 di lakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat,provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenanganya.

        Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri yang meliputi :
        a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik
        b.proses perawatan lanjutan

        Untuk melaksanaka kegiatan tersebut perusahaan harus :
        1. menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang di bidang K3
        2. melibatkan seluruh pekerja/buruh
        3. membuat petunjnuk K3
        4. membuat prosedur informasi
        5. membuat prosedur pelaporan
        6. mendokumentasikan seluruh pelaporan

        prosedur pelaporan yang di maksud terdiri dari pelaporan :
        a. terjadi kecelakaan di tempat kerja
        b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan atau standar
        c. kinerja K3
        d. identifikasi sumber bahaya
        e. yang di wajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

        Penijauan dan peningkatan K3 di lakukan terhadap kebijakan,perencanaan,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
        perbaikan dan peningkatan kinerja dapat di laksanakan dalam hal :
        1. terjadi perubahan peraturan perundang undangan
        2. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        3. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        4. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
        5. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epimologi
        6. adanya hasil kajian kecelakan di tempat kerja

        penilaian penerapan SMK3 di lakukan oleh lembaga audit independen yang di tunjuk oleh Mentri. Penilaian yang di lakukan dalam Audit SMK3 meliputi :
        a. pembangunan dan terjaminya pelaksanaan komitmen
        b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        c. pengendalian perancangan dan peninjauan K3
        d. pengendalian dokumen
        e. pembelian dan pengendalian produk
        f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g. standart pemantauan
        h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. pengelolaan material dan perpindahannya
        j. pengumoulan dan penggunaan data
        k. pemeriksaan SMK3
        l. pengembangan keterampilan dan kemampuan

        Pengawasan SMK3 di lakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan pusat,provinsi dan kabupaten kota. Pengawasan yang di maksud meliputi :
        a. pembangunan dan terjaminya pelaksanaan komitmen
        b. organisasi
        c. sumber daya manusia
        d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3
        e. keamanan bekerja
        f. pemeriksaan,pengujian,dan pengukuran SMK3
        g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        h. pelaporan dan perbaiakan kekurangan
        i. tindak lanjuti audit

        Penilaian tingkat penerapan SMK3 di perusahaan terdiri dari 3 tingkatan yaitu :
        1. penilaian tingkat awal,yaitu perusahaan yang menerapkan SMK3 harus memenuhi 64 kriteria yang harus di capai dalam penerpan SMK3
        2. Penilaian tingkat Transisi,yaitu perusahaan harus memenuhi 122 kriteria yang harus di capai dalam penerapan SMK3
        3. penilaian tingkat lanjutan,yaitu perusahaan harus memenuhi 166 kriteria yang harus di capai dalam penerapan SMK3

  4. Nama : Sesarius Deny Nurcahyo
    NIM : 14.11.106.701501.1282\
    Semester : III (Tiga)
    Kelas : B2

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

    BAB I . . .
    BAB I KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Pasal ini berisikan tentang definisi umum yang berkaitan dengan SMK3. Di antaranya adalah definisi dari SMK3,Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh, Perusahaan, Pengusaha, Audit SMK3 dan Menteri
    Pasal 2
    Pasal ini besisikan tentang tujuan di adakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Di antaranya sebagai meningkatkan efektifitas perlindungan,mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien
    Pasal 3
    Pasal ini berisikan tentang Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

    BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu Umum
    Pasal 4
    Pasal ini berisikan tentang Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    Pasal 5
    Pasal ini berisikan tentang ketentuan perusahaan apa saja yang mempunyai kewajiban dalam menerapkan SMK3
    Pasal 6
    Pasal ini berisikan tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
    a. penetapan kebijakan K3;
    b. perencanaan K3;
    c. pelaksanaan rencana K3;
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    Pasal 7
    Pasal ini berisikan tentang Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.Dalam menyusun kebijakan pengusaha paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Kebijakan K3 paling sedikit memuat: visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    Pasal 8
    Pasal ini berisikan tentang Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait. Bagian Ketiga Perencanaan K3
    Pasal 9
    Pasal ini berisikan tentang Rencana K3 paling sedikit memuat:
    a. tujuan dan sasaran;
    b. skala prioritas;
    c. upaya pengendalian bahaya;
    d. penetapan sumber daya;
    e. jangka waktu pelaksanaan;
    f. indikator pencapaian; dan
    g. sistem pertanggungjawaban.
    Pasal 10
    Pasal ini berisikan tentang Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    Pasal 11
    Pasal ini berisikan tentang Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.
    Pasal 12
    Pasal ini berisikan tentang Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.
    Pasal 13
    Pasal ini berisikan tentang Prosedur informasi, pelaporan dan Pendokumentasian
    Pasal 14
    Pasal ini berisikan tentang Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
    Pasal 15
    Pasal ini berisikan tentang
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.

    BAB III PENILAIAN SMK3
    Pasal 16
    Pasal ini berisikan tentang Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    Pasal 17
    Pasal ini berisikan tentang Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    BAB IV PENGAWASAN
    Pasal 18
    Pasal ini berisikan tentang Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    Pasal 19
    Pasal ini berisikan tentang Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB V KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 21
    Pasal ini berisikan tentang Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

    BAB VI KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 22
    Pasal ini berisikan tentang Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.
    Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.
    Peraturan Pemerintah ini memuat:
    – ketentuan umum;
    – sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    – penilaian SMK3;
    – pengawasan;
    – ketentuan Peralihan; dan
    – ketentuan Penutup.

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
    KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    (SMK3)
    Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
    A. penetapan kebijakan K3;
    B. perencanaan K3;
    C. pelaksanaan rencana K3;
    D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
    A. kriteria Audit SMK3;
    B. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3; dan
    C. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    LAPORAN AUDIT
    DISTRIBUSI LAPORAN :
    1. NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT
    2. KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN
    3. NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN
    4. DINAS YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN

    1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
    Nama perusahaan :
    Jenis usaha :
    2. LINGKUP AUDIT
    Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di (nama tempat kerja) meliputi:
    a. (unit kerja unit proses/bagian tempat kerja) (lokasi)
    b. dan seterusnya
    3. PELAKSANAAN AUDIT
    Tanggal : (dari s.d. pelaksanaan audit)
    Tempat : (alamat)
    4. TUJUAN AUDIT
    Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
    5. TIM AUDITOR
    Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:
    1. (NAMA), Auditor senior
    2. (NAMA), Auditor junior
    6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA
    a. (Proses produksi)
    b. (Penerapan K3)
    7. JADWAL AUDIT
    1 PERTEMUAN AWAL
    2 PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KRITERIA
    3 PERTEMUAN AKHIR
    8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
    a. NO. KRITERIA
    b. TIDAK BERLAKU
    c. PEMENUHANNYA
    9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU
    (elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan)
    10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
    (uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/mayor)
    11. TINDAK LANJUT
    (saran perbaikan ketidaksesuaian)
    12. HASIL AUDIT
    (kesimpulan prosentase perolehan hasil audit)
    (NAMA TEMPAT KERJA)
    LAPORAN UTAMA
    13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
    a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
    b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.

    • Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan copy-paste mentah-mentah pada PP 50/2012. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • Nama : Sesarius Deny Nurcahyo
        NIM : 14.11.106.701501.1282
        Semester : III (Tiga)
        Kelas : B2

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        TUJUAN PENERAPAN SMK3
        1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
        2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsurmanajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
        3. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENERAPAN SMK3 PADA SUATU PERUSAHAAN
        1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
        2. Kewajiban berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
        3. Kewajiban berlaku bagi perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
        4. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

        PENETAPAN KEBIJAKAN K3
        Dalam menyusun kebijakan pengusaha paling sedikit harus:
        1. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
        a. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
        b. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
        c. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
        d. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan.
        e. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
        2. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
        3. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
        Kebijakan K3 dalam suatu perusahaan harus memuat tentang
        a. visi.
        b. tujuan perusahaan.
        c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan.
        d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

        PERENCANAAN K3
        Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.Rencana K3 paling

        sedikit memuat:
        a. tujuan dan sasaran.
        b. skala prioritas.
        c. upaya pengendalian bahaya.
        d. penetapan sumber daya.
        e. jangka waktu pelaksanaan.
        f. indikator pencapaian.
        g. sistem pertanggungjawaban.

        PELAKSANAAN RENCANA K3
        Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 yang meliputi :
        a. tindakan pengendalian.
        b. perancangan (design) dan rekayasa.
        c. prosedur dan instruksi kerja.
        d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
        e. pembelian/pengadaan barang dan jasa.
        f. produk akhir.
        g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri.
        h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.

        Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus:
        a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3.
        b. melibatkan seluruh pekerja/buruh.
        c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
        d. membuat prosedur informasi.
        e. membuat prosedur pelaporan.
        f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

        PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA
        1. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
        2. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
        3. Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain.
        4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha.
        5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
        6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

        PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
        Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:
        a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
        b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
        c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
        d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan.
        e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi.
        f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja.
        g. adanya pelaporan.
        h. adanya masukan dari pekerja/buruh.

        PENILAIAN SMK3
        Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Penilaian dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
        a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
        b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3.
        c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak.
        d. pengendalian dokumen.
        e. pembelian dan pengendalian produk.
        f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3.
        g. standar pemantauan.
        h. pelaporan dan perbaikan kekurangan.
        i. pengelolaan material dan perpindahannya.
        j. pengumpulan dan penggunaan data.
        k. pemeriksaan SMK3.
        l. pengembangan keterampilan dan kemampuan.

        PENGAWASAN
        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan meliputi:
        a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
        b. organisasi.
        c. sumber daya manusia.
        d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3.
        e. keamanan bekerja.
        f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3.
        g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri.
        h. pelaporan dan perbaikan kekurangan.
        i. tindak lanjut audit.

        PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

        Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 tingkatan yaitu:
        1. Penilaian Tingkat awal.
        2. Penilaian Tingkat Transisi.
        3. Penilaian Tingkat Lanjutan.

        Kriteria audit SMK3 yang digunakan dalam penilaian berdasarkan :
        a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen.
        b. Strategi pendokumentasian.
        c. Peninjauan ulang desain dan kontrak.
        d. Pengendalian dokumen.
        e. Pembelian.
        f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3.
        g. Standar pemantauan.
        h. Pelaporan dan perbaikan.
        i. Pengelolaan material dan perpindahannya.
        j. Pengumpulan dan penggunaan jasa.
        k. Audit SMK3.
        l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

        Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 kategori, yaitu:
        1. Kategori Kritikal
        Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
        2. Kategori Mayor
        a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
        b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
        c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
        3. Kategori Minor
        Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

        LAPORAN AUDIT
        Tujuan di lakukannya kegiatan audit untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada tempat kerja sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

  5. NAMA : NIKITA CLAUDY SEPNADIA RAZAK
    KELAS : B2
    SEMESTER : 3
    NPM: 14.11.106.701501.1278

    RANGKUMAN KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN K3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 50 TAHUN 2012

    PENGERTIAN:

    * Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    * Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    * Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:

    * meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

    * mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

    * menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:

    * Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

    * Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

    * Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

    * Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

    * Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

    * Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

    1. Penetapan kebijakan K3;

    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

    * identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    * perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    * peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    * kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan;
    * penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    2. Perencanaan K3;

    * Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:

    1. hasil penelaahan awal;
    2. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    4. sumber daya yang dimiliki.

    3. Pelaksanaan rencana K3;

    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

    * Sumber daya manusia harus memiliki:

    1. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    2. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    * Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

    1. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    2. anggaran yang memadai;
    3. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    4. instruksi kerja.

    * Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

    * Kegiatan tersebut:

    1. Tindakan pengendalian
    2. perancangan (design) dan rekayasa;
    3. prosedur dan instruksi kerja;
    4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    5. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    6. produk akhir;
    7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    8. rencana dan pemulihan keadaan darurat

    * Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

    1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3. Membuat petunjuk K3
    4. Membuat prosedur informasi
    5. Membuat prosedur pelaporan
    6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan

    * Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

    * Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

    * Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    * Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    * Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    * Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    * Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    * Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    * Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

    1. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    2. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    5. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    6. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    7. adanya pelaporan; dan/atau
    8. adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3

    * Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    * Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    * Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:

    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    4. pengendalian dokumen;
    5. pembelian dan pengendalian produk;
    6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7. standar pemantauan;
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9. pengelolaan material dan perpindahannya;
    10. pengumpulan dan penggunaan data;
    11. pemeriksaan SMK3; dan
    12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT

    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3

    * Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    * Pengawasan SMK3 meliputi:

    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. organisasi;
    3. sumber daya manusia;
    4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    5. keamanan bekerja;
    6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    9. tindak lanjut audit.

    * Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    * Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    * Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    * Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    * PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    SANKSI ADMINISTRATIF

    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja perlu dilengkapi dengan uraian tentang P2K3, karena P2K3 juga wajib diterapkan dalam SMK3. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • NAMA : NIKITA CLAUDY SEPNADIA RAZAK
        KELAS : B2
        SEMESTER : 3
        NPM: 14.11.106.701501.1278

        RANGKUMAN KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN K3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 50 TAHUN 2012

        PENGERTIAN:

        * Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        * Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        * Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        TUJUAN PENERAPAN SMK3:

        * meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

        * mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

        * menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

        PENERAPAN SMK3:

        * Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

        * Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

        * Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

        * Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

        * Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

        * Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

        PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

        1. Penetapan kebijakan K3;

        Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

        a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

        * identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
        * perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
        * peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
        * kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan;
        * penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

        b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

        c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

        Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

        2. Perencanaan K3;

        * Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:

        1. hasil penelaahan awal;
        2. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
        3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
        4. sumber daya yang dimiliki.

        3. Pelaksanaan rencana K3;

        Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

        * Sumber daya manusia harus memiliki:

        1. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
        2. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

        * Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

        1. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
        2. anggaran yang memadai;
        3. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
        4. instruksi kerja.

        * Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

        * Kegiatan tersebut:

        1. Tindakan pengendalian
        2. perancangan (design) dan rekayasa;
        3. prosedur dan instruksi kerja;
        4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
        5. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
        6. produk akhir;
        7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
        8. rencana dan pemulihan keadaan darurat

        * Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

        1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
        2. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
        3. Membuat petunjuk K3
        4. Membuat prosedur informasi
        5. Membuat prosedur pelaporan
        6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan

        * Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

        4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

        * Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

        * Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
        * Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
        * Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
        * Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

        5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        * Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
        * Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
        * Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

        1. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
        2. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
        3. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
        4. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
        5. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
        6. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
        7. adanya pelaporan; dan/atau
        8. adanya masukan dari pekerja/buruh.

        Menyediakan Prasarana dan Sarana yang Memadai.
        Prasaran dan sarana yg disediakan meliputi;
        a. Organisasi/unit bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk panitia Pembina K3 yg selanjutnya
        disingkat P2K3 yg bertanggung jawab di bidang K3.P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yg merupakan wadah
        kerjasama antara pengusaha dan merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh
        untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan parisipasi efektif dalam penerapan K3
        keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yg susunannya terdiri dari ketua,
        sekertaris,atau anggota.
        P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atu pengurus
        mengenai masalah K3.

        PENILAIAN PENERAPAN SMK3

        * Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
        * Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        * Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

        AUDIT SMK3 meliputi:

        1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
        3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
        4. pengendalian dokumen;
        5. pembelian dan pengendalian produk;
        6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
        7. standar pemantauan;
        8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
        9. pengelolaan material dan perpindahannya;
        10. pengumpulan dan penggunaan data;
        11. pemeriksaan SMK3; dan
        12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

        PELAPORAN AUDIT

        Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

        PENGAWASAN SMK3

        * Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
        * Pengawasan SMK3 meliputi:

        1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        2. organisasi;
        3. sumber daya manusia;
        4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
        5. keamanan bekerja;
        6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
        7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
        8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
        9. tindak lanjut audit.

        * Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        * Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
        * Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
        * Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
        * PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

        SANKSI ADMINISTRATIF

        Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

        a. teguran;
        b. peringatan tertulis;
        c. pembatasan kegiatan usaha;
        d. pembekuan kegiatan usaha;
        e. pembatalan persetujuan;
        f. pembatalan pendaftaran;
        g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
        h. pencabutan ijin.

  6. Nama:Reni Anggreini

    NIM :14.11.106.701501.1307

    Semester: 3 (Tiga)

    Kelas: B2

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
    KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah
    bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko
    yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif.

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang
    telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam
    penerapan SMK3 di perusahaan.

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur,
    terstruktur, dan terintegrasi;
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
    pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;serta
    c.menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    -Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
    -Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
    a.memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang;atau
    b.mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    SMK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:
    a. penetapan kebijakan K3;
    b. perencanaan K3
    c. pelaksanaan rencana K3;
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Penetapan Kebijakan K3
    1. Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha.
    2. Dalam menyusun kebijakan pengusaha paling sedikit harus:
    a.melakukan tinjauan awal kondisi K3
    b.memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus;dan
    c.memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    3. Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
    a.visi
    b.tujuan perusahaan
    c.komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
    d.kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat
    umum dan/atau operasional.

    Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
    1.Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusahan wajib melakukan peninjauan.
    2.peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    3.Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

    Penilaian SMK3
    1.Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan
    perusahaan.
    2.Untuk perusahaan yg memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3.Penilaian dilakukan melalui Audit SMK3.
    4.Penilaian penerapan SMK3 tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak
    terpisahkan dari peraturan Pemerintahan ini.

    Pengawasan
    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai
    dengan kewenangannya.

    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN SAN KESEHATAN KERJA.
    Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya
    ketenagakerjaaa. untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan K3 yg
    terencana, terukur, terstrukur, dan terintegrasi.

    PEDOMAN PENERAPAN SMK3
    Dalam menerapkan SMK3,setiap perusahaan wajib melaksanakan:
    A.Penetapan kebijkan K3;
    B.Perencanaan K3;
    C.Pemantauan dan evaluasi kinerjs K3;dan
    D.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Menyediakan Prasarana dan Sarana yang Memadai.
    Prasaran dan sarana yg disediakan meliputi;
    a. Organisasi/unit bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk panitia Pembina K3 yg selanjutnya
    disingkat P2K3 yg bertanggung jawab di bidang K3.P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yg merupakan wadah
    kerjasama antara pengusaha dan merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh
    untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan parisipasi efektif dalam penerapan K3
    keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yg susunannya terdiri dari ketua,
    sekertaris,atau anggota.
    P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atu pengurus
    mengenai masalah K3.

    -Audit internal SMK3
    1.Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapa SMK3.
    2.Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yg memiliki kompetensi kerja dengan
    menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
    3.Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan
    ini,dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran II peraturan ini.
    4.Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang
    didapatkan di tempat kerja.hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
    5.Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan
    untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara
    sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

    -Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus
    perusahaan atau tempat kerja harus:
    1.Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala;dan
    2.Tinjauan ulang SMK3 haru sdapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan,produk barang dan jasa termasuk
    dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

    Tinjauan ulang penerapan SMK3,paling sedikit meliputi:
    1.Evaluasi terhadap kebijakan K3;
    2.Tujuan,sasaran dan kinerja K3;
    3.Hasil temuan audit SMK3;dan
    4.Evaluasi efektifitas penerapan SMK3,dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan penimbangan:
    1.Perubahan peraturan perundang-undangan;
    2.Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3.Peruabahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4.Perubahan struktur organisasi perusahaan ;
    5.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,termasuk epidomologi;
    6.Hasil kajian kecelakaan dan PAK;
    7.Adanya pelaporan;dan/atau
    8.Adanya saran dari pekerja/buruh.

    PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
    A.kriteria Audit SMK3;
    B.Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3;dan
    C.Ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

    A.KRITERIA AUDIT SMK3
    1.Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
    -Kebijakan K3
    -Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
    -Tinajauan dan Evaluasi
    -Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
    2.Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
    -Rencana strategii K3
    -Manual SMK3
    -Peraturan perundangaan dan persyaratan lain dibidang K3
    -Informasi K3
    3.Pengendalian Perancangann dan Peninjauan Kontrak
    -Pengendalian Perancangan
    -Peninjauan Kontrak
    4.Pengendalian Dokumen
    -Persetujuan, Pengeluaran dan pengendalian Dokumen
    -Perubahan dan Modifikasi Dokumen
    5.Pembelian dan Pengendalian Produk
    -Spesifikasi Pembelian Barng dan Jasa
    -Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang Telah Dibeli
    -Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan
    -Kemampuan Telusur Produk
    6.Kemanan Teelusur Produk
    -Sistem Kerja
    -Pengawasan
    -Seleksi dan Penempatan Personil
    -Area Terbatas
    -Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
    -Pelayanan
    -Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
    -Pertolongan Pertama Pada Keadaan Darurat
    7.Standar Pemantauan
    -Pemeriksaan Bahaya
    -Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
    -Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
    -Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
    8.Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
    -Pelaporan Bahaya
    -Pelaporan Kecelakaan
    -Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
    -Penanganan Masalah
    9.Pengelolaan Material dan Perpindahannya
    -Penanganan Secara Manual dan Mekanis
    -Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
    -Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
    10.Pengumpulan dan Penggunaan Data
    -Catatan K3
    -Data dan Laporan K3
    11.Pemeriksaan SMK3
    -Audit Internal SMK3
    12.Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
    -Strategi Pelatihan
    -Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
    -Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
    -Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan untuk Pengunjung dan Kontraktor
    -Pelatihan Keahlian Khusus

    PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3

    penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 tingkatan,yaitu:
    1.Penilaian Tingkat Awal
    2.Penilaian Tingkat Transisi
    3.Penilaian Tingkat Lanjutan

    KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3

    Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
    1.Kategori Tingkat Awal
    2.Kategori Tingkat Transisi
    3.Kategori Tingkat Lanjutan

    Penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yg menurut sifatnya dibagi atas 3 kategori yaitu:
    1.Kategori kritikal
    2.Kategori Mayor
    3.Kategori Minor

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja perlu diberikan penjelasan tambahan tentang kategori kritikal, mayor dan minor pada rangkuman Anda ini. Harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Ingatlah bahwa jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • Nama:Reni Anggreini
        NIM :14.11.106.701501.1307
        Semester: 3 (Tiga)
        Kelas: B2

        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 50 TAHUN 2012
        TENTANG
        PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
        KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah
        bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko
        yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif.

        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang
        telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam
        penerapan SMK3 di perusahaan.

        Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
        a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur,
        terstruktur, dan terintegrasi;
        b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
        pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;serta
        c.menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

        -Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
        -Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
        a.memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang;atau
        b.mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

        SMK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:
        a. penetapan kebijakan K3;
        b. perencanaan K3
        c. pelaksanaan rencana K3;
        d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
        e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        Penetapan Kebijakan K3
        1. Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha.
        2. Dalam menyusun kebijakan pengusaha paling sedikit harus:
        a.melakukan tinjauan awal kondisi K3
        b.memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus;dan
        c.memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
        3. Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
        a.visi
        b.tujuan perusahaan
        c.komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
        d.kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat
        umum dan/atau operasional.

        Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
        1.Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusahan wajib melakukan peninjauan.
        2.peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
        3.Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

        Penilaian SMK3
        1.Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan
        perusahaan.
        2.Untuk perusahaan yg memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan
        ketentuan peraturan perundang-undangan.
        3.Penilaian dilakukan melalui Audit SMK3.
        4.Penilaian penerapan SMK3 tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak
        terpisahkan dari peraturan Pemerintahan ini.

        Pengawasan
        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai
        dengan kewenangannya.

        PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN SAN KESEHATAN KERJA.
        Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya
        ketenagakerjaaa. untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan K3 yg
        terencana, terukur, terstrukur, dan terintegrasi.

        PEDOMAN PENERAPAN SMK3
        Dalam menerapkan SMK3,setiap perusahaan wajib melaksanakan:
        A.Penetapan kebijkan K3;
        B.Perencanaan K3;
        C.Pemantauan dan evaluasi kinerjs K3;dan
        D.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        Menyediakan Prasarana dan Sarana yang Memadai.
        Prasaran dan sarana yg disediakan meliputi;
        a. Organisasi/unit bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk panitia Pembina K3 yg selanjutnya
        disingkat P2K3 yg bertanggung jawab di bidang K3.P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yg merupakan wadah
        kerjasama antara pengusaha dan merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh
        untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan parisipasi efektif dalam penerapan K3
        keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yg susunannya terdiri dari ketua,
        sekertaris,atau anggota.
        P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atu pengurus
        mengenai masalah K3.

        -Audit internal SMK3
        1.Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapa SMK3.
        2.Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yg memiliki kompetensi kerja dengan
        menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
        3.Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan
        ini,dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran II peraturan ini.
        4.Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang
        didapatkan di tempat kerja.hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
        5.Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan
        untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara
        sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

        -Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
        Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus
        perusahaan atau tempat kerja harus:
        1.Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala;dan
        2.Tinjauan ulang SMK3 haru sdapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan,produk barang dan jasa termasuk
        dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

        Tinjauan ulang penerapan SMK3,paling sedikit meliputi:
        1.Evaluasi terhadap kebijakan K3;
        2.Tujuan,sasaran dan kinerja K3;
        3.Hasil temuan audit SMK3;dan
        4.Evaluasi efektifitas penerapan SMK3,dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

        Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan penimbangan:
        1.Perubahan peraturan perundang-undangan;
        2.Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
        3.Peruabahan produk dan kegiatan perusahaan;
        4.Perubahan struktur organisasi perusahaan ;
        5.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,termasuk epidomologi;
        6.Hasil kajian kecelakaan dan PAK;
        7.Adanya pelaporan;dan/atau
        8.Adanya saran dari pekerja/buruh.

        PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
        Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
        A.kriteria Audit SMK3;
        B.Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3;dan
        C.Ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

        A.KRITERIA AUDIT SMK3
        1.Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
        -Kebijakan K3
        -Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
        -Tinajauan dan Evaluasi
        -Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
        2.Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
        -Rencana strategii K3
        -Manual SMK3
        -Peraturan perundangaan dan persyaratan lain dibidang K3
        -Informasi K3
        3.Pengendalian Perancangann dan Peninjauan Kontrak
        -Pengendalian Perancangan
        -Peninjauan Kontrak
        4.Pengendalian Dokumen
        -Persetujuan, Pengeluaran dan pengendalian Dokumen
        -Perubahan dan Modifikasi Dokumen
        5.Pembelian dan Pengendalian Produk
        -Spesifikasi Pembelian Barng dan Jasa
        -Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang Telah Dibeli
        -Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan
        -Kemampuan Telusur Produk
        6.Kemanan Teelusur Produk
        -Sistem Kerja
        -Pengawasan
        -Seleksi dan Penempatan Personil
        -Area Terbatas
        -Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
        -Pelayanan
        -Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
        -Pertolongan Pertama Pada Keadaan Darurat
        7.Standar Pemantauan
        -Pemeriksaan Bahaya
        -Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
        -Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
        -Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
        8.Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
        -Pelaporan Bahaya
        -Pelaporan Kecelakaan
        -Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
        -Penanganan Masalah
        9.Pengelolaan Material dan Perpindahannya
        -Penanganan Secara Manual dan Mekanis
        -Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
        -Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
        10.Pengumpulan dan Penggunaan Data
        -Catatan K3
        -Data dan Laporan K3
        11.Pemeriksaan SMK3
        -Audit Internal SMK3
        12.Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
        -Strategi Pelatihan
        -Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
        -Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
        -Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan untuk Pengunjung dan Kontraktor
        -Pelatihan Keahlian Khusus

        PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3
        penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 tingkatan,yaitu:
        1.Penilaian Tingkat Awal
        2.Penilaian Tingkat Transisi
        3.Penilaian Tingkat Lanjutan

        KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3
        Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
        1.Kategori Tingkat Awal
        2.Kategori Tingkat Transisi
        3.Kategori Tingkat Lanjutan

        Penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yg menurut sifatnya dibagi atas 3 kategori yaitu:
        1.Kategori kritikal
        Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
        2.Kategori Mayor
        a.Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
        b.Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
        c.Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi
        3.Kategori Minor
        Ketidakonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

  7. Nama : M. Wahyu Isnandar
    NPM : 14.11.106.701501.1271
    Semester : III (Tiga)
    Kelas : B2

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    Tujuan Diterapkan SMK3 :
    • Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
    • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja / buruh, dan / atau serikat pekerja / serikat buruh; serta
    • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

    Kewajiban SMK3 pada perusahaan
    Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya,Kewajiban diatas dimaksud berlaku bagi perusahaan:
    a. Mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus orang); atau
    b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
    Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 meliputi:
    a. penetapan kebijakan K3;
    b. perencanaan K3;
    c. pelaksanaan rencana K3;
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
    1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
    a. tinjauan awal kondisi K3; dan
    b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh
    Penyusunan Kebijakan K3 dilakukan pengusaha, pengusaha harus paling sedikit melakukan hal dibawah ini
    2. Penetapan kebijakan K3 harus:
    a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan
    b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani
    c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
    d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan
    e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik
    f. bersifat dinamik; dan
    g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang- undangan.
    3. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
    4. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

    B. PERENCANAAN K3
    1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
    a. Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus: 1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan 2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.
    d. Sumber daya yang dimiliki Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

    2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
    a. Tujuan dan Sasaran
    Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
    b. Skala Prioritas
    Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
    c. Upaya Pengendalian Bahaya
    Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.
    d. Penetapan Sumber Daya
    Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.
    e. Jangka Waktu Pelaksanaan
    Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.
    f. Indikator Pencapaian
    Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.
    g. Sistem Pertanggung Jawaban
    Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.

    C. PELAKSANAAN RENCANA K3
    Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
    1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi, Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
    sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
    2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai
    Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
    a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    Perusahaan wajib membentuk P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3.
    b. Anggaran
    Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk: keberlangsungan organisasi K3, pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja dan pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.
    d. Instruksi kerja

    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
    1. Tindakan pengendalian.
    2. Perancangan dan Rekayasa Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
    a. pengembangan
    3. Prosedur dan Instruksi Kerja
    4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
    5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
    6. Produk Akhir, Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
    7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
    8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

    D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran
    Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
    2. Audit Internal SMK3
    Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
    Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
    Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
    Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

    E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
    1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
    2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
    1. perubahan peraturan perundang-undangan
    2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4. perubahan struktur organisasi perusahaan
    5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi
    6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    7. adanya pelaporan; dan/atau
    8. adanya saran dari pekerja/buruh.

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja jumlah halamannya masih kurang. Kerjakan tugas rangkuman ini setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas. Jadi harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah.

      • Nama : M. Wahyu Isnandar
        NPM : 14.11.106.701501.1271
        Semester: III (Tiga)
        Kelas : B2

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        Tujuan Diterapkan SMK3 :
        • Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
        • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja / buruh, dan / atau serikat pekerja / serikat buruh; serta
        • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

        Kewajiban SMK3 pada perusahaan
        Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya,Kewajiban diatas dimaksud berlaku bagi perusahaan:
        a. Mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus orang); atau
        b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
        Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

        Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 meliputi:
        a. penetapan kebijakan K3;
        b. perencanaan K3;
        c. pelaksanaan rencana K3;
        d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
        e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

        A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
        1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
        a. tinjauan awal kondisi K3; dan
        b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh
        Penyusunan Kebijakan K3 dilakukan pengusaha, pengusaha harus paling sedikit melakukan hal dibawah ini
        2. Penetapan kebijakan K3 harus:
        a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan
        b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani
        c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
        d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan
        e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik
        f. bersifat dinamik; dan
        g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang- undangan.
        3. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
        4. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

        B. PERENCANAAN K3
        1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
        a. Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
        b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
        c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus: 1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan 2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.
        d. Sumber daya yang dimiliki Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

        2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
        a. Tujuan dan Sasaran
        Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
        b. Skala Prioritas
        Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
        c. Upaya Pengendalian Bahaya
        Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.
        d. Penetapan Sumber Daya
        Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.
        e. Jangka Waktu Pelaksanaan
        Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.
        f. Indikator Pencapaian
        Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.
        g. Sistem Pertanggung Jawaban
        Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.

        C. PELAKSANAAN RENCANA K3
        Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
        1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif,
        Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
        sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
        2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai
        Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
        a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
        Perusahaan wajib membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja) yang bertanggung jawab di bidang K3.
        P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
        partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja
        b. Anggaran
        Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk: keberlangsungan organisasi K3, pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja dan pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
        c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
        Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.
        d. Instruksi kerja
        Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

        Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
        1. Tindakan Pengendalian Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

        2. Perancangan dan Rekayasa Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
        a. pengembangan; b. verifikasi; c. tinjauan ulang; d. validasi; dan e. penyesuaian.
        3. Prosedur dan Instruksi Kerja
        4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
        5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
        6. Produk Akhir, Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
        7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
        8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

        D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
        1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran
        Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
        2. Audit Internal SMK3
        Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
        Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
        Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
        Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

        E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
        Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
        1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
        2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
        Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
        1. perubahan peraturan perundang-undangan
        2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
        3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan
        4. perubahan struktur organisasi perusahaan
        5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi
        6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
        7. adanya pelaporan; dan/atau 8. adanya saran dari pekerja/buruh.

        F. PENILAIAN SMK3
        1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
        2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
        a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
        c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        d. pengendalian dokumen
        e. pembelian dan pengendalian produk
        f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        g. standar pemantauan
        h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. pengelolaan material dan perpindahannya
        j. pengumpulan dan penggunaan data
        k. pemeriksaan SMK3
        l. pengembangan keterampilan dan kemampuan.
        4. Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

        G. PENGAWASAN SMK3
        1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
        2. Pengawasan yang dimaksud meliputi:
        a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        b. organisasi
        c. sumber daya manusia
        d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        e. keamanan bekerja
        f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
        i. tindak lanjut audit.
        3. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        4.Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan

  8. NAMA :MOH ABDUL ROKHIM
    NPM :14.11.106.701501.1295
    SEMESTER :3
    KELAS :B2

    RANGKUMAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(SMK3)adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja,gun terciptanya tempat kerja yg aman ,efisien dan produktif.

    AUDIT SMK3 adalah emerisaan secara sitematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah di tetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 diperusahaan.

    KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    TENAGA KERJA adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakaT.

    BURUH adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    PERUSAHAAN adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,milik orang perseorangan ,milik badan hukum,baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    PENGUSAHA adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun milik orang lain.

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    a.meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
    b.mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh serta.
    c.menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    PERUSAHAAN YANG WAJIB MENERAPAN SMK3
    a.Perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh minimal 100 orang
    b.perusahaan yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi

    PENERAPAN SMK3 MELIPUTI:
    a. penetapan kebijakan K3
    b. perencanaan K3
    c. pelaksanaan rencana K3
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    PENETAPAN KEBIJAKAN K3
    Dalam menyusun kebijakan k3 perusahaan wajib utuk:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi
    1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    kebijakan k3 harus memuat:
    a.visi dan misi
    b.tujuan perusahaan
    c.komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan k3
    d.kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional.
    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait

    PERENCANAAN K3
    Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan:
    a.hasil penelaahan awal
    b.identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    c.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    d.sumber daya yang dimiliki
    pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

    Rencana K3 paling sedikit memuat:
    a. tujuan dan sasaran
    b. skala prioritas
    c. upaya pengendalian bahaya
    d. penetapan sumber daya
    e. jangka waktu pelaksanaan
    f. indikator pencapaian
    g. sistem pertanggungjawaban

    PELAKSANA RENCANA K3
    Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

    1.Sumber daya manusia yang dimaksud harus memiliki:
    a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    2.Prasarana dan sarana yang terdiri dari:
    a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    b. anggaran yang memadai
    c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    d. instruksi kerja.

    Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    Kegiatan meliputi:
    a. tindakan pengendalian
    b. perancangan (design) dan rekayasa
    c. prosedur dan instruksi kerja
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa
    f. produk akhir
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
    Kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    Kegiatan pada huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan

    Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus:
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3
    b. melibatkan seluruh pekerja/buruh
    c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
    d. membuat prosedur informasi
    e. membuat prosedur pelaporan
    f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    Prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.

    Prosedur pelaporan terdiri atas pelaporan:
    a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja
    b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan
    c. kinerja K3
    d. identifikasi sumber bahaya
    e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Pendokumentasian paling sedikit dilakukan terhadap:
    a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
    b. indikator kinerja K3
    c. izin kerja
    d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
    e. kegiatan pelatihan K3
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    g. catatan pemantauan data
    h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya;
    j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
    k. audit dan peninjauan ulang SMK

    PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3
    (1) Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
    (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain.
    (4) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan
    (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

    PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA K3
    (1)Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan,Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    (2) Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
    (3) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:
    a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
    f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    g. adanya pelaporan
    h. adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN SMK3
    (1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    (2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d. pengendalian dokumen
    e. pembelian dan pengendalian produk
    f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    g. standar pemantauan
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. pengelolaan material dan perpindahannya
    j. pengumpulan dan penggunaan data
    k. pemeriksaan SMK3
    l. pengembangan keterampilan dan kemampuan.
    (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

    PENGAWASAN SMK3
    (1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    (2) Pengawasan yang dimaksud meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. organisasi
    c. sumber daya manusia
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    e. keamanan bekerja
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    i. tindak lanjut audit.
    (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan

    KETENTUAN PERALIHAN
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun

    KETENTUAN PENUTUP
    Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012 oleh presiden indonesia bpk,susilo bambang yudhoyono

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja perlu dilengkapi dengan uraian tentang P2K3, karena P2K3 merupakan persyaratan wajib diterapkan dalam SMK3. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  9. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang SMK3

    Pada tahun ini tepatnya bulan April 2012 yang lalu telah diterbitkan peraturan pemerintah yang baru mengenai
    penegasan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(PP No. 50 Tahun 2012).
    Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan pelaksanaan dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003
    tentang Ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkannya PP ini maka semua perusahaan wajib melaksanakan SMK3, terutama bagi perusahaan yang
    memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang lebih tinggi akibat karakteristik proses.
    Sekilas penjelasan apa arti dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :
    1.SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja
    guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
    2.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui
    upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK3 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
    yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
    unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    Sebelum menerapkan Sistem Manajemen ini (SMK3) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi:
    1. Penetapan Kebijakan K3
    2. Perencanaan K3
    3. Pelaksanaan Rencana K3
    4. Pemantauan dan Evaluasi K3
    5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3
    Untuk memastikan perusahaan atau organisasi telah menerapkan SMK3 sesuai persyaratan, perlu dilakukan penilaian terhadap sistem yang berjalan,
    yaitu dengan dilakukannya penilaian sistem oleh badan independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan atau organisasi.
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada beberapa pihak terkait.
    Setelah perusahaan atau organisasi dinyatakan lulus oleh badan penilai independen, maka selama pelaksanaannya akan selalu diawasi oleh pengawas
    ketenagakerjaan terkait sesuai kewenangannya, karena apabila terjadi pelanggaran K3 maka perusahaan atau organisasi akan mendapatkan sanksi-sanksi
    adminstratif dari pemerintah yang sifatnya teguran sampai dengan pencabutan ijin usaha.
    Diharapkan dengan dikeluarkannya PP No. 50 Tahun 2012 ini, angka kecelakaan kerja setiap tahunnya dapat dikurangi (jumlah kecelakaan kerja di tahun 2011
    mencapai 96.400 kecelakan) dan tentunya membuat perusahaan atau organisasi dapat lebih peduli terhadap masalah K3.

    manfaat SMK3 itu sendiri baik bagi perusahaan maupun karyawan. Keselamatan kerja merupakan suatu program perlindungan terhadap karyawan pada saat kerja dan berada

    dalam lingkungan tempat kerja untuk berusaha mencegah dan menimbulkan atau bahkan menghilangkan sebab terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja merupakan

    suatu lingkungan kerja yang bebas dari penyakit fisik dan mental.
    Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan masih enggan menerapkan SMK3. Ada beberapa alasan kenapa penerapan SMK3 di industri masih belum

    seperti yang diharapkan diantaranya:
    •Masih kurangnya pemahaman masyarakat umumnya dan pengusaha khususnya
    •Menganggap penerapan SMK3 membutuhkan biaya mahal
    •Belum memprioritaskan K3
    •Sumber daya manusia yang terbatas
    Untuk menekankan tentang pentingnya SMK3 maka pemerintah mengeluarkan PP No 50 th 2012. Sesuai dengan peraturan pemerintah no 50 tahun 2012 dijelaskan beberapa tujuan

    penerapan SMK3 diantaranya:
    •meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
    •mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    •menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
    Secara umum manfaat penerapan SMK3 di perusahaan dibagi kepada 4 point penting yaitu
    1. Melindungi pekerja
    Tujuan utama penerapan SMK3 adalah melindungi pekerja dari segala macam bahaya kerja dan juga yang bisa menganggu kesehatan saat kerja. Dengan melindungi pekerja

    dengan SMK3 maka perusahaan otomatis akan untung karena meningkatkan produktivitas pekerja
    2. Mematuhi peraturan pemerintah
    Dengan menerapkan SMK3 maka perusahaan telah mematuhi peraturan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang tidak melaksanakan SMK3 akan diberikan sangsi oleh pemerintah

    karena dianggap lalai dalam melindungi pekerja.
    3. Meningkatkan kepercayaan konsumen
    Dengan menerapkan SMK3 secara otomatis akan membuat kepercayaan konsumen. Ketika perusahaan sudah menerapkan SMK3 dalam memproduksi suatu produk, konsumen bisa

    meyakini prosedur telah bagus dan produksi bisa kontinu. Dengan menerapkan SMK3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga bisa meningkatkan

    kualitas dan mengurangi produk cacat.
    4. Membuat system manajemen efektif
    Penerapan SMK3 tidak jauh beda dengan ISO dimana semua tindakan terdokumentasi dengan baik, dengan adanya dokumen yang lengkap memudahkan melakukan tindakan perbaikan

    jika ada alur kerja yang tidak sesuai.

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka

    pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya

    disebut Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah

    direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    Yang dimaksud dengan Perusahaan didalam SMK3 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan

    hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Perusahaan yang di WAJIB kan untuk menerapkan SMK3 Berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 adalah perusahaan yang :

    -Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang,
    -Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi,
    -Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi. Penetapannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan

    pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan (Berdasarkan Permenaker No.26 Tahun 2014).

    Bentuk komitmen perusahaan telah menerapkan SMK3 di perusahaan yaitu dengan mengajukan permohonan untuk Audit SMK3 ke Dirjen Kemnaker R.I yang ditembuskan ke salahsatu

    Lembaga Audit SMK3 (Terdapat 8 Lembaga Audit SMK3 di Indonesia) yang telah dipilih dan telah disepakati terkait Biaya Audit, Lokasi, Waktu dan Auditor untuk segera

    dapat di audit.

    Hal inilah yang menjadi salahsatu topik dalam Pembinaan Auditor SMK3 Sertifikasi Kemnaker R.I yang dilaksanakan pada tanggal 05 – 08 Mei 2015 yang diikuti oleh 6 orang

    peserta dengan PJK3 Penyelenggara Lentera Safety.

    Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan tidak cukup hanya penerapan saja, dibutuhkan alat untuk menilai apakah perusahaan

    tersebut sudah terpenuhi semua terhadap Prinsip-prinsip SMK3 PP No.50 Tahun 2012. Apalagi jika perusahaan sudah tergolong masuk dalam perusahaan yang mempunyai potensi

    bahaya tinggi.

    Penilaian yg dimaksud adalah penilaian atau audit yang dilakukan oleh Lembaga Audit SMK3 Independen yang telah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan atas permohonan

    perusahaan.

    Secara umum yang diaudit adalah :

    -Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    -Pembuatan dan Pendokumentasian rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
    -Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    -pengendalian dokumen
    -Pembelian dan pengendalian produk
    -Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    -Standar pemantauan
    -Pelaporan dan perbaikan kekurangan
    -Pengelolaan material dan perpindahannya
    -Pengumpulan dan penggunaan data
    -Pemeriksaan SMK3
    -Pengembangan keterampilan dan kemampuan

    Setelah dilakukan audit, Lembaga Audit Independen ini melaporkan semua hasil audit ke Kemenker (Dirjend PNK3 Subdit SMK3) dengan tembusan Perusahaan yang bersangkutan,

    Gubernur/Bupati dan Disnaker setempat sbg bahan pertimbangan untuk peningkatan SMK3. Dari hasil audit ini Kemnaker akan mengeluarkan Sertifikat SMK3 pada waktu yang

    telah ditetapkan antara bulan Feb-april setiap tahunnya.

    PENGAWASAN SMK3

    Setelah perusahaan dilakukan penilaian terhadap penerapan SMK3 maka selanjutnya dilakukan pengawasan oleh Pengawas Ketengakerjaan Pusat, Provinsi dan/atau

    kabupaten/kota sesuai dengan kewenangnya.

    Pengawasan yang dimaksud dalam SMK3 PP No.50 tahun 2012 meliputi :

    -Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    -Organisasi perusahaan
    -Sumber daya manusia
    -Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
    -Keamanan bekerja
    -Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
    -Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
    -Pelaporan dan Perbaikan kekurangan
    -Tindak lanjut audit

    Point terakhir diatas “Tindak Lanjut Audit” maksudnya setelah dilakukan audit oleh Lembaga Audit Independen selanjutnya verifikasi hasil temuan jika sudah dilakukan

    perbaikan (Clossing Temuan) akan diperiksa (diverifikasi) oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat.

    NAMA : NUR INDAH LESTARI
    NPM : 14.11.106.701501.1305
    KELAS : B2
    SEMESTER : III

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja perlu dilengkapi dengan uraian tentang P2K3, karena P2K3 juga wajib diterapkan dalam SMK3. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • PP No. 50 Tahun 2012 Tentang SMK3

        Pada tahun ini tepatnya bulan April 2012 yang lalu telah diterbitkan peraturan pemerintah yang baru mengenai
        penegasan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(PP No. 50 Tahun 2012).
        Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan pelaksanaan dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003
        tentang Ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkannya PP ini maka semua perusahaan wajib melaksanakan SMK3, terutama bagi perusahaan yang
        memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang lebih tinggi akibat karakteristik proses.
        Sekilas penjelasan apa arti dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :
        1.SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja
        guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
        2.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui
        upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
        Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK3 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
        yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
        unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.
        Sebelum menerapkan Sistem Manajemen ini (SMK3) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi:
        1. Penetapan Kebijakan K3
        2. Perencanaan K3
        3. Pelaksanaan Rencana K3
        4. Pemantauan dan Evaluasi K3
        5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3
        Untuk memastikan perusahaan atau organisasi telah menerapkan SMK3 sesuai persyaratan, perlu dilakukan penilaian terhadap sistem yang berjalan,
        yaitu dengan dilakukannya penilaian sistem oleh badan independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan atau organisasi.
        Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada beberapa pihak terkait.
        Setelah perusahaan atau organisasi dinyatakan lulus oleh badan penilai independen, maka selama pelaksanaannya akan selalu diawasi oleh pengawas
        ketenagakerjaan terkait sesuai kewenangannya, karena apabila terjadi pelanggaran K3 maka perusahaan atau organisasi akan mendapatkan sanksi-sanksi
        adminstratif dari pemerintah yang sifatnya teguran sampai dengan pencabutan ijin usaha.
        Diharapkan dengan dikeluarkannya PP No. 50 Tahun 2012 ini, angka kecelakaan kerja setiap tahunnya dapat dikurangi (jumlah kecelakaan kerja di tahun 2011
        mencapai 96.400 kecelakan) dan tentunya membuat perusahaan atau organisasi dapat lebih peduli terhadap masalah K3.

        manfaat SMK3 itu sendiri baik bagi perusahaan maupun karyawan. Keselamatan kerja merupakan suatu program perlindungan terhadap karyawan pada saat kerja dan berada

        dalam lingkungan tempat kerja untuk berusaha mencegah dan menimbulkan atau bahkan menghilangkan sebab terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja merupakan

        suatu lingkungan kerja yang bebas dari penyakit fisik dan mental.
        Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan masih enggan menerapkan SMK3. Ada beberapa alasan kenapa penerapan SMK3 di industri masih belum

        seperti yang diharapkan diantaranya:
        •Masih kurangnya pemahaman masyarakat umumnya dan pengusaha khususnya
        •Menganggap penerapan SMK3 membutuhkan biaya mahal
        •Belum memprioritaskan K3
        •Sumber daya manusia yang terbatas
        Untuk menekankan tentang pentingnya SMK3 maka pemerintah mengeluarkan PP No 50 th 2012. Sesuai dengan peraturan pemerintah no 50 tahun 2012 dijelaskan beberapa tujuan

        penerapan SMK3 diantaranya:
        •meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
        •mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
        •menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
        Secara umum manfaat penerapan SMK3 di perusahaan dibagi kepada 4 point penting yaitu
        1. Melindungi pekerja
        Tujuan utama penerapan SMK3 adalah melindungi pekerja dari segala macam bahaya kerja dan juga yang bisa menganggu kesehatan saat kerja. Dengan melindungi pekerja

        dengan SMK3 maka perusahaan otomatis akan untung karena meningkatkan produktivitas pekerja
        2. Mematuhi peraturan pemerintah
        Dengan menerapkan SMK3 maka perusahaan telah mematuhi peraturan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang tidak melaksanakan SMK3 akan diberikan sangsi oleh pemerintah

        karena dianggap lalai dalam melindungi pekerja.
        3. Meningkatkan kepercayaan konsumen
        Dengan menerapkan SMK3 secara otomatis akan membuat kepercayaan konsumen. Ketika perusahaan sudah menerapkan SMK3 dalam memproduksi suatu produk, konsumen bisa

        meyakini prosedur telah bagus dan produksi bisa kontinu. Dengan menerapkan SMK3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga bisa meningkatkan

        kualitas dan mengurangi produk cacat.
        4. Membuat system manajemen efektif
        Penerapan SMK3 tidak jauh beda dengan ISO dimana semua tindakan terdokumentasi dengan baik, dengan adanya dokumen yang lengkap memudahkan melakukan tindakan perbaikan

        jika ada alur kerja yang tidak sesuai.

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka

        pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya

        disebut Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah

        direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

        Yang dimaksud dengan Perusahaan didalam SMK3 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan

        hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

        Perusahaan yang di WAJIB kan untuk menerapkan SMK3 Berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 adalah perusahaan yang :

        -Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang,
        -Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi,
        -Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi. Penetapannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan

        pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan (Berdasarkan Permenaker No.26 Tahun 2014).

        Bentuk komitmen perusahaan telah menerapkan SMK3 di perusahaan yaitu dengan mengajukan permohonan untuk Audit SMK3 ke Dirjen Kemnaker R.I yang ditembuskan ke salahsatu

        Lembaga Audit SMK3 (Terdapat 8 Lembaga Audit SMK3 di Indonesia) yang telah dipilih dan telah disepakati terkait Biaya Audit, Lokasi, Waktu dan Auditor untuk segera

        dapat di audit.

        Hal inilah yang menjadi salahsatu topik dalam Pembinaan Auditor SMK3 Sertifikasi Kemnaker R.I yang dilaksanakan pada tanggal 05 – 08 Mei 2015 yang diikuti oleh 6 orang

        peserta dengan PJK3 Penyelenggara Lentera Safety.

        Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan tidak cukup hanya penerapan saja, dibutuhkan alat untuk menilai apakah perusahaan

        tersebut sudah terpenuhi semua terhadap Prinsip-prinsip SMK3 PP No.50 Tahun 2012. Apalagi jika perusahaan sudah tergolong masuk dalam perusahaan yang mempunyai potensi

        bahaya tinggi.

        Penilaian yg dimaksud adalah penilaian atau audit yang dilakukan oleh Lembaga Audit SMK3 Independen yang telah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan atas permohonan

        perusahaan.

        Secara umum yang diaudit adalah :

        -Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        -Pembuatan dan Pendokumentasian rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
        -Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
        -pengendalian dokumen
        -Pembelian dan pengendalian produk
        -Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        -Standar pemantauan
        -Pelaporan dan perbaikan kekurangan
        -Pengelolaan material dan perpindahannya
        -Pengumpulan dan penggunaan data
        -Pemeriksaan SMK3
        -Pengembangan keterampilan dan kemampuan

        Setelah dilakukan audit, Lembaga Audit Independen ini melaporkan semua hasil audit ke Kemenker (Dirjend PNK3 Subdit SMK3) dengan tembusan Perusahaan yang bersangkutan,

        Gubernur/Bupati dan Disnaker setempat sbg bahan pertimbangan untuk peningkatan SMK3. Dari hasil audit ini Kemnaker akan mengeluarkan Sertifikat SMK3 pada waktu yang

        telah ditetapkan antara bulan Feb-april setiap tahunnya.

        PENGAWASAN SMK3

        Setelah perusahaan dilakukan penilaian terhadap penerapan SMK3 maka selanjutnya dilakukan pengawasan oleh Pengawas Ketengakerjaan Pusat, Provinsi dan/atau

        kabupaten/kota sesuai dengan kewenangnya.

        Pengawasan yang dimaksud dalam SMK3 PP No.50 tahun 2012 meliputi :

        -Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
        -Organisasi perusahaan
        -Sumber daya manusia
        -Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
        -Keamanan bekerja
        -Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3
        -Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
        -Pelaporan dan Perbaikan kekurangan
        -Tindak lanjut audit

        Point terakhir diatas “Tindak Lanjut Audit” maksudnya setelah dilakukan audit oleh Lembaga Audit Independen selanjutnya verifikasi hasil temuan jika sudah dilakukan

        perbaikan (Clossing Temuan) akan diperiksa (diverifikasi) oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat.

        Menyediakan Prasarana dan Sarana yang Memadai.
        Prasaran dan sarana yg disediakan meliputi;
        a. Organisasi/unit bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk panitia Pembina K3 yg selanjutnya
        disingkat P2K3 yg bertanggung jawab di bidang K3.P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yg merupakan wadah
        kerjasama antara pengusaha dan merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh
        untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan parisipasi efektif dalam penerapan K3
        keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yg susunannya terdiri dari ketua,
        sekertaris,atau anggota.
        P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atu pengurus
        mengenai masalah K3.

        -Audit internal SMK3
        1.Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapa SMK3.
        2.Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yg memiliki kompetensi kerja dengan
        menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
        3.Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan
        ini,dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran II peraturan ini.
        4.Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang
        didapatkan di tempat kerja.hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
        5.Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan
        untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara
        sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

        NAMA : NUR INDAH LESTARI
        NPM : 14.11.106.701501.1305
        KELAS : B2
        SEMESTER : III

  10. Nama : Alfian Aly Thaufan
    Kelas : B2
    Semester : 3
    NPM : 14.11.106.701501.1300

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:

    meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

    Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

    Penetapan kebijakan K3.
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a). melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sehingga perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
    peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
    kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b). memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c). memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    Perencanaan K3:

    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    -hasil penelaahan awal.
    -identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    -peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dan
    -sumber daya yang dimiliki.

    Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

    Sumber daya manusia harus memiliki:
    kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan— kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3.
    — anggaran yang memadai.
    — prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian dan instruksi kerja.

    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    Kegiatan tersebut:
    -Tindakan pengendalian
    -perancangan (design) dan rekayasa.
    -prosedur dan instruksi kerja.
    -penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
    -pembelian/pengadaan barang dan jasa.
    -produk akhir.
    -upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri dan rencana serta pemulihan keadaan darurat

    Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

    Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

    Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    Membuat petunjuk K3
    Membuat prosedur informasi
    Membuat prosedur pelaporan
    Mendokumentasikan seluruh kegiatan

    Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

    Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

    Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

    — terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    — adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    — adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    — terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    — adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    — adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    — adanya pelaporan; dan/atau
    — adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    SANKSI ADMINISTRATIF

    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

    • Tugas Anda ini mirip dengan tugas yang dikerjakan Maisyaroh. Tugas ini merupakan tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang identik satu dengan yang lainnya. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  11. NAMA : MUHAMMAD RENDY JANUAR
    NPM : 14.11.106.701501.1273
    KELAS : B2
    SEMESTER : III (TIGA)

    Menurut PP nomor 50 tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

    Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN DARI SMK3:
    meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi,
    mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,serta
    menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
    PENERAPAN DARI SMK3:
    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    KEWAJIBAN DARI PENERAPAN SMK3:
    Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
    Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.
    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
    Penetapan kebijakan K3
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
    peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Perencanaan K3;
    Adapun Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    1.hasil penelaahan awalnya yaitu,
    2.identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
    3.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dan
    4.sumber daya yang dimiliki.
    PELAKSANAAN RENCANA K3;
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    Sumber daya manusia harus memiliki:
    1.kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan
    2.kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    1.organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    2. Anggaran yang memadai
    3.prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian,
    4.instruksi kerja.
    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, Kegiatan tersebut adalah
    1.Tindakan pengendalian
    2.perancangan (design) dan rekayasa
    3.prosedur dan instruksi kerja
    4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
    5.pembelian/pengadaan barang dan jasa
    6.produk akhir
    7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri
    8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
    untuk semua kegiatan diatas dapat dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko,dan dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan,Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2.Melibatkan seluruh pekerja/buruh
    3.Membuat petunjuk K3
    4.Membuat prosedur informasi
    5.Membuat prosedur pelaporan
    6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    PENINJAUAN DAN PENINGKATAAN KINERJA SMK3.
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3.adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaa
    4.terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    5.adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
    6.adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerj
    7.adanya masukan dan pelaporan dari pekerja/buruh.
    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3
    AUDIT SMK3 meliputi:
    1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    4.pengendalian dokumen
    5.pembelian dan pengendalian produk
    6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    7.standar pemantauan
    8.pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9.pengelolaan material dan perpindahannya
    10.pengumpulan dan penggunaan data
    11.pemeriksaan SMK3
    12.pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.
    Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja perlu dilengkapi dengan uraian tentang P2K3, karena P2K3 juga wajib diterapkan dalam SMK3. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • P2K3

        Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang menetapkan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
        Yang dimaksud dengan Tempat Kerja diatas adalah;
        1. setiap ruangan atau lapangan,terbuka atau tertutup,
        2. bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha,
        3. dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
        Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Tempat kerja yang dimaksud;
        1. Dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih
        2. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang,akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.
        Pembentukan P2K3 mempunyai keanggotaan yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari
        1. Ketua
        2. Sekretaris
        3. Anggota
        Sekretaris P2K3 adalah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan dengan Disnaker setempat.
        Yang dimaksud Sekretaris P2K3 di atas adalah ahli Keselamatan Kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kesimpulannya Seorang Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 yang bersertifikat Kemenakertrans RI.
        Karena hal diatas, maka perlu dilakukan Pelatihan Ahli K3 Umum bersertifikat Kemenakertrans RI yang sangat penting bagi Sekretaris P2K3

      • Gabungkan penjelasan P2K3 ini dengan tugas sebelumnya, sehingga jadi satu-kesatuan.

  12. NAMA : Anugerah Taufiq Kelas : b2
    NPM : 14.11.106.701501.1302 SEMESTER : III(TIGA)

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    Menimbang:
    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    Mengingat:
    1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
    3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan:
    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

    PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    UMUM
    Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.
    Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah

    Peraturan Pemerintah ini memuat:
    – ketentuan umum;
    – sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    – penilaian SMK3;
    – pengawasan;
    – ketentuan Peralihan; dan
    – ketentuan Penutup.

    LAMPIRAN I
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
    KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    (SMK3)

    Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
    A. penetapan kebijakan K3;
    B. perencanaan K3;
    C. pelaksanaan rencana K3;
    D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    LAMPIRAN II
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

    Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
    A. kriteria Audit SMK3;
    B. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3; dan
    C. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

    PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3
    Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
    1. Penilaian Tingkat awal
    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
    2. Penilaian Tingkat Transisi
    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.

    Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
    1. Kategori Kritikal
    Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
    2. Kategori Mayor
    a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
    c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
    3. Kategori Minor
    Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

    LAMPIRAN III
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    LAPORAN AUDIT
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    (SMK3)
    NAMA PERUSAHAAN
    UNIT KERJA

    TINGKAT AUDIT :
    Nomor :

    DISTRIBUSI LAPORAN :
    1.
    2.
    3.
    4.
    1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

    • Masih terdapat kekeliruan dalam pengerjaan tugas rangkuman ini. Silahkan Anda pelajari dan cermati tugas dari rekan-rekan Anda yang sudah disetujui. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • NAMA : ANUGERAH TAUFIQ
        NPM : 14.11.106.701501.1302
        KELAS : B2
        SEMESTER : III(TIGA)

        Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
        Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

        TUJUAN PENERAPAN SMK3:

        meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
        mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
        menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

        KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:


        Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

        -Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

        -Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional

        PENERAPAN SMK3:

        Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
        Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
        Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
        Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :
        Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
        Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja
        SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait

        A. PENGENDALIAN
        Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.
        Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

        B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA
        Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.
        Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi
        Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

        C. PENGAWASAN
        Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
        Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
        Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
        Suku Dinas di Kabupaten/Kota
        Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
        Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?
        Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?
        Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?
        Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?
        Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?
        Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar
        Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?
        Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.
        Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

        D. OVERVIEW
        -Pendahuluan
        Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
        Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
        mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

        -Definisi :
        SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

        PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN,Meliputi:

        1.Penetapan kebijakan K3;
        Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

        a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

        -identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
        -perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
        peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
        -kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
        -penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

        b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

        c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

        Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

        2.Perencanaan K3;

        Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
        1.hasil penelaahan awal;
        2.identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
        3.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
        4.sumber daya yang dimiliki.

        Pelaksanaan rencana K3;
        3.Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

        Sumber daya manusia harus memiliki:
        kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
        kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

        Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
        organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
        anggaran yang memadai;
        prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
        instruksi kerja.

        Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
        Kegiatan tersebut:
        1.Tindakan pengendalian
        2.perancangan (design) dan rekayasa;
        3.prosedur dan instruksi kerja;
        4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
        5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
        6.produk akhir;
        7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
        8.rencana dan pemulihan keadaan darurat

        -Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
        -Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
        -Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

        1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
        2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
        3.Membuat petunjuk K3
        4.Membuat prosedur informasi
        5.Membuat prosedur pelaporan
        6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan

        PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3.

        -Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
        -Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
        -Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
        ?1.terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
        ?2.adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
        ?3.adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
        ?4.terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
        ?5.adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
        6.?adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
        ?7.adanya pelaporan; dan/atau
        ?8.adanya masukan dari pekerja/buruh.

        Audit SMK3 adalah :Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3)

        Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :
        -Prioritas manajemen.
        -Tujuan komersial.
        -Persyaratan sistem manajemen.
        -Persyaratan peraturan peruu.
        -Persyaratan kontrak.
        -Kebutuhan utk evaluasi pemasok.
        -Persyaratan pelanggan.
        -Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan.
        -Risiko terhadap organisasi.

        Lingkup Audit SMK3 yaitu :
        Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
        Strategi Pendokumentasian
        Peninjauan Ulang dan Kontrak
        Pengendalian Dokumen
        Pembelian
        Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
        Standar Pementauan
        Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
        Pengelolaan Material dan Perpindahannya
        Pengumpulan dan Penggunaan Data
        Audit SMK3
        Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan.

        SANKSI ADMINISTRATIF

        Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

        a. teguran;
        b. peringatan tertulis;
        c. pembatasan kegiatan usaha;
        d. pembekuan kegiatan usaha;
        e. pembatalan persetujuan;
        f. pembatalan pendaftaran;
        g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
        h. pencabutan ijin.

  13. NAMA : INDRA IHRAM WAHYUDI
    NPM : 14.11.106.701501.1266
    KELAS : B2
    SEMESTER : III (TIGA)

    Dalam PP NOMOR 50 TAHUN 2012 SMK3 (SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif.

    Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah dan sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.Dalam menerapkan
    SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
    A. penetapan kebijakan K3;
    B. perencanaan K3;
    C. pelaksanaan rencana K3;
    D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
    1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
    a. tinjauan awal kondisi K3; dan
    b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
    2. Penetapan kebijakan K3 harus:
    a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
    b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
    c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
    d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
    e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
    f. bersifat dinamik; dan
    g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang- undangan.
    3. Untuk melaksanakan ketentuan dari penetapan kebijakan K3, pengusaha dan/atau pengurus harus:
    a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
    b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
    c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
    d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
    e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
    4. Ketentuan dari penetapan kebijakan K3 diadakan peninjauan ulang secara teratur.
    5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
    6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

    B. PERENCANAAN K3
    1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
    a. Hasil penelaahan awal
    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    d. Sumber daya yang dimiliki
    2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
    a. Tujuan dan Sasaran e. Jangka Waktu Pelaksanaan
    b. Skala Prioritas f. Indikator Pencapaian
    c. Upaya Pengendalian Bahaya g. Sistem Pertanggung Jawaban
    d. Penetapan Sumber Daya

    C. PELAKSANAAN RENCANA K3
    Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
    1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi
    a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia
    b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
    c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
    d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
    2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai
    a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    b. Anggaran
    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    d. Instruksi kerja

    D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
    2. Audit Internal SMK3

    E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
    1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
    2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
    Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
    1. evaluasi terhadap kebijakan K3;
    2. tujuan, sasaran dan kinerja K3;
    3. hasil temuan audit SMK3;
    4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
    1. perubahan peraturan perundang-undangan;
    2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    4. perubahan struktur organisasi perusahaan;
    5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;
    6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
    7. adanya pelaporan;
    8. adanya saran dari pekerja/buruh.

    PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3
    Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
    1. Penilaian Tingkat awal
    2. Penilaian Tingkat Transisi
    3. Penilaian Tingkat Lanjutan

    KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3
    Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
    1. Kategori Tingkat awal
    2. Kategori Tingkat Transisi
    3. Kategori Tingkat Lanjutan
    Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
    1. Kategori Kritikal
    2. Kategori Mayor
    3. Kategori Minor

    • Tugas Anda ini mirip dengan tugas yang dikerjakan oleh Reni Anggreini. Tugas ini merupakan tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang identik satu dengan yang lainnya. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • NAMA : INDRA IHRAM WAHYUDI
        NPM : 14.11.106.701501.1266
        KELAS : B2
        SEMESTER : III (TIGA)

        SMK3 ( SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA )
        Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012,bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif disebut Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ).
        Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.Kewajiban berlaku bagi perusahaan apabila:
        a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
        b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
        Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.
        Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
        a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
        b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
        c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
        Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah dan sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
        A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
        Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha.Dalam menyusun kebijakan pengusaha paling sedikit harus:
        a. tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan,kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
        b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
        c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh..
        Penetapan kebijakan K3 harus:
        a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
        b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
        c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
        d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
        e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
        f. bersifat dinamik; dan
        g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang- undangan.
        Ketentuan dari penetapan kebijakan K3 diadakan peninjauan ulang secara teratur.
        Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
        Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
        B. PERENCANAAN K3
        Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan
        Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
        a. Hasil penelaahan awal
        b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
        c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
        d. Sumber daya yang dimiliki
        Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
        a. Tujuan dan Sasaran e. Jangka Waktu Pelaksanaan
        b. Skala Prioritas f. Indikator Pencapaian
        c. Upaya Pengendalian Bahaya g. Sistem Pertanggung Jawaban
        d. Penetapan Sumber Daya
        C. PELAKSANAAN RENCANA K3
        Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3( berkompeten dibidangnya), prasarana dan sarana( organisasi/unit, anggaran yang memadai, prosedur/instruksi kerja )
        D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
        Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
        1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
        2. Audit Internal SMK3
        E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
        Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
        Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
        1. perubahan peraturan perundang-undangan;
        2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
        3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
        4. perubahan struktur organisasi perusahaan;
        5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;
        6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
        7. adanya pelaporan;
        8. adanya saran dari pekerja/buruh.

        AUDIT SMK3
        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.Tujuan audit untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
        Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
        a. kriteria Audit SMK3;
        b. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3; dan
        c. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.
        Data pendukung laporan audit :
        a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
        b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian

        PENILAIAN SMK3
        Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penilaian penerapan SMK3 dilakukan melalui Audit SMK3.Hasil audit SMK3 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

        PENGAWASAN SMK3
        Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
        Pengawasan SMK3 meliputi:
        a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
        b. organisasi;
        c. sumber daya manusia;
        d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
        e. keamanan bekerja;
        f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
        g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
        h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
        i. tindak lanjut audit.
        Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 pelaksanaan pengawasan SMK3 dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Hasil pengawasan SMK3 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

  14. Nama : Muhammad Adnan
    NPM : 14.11.106.701501.1298
    Semester : 3
    Kelas : B2

    Latar belakang

    Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan tanggung jawab, pelaksanaan,
    prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko
    yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien, dan produktif.

    Pengertian Sistem Manajemen K3 (SMK3)

    SMK3 adalah standar yang diambil dari standar Australia AS4801 ini serupa dengan Occupational Health and Safety Assassment Series (OHSAS) 1800,
    standar ini dibuat oleh beberapa lembaga sertifikasi dan lembaga standarisasi kelas dunia.
    SMK3 merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan yang ada dan berlaku yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

    SMK3 merupakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dinilai sehingga kesesuaian terhadapnya menjadi obyektif.
    SMK3 Digunakan sebagai patokan dalam menyusun suatu sistem manajemen yang berfokus untuk mengurangi dan menekan kerugian dalam kesehatan,keselamatan dan bahkan properti.
    Peraturan pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
    PP No. 50 Tahun 2012 telahditetapkan pada 12 April 2012 di Jakarta PP tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    Dalam PP No. 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang
    memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja.

    Pentingnya Pelaksanaan K3 Sudah saatnya aturan K3 diterapkan dengan baik untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak dapat diprediksi.
    Mengingat begitu pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, yang terpenting adalah pekerja yang sebagai objek dan sekaligus subjek itu sendiri melaksanakan K3 dengan baik
    maka pekerja itu sendiri yang akan menerima efek positifnya dan begitu jugauntuk keadaan sebaliknya.
    Penerapan regulasi keselamatan dan kesehatan kerjayang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua elemen yang telibat didalamnya
    seperti pihak perusahaan atau wirausaha, pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

    Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan SMK3Untuk menekankan tentang pentingnya SMK3 maka pemerintah mengeluarkan PP No. 50 Tahun 2012.
    Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012dijelaskan beberapa tujuan penerapan SMK3 diantaranya :

    A.Tujuan penerapan SMK3 adalah :
    a.meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur,dan terintegrasi.
    b.Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/serikat buruh serta
    c.Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien, untuk mendorong produktifitas.

    B.Manfaat pelaksanaan SMK3 Baik bagi perusahaan maupun karyawan.
    Keselamatan kerja merupakan suatu program perlindungan terhadap karyawan pada saat kerja dan berada dalam lingkungan tempat kerja untuk berusaha mencegah dan menimbulkan
    atau bahkan menghilangkan sebab terjadinya kecelakaan kerja.
    Sedangkan kesehatan kerja merupakan suatu lingkungan kerja yang bebas dari penyakit fisik dan mental.
    Realita dilapangan menunjukkan masih banyak perusahaan masih enggan menerapkan SMK3.
    Ada beberapa alasan kenapa penerapan SMK3 di industri masih belum seperti yang diharapkan diantaranya :
    a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat umumnya dan pengusaha khususnya
    b. Menganggap penerapan SMK3 membutuhkan biaya mahal
    c. Belum memprioritaskan K3
    d. Sumber daya manusia yang terbatas.

    Secara umum manfaat penerapan SMK3 dibagi dalam 4 poin penting yaitu :
    1.Melindungi pekerja
    Tujuan utama penerapan SMK3 adalah melindungi pekerja dari segala macam bahaya kerja dan juga bisa mengganggu kesehatan saat kerja.
    Dengan SMK3 dapat meningkatkan produktivitas pekerja karena pekerja dilindungi olehSMK3.
    2.Mematuhi peraturan pemerintah
    Dengan menerapkan SMK3 maka sebuah perusahaan telah mematuhi peraturan pemerintah Indonesia.
    Perusahaan yang tidak melaksanakan SMK3 akan diberikan sangsi oleh pemerintah karena dianggap lalai dalam melindungi pekerja.
    3.Meningkatkan kepercayaan konsumen
    Dengan menerapkan SMK3 secara otomatis akan membuat kepercayaan pada konsumen.
    Dengan menerapkan SMK3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat.
    4.Membuat sistem manajemen efektif
    Penerapan SMK3 tidak jauh beda dengan ISO dimana semua tindak nterdokumentasi dengan baik, dengan adanya dokumen yang lengkap memudahkan
    melakukan tindakan perbaikan jika ada alur kerja yang tidak sesuai.

    • Tugas Anda sudah cukup baik, hanya saja jumlah halamannya masih kurang. Kerjakan tugas rangkuman ini setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas. Jadi harap perbaiki tugas Anda kembali. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah.

  15. Nama : Cipta adi kurnia Kelas : B2K3
    Npm : 14.11.106.701501.1272 Semester : 3 (tiga)

    SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) SESUI PP NO.50 TAHUN 2012

    Pengantar

    Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, panduan yang digunakan oleh perusahaan  dalam melaksanakan SMK3, Permenaker 

    N0.5 tahun 1996, dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Permen N0.09 tahun 2008, dengan terbitnya peraturan pemerintah ini,

    seyogianya  semua peraturan yang bersifat sektoral  segera disesuaikan.

    Adapun PP 50 tahun 2013 ini didasarkan kepada Undang-Undang N0.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

    Pelaksanaan Sistim Manajemen  Keselamatan Kerja (SMK3)   Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

    Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :

    1. Untuk meningkatkan efektifitas  perlindungan K3 dengan  cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi

    2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan  : manajemen,  tenaga kerja/pekerja dan

    serikat pekerja

    SMK3 diwajibkan  bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan

    diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut,  pengusaha  melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan

    Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait

    A. PENGENDALIAN

    Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi:  kegiatan, produk, barang dan jasa.

    Sementara itu, untuk cakupan pengendalian  meliputi : bahan,  peralatan,  lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

    B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

    Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan ,

    yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.

    1. Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena  kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur

    dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan

    dalam bekerja  , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga  larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi

    2. Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan  : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit

    tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga

    pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

    C. PENGAWASAN

    Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

    1. Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,

    2. Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,

    3. Suku Dinas di Kabupaten/Kota

    Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan  kriteria sebagai berikut :

    1. Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?

    2. Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi  dalam organisasi perusahaan ?

    3. Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?

    4. Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?

    5. Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?

    6. Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar

    7. Apakah Pengendalian  Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?

    8. Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya  dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang

    sama.

    9. Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja

    perusahaan.

    D. OVERVIEW

    I. Pendahuluan

    Pengertian pelaksanaan  keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

     Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja

    dan penyakit akibat kerja

     mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang

    ditetapkan.

    II. Pengertian Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  ( SMK3 )

    Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah  :

    Proses mengintegrasikan  prinsip-prinsip keselamatan  dan kesehatan kerja kedalam operasi perusahaan

    Definisi :

    SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan

    kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

    III. Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3

    Tujuan Tinjauan Ulang adalah :

    1. Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;

    2. Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;

    3. Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;

    4. Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;

    5. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;

    6. Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap

    aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;

    7. Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

     

    Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :

    1. Perubahan peraturan perundangan;

    2. Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);

    3. Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;

    4. Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;

    5. Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;

    6. Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)

    7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

    8. Tuntutan pasar;

    Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :

    1. Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;

    2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

    V. Implementasi Audit

    Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk

    menentukan sampai sejauh mana kriteria

    Kriteria Audit  SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan  sebagai acuan pembanding  terhadap bukti audit.

    Bukti Audit adalah  Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan

    dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

    * Audit SMK3 adalah :

    “ Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu

    hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan”

    * Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :

     Prioritas manajemen;

     Tujuan komersial;

     Persyaratan sistem manajemen;

     Persyaratan peraturan peruu;

     Persyaratan kontrak;

     Kebutuhan utk evaluasi pemasok;

     Persyaratan pelanggan;

     Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan;

     Risiko terhadap organisasi.

    * Lingkup Audit SMK3 yaitu :

     Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

     Strategi Pendokumentasian

     Peninjauan Ulang dan Kontrak

     Pengendalian Dokumen

     Pembelian

     Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

     Standar Pementauan

     Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

     Pengelolaan Material dan Perpindahannya

     Pengumpulan dan Penggunaan Data

     Audit SMK3

     Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

    • Anda disarankan mengetik langsung, atau menggunakan program aplikasi Notepad, bukan Microsoft Word seperti yang sudah diuraikan pada penjelasan tugas diatas, agar penulisan Anda lebih mudah untuk dibaca. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

      • Nama:Cipta adi kurnia
        Npm:14.11.106.701501.1272
        Kelas:B2
        Semester:3(tiga)

        SISTIM MENAJEMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) SESUI PP NO.50 TAHUN 2012

        Pengantar
        Sebelum terbitnya pertaruran pemerintah No.50 tahun 2012,panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan SMK3,permenaker No.50 tahun 1996, dan untuk kementerian pekerjaan umum menggunakan PP No.09 tahun 2008, dengan terbitnya peraturan pemerintahan ini, seyogianya semua peraturan yang bersifat sektoral segera di sesuaikan.
        Adapun PP 50 tahun 2013 ini didasarkan kepada undang-undang No.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh undang-undang No.13 tahun 2003.
        Tujuan penerapan pelaksanaan sistim manajemen keselamatan kerja (SMK3) ini adalah dalam rangka :
        1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindunga K3 dengan cara : terencana , terukur , terstuktur , terintegrasi
        2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : menajemen , tenaga kerja / pekerja serikat kerja
        SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, memperkerjakan lebih dari 100 orang atau memiliki potensi bahaya yang tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembina keselamatan kesehatan kerja (P2K3), wakil pekerja dan pihak lain yang terkait.
        A. PENGENDALIAN
        Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi : kegiatan, produk, barang dan jasa.
        Sementara itu, untuk cakupan pengendlian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.
        B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA
        Bila dilakukan idenifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.
        1. Tindakan tidak aman (unsafe action) disebebkan : kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah di atur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja, tidak komponen karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus, bahkan menjelang pagi
        2. Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan yang kurang memadai sehingga mengakibatkan keusakan mata.
        C. PENGAWASAN
        Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan peraturan pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
        1. Kementerian tenaga kerja di pusat
        2. Dinas tenaga kerja di provinsi dan,
        3. Suku dinas di kabupaten/kota
        D. OVERVIEW
        I. Pendahuluan
        Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan keja adalah :
        – Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
        – Mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima dan sesui dengan standard yang di tetapkan.
        II. Pengertian sistim manajemen keselamat kesehatan kerja (SMK3) :
        Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan kesehatan kerja dalam operasi perusahaan.
        DEFINISI :
        SMK3 adalah : bagian dari sitem menajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
        III. Tinjauan ulang peningkatan kinerja penerapan SMK3
        Tujuan tinjaun ulang adalah :
        1. Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menetukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan
        2. Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja
        3. Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3 termasuk kebijakan dan sasaran
        4. Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif
        5. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya
        6. Mengindentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur menajemen dan pengukuran kinerja perusahaan
        7. Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan
        Tinjauan ulang SMK3 harus memperyimbangkan :
        1. Perubahan peraturan perundangan
        2. Hasil investigasi kecelakaan kerja
        3. Hasil pemantauan dan laporan kegiatan audit
        4. Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan
        5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
        6. Tuntutan pasar
        Tinjauan ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasikan secara formal kepada :
        1. Petugas/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindak lanjuti dengan tepat
        2. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), pekerja dan serikat pekerja
        IV. Implementasi audit SMK3
        Proses yang sistematik, indipenden dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kreteria audit dipenuhi.
        Kriteria audit SMK3 adalah kebijakan, prosedur, persyaratan digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.
        Bukti audit adalah rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang berkitan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
        Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan indipenden terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
        Tujuan program audit :
        -Prioritas manajemen
        -Persyaratan kontrak
        -Kebutuhan untuk evaluasi pemasok
        -Resiko terhadap organisasi
        Lingkup Audit SMK3 :
        -Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
        -Peninjauan ulang
        -Pembelian
        -Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
        -Audit SMK3
        -Pengembangan keterampilan dan kemampuan

  16. Nama : Ryan Ade Putra
    kelas : B-2 , Semester : III (tiga)
    Npm : 14.11.106.701501.1285

    -Rangkuman PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    BAB I

    Pasal 1
    1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    6. Pengusaha adalah:
    a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
    Pasal 2
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
    Pasal 3
    (1) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    (2) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    BAB II

    Pasal 4
    (1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    (2) Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pasal 5
    (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
    (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
    a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
    Pasal 6
    (1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
    a. penetapan kebijakan K3;
    b. perencanaan K3;
    c. pelaksanaan rencana K3;
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    Pasal 7
    (2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    3. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    (3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. visi;
    b. tujuan perusahaan
    c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
    d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
    Pasal 9
    (3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
    a. hasil penelaahan awal;
    b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    d. sumber daya yang dimiliki.
    Pasal 10
    (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
    a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    b. anggaran yang memadai;Pasal 13
    c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    d. instruksi kerja.
    Pasal 11
    (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. tindakan pengendalian;
    b. perancangan (design) dan rekayasa;
    c. prosedur dan instruksi kerja;
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    f. produk akhir;
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
    Pasal 12
    (1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
    b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
    c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
    d. membuat prosedur informasi;
    e. membuat prosedur pelaporan; dan
    f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    Pasal 13
    (1) Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
    2) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:
    a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
    b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
    c. kinerja K3;
    d. identifikasi sumber bahaya; dan
    e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:
    a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
    b. indikator kinerja K3;
    c. izin kerja;
    d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
    e. kegiatan pelatihan K3;
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
    g. catatan pemantauan data;
    h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya;
    j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
    k. audit dan peninjauan ulang SMK3.
    Pasal 15
    (1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
    (4) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:
    a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    g. adanya pelaporan; dan/atau
    h. adanya masukan dari pekerja/buruh.

    BAB III

    Pasal 16
    (1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    (2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    d. pengendalian dokumen;
    e. pembelian dan pengendalian produk;
    f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    g. standar pemantauan;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    i. pengelolaan material dan perpindahannya;
    j. pengumpulan dan penggunaan data;
    k. pemeriksaan SMK3; dan
    l. pengembangan keterampilan dan kemampuan
    Pasal 17
    (1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    (2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    BAB IV

    Pasal 18
    (1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. organisasi;
    c. sumber daya manusia;
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    e. keamanan bekerja;
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    i. tindak lanjut audit.
    Pasal 19
    (1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB V

    Pasal 21
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

    BAB VI

    Pasal 22
    Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    -PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    I. Umum
    Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.
    Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar.
    Peraturan Pemerintah ini memuat:
    – ketentuan umum;
    – sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    – penilaian SMK3;
    – pengawasan;
    – ketentuan Peralihan; dan
    – ketentuan Penutup.

    -PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(SMK3)
    A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
    1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
    a. tinjauan awal kondisi K3; dan
    b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
    2. Penetapan kebijakan K3 harus:
    a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
    b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
    c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
    d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
    e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
    f. bersifat dinamik; dan
    g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan
    B. PERENCANAAN K3
    1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan
    a. Hasil penelaahan awal
    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risikob. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    d. Sumber daya yang dimiliki
    2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:
    a. Tujuan dan Sasaran
    b. Skala Prioritas
    c. Upaya Pengendalian Bahaya
    d. Penetapan Sumber Daya
    e. Jangka Waktu Pelaksanaan
    f. Indikator Pencapaian
    g. Sistem Pertanggung Jawaban
    C. PELAKSANAAN RENCANA K3
    1. Penyediaan Sumber Daya Manusia
    a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia
    b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
    c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
    d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
    2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
    a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    b. Anggaran
    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    d. Instruksi kerja
    D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
    2. Audit Internal SMK3
    E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

    • Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan copy-paste pasal demi pasal pada PP tersebut. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

    • Nama : Ryan Ade Putra
      kelas : B-2 , Semester : III (tiga)
      Npm : 14.11.106.701501.1285

      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

      Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
      A. penetapan kebijakan K3
      B. perencanaan K3
      C. pelaksanaan rencana K3
      D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3
      E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

      A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3

      – Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui
      1. tinjauan awal kondisi K3
      2. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

      – Penetapan kebijakan K3 harus:
      1. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan
      2. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani
      3. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3
      4. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan

      – Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:
      1. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan
      2. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3
      3. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3
      4. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi
      5. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

      – Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

      – Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

      B. PERENCANAAN K3

      1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
      a. Hasil penelaahan awal.
      b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
      c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus;
      1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
      2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.
      d. Sumber daya yang dimiliki.

      2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat;

      a. Tujuan dan Sasaran;
      1) dapat diukur;
      2) satuan/indikator pengukuran; dan
      3) sasaran pencapaian.
      harus berkonsultasi dengan:
      1) wakil pekerja/buruh;
      2) ahli K3;
      3) P2K3; dan
      4) pihak-pihak lain yang terkait

      b. Skala Prioritas
      Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

      c. Upaya Pengendalian Bahaya
      Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri

      d. Penetapan Sumber Daya
      Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

      e. Jangka Waktu Pelaksanaan
      Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

      f. Indikator Pencapaian
      Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.

      g. Sistem Pertanggung Jawaban
      Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus:
      1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;
      2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan
      3) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

      C. PELAKSANAAN RENCANA K3

      1) a. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi
      Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi;
      1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
      a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
      b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
      2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan;
      3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;
      4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli
      5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.

      b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
      Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3
      Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut.

      c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
      1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
      2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi:
      a) pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan;
      b) pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3
      3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3;
      4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

      d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
      Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
      1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;
      2) memeriksa uraian tugas dan jabatan;
      3) menganalisis tugas kerja;
      4) menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan
      5) meninjau ulang laporan insiden.

      – Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
      a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
      Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
      Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
      P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

      b. Anggaran
      Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
      1) keberlangsungan organisasi K3;
      2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja;
      3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.

      c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
      1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.
      2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
      a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab
      b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan
      c) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan

      – Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:
      a) persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3;
      b) izin kerja
      c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi;
      d) kegiatan pelatihan K3;
      e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
      f) pemantauan data;
      g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut;
      h) identifikasi produk termasuk komposisinya;
      i) informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
      j) audit dan peninjauan ulang SMK3.

      3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas
      a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
      (1) pelaporan terjadinya insiden;
      (2) pelaporan ketidaksesuaian
      b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:
      (1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan
      Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah.

      4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:
      a) menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3;
      b) menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3;
      c) mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur;
      d) memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan; dan
      e) menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan

      – Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa:
      a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan;
      b) dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi;
      c) dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang;
      d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu;
      e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan
      f) dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

      – Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
      a. standar bagi tempat kerja;
      b. perancangan pabrik dan bahan; dan
      c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

      – Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:
      a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
      1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan
      2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
      b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
      c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
      1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
      2) pendidikan dan pelatihan;
      3) insentif, penghargaan dan motivasi diri;
      4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi
      5) penegakan hukum.

      2. Perancangan dan Rekayasa
      Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
      a. pengembangan;
      b. verifikasi;
      c. tinjauan ulang;
      d. validasi; dan
      e. penyesuaian.

      – Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur:
      a. identifikasi potensi bahaya;
      b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan
      c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

      3. Prosedur dan Instruksi Kerja
      Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki

      4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
      Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3.

      5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
      Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:
      a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
      b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan
      c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

      6. Produk Akhir
      Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

      7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
      Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:
      a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan
      b. proses perawatan lanjutan.

      8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
      Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

      D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

      1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
      Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek
      – Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
      a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;
      b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait;
      c. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;
      d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
      e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan
      f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

      2. Audit Internal SMK3
      Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
      Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini
      Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

      E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

      1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
      2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

      -Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
      1. evaluasi terhadap kebijakan K3;
      2. tujuan, sasaran dan kinerja K3;
      3. hasil temuan audit SMK3; dan
      4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
      -Perbaikan dan peningkatan kkinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
      1. perubahan peraturan perundang-undangan;
      2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
      3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
      4. perubahan struktur organisasi perusahaan;
      5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;
      6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
      7. adanya pelaporan; dan/atau
      8. adanya saran dari pekerja/buruh.

      – Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
      A. kriteria Audit SMK3;
      B. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3; dan
      C. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

      A. KRITERIA AUDIT SMK3
      1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
      2. Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
      3. Tinjauan dan Evaluasi
      4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
      a. Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      b. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
      c. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      d. P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
      e. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
      f. P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
      g. P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      h. Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

      2.Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
      1 Rencana strategi K3
      2 Manual SMK3
      3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
      4 Informasi K3

      3.Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
      1 Pengendalian Perancangan
      2 Peninjauan Kontrak

      4.Pengendalian Dokumen
      1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
      2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen

      5.Pembelian dan Pengendalian Produk
      1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
      2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
      3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
      4 Kemampuan Telusur Produk

      6.Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
      1 Sistem Kerja
      2 Pengawasan
      3 Seleksi dan Penempatan Personil
      4 Area Terbatas
      5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
      6 Pelayanan
      7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat

      7.Standar Pemantauan Pemeriksaan Bahaya
      2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
      3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
      4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

      8.Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
      1 Pelaporan Bahaya
      2 Pelaporan Kecelakaan
      3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
      4 Penanganan Masalah

      9.Pengelolaan Material dan Perpindahannya
      1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
      2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
      3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

      10.Pengumpulan Dan Penggunaan Data
      1 Catatan K3
      2 Data dan Laporan K3

      B. PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3
      Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
      1. Penilaian Tingkat awal
      Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat)
      2. Penilaian Tingkat Transisi
      Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua)
      3. Penilaian Tingkat Lanjutan
      Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam)

      C. KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3
      Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
      1. Kategori Tingkat awal
      Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria
      2. Kategori Tingkat Transisi
      Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria
      3. Kategori Tingkat Lanjutan
      Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria

      -Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
      1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
      2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
      3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

      -Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
      1. Kategori Kritikal
      Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
      2. Kategori Mayor
      a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3
      c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
      3. Kategori Minor
      Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

      -TINGKAT AUDIT :AWAL/TRANSISI/LANJUTAN
      1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
      Nama perusahaan :
      Jenis usaha :
      2. LINGKUP AUDIT
      Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di meliputi:
      a.
      b. dan seterusnya
      3. PELAKSANAAN AUDIT
      Tanggal : dari s.d. pelaksanaan audit
      Tempat : alamat
      4. TUJUAN AUDIT
      Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
      5. TIM AUDITOR
      Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:
      1. , Auditor senior
      2. , Auditor junior
      6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA
      a.
      b.
      7. JADWAL AUDIT
      8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
      9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

      10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

      11. TINDAK LANJUT

      12. HASIL AUDIT13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
      a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
      b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.

  17. NAMA : WAHYU RAHMADANI
    KELAS : B2
    NPM : 14.11.106.701501.1313
    SEMESTER : 3

    KETENTUAN KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN K3 DI BIDANG KONSTRUKS
    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG

    PEKERJAAN UMUM.

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

    1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk

    menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit

    akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
    2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SMK3

    Konstruksi Bidang PU adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka

    pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
    3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta

    pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan

    lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
    4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam

    merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi

    yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang

    telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti

    pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

    Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013.
    6. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara

    kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan,

    kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.
    7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan

    kerja.
    8. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan

    lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
    9. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya,

    menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.
    10. Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan

    konstruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
    11. Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi

    Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa

    dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan

    Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    12. Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi yang selanjutnya disingkat Monev K3 Konstruksi adalah kegiatan pemantauan

    dan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan

    rekomendasi perbaikan penerapan K3 Konstruksi.
    13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang

    berfungsi melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

    PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
    Pasal 4
    1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    2) SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a) Kebijakan K3;
    b) Perencanaan K3;
    c) Pengendalian Operasional;
    d) Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e) Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    3) SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a) Tahap Pra Konstruksi:
    i) Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi;
    ii) Detailed Enginering Design (DED);
    iii) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    b) Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    c) Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    d) Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    Pasal 5
    1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.
    2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    a) Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100

    orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b) Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari

    100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    Pasal 6
    1) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 konstruksi.
    2) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi.
    Bagian Kedua

    Penerapan SMK3 Pada Tahapan Pekerjaan Konstruksi
    Pasal 7
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi
    1) Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    2) Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    a) mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan

    material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b) mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan

    Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    c) Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    i) potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen

    Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    ii) kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

    Pasal 8
    Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
    1) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan

    persyaratan teknis.
    2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat

    dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya

    K3.
    6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara

    anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam

    dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa,

    merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia

    barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K

    Penawaran.
    10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang

    diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program

    K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi

    untuk seluruh tahapan pekerjaan.

    • Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan secara khusus membahas konstruksi. Lagipula Anda belum mendapatkan mata kuliah K3 Konstruksi yang diajarkan pada semester 5. Baca dengan cermat dan teliti tugas yang diberikan. Perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  18. NAMA : Candra Dwi Septian
    Kelas : B2
    Nim : 14.11.106.701501.1275
    Semester :2

    SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Memasuki dunia industri yang semakin modern akan diikuti oleh penerapan teknologi tinggi penggunaan
    bahan dan peralatan yang semakin kompleks dan rumit,
    yang akan mengakibatkan suatu kemungkinan resiko yang besar ,berupa kecelakaan kerja dan
    penyakit akibat kerja.Sistem manajemen k3 adalah standar sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
    dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja
    yang aman ,efisien,& produktif.
    Tujuan penerapan SMK3 adalah meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
    yang terencana,terukur,terstruktur,dan terintgrasi.
    Sesuai dengan ketentuan sistem manajemen k3 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen Keselamatan,dan Kesehatan Kerja, bahwa setiap
    perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh lebih dari 100 Orang
    , atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi maka perusahaan-perusahaan tersebut wajib menerapkan
    SMK3 di perusahaanya.Dalam rangka menerapkan SMK3 ,
    setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
    – Penetapan Kebijakan K3
    – Perencanaan K3
    – Pelaksana Rencana K3
    – Pemantauan dan evaluasi kinerja k3 , dan
    – Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

    Penetapan Kebijakan k3, Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan
    kepada seluruh pekerja/buruh,
    orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan,dan pihak lain yang terkait
    meliputi :- Penyusunan kebijakan K3,dan proses konsultasi antara pengurus dengan wakil pekerja/buruh.
    Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan
    tertulis tanggal ,dan di tanda tangani, secara jelas menyatakan tujuan , dan sasaran K3.
    – Di jelaskan dan di sebarluaskan kepada seluruh pekerja /buruh ,tamu,kontraktor,pemasok,dan pelanggan.
    – Terkodumentasi, dan terpelihara dengan baik.
    – Di tinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan
    yang terjadi.
    dalam perusahaan ,dan peraturan perundang-undangan.
    -Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas , dan sarana-sarana lain yang di perlukan di bidang K3.
    -setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan
    mengendalikan Pelaksanaan K3.

    Perencanaan K3 meliputi : – Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi k3 perusahaan yang telah
    di lakukan pada penyusunan kebijakan.
    -Identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko harus di pertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
    -Dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran k3 , pengusaha harus berkonsultasi dengan: wakil pekerja,
    Ahli k3,P2K3,dan Pihak-pihak lain yang terkait.
    -Serta melakukan upaya pengendalian bahaya , penetapan sumber daya,jangka waktu pelaksanaan kegiatan,
    indikator pencapaianSistem pertanggung jawaban.

    Pelakasanaan rencana K3 meliputi: -Pelaksana rencana k3 dilakukan berdasarkan rencana K3.
    – Pengusaha dalam melaksanakan rencana k3 di dukung oleh sumber daya manusia di bidang k3,prasarana, dan sarana.
    – Sumber daya manusia memiliki kompetensi kerja yang di buktikan dengan sertifikat, atau surat izin kerja
    /operasi, dan surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
    – Dilengkapi dengan sarana- & prasarana seperti organisasi yang berwenang di bidang k3 , anggaran yang memadai
    ,prosedur kerja ,informasi,serta pendokumentasian serta intruksi kerja, dan upaya menghadapi keadaan darurat
    serta rencana pemulihannya.

    Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah ssitem k3 di perusahaan tersebut apakah sudah
    berjalan secara maksimal pemantauan dan evaluasi tersebut meliputi:melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran,
    dan audit internal SMK3
    dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    – Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha ,dan digunakan untuk melakukan
    tindakan perbaikan.
    – Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan dan/atau standar.

    Peninjauan & peningkatan kinerja SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanaan dalam hal :
    – terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
    – adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    – adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    – terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    – adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
    – adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    – adanya pelaporan dan adanya masukan dari pekerja/buruh.

    LAPORAN AUDIT
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
    NAMA PERUSAHAAN
    UNIT KERJA

    No. Laporan
    LAPORAN AUDIT
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Halaman
    dari
    Tgl.
    Laporan

    Audit ke/
    Distribusi

    Pekerjaan

    RINGKASAN
    Auditor
    Ketua Tim Auditor
    1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
    Nama perusahaan :
    Jenis usaha :
    2. LINGKUP AUDIT
    Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di meliputi:
    a.
    b.dan seterusnya
    3. PELAKSANAAN AUDIT
    Tanggal :
    Tempat :
    4. TUJUAN AUDIT
    Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada sesuai
    dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
    5. TIMAUDITOR
    Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:
    1. , Auditor senior
    2. , Auditor junior
    No.Laporan

    LAPORAN AUDIT
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Halaman
    dari
    Tgl.Laporan

    Distribusi
    Dari 3
    No.Pekerjaan

    RINGKASAN Auditor Ketua Tim Auditor
    6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA
    a.
    b.
    7. JADWAL AUDIT
    NO KeGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG
    1.PERTEMUAN AWAL
    2.PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KRITERIA
    3.PERTEMUAN AKHIR
    4 – No. Laporan

    LAPORAN AUDIT
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Halaman
    dari
    Tgl.Laporan

    Distribusi

    No.Pekerjaan

    LAPORAN UTAMA Auditor
    Ketua Tim Auditor
    8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
    NO. KRITERIA
    TIDAK BERLAKU PEMENUHANNYA KESESUAIAN KETIDAKSESUAIAN MAYOR MINOR
    9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

    10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

    11. TINDAK LANJUT

    12. HASIL AUDIT

    No. Laporan

    LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Halaman
    dari
    Tgl. Laporan

    Distribusi

    No. Pekerjaan

    LAPORAN UTAMA Auditor
    Ketua Tim Auditor
    13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
    a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
    b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan

    Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut PP NO.50 Tahun 2012 tentang
    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
    adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
    dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi
    dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat
    kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    Manfaat Sistem Manjemen K3 adalah antara lain :
    1.Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
    2.Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
    3.Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.
    4.Meningkatkan image market terhadap perusahaan.
    5.Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Perawatan terhadap mesin dan
    peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

    Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
    1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
    2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
    3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.
    Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 2: Tabel 2 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3
    Kategori Perusahaan
    Tingkat Pencapaian Penerapan
    0-59%
    60-84%
    85-100%
    Kategori tingkat awal (64 kriteria)
    Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
    Tingkat Penilaian Penerapan Baik
    Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
    Kategori tingkat transisi (122 kriteria)
    Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
    Tingkat Penilaian Penerapan Baik
    Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
    Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)
    Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
    Tingkat Penilaian Penerapan Baik
    Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

    Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan
    berdasarkan
    kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
    1. Kategori Kritikal
    Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
    2. Kategori Mayor
    a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
    c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
    3. Kategori Minor
    Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
    Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3

    Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan
    keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin
    terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
    pekerja/buruh,dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
    penyakit akibat kerja serta
    terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.
    Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman
    maupun standar.
    Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan
    kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu
    ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.

    Kesimpulan dari SMK3 adalah sistem manajemen yang terintergrasi untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan K3
    yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi resiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan.
    System manajemen K3 mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Apabila tujuan-tujuan tersebut telah tercapai,
    dapat membawa manfaat bagi perusahaan atau industri,lingkungan, dan juga bagi pekerja yang bersangkutan,
    dimana manfaat tersebut dapat berupa manfaat secara langsung maupun tidak langsung.
    Adapun langkah penerapannya di perusahaan adalah sebagai berikut:
    1.Menyatakan Komitmen
    2.Menetapkan Cara Penerapan
    3.Membentuk Kelompok Kerja Penerapan
    4.Menetapkan Sumber Daya yang Diperlukan
    5.Kegiatan Penyuluhan
    6.Peninjauan Sistem
    7.Penyusunan Jadwal Kegiatan
    8.Pengembangan Sistem Manajemen K3
    9.Penerapan Sistem
    10.Proses Sertifikasi

    Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan adanya manajemen K3.
    Agar kebijakan-kebijakan yang disusun oleh manajemen K3 dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan sosialisasi
    secara terus-menerus oleh oknum-oknum yang bersangkutan dengan bidang tersebut, sosialisasi tersebut dapat
    berupa Promosi Keselamatan Kerja pada setiap Dunia Kerjaagar semua orang mementingkan Keselamatan
    kerja itu sendiri.

    • Rangkuman Anda membingungkan dan sulit dipahami karena ditulis/diketik asal copy-paste saja. Perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  19. Nama : Novan Eka Saputra
    NIM : 14.11.106.701501.1301
    Semester : 3 (Tiga)
    Kelas : B2

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG
    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    1. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko, terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.
    5. Perusahaan adalah usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
    6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, perusahaan bukan miliknya, atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis terhadap kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Pasal 2

    Tujuan Penerapan SMK3 :
    a. meningkatkan efektifitas keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur.
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat.
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien.

    Pasal 3

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional dan tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

    BAB II
    SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Pasal 4

    SMK3 adalah pedoman perusahaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 5

    Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya jika mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Dan Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

    Pasal 6

    SMK3 merupakan hasil dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dari peningkatan kinerja SMK3.

    Pasal 7

    1. Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha.
    2. Dalam menyusun kebijakan pengusaha harus melakukan tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3, dan memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh.
    3. Kebijakan K3 memuat visi perusahaan, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional.

    Pasal 8

    Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

    Pasal 9

    1. Dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan :
    a. hasil penelaahan awal.
    b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
    d. sumber daya yang dimiliki.
    2. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    3. Rencana K3 memuat :
    a. tujuan dan sasaran.
    b. skala prioritas.
    c. upaya pengendalian bahaya.
    d. penetapan sumber daya.
    e. jangka waktu pelaksanaan.
    f. indikator pencapaian.
    g. sistem pertanggungjawaban.

    Pasal 10

    Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 dan pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

    Pasal 11

    1. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3
    2. Kegiatan berupa :
    a. tindakan pengendalian.
    b. perancangan (design) dan rekayasa.
    c. prosedur dan instruksi kerja.
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa.
    f. produk akhir.
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri.
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
    3. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    4. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

    Pasal 12

    1. Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan, seperti :
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3.
    b. melibatkan seluruh pekerja/buruh.
    c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
    d. membuat prosedur informasi.
    e. membuat prosedur pelaporan.
    f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    2.Pelaksanaan kegiatan harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

    Pasal 13

    1. Prosedur informasi harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
    2. Prosedur pelaporan terdiri atas pelaporan terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, kinerja K3, dan identifikasi sumber bahaya.
    3. Pendokumentasian kegiatan harus dilakukan :
    a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3.
    b. indikator kinerja K3.
    c. izin kerja.
    d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko.
    e. kegiatan pelatihan K3.
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan.
    g. catatan pemantauan data.
    h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut.
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya.
    j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor.
    k. audit dan peninjauan ulang SMK3.

    Pasal 14

    1. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
    2. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
    3. Perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan dapat menggunakan jasa pihak lain.
    4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat dilaporkan kepada pengusaha.
    5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
    6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.

    Pasal 15

    1. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
    2. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
    3. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
    4. Perbaikan dan peningkatan kinerja

    BAB III
    PENILAIAN SMK3

    Pasal 16

    1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
    2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Penilaian melalui Audit SMK3
    4. Penilaian penerapan SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

    Pasal 17

    1. Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    2. Bentuk laporan hasil audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

    BAB IV
    PENGAWASAN

    Pasal 18

    1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    2. Pengawasan berupa pembangunan, organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3, keamanan bekerja, tindak lanjut audit, dll.

    Pasal 19

    1. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 20

    Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

    BAB V
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 21

    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 tahun.

    BAB VI
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 22

    Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 12 April 2012
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
    Diundangkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 12 April 2012
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    AMIR SYAMSUDIN
    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 100

    • Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan copy-paste pasal demi pasal pada PP tersebut. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  20. Nama : Rima Fauziah
    NIM : 14.11.106.701501.1231
    semester : 3
    Kelas : B1

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

    1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    5. Perusahaan adalah:
    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    6. Pengusaha adalah:
    a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Pasal 2 Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Pasal 3
    (1) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
    (2) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu Umum

    Pasal 4
    (1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
    (2) Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pasal 5
    (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
    (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
    a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
    b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
    (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

    Pasal 6
    (1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
    a. penetapan kebijakan K3;
    b. perencanaan K3;
    c. pelaksanaan rencana K3;
    d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    (2) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

    Penetapan Kebijakan K3 Pasal 7
    (1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.
    (2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    (3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. visi;
    b. tujuan perusahaan;
    c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
    d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    Pasal 8 Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait. Bagian Ketiga Perencanaan K3 Pasal 9
    (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.
    (2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
    (3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
    a. hasil penelaahan awal;
    b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    d. sumber daya yang dimiliki.
    (4) Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    (5) Rencana K3 paling sedikit memuat:
    a. tujuan dan sasaran;
    b. skala prioritas;
    c. upaya pengendalian bahaya;
    d. penetapan sumber daya;
    e. jangka waktu pelaksanaan;
    f. indikator pencapaian; dan
    g. sistem pertanggungjawaban.

    Perencanaan K3 Pasal 9
    (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.
    (2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
    (3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
    a. hasil penelaahan awal;
    b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    d. sumber daya yang dimiliki.
    (4) Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
    (5) Rencana K3 paling sedikit memuat:
    a. tujuan dan sasaran;
    b. skala prioritas;
    c. upaya pengendalian bahaya;
    d. penetapan sumber daya;
    e. jangka waktu pelaksanaan;
    f. indikator pencapaian; dan
    g. sistem pertanggungjawaban.

    Bagian Keempat Pelaksanaan Rencana K3 Pasal 10
    (1) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
    (2) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
    (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
    a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
    a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    b. anggaran yang memadai;
    c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    d. instruksi kerja.

    Pasal 11
    (1) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. tindakan pengendalian;
    b. perancangan (design) dan rekayasa;
    c. prosedur dan instruksi kerja;
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    f. produk akhir;
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
    (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
    (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

    Pasal 12
    (1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
    a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
    b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
    c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
    d. membuat prosedur informasi;
    e. membuat prosedur pelaporan; dan
    f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.
    (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

    Pasal 13
    (1) Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
    (2) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:
    a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
    b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
    c. kinerja K3;
    d. identifikasi sumber bahaya; dan
    e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:
    a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
    b. indikator kinerja K3;
    c. izin kerja;
    d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
    e. kegiatan pelatihan K3;
    f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
    g. catatan pemantauan data;
    h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
    i. identifikasi produk termasuk komposisinya;
    j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
    k. audit dan peninjauan ulang SMK3.
    (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    c. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    d. pengendalian dokumen;
    e. pembelian dan pengendalian produk;
    f. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    g. standar pemantauan;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    i. pengelolaan material dan perpindahannya;
    j. pengumpulan dan penggunaan data;
    k. pemeriksaan SMK3; dan
    l. pengembangan keterampilan dan kemampuan.
    (4) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    Pasal 17
    (1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
    (2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

    BAB IV PENGAWASAN Pasal 18
    (1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. organisasi;
    c. sumber daya manusia;
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    e. keamanan bekerja;
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    i. tindak lanjut audit.
    Pasal 19
    (1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 20
    Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.
    BAB V

    KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21
    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.
    BAB VI

    KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
    Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    • Anda salah masuk ruang. Ruang posting ini untuk kelas B2 (malam), sedangkan Anda terdaftar di kelas B1 (sore).

      Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan copy-paste pasal demi pasal pada PP tersebut. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  21. TUGAS 2

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

    Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:

    A. penetapan kebijakan K3,
    B. perencanaan K3,
    C. pelaksanaan rencana K3,
    D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan
    E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3

    1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
    a. tinjauan awal kondisi K3, dan
    b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil
    pekerja/buruh.

    2. Penetapan kebijakan K3 harus:
    a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan,
    b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani,
    c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3,
    d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;
    e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik,
    f. bersifat dinamik, dan
    g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan.

    3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:
    a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan,
    b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3,
    c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3,
    d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi,
    e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

    4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.

    5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

    6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

    B. PERENCANAAN K3

    1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
    a. Hasil penelaahan awal Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.

    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:
    1. ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
    2. disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

    d. Sumber daya yang dimiliki Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

    2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:

    a. Tujuan dan Sasaran
    Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi:
    1. dapat diukur,
    2. satuan/indikator pengukuran, dan
    3. sasaran pencapaian.

    Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:
    1. wakil pekerja/buruh,
    2. ahli K3,
    3. P2K3, dan
    4. pihak-pihak lain yang terkait.

    b. Skala Prioritas
    Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

    c. Upaya Pengendalian Bahaya
    Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

    d. Penetapan Sumber Daya
    Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

    e. Jangka Waktu Pelaksanaan
    Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

    f. Indikator Pencapaian
    Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.

    g. Sistem Pertanggung Jawaban
    Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus:

    1. menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung,
    2. mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3,
    3. memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

    C. PELAKSANAAN RENCANA K3

    Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
    1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan
    2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

    1. Penyediaan Sumber Daya Manusia

    a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif,
    meliputi:

    1. Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
    a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi
    yang berwenang,
    b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.

    2. Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan,

    3. Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif,

    4. Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli, dan

    5. Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.

    b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

    Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan
    pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

    Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden.

    c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

    Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

    1. menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3,

    2. menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi:

    a) pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang
    diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan,
    b) pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3,

    3. mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3,

    4. memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

    d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja

    Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3.
    Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:

    1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada,
    2) memeriksa uraian tugas dan jabatan,
    3) menganalisis tugas kerja,
    4) menganalisis hasil inspeksi dan audit,
    5) meninjau ulang laporan insiden.

    Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.

    2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai
    Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

    a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

    Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

    P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah
    keselamatan dan kesehatan kerja.

    b. Anggaran
    Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
    1) keberlangsungan organisasi K3,
    2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja,
    3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.

    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    1. Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.

    2. Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
    a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan,
    b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan, dan
    c) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

    Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:
    a) persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3,
    b) izin kerja,
    c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi,
    d) kegiatan pelatihan K3,
    e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan,
    f) pemantauan data,
    g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut,
    h) identifikasi produk termasuk komposisinya,
    i) informasi mengenai pemasok dan kontraktor,dan
    j) audit dan peninjauan ulang SMK3.

    3. Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3
    sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:

    a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
    (1) pelaporan terjadinya insiden;
    (2) pelaporan ketidaksesuaian;
    (3) pelaporan kinerja keselamatan dan
    kesehatan kerja; dan
    (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya.

    b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:
    (1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan,
    (2) pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait. Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah.

    4. Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:

    a) menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3,
    b) menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3,
    c) mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur,
    d) memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan, dan
    e) menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

    Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa:

    a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan,
    b) dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi,
    c) dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang,
    d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu,
    e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan,
    f) dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

    d. Instruksi kerja
    Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:

    1. Tindakan Pengendalian
    Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan
    jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

    Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
    a. standar bagi tempat kerja,
    b. perancangan pabrik dan bahan, dan
    c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

    Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:

    a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:

    1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, dan
    2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

    b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

    c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:

    1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
    2) pendidikan dan pelatihan;
    3) insentif, penghargaan dan motivasi diri;
    4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan
    5) penegakan hukum.

    2. Perancangan dan Rekayasa
    Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
    a. pengembangan,
    b. verifikasi,
    c. tinjauan ulang,
    d. validasi,
    e. penyesuaian.

    Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur:
    a. identifikasi potensi bahaya,
    b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan
    c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

    3. Prosedur dan Instruksi Kerja
    Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

    4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
    Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

    5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

    a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
    b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3, dan
    c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

    6. Produk Akhir
    Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

    7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
    Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:

    a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik, dan

    b. proses perawatan lanjutan.
    Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

    8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
    Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

    D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

    Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara
    umum meliputi:

    a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup,
    b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait,
    c. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3,
    d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran,
    e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden,dan
    f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

    2. Audit Internal SMK3

    Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.

    Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.

    Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

    Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

    Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak
    manajemen.

    E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:

    1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala, dan

    2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

    Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
    1. evaluasi terhadap kebijakan K3,
    2. tujuan, sasaran dan kinerja K3,
    3. hasil temuan audit SMK3, dan
    4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
    1. perubahan peraturan perundang-undangan,
    2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar,
    3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan,
    4. perubahan struktur organisasi perusahaan,
    5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi,
    6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
    7. adanya pelaporan,
    8. adanya saran dari pekerja/buruh.

    Nama : Adi Gunawan
    NIM : 14.11.106.701501.1437
    Semester : 3 ( Tiga )
    Kelas : B2

  22. NAMA : YOKO ANDI PRASETYO
    KELAS : B2
    NPM : 14.11.106.701501.1435
    SEMESTER : 3

    I. Penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Persero

    Suatu industri yang berdiri tidak lepas dari masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini karena tenaga kerja merupakan salah satu asset terbesar bagi produktivitas suatu Negara, di mana berkurangnya tenaga kerja atau berkurangnya kemampuan tenaga kerja untuk bekerja secara efektif dan efisien akan mengakibatkan turunnya produktivitas suatu negara. Bahaya kecelakaan akibat proses kerja merupakan hal yang sangat mungkin terjadi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan untuk meminimalisirkannya maka perusahaan menetapkan peraturan umum yang dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah PT. PLN Persero

    Peraturan Umum K3 yang perlu di laksanakan
    Dalam penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN Persero, terdapat beberapa peraturan umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf dan karyawan. Berikut ini merupakan bebrapa peraturan umum yang harus dilaksanakan,antara lain:
    1. Seluruh karyawan dan pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus memahami dan mematuhi kaedah, dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja
    2. Semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus peduli dan tanggap akan bahaya kebakaran yang mungkin timbul.
    3. Penanggugn jawab K3 harus menetapkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran peraturan K3.
    4. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk
    5. Semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang berupa perbaikan gardu induk harus peduli dan tanggap untuk menjaga kerapihan dan kebersihan pada lokasi perbaikan.

    II. Sistem Kerja

    a. Potensi bahaya dan nilai resikonya pada proses kerja yang harus diidentifikasi dan dinilai oleh petugas yang berkompeten
    b. Upaya pengendalian resiko dibahas dalam rapat tinjauan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ditempat kerja
    c. Semua pekerjaan yang beresiko tinggi, setelah melalui inspeksi yang ketat harus diberlakukan prosedur “ijin kerja” sebelum pekerjaan dimulai dan disetujui oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau pihak yang berkompeten.
    d. Metode kerja yang aman untuk seluruh resiko yang diidentifikasi didokumentasikan
    e. Metode dan intruksi kerja serta persyaratan tenaga kerja harus dibuat dan disyahkan oleh petugas yang kompeten
    f. Alat pelindung diri harus tersedia dan terpakai secara tepat serta terpelihara, dan sebelum dipakai harus dipastikan memenuhi standard dan dalam keadaan layak pakai
    g. Bila terjadi perubahan metode kerja/ proses kerja maka pola pengendalian resiko harus ditinjau ulang.
    h. Untuk pekerjaan berbahaya hanya dilakukan oleh personal yang memenuhi syarat yang ditentukan.

    III. Tugas dan waktu kerja
    Pegawai atau petugas pada instalasi Tegangan Tinggi (TT) di bagi menjadi 2 bagian yaitu antara lain :

    • Operator Gardu Induk yang bertugas memantau beban trafo sutter dan memantau peralatan yang terpasaang di Gardu Induk (GI)
    • Petugas pemeliharaan bertugas memelihara peralatan instalasi Tegangan Tinggi (TT)

    Jam kerja karyawan Operator Gardu Induk dan Pemeliharaan diatur pada jadwal yang telah ditentukan ialah:

    • Pada jam kerja operator Gardu Induk diatur jadwal yang ditentukan dalam 24 jam, jam kerja operator Gardu Induk di bagi pada 3 shift yaitu: jam 07:30WIB-15:00WIB, 15:00WIB-22:00WIB, 22:00WIB-07:30WIB
    • Pada jam kerja bagian Pemeliharaan yaitu jam kerja dilakukan setiap hari yaitu pda pukul 07:30WIB-16:00WIB

    IV. Pengawasan
    1. Tiap pekerjaan yang berlangsung harus diawasi untuk memastikan dilaksanakannya pekerjaan aman dan mengikuti instruksi dan pedoman kerja yang telah ditetapkan.
    2. Setiap orang diawasi berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugasnya.
    3. Pengawas harus ikut serta mengidentifikasi bahaya dan melakukan upaya pengendalian.
    4. Pengawas harus ikut serta dalam pelaporan dan penyelidikan terhadap adanya penyakit akibat kerja dan kecelakaan.

    Pekerja pemeliharaan peralatan instalasi Tegangan Tinggi ( TT ) diawasi pengawas manuver, yaitu:

    Pengawas Manuver
    Suatu pengawasan yang bertugas langsung ke lokasi pekerjaan, melakukan pengontrolan terhadap semua pekerja yang terlibat maupun pekerjaan yang dilakukan, menegetahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan prosedur apa tidak sesuai dengan prosedur.

    V. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat

    a. Keadaan darurat seperti kebakaran telah di kutip pada Sistem Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran baik di kantor region maupun unit-unit pelaksanaan.
    b. Keadaan darurat yang potensial disekitar tempat kerja telah diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
    c. Kondisi keadaan darurat setidaknya diuji satu kali dalam 3 tahun
    d. Instruksi kerja untuk keadaan darurat perlu diuji dan ditinjau ulang secara periodik oleh petugas yang berkompeten
    e. Tenaga kerja mendapatkan penjelasan dan pelatihan instruksi kerja keadaan darurat.
    f. Petugas penanganan keadaan darurat diberikan secara jelas dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja
    g. Pemberitahuan kondisi keadaan darurat diberikan secara jelas dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja
    h. Alat dan sistem keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
    i. Kesesuaian penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai oleh petugas yang berkompeten
    j. Pengujian keadaan daruat meliputi:
    1. Pengujian sistem alarm, lampu emergency, tanda keluar, pintu darurat
    2. Perlatan P3K
    3. Fasilitas komunikasi internal dan eksternal
    4. Tempat evakuasi, peralatan pemadam

    • Tugas ini adalah tugas rangkuman merujuk kepada PP 50/2012, bukan secara khusus membahas SMK3 pada suatu korporasi tertentu. Lagipula tugas rangkuman ini tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

    • Pengertian SMK 3 menurut PP RI no 50 tahun 2012
      SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien an produktif.
      K3 menurut PP RI no 50 tahun 2012 yaitu K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
      Audit SMK3 menurut PP RI no 50 tahun 2015 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di Perusahaan.
      Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konversi atau standar Internasional
      Penerapan SMK3 bertujuan untuk
      a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur an terintegrasi
      b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta
      c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
      PENERAPAN SMK3:
      • Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
      • Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
      • Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3
      Perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seartus) orang, atau
      Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi ( ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
      Penilaian SMK3
      Penilaian Penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Penilaian dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
      a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
      b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
      c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
      d. Pengendalian dokumen
      e. Pembelian dan pengendalian produk
      f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
      g. Standar pemantauan
      h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
      i. Pengelolaan material dan perpindahannya
      j. Pengumpulan dan penggunaan data
      k. Pemeriksaan SMK3, dan
      l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan
      Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
      Pengawasan SMK3 meliputi: Organisasi, SDM, keamanan bekerja,terjaminnya pelaksanaan komitmen, peraturan perundang-undangan bidang K3, tindak lanjut audit, dan pengukuran penerapan SMK3.
      Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
      A. Penetapan kebijakan K3
      B. Perencanaan K3
      C. Pelaksanaan rencana K3
      D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
      E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
      A.PENETAPAN KEBIJAKAN K3
      Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
      a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
      • identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
      • perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
      • peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
      • kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
      • penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
      b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
      c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
      Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

      B. PERENCANAAN K3
      Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
      1. hasil penelaahan awal;
      2. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
      3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
      4. sumber daya yang dimiliki.

      C. PELAKSANAAN RENCANA K3
      Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
      1. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi, dan
      2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai
      Sumber daya manusia harus memiliki:
      Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
      Prasarana dan sarana paling sedikit meliputi
      Organisai atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3,
      Anggaran yang memadai,
      Prosedur kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja
      D.PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
      Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
      1. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran
      2. Audit internal SMK3
      E.PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
      Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkeseimbangan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
      1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan
      2. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
      Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
      1. Evaluasi terhadap kebijakan K3,
      2. Tujuan, sasaran dan kinerjaK3,
      3. Hasil temuan audit SMK3, dan
      4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3
      Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
      a. Kriteria Audit SMK3;
      b. Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3;dan
      c. Ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.
      PENILAIAN PENERAPAN SMK3
      • Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
      • Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      • Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

      AUDIT SMK3 meliputi:
      1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
      3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
      4. pengendalian dokumen;
      5. pembelian dan pengendalian produk;
      6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
      7. standar pemantauan;
      8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
      9. pengelolaan material dan perpindahannya;
      10. pengumpulan dan penggunaan data;
      11. pemeriksaan SMK3; dan
      12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

      PELAPORAN AUDIT
      Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

      PENGAWASAN SMK3
      • Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
      • Pengawasan SMK3 meliputi:
      1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
      2. organisasi;
      3. sumber daya manusia;
      4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
      5. keamanan bekerja;
      6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
      7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
      8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
      9. tindak lanjut audit.
      • Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      • Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
      • Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
      • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
      • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)
      SANKSI ADMINISTRATIF
      Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
      a.teguran;
      b. peringatan tertulis;

      YOKO ANDI PRASETYO
      14.11.106.701501.1435
      SEMESTER 3
      KELAS B2

  23. RINGKASAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

    PP Nomor 50 Tahun 2012

    PENGERTIAN:

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    TUJUAN PENERAPAN SMK3:

    meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

    mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

    menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

    PENERAPAN SMK3:

    Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

    Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

    Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:

    Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

    Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

    Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:

    Penetapan kebijakan K3;

    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

    identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
    peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
    penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    Perencanaan K3;

    Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:

    hasil penelaahan awal;
    identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    sumber daya yang dimiliki.

    Pelaksanaan rencana K3;

    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

    Sumber daya manusia harus memiliki:

    — kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    — kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

    Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

    — organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
    — anggaran yang memadai;
    — prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
    — instruksi kerja.

    Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

    Kegiatan tersebut:

    Tindakan pengendalian
    perancangan (design) dan rekayasa;
    prosedur dan instruksi kerja;
    penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    pembelian/pengadaan barang dan jasa;
    produk akhir;
    upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    rencana dan pemulihan keadaan darurat

    Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

    Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

    Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

    Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    Membuat petunjuk K3
    Membuat prosedur informasi
    Membuat prosedur pelaporan
    Mendokumentasikan seluruh kegiatan

    Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

    Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

    Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

    — terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
    — adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
    — adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
    — terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
    — adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
    — adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
    — adanya pelaporan; dan/atau
    — adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3

    Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    AUDIT SMK3 meliputi:

    pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    pengendalian dokumen;
    pembelian dan pengendalian produk;
    keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    standar pemantauan;
    pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    pengelolaan material dan perpindahannya;
    pengumpulan dan penggunaan data;
    pemeriksaan SMK3; dan
    pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT

    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    PENGAWASAN SMK3

    Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    Pengawasan SMK3 meliputi:

    pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    organisasi;
    sumber daya manusia;
    pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    keamanan bekerja;
    pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    tindak lanjut audit.

    Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    SANKSI ADMINISTRATIF

    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

    Nama : Maisyaroh
    Kelas : B2-K3 SMT III
    NPM : 14.11.106.701501.1304

    • Tugas Anda ini mirip dengan tugas yang dikerjakan oleh Alfian Aly Thaufan. Tugas ini merupakan tugas perorangan dan bukan tugas kelompok, jadi seharusnya tidak ada yang identik satu dengan yang lainnya. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  24. Nama : Muhammad Rangga Rakashiwi
    NIM : 14.11.106.701501.1279
    Semester : III (tiga)
    Kelas : B2

    Peraturan pemerintah tentang penenerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

    1. Sistem Manajemen Keselamata dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja yang guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, baik swasta ataupun milik negara.
    6. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk :
    1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselaatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
    2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta
    3. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Penerapan SMK3 :
    1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3
    2. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai Pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3
    3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kewajiban penerapan SMK3 :
    1. perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang
    2. perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

    Penerapan SMK3 di perusahaan, meliputi :
    1. Penetapan kebijakan K3 ;
    Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus :
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    2. Perencanaan K3 :
    yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    a. hasil penelaahan awal;
    b. identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;
    c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
    d. sumber daya yang dimiliki.
    3. Pelaksanaan rencana K3;
    Dalam melaksanan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    4. Pemantauan dan Evaluasi kinerja K3
    5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    Penilaian Penerapan SMK3
    1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    2. Untuk perusahaan yang memilki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

    Audit SMK3 meliputi :
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
    3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
    4. pengendalian dokumen;
    5. pembelian dan pengendalian produk;
    6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
    7. standar pemantauan;
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
    9. pengelolaan material dan perpindahannya;
    10. pengumpulan dan penggunaan data;
    11. pemeriksaan SMK3; dan
    12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

    Pelaporan Audit
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

    Pengawasan SMK3
    1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    2. pengawasan SMK3 Meliputi :
    a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    b. organisasi;
    c. sumber daya manusia;
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    e. keamanan bekerja;
    f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    i. tindak lanjut audit.
    3. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan K3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    5. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    6. Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    7. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    Sanksi Administratif
    Sesuai pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa;
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebagian atau seluruh atal produksi;
    h. pencabutan ijin.

    • Masih terdapat kekeliruan dalam pengerjaan tugas rangkuman ini. Silahkan Anda pelajari dan cermati tugas dari rekan-rekan Anda yang sudah disetujui. Jadi harap perbaiki kembali tugas Anda ini. Jangan mengirimkan (posting) baru, tetapi lakukan dengan cara klik “Reply” yang terdapat dibawah komentar ini. Hal ini agar proses perbaikan Anda dapat ditelusuri dengan mudah. Jumlah halaman rangkuman paling sedikit setara dengan 4 halaman kertas A4 pada spasi baris tunggal seperti tercantum dalam ketentuan tugas diatas.

  25. NAMA :MOH ABDUL ROKHIM
    NPM :14.11.106.701501.1295
    SEMESTER :3
    KELAS :B2

    PERBAIKAN RANGKUMAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

    1.MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA

    Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
    a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
    Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

    b. Anggaran
    Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
    1) keberlangsungan organisasi K3
    2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja
    3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri

    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
    1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
    a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan;
    b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan.
    c) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.
    1.Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:

    a) persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3;
    b) izin kerja
    c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi;
    d) kegiatan pelatihan K3
    e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
    f) pemantauan data
    g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut
    h) identifikasi produk termasuk komposisinya
    i) informasi mengenai pemasok dan kontraktor
    j) audit dan peninjauan ulang SMK3

    2) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:
    a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani
    (1) pelaporan terjadinya insiden
    (2) pelaporan ketidaksesuaian
    (3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
    (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya.

    3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:
    a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
    (1) pelaporan terjadinya insiden
    (2) pelaporan ketidaksesuaian
    (3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
    (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya.

    4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk;
    a) menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3
    b) menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3
    c) mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur
    d) memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan
    e) menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan

    D. Instruksi kerja
    Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
    1. TINDAKAN PENGENDALIAN
    Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
    Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
    a. standar bagi tempat kerja;
    b. perancangan pabrik dan bahan; dan
    c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

    Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:
    a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:

    1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya
    2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
    b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja
    c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
    1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
    2) pendidikan dan pelatihan
    3) insentif, penghargaan dan motivasi diri
    4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi
    5) penegakan hukum.

    2. Perancangan dan Rekayasa
    Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
    a. pengembangan
    b. verifikasi
    c. tinjauan ulang
    d. validasi
    e. penyesuaian.
    Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur:
    a. identifikasi potensi bahaya
    b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

    3. Prosedur dan Instruksi Kerja
    Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

    4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
    Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

    5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
    Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:
    a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3
    c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

    6. Produk Akhir
    Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya

    7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
    Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:
    a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan
    b. proses perawatan lanjutan.
    8.Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
    Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma

    D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:
    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
    Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
    2. Audit Internal SMK3
    Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
    Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan

    E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:

    Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
    1. evaluasi terhadap kebijakan K3
    2. tujuan, sasaran dan kinerja K3
    3. hasil temuan audit SMK3
    4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3

    Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
    1. evaluasi terhadap kebijakan K3
    2. tujuan, sasaran dan kinerja K3
    3. hasil temuan audit SMK3

    Evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3
    1. perubahan peraturan perundang-undangan
    2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4. perubahan struktur organisasi perusahaan
    5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi
    6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    7. adanya pelaporan
    8. adanya saran dari pekerja/buruh.

  26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    KETENTUAN UMUM

    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari
    sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan
    dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin
    dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
    penyakit akibat kerja.
    3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
    dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
    4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
    lain.
    5. Perusahaan adalah:
    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
    persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
    mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
    lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    6. Pengusaha adalah:
    a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
    milik sendiri;
    b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
    perusahaan bukan miliknya;
    c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
    perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar
    wilayah Indonesia.
    7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang
    telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan
    dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
    8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

    Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur,
    terstruktur, dan terintegrasi;
    b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur
    manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
    c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
    TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    I. UMUM
    Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah
    satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
    Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan
    kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan
    kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka
    mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.

    Peraturan Pemerintah ini memuat:
    – ketentuan umum,
    – sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
    – penilaian SMK3,
    – pengawasan,
    – ketentuan Peralihan, dan
    – ketentuan Penutup.

    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

    Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
    A. penetapan kebijakan K3,
    B. perencanaan K3,
    C. pelaksanaan rencana K3,
    D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan
    E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

    A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
    1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui,
    a. tinjauan awal kondisi K3, dan
    b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil
    pekerja/buruh.

    2. Penetapan kebijakan K3 harus:
    a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan,
    b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani,
    c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3,
    d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan
    pelanggan,
    e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
    f. bersifat dinamik, dan
    g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang
    terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan.

    3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:
    a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
    b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3,
    c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3,
    d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
    e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
    4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
    5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil
    diterapkan dan dikembangkan,
    6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan
    pelaksanaan K3.

    B. PERENCANAAN K3
    1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
    a. Hasil penelaahan awal hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan
    kebijakan,
    b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko
    harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
    c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
    harus:
    1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan
    diidentifikasi oleh perusahaan, dan
    2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.
    d. Sumber daya yang dimiliki dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan
    sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta
    dana.

    2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit
    a. Tujuan dan Sasaran
    Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
    Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi
    kualifikasi:
    1) dapat diukur;
    2) satuan/indikator pengukuran, dan
    3) sasaran pencapaian.
    Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:
    1) wakil pekerja/buruh,
    2) ahli K3,
    3) P2K3, dan
    4) pihak-pihak lain yang terkait.
    b. Skala Prioritas
    Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat
    risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
    c. Upaya Pengendalian Bahaya
    Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis,
    administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.
    d. Penetapan Sumber Daya
    Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana
    dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

    e. Jangka Waktu Pelaksanaan
    Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.
    f. Indikator Pencapaian
    Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai
    dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan
    penerapan SMK3.
    g. Sistem Pertanggung Jawaban
    Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan
    tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.
    Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam
    penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan
    kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut
    pengusaha harus:
    1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung
    gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua
    tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung,
    2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh
    terhadap sistem dan program K3,
    3) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian
    lainnya.

    C. PELAKSANAAN RENCANA K3
    Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
    1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai
    kualifikasi, dan
    2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

    1. Penyediaan Sumber Daya Manusia
    a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan
    harus membuat prosedur pengadaan secara efektif,
    meliputi:
    1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta
    kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
    a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan
    b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
    2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen
    perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan,
    3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;
    4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli,
    5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.
    b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
    Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan
    konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di
    dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki
    dan merasakan hasilnya. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang
    mengarah terjadinya insiden.
    c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam
    pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
    1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan
    tanggung gugat di bidang K3,
    2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua
    tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung.

    Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
    1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada,
    2) memeriksa uraian tugas dan jabatan,
    3) menganalisis tugas kerja,
    4) menganalisis hasil inspeksi dan audit, dan
    5) meninjau ulang laporan insiden.

    2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
    a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina
    Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3.
    P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan
    tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
    partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
    P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah
    keselamatan dan kesehatan kerja.
    b. Anggaran
    Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk
    pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
    1) keberlangsungan organisasi K3,
    2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja,
    3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
    c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
    pendokumentasian
    1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa
    pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.
    2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
    a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang
    manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan,
    b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan
    c) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

    Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:
    a) persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3;
    b) izin kerja,
    c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi
    keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan,
    lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi,
    d) kegiatan pelatihan K3,
    e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
    f) pemantauan data,
    g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut,
    h) identifikasi produk termasuk komposisinya,
    i) informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dan
    j) audit dan peninjauan ulang SMK3.

    3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus
    ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3
    sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:
    a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
    (1) pelaporan terjadinya insiden;
    (2) pelaporan ketidaksesuaian;
    (3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
    (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya.
    b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:
    (1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan,
    (2) pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait. Laporan harus disampaikan kepada pihak
    manajemen dan/atau pemerintah.

    4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:
    a) menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3,
    b) menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3,
    c) mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur,
    d) memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain
    dari sistem manajemen perusahaan, dan
    e) menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.
    Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa:
    a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan,
    b) dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi,
    c) dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang,
    d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu,
    e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan,
    f) dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

    d. Instruksi kerja
    Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan
    untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
    Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
    1. Tindakan Pengendalian
    Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan
    jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
    Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:
    a. standar bagi tempat kerja,
    b. perancangan pabrik dan bahan, dan
    c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.
    Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    dilakukan melalui:
    a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
    1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, dan
    2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.
    b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk
    menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
    c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
    1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi,
    2) pendidikan dan pelatihan,
    3) insentif, penghargaan dan motivasi diri,
    4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi, dan
    5) penegakan hukum.

    2. Perancangan dan Rekayasa
    Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
    a. pengembangan,
    b. verifikasi,
    c. tinjauan ulang,
    d. validasi, dan
    e. penyesuaian.
    Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus
    memperhatikan unsur-unsur:
    a. identifikasi potensi bahaya,
    b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan
    c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan
    dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk,melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

    3. Prosedur dan Instruksi Kerja
    Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan
    peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki
    kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

    4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
    Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa
    perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang
    kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

    5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:
    a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
    b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3, dan
    c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang
    akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan
    dan penyakit akibat kerja.

    6. Produk Akhir
    Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan,
    pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

    7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri
    Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana
    industri, yang meliputi:
    a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik, dan
    b. proses perawatan lanjutan. Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara
    berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus
    dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

    8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
    Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan
    keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja
    yang mengalami trauma.

    D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
    Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan
    meliputi:
    1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan
    dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek
    mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara
    umum meliputi:
    a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;
    b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi
    manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait,
    c. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3,
    d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari
    hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
    e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden, dan
    f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

    2. Audit Internal SMK3
    Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
    Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan
    menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang
    hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh
    pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
    kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.

    E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
    Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha
    dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
    1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala, dan
    2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk
    dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

    Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
    1. evaluasi terhadap kebijakan K3,
    2. tujuan, sasaran dan kinerja K3,
    3. hasil temuan audit SMK3, dan
    4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

    PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
    A. kriteria Audit SMK3;
    B. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3, dan
    C. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

    Nama : Siti Rahmawati
    NPM : 14.11.106.701501.1283
    Semester : III
    Kelas : B2

  27. NAMA : Candra Dwi Septian
    Kelas : B2
    Nim : 14.11.106.701501.1275
    Semester :2

    SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    Pengertian Sistem Manjemen Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
    Serta pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    Dan pengertian Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

    Tujuan Penerapan SMK3 Di Perusahaan adalah Meningkatkan efektifitas keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
    ,Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

    Penerapan SMK3 : Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3, Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3,dan Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kewajiban Penerapan SMK3 di perusahaan :Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

    Penerapan SMK3 di Perusahaan, meliputi:
    1. Penetapan kebijakan K3,Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
    a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
    • identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    • perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik,
    • peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
    • kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan
    • penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
    b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
    Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

    2. Perencanaan K3
    • Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
    1. hasil penelaahan awal
    2. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
    3. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dan
    4. sumber daya yang dimiliki.

    3. Pelaksanaan rencana K3
    Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
    •) Sumber daya manusia harus memiliki:
    1. ? kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
    2. ? kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
    • Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
    1. ? organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
    2. ? anggaran yang memadai
    3. ? prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian dan
    4. ? instruksi kerja.
    • Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
    • Kegiatan tersebut:
    a. Tindakan pengendalian
    b. perancangan (design) dan rekayasa
    c. prosedur dan instruksi kerja
    d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
    e. pembelian/pengadaan barang dan jasa
    f. produk akhir
    g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
    h. rencana dan pemulihan keadaan darurat
    • Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
    • Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
    • Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
    1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
    2. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
    3. Membuat petunjuk K3
    4. Membuat prosedur informasi
    5. Membuat prosedur pelaporan
    6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
    • Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

    4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
    • Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
    • Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
    • Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
    • Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
    • Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

    5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
    • Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
    • Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
    • Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
    1. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
    2. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
    3. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
    4. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
    5. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
    6. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
    7. adanya pelaporan
    8. adanya masukan dari pekerja/buruh.

    PENILAIAN PENERAPAN SMK3
    • Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
    • Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3
    Audit SMK3 meliputi:
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    4. pengendalian dokumen
    5. pembelian dan pengendalian produk
    6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
    7. standar pemantauan
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan
    9. pengelolaan material dan perpindahannya
    10. pengumpulan dan penggunaan data
    11. pemeriksaan SMK3
    12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

    PELAPORAN AUDIT
    Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

    PENGAWASAN SMK3
    • Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kabupaten,kota sesuai dengan kewenangannya.
    • Pengawasan SMK3 meliputi:
    1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
    2. organisasi;
    3. sumber daya manusia;
    4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
    5. keamanan bekerja;
    6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
    7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
    8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
    9. tindak lanjut audit.
    • Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
    • Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
    • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
    • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

    SANKSI ADMINISTRATIF
    Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a.teguran;
    b. peringatan tertulis;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s