SAFETY PRIME

Engineering Safety

[151027] Tugas 4 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B1 (Sore) 2015

40 Comments

Kepada Mahasiswa D4K3 Semester III Kelas B1 (Sore) 2015.

Buatlah rangkuman tentang sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan materi ajar yang tersedia pada menu bar Materials untuk SMK3. Tugas dikerjakan dengan jumlah halaman setara 4 (empat) halaman pada kertas ukuran A4 dengan spasi baris satu (single).  Kerjakan tugas tersebut dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini.

  1. Untuk mengerjakan tugas ini, Anda disarankan menggunakan program aplikasi Notepad atau program aplikasi text editor sejenis terlebih dahulu. Jangan menggunakan program aplikasi Microsoft Word.
  2. Cantumkan nama, NIM, semester, dan kelas Anda diawal tugas Anda.
  3. Kirimkan tugas (posting) dengan cara mengetik langsung pada kotak “Leave a Reply” atau copy-paste dari Notepad yang Anda buat sebelumnya. Masukkan alamat e-mail dan nama Anda pada kotak yang disediakan (alamat website tidak perlu diisi). Terakhir jangan lupa klik “POST COMMENT”.
  4. Apabila tugas yang dikirimkan dilakukan dengan benar, maka otomatis akan muncul pesan “Your comment is awaiting moderation”. Apabila pesan tersebut tidak muncul, maka kemungkinan tugas Anda masuk dalam kategori Spam. Hindari banyak menggunakan copy-paste dalam tugas Anda agar tidak dianggap Spam oleh Sistem.
  5. Batas akhir pengiriman tugas (posting) adalah hari
    Selasa, 27 Oktober 2015 pukul 23:59 wita. 
  6. Tugas yang dikirim (posting) tidak boleh lewat waktu. Apabila telah lewat waktu, maka tugas Anda tidak akan mendapat persetujuan untuk dimuat pada website ini dan dianggap tidak mengerjakan tugas.
  7. Posting hanya akan tampil setelah mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Dosen Pengampu selaku Administrator, sehingga Mahasiswa tidak perlu mengirimkan berulang kali untuk tugas yang sama.
  8. Tugas yang anda kerjakan tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dalam kelas yang sama. Apabila ditemukan ada kesamaan penyelesaian dua atau lebih, maka kesemua tugas yang dikerjakan tidak akan diberikan penilaian.
  9. Sistem penilaian tugas ini adalah tugas harus dikerjakan dengan benar, rinci dan akurat, serta dikirimkan pada hari:
    * H     — Nilai C
    * H -1 — Nilai C+
    * H -2 — Nilai B
    * H -3 — Nilai B+
    * H -4 — Nilai A
    * Lewat waktu — Nilai 0 (Nol)
  10. Nilai tugas akan dipertimbangkan sesuai tanggal posting, meskipun terdapat koreksi oleh Dosen pada tanggal berbeda, kemudian Mahasiswa melakukan perbaikan, maka tanggal posting awal tetap dianggap sebagai acuan penilaian. Namun apabila Mahasiswa tidak melakukan perbaikan kembali, maka akan ada pengurangan 10 point nilai dari seharusnya.

Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan semoga berhasil.

Advertisements

40 thoughts on “[151027] Tugas 4 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B1 (Sore) 2015

  1. Nama : Eliyadi
    Kelas : B1
    NIM : 14.11.106.701501.1225
    Semester : III

    Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat kerja
    • Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK
    • Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    • Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    • Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    • Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    • Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)
    Dasar Hukum
    • UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    • UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek
    • PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    • Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    • Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    • Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    • Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    • Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    • Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    • Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    • Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata CaraPelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    • Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    • Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993
    Ruang Lingkup Kecelakaan kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    • Kecelakaan kerja
    • Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    • Peledakan
    • Kebakaran
    • Bahaya pembuangan limbah
    • Kejadian bahaya lainnya.
    Pengertian Permenaker No. 3 Tahun 1998 (tentang tata cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja :
    • kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    UU No. 3 Tahun 1992 (Jamsostek) :
    • Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
    Istilah
    • Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    • Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    • Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.
    Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
    Pasal 11
    • Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    • Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat diatur dgn peraturan perundangan.
    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
    Untuk Peserta BPJS.
    Pasal 7
    • Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
    • Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a. Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d. Meninggal dunia.
    e. Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.
    Permanaker No. 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
    Untuk Non Peserta BPJS
    Pasal 2
    1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c. Biaya pemakaman
    2. Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d. Santunan kematian
    3. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai Lampiran :
    Tata Cara Pelaporan Permenaker No. 3 Tahun 1998
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikut sertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a. Kecelakaan kerja
    b. Penyakit akibat kerja
    c. Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    d. Kejadian berbahaya lainnya.
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2).
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
    Alur Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK
    • Laporan Kecelakaan Kerja (Bentuk KK. 2A).
    • Kakadisnaker Kabupaten/Kota Peng. Pengawas
    • Formulir Laporan Riksa & Kaji :
    – Lampiran II untuk Kecelakaan Kerja
    – Lampiran III untuk PAK
    – Lampiran IV untuk peledakan, Kebakaran fan bahaya pembuangan limbah.
    – Lampiran V untuk bahaya lain
    – Susunan Analisis Laporan Kecelakaan tiap akhir bulan sesuai lampiran VI
    – Sampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
    • Kakanwil depnaker/Kadisnaker Provinsi.
    • Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
    Alur Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja dan PAK
    • Kecelakaan Atau PAK 2×24 Jam setelah kejadian Kecelakaan /Diagnosa PAK
    • Laporan Kecelakaan Tahap I : Form Jamsostek 3/KK.2A (Kec dan PAK), STMB Berakhir, Cacat, Meninggal dunia 2X24 Jam setelah ada Keterangan Dokter
    • Laporan Kecelakaan Tahap II : berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek.
    – Form Jamsostek 3a (KK3), untuk Kecelakaan Kerja.
    – Form Jamsostek 3a (KK4), surat keterangan dokter untuk Kecelakaan Kerja.
    – Form Jamsostek 3a (KK5), surat keterangan dokter untuk PAK.
    – Foto Copy kartu peserta
    – Kuintas biaya pengobatan dan angkutan
    – Dokumen pendukung lainnya.
    • Badan Penyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya.
    Hak Tenaga Kerja
    1. Pengangkutan dari tempat kejadian ke Rumah Sakit terdekat atau ke rumah.
    2. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit.
    3. Biaya pemakaman.
    Santunan Berupa Uang
    1. STMB sebagai pengganti upah.
    2. Cacad sebagian untuk selama-lamanya.
    3. Cacad Total untuk selama-lamanya.
    4. Kematian : Saudara sedarah, Janda/duda/anak (tanggungan), Ahli waris yang di tunjuk TK.
    Lampiran :
    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)
    Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja
    A. Santunan
    1. Sementara Tidak Mapu Bekerja (STMB)
    • 4 Bulan : 100 % X upah sebulan.
    • 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan.
    • Seterusnya : 50 % X upah sebulan.
    2. Cacat :
    a. Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara
    sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah.
    b. Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah.
    c. Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993), Tahun 2005 Dirubah menjadi Rp 200.000,-
    d. Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah.

  2. NAMA : RACHMAT KURNIA
    NIM : 14.11.106.701501.1226
    SEMESTER : 3
    KELAS : B1

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Kecelakaan kerja merupakan Suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat berakibat cedera, gangguan kesehatan hingga kematian pada manusia, kerusakan properti, gangguan terhadap pekerjaan (kelancaran proses produksi) atau pencemaran.
    Investigasi kecelakaan kerja harus dilaksanakan oleh personel atau team investigasi yang kompeten untuk melaksanakan tugas tersebut.
    Oleh karena itu, investigator kecelakaan kerja harus mendapatkan pelatihan tentang prosedur investigasi kecelakaan kerja, teknik investigasi kecelakaan dan analisa akar penyebab kecelakaan kerja.
    Sedangkan Team Investigasi Kecelakaan Kerja (TIK) dapat disusun oleh Investigator, yang dapat terdiri dari; orang yang menguasai bidang tertentu (ahli) dan pendamping team (satpam, Humas, dsb).

    TUJUAN:
    1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    .
    2. Diperoleh data kecelakaan kerja dan Penyakit akibat kerja.
    3. Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab.
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan).
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)
    .

    RUANG LINGKUP

    Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya digolongkan menjadi dua, yakni:
    1. Perilaku pekerja itu sendiri ( faktor manusia ), yang tidak memenuhi keselamatan, misalnya:karena kelengahan, kecerobohon, ngantuk, dan kelelahan. Menurut hasil penelitian yang ada, 85% dari kecelakaan yang terjadi disebabkan karena faktor manusia.
    2. Kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman atau “ unsefety condition “, misalnya: lantai licin, pencahayaan kurang, silau, dan mesin yang terbuka.

    Menurut Organisasi Perburuhan Internasional ( ILO ), kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan, yakni:
    1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan:
    – Terjatuh
    – Tertimpa benda
    – Tertumbuk/terkena benda-benda
    – Terjepit oleh benda
    – Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
    – Pengaruh suhu tinggi
    – Terkena arus listrik
    – Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi

    2. Klasifikasi menurut penyebab:
    – Mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu.
    – Alat angkut, alat angkut darat, udara, dan alat angkut air.
    – Peralatan lain: dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, alat-alat listrik dan sebagainya.

    3. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan:
    – Patah tulang
    – Dislokasi
    – Regang otot
    – Memar
    – Amputasi

    4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh:
    – Kepala
    – Leher
    – Badan

    Klasifikasi- klasifikasi tersebut bersifat jamak, karena pada kenyataannya kecelakaan akibat kerja biasanya tidak hanya satu faktor, tetapi banyak faktor.

    PENGERTIAN

    Pengertian (Definisi) Kecelakaan Kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian).
    Pengertian (Definisi) Nearmiss ialah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian).

    Permenaker 3 Tahun 1998. (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja):

    Kecelakaan : kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek):
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,demikian pula kecelakaan yg terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    DASAR HUKUM

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    .
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek.
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek

    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    .
    5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
    7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    .
    8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    .
    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    10. Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    .
    11. Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    .
    12. Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993.

  3. Nama : Claudio Givany Bojoh
    Kelas: B1 D4k3 Semester III
    NIM : 14.11.106.70151.1444

    Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK

    1. Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK

    Pada dasarnya setiap kecelakaan kerja baik kecil maupun besar wajib untuk dilaporkan kepada perusahaan dengan tujuan :
    -Sebagai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    -memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan agar kecelakaan yang serupa tidak kembali terjadi dikemudain hari.
    -sebagai tindakan pengendalian resiko dari kecelakaan 9control of accident loss)

    2. Dasar Hukum Pelaporan

    Sebagai modal awal untuk melaporkan kecelakaan kerja anda harus memahami benar dasar hukum yang digunakan di NKRI,diantaranya:
    -Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang pelayanan Kesehatan Kerja
    -Permenaker No 333 Tahun 1989 tentang diagnosis pelaporan Penyakit Akibat kerja
    -Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Pernyakit Akibat Kerja

    3. Ruang Lingkup kecelakaan kerja

    berikut yang meliputi kecelakaan di tempat kerja terdiri dari:
    -Kecelakaan kerja
    -Penyakit Akibat Kerja
    -Peledakan (Exploded)
    -Kebakaran
    -Bahaya pembuangan limbah
    -Terkontaminasi bahan kimia yang berbahaya
    -Dan lain sebagainya

    4. Pengertian Kecelakaan

    Berikut adalah beberapa pengertian kecelakaan,diantaranya :
    -Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang tata cara pelaporan kecelakaan Kerja) :
    Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga atau tidak dikehendaki sebelumnya yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda
    -UU 3 tahun 1992 (jamsostek):
    Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja,termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,demikian pula kecelakaan yang terjadi saat perjalanan kerja maupun pulang kerja,melalui jalan yang semestinya dilalui.

    5. Istilah yang diakibatkan kecelakaan kerja

    -Sementara tidak Mampu bekerja (STMB) :
    Keadaan kondisi tenaga kerja yang sementara tidak mampu untuk bekerja karena masih dalam pengobatan / dalam masa pemulihan.
    contoh : Asbestosis
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya :
    hilangnya fungsi sebagain anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    contoh : jari terpotong karena mesin berputar
    -Cacat total untuk selama-lamanya :
    keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.

    6.Dasar hukum Prosedur Pelaporan kecelakaan kerja

    A.UU no 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja pada pasal 1 menjelaskan bahwa:
    1. Pengurus wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjaid dalam tempat kerja yang dipimpinnya ,kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga kerja
    2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

    B.Permenaker No 5 tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

    Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan (bagi peserta BPJS) :

    -(Tahap I) Wajib lapor jika terjadi kecelakaan kerja selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2x24jam kepada DISNAKER dengan mengisi formulir BPJS

    -(Tahap II) Pengusaha wajib mengirim laporan kepada DISNAKER yang disertakan formulir BPJS dan surat keterangan dokter yang berisi:
    1)keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berkir
    2)keadaan cacat sebagian untuk selama lamanya
    3)keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    4)meninggal dunia

    -Surat keterangan dokter yang dimaksud menggunakan formulir BPJS ketenagaan kerja 3b

    Sedangkan untuk Penyakit yang ditimbulkan akibat kerja prosedurnya hampir sama,tetapi yang membedakan adalah menggunakan formulir BPJS ketenaga kerjaan 3c.

    C.Permenaker no 4Tahun 1993 tenaga jaminan kecelakaan kerja (bagi non peserta BPJS);
    Isi dari Pasal 2 sampai pasal 10 ini tidak terlalu jauh berbeda dari peserta BPJS,yang membedakan hanyalah:
    a.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    1)Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang
    terdekat atau ke rumahnya
    2)Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    3)Biaya pemakaman

    b.Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga
    diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    1)Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    2)Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    3)Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    4)Santunan kematian

    c.Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja dengan bentuk KK1

    d.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    7. Alur Pelaporan Kecelakaan kerja dan PAK

    a. Pelaporan kecelakaan kerja dalam bentuk KK2a
    b. Diajukan kepada DISNAKER kabupaten/kota dengan melampirkan:
    *Form laporan Riksa & Kaji
    *lampiran II untuk kecelakaan kerja
    *lampiran III untuk PAK
    *lampiran IV untuk peledakan,kebakaran atau bahaya pembuangan limbah
    *lampiran V bahaya lainnya
    dengan catatan susunan laporan Kecelakaan tiap akhir bulan sesuai lampiran Vi dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
    c.Ajukan kepada Kepala DISNAKER PROV dengan lampiran yang tersusun tiap bulannya dengan sesegera mungkin.
    d.DISNAKER PROV mengajukan seluruh laporan Dirjen Binwasnaker

    8.Alur Pengajuan Claim Kecelakaan Kerja dan PAK

    Tugas Perusahaan diantaranya
    a.Kecelakaan atau PAK yang dilaporan dalam 2x24jam
    b.Laporan Tahap I yang berisih form Jamsostek 3/KK.2A
    c.Jika sudah ada keterangan dokter mengenai penyakit nya,lalu dikirim kepada DISNAKER KAb/Kota & Jamsostek
    d.Laporan tahap II:
    *form jamsostek 3a
    *form jamsostek 3b
    *Form Jamsostek 3c
    *Foto Copy kartu peserta
    *kuitansi biaya pengobatan
    *dokumen pendukung lainnya
    e.setelah semua telah dilakukan,Jamsostek menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya

    9. Hak Tenaga Kerja

    a.Pengankutan dari tempat kejadian ke Rumah sakit terdekat atau rumah
    b.Pemeriksaan,pengobatan,dan atau perwatan di RS
    c.biaya pemakaman

    Santunan berupa uang:
    a.STMB sebagai pengganti upah
    b.cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.cacat total untuk selama lamanya
    d.kematian (diwariskan kepada : Saudara sedarah,janda/duda/anak,ahli waris yang ditunjuk.

    10. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja

    Terbagi atas 3 jenis santunan :
    -Sementara Tidak Mampu Bekerja
    -Cacat : Cacat sebagian dan Cacat Total
    -Kematian

    11. Penilaian keparahan dan kekerapan cidera

    a.cara menilai tingkatan kekerapan cidera
    b.cara menilai tingkatan keparahan cidera
    c.cara menilai tingkatan kekerapan kerusakan properti
    d.cara menilai tingkatan keparahan kerusakan properti

    12.Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

    a.Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah,diantaranya:
    -Tangan dan jari
    -Kaki dan jari
    -Lengan
    -Tungkai

    b.Kehilangan Fungsi anggota tubuh

    c.Lumpuh Total dan Mati

  4. NAMA : YANUAR MAS CAHYO

    NIM : 14.11.106.701501.1223

    SEMESTER : III ( TIGA )

    KELAS : B1

    Rangkuman system pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    Tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan PAK

    ? Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga
    kerja beserta Kompensasinya

    ? Diperoleh data kecelakaan dan PAK

    ? Memudahkan identifikasi & analisis guna
    menemukan faktor penyebab

    ? Dapat memberikan syarat perbaikan agar
    kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)

    ? Mengendalikan kerugian dari kecelakaan ( control
    of accident loss )

    Dasar Hukum

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek

    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek

    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja

    5. Permenaker No 02 Tahun1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

    6. Permenaker No 01 Tahun1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

    7. PermenakerNo 03 Tahun1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

    8. PermenakerNo 333 tahun1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan , Pembayaran Iuran , Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek

    Ruang lingkup kecelakaan kerja

    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri dari :

    Kecelakaan kerja
    Penyakit akibat kerja ( PAK
    Ledakan
    Kebakaran
    Bahaya pembuangan limbah

    Berdasarkan Permenaker 3 Tahun 1998 ( Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja).

    Kecelakaan :

    kejadian yg tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan harta benda.

    UU 3 Tahun1992 ( Jamsostek ) :

    Kecelakaan Kerja:

    Kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja , termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja , demikian pula kecelakaan yg terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja , dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui .

    Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja menurut permenaker no 3 tahun 1998

    1. Pengurus /pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikut sertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.

    2. Kecelakaanyang dilaporkan terdiri dari:

    Kecelakaan kerja
    Penyakit akibat kerja
    Kebakaran , Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    Kejadian berbahaya lainnya

    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. ( penggani bentuk KK2 ).

    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.

    5. Pengurus / pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek , tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan , Pembayaran Iuran , Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

    6. Pengurus / pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek , tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Lampiran :

    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek).

    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja).

    Besarnya jaminan kecelakaan kerja

    A. Santunan

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja ( STMB )

    4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    4 Bulankedua : 75 % X upah sebulan
    Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2. Cacat

    a) Cacat sebagian untuk selama – lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai table X 60 bulan upah.

    b) Cacat total untuk selama – lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah.

    c) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan ( Lampiran II PP No 14 Th 1993) Tahun 2005 Dirubah menjadi Rp 200.000,-.

    d) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi sesuai table X 60 bulan upah.

    3. Santunan Kematian :

    a) Santunan sekaligus sebesar 60% X 60 bulan upah , sekurang – kurangnya sebesar jaminan kematian Tahun 2005 dirubah menjadi 60% x 70 bulan upah.

    b) Santunan berkala sebesar Rp.25.000, selama 24 bulan ( Lampiran II PP No 14 Th 1993 ) Tahun 2005 Dirubah menjadi Rp 200.000,-.

    c) Biaya pemakaman sebesar Rp .200.000, ( perubahan tahun 2005 = Rp . 1.500.000,- ).

    A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta ( Lampiran II PP No 14 Th 1993 ) perubahan tahun 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-.

    B. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu ( Orthose ) dan atau alat pengganti ( Prothese ) diberikan 1x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr. Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut ( Lampiran II PP No 14 Th 1993 ).

    C. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja ( Besar nya santunan dan biaya pengobatan / perawatan = A dan B ).

    D. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya , sebesar biaya yang diperlukan.

    Angkutan Darat maksimal Rp.150.000,-.
    Angkutan Laut maksimal Rp.300.000,-.
    Angkutan Udara maksimal Rp.400.000,-.

  5. Nama : Arie Prabowo
    Nim : 14.11.106.701501.1224
    Semester : 3
    Kelas : B1

    Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
    Tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan PAK
    Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Dasar Hukum

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    PENGERTIAN :

    Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) :

    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) :
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah
    – Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    – Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

    Pasal 11
    • Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    • Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c. Biaya pemakaman

    2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d. Santunan kematian

    3) Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

    Pasal 8
    1) Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa
    2) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Permenaker No 04 Tahun 1993

    Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Ps 10 : Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    TATA CARA PELAPORAN

    Permenaker No 3 tahun 1998
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit akibat kerja
    – Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan limbah
    – Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis

    TINDAK LANJUT PELAPORAN

    Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    • Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    • Lampiran III: untuk Penyakit Akibat Kerja
    • Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    • Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan keMenteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

    A. Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah

    1.Tangan dan Jari-jari
    2.Kaki dan Jari-jari
    3.Lengan
    4.Tungkai

    B.Kehilangan Fungsi

    C.Lumpuh Total dan Mati

    Catatan : Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja.

  6. Nama : Deo Aldi Peranata
    NIM : 14.11.106.701501.1241
    Kelas : B1
    Semester : 3
    RANGKUMAN TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari Sistem Manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerjayang aman, efisien dan produktif.
    Tujuan Penerapan SMK3
    • Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
    • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja / buruh, dan / atau serikat pekerja / serikat buruh
    • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas
    Kewajiban SMK3
    • Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya
    • Kewajiban diatas dimaksud berlaku bagi perusahaan:
    a. Mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus orang)
    b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
    TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA
    Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja Kecelakaan yg dilaporkan terdiri dari :
    1.Kecelakaan kerja
    2.Kebakaran, peledakan, keracunan
    3.Pencemaran lingkungan
    4.Kejadian bahaya lainnya
    5.Laporan disampaikan kpd Disnaker setempat dalam waktu 2 x 24 jam
    6.Dapat disampaikan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis
    LAPORAN KECELAKAAN TENAGA KERJA
    1.Nama Perusahaan/alamat
    2.Nama tenaga kerja/alamat/ jenispekerjaan/ jabatan/unit kerja
    3.Tempat kecelakaan/tanggal kejadian
    4.Uraian kejadian kecelakaan
    5.Jenis pekerjaan pada waktu kecelakaan
    6.Saksi yang menyaksikan & melihat kejadian
    KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DI ATUR OLEH UNDANG UNDANG DASAR
    1.UU No. 1 tahun 1970 pasal. 11
    2.UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek
    3.PP.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek
    4.Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
    5.Permennaker No. 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
    6.Kepmennakertrans No. 79/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    Kesimpulan
    >.Semua Kecelakaan Dapat Dicegah
    >Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan adalah suatu bagian penting dari pencegahan kecelakaan
    >Penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan cara Medical Check Up secara rutin agar dampak akibat kerja dapat diketahui sejak dini.

    • Rangkuman anda masih belum lengkap. Buatlah rangkuman berdasarkan materi yang diajarkan di kelas. Harap perbaiki kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini, guna memudahkan penelusuran proses perbaikan tugas Anda.

  7. Nama : Randy Setiawan
    NIM : 14.11.106.701501.1227
    Semeste : III (Tiga)
    Kelas : B1

    System Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
    Pelaporan ini dimaksudkan agar setiap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terlaporkan kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak yang berwenang atas kejadian tersebut, sehingga korban kecelakaan kerja segera mendapatkan perawatan atau kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Ini diatur pada Undang – Undang No. 1 TH 1970 Tentang Keselamatan Kerja pada pasal 11 yaitu :

    •Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    •Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

    Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat kerja yaitu :
    1)Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    2)Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3)Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab.
    4)Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan).
    5)Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Dasar hukum Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
    a)UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    b)UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek.
    c)PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
    d)Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja.
    e)Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
    f)Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
    g)Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
    h)Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
    i)Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
    j)Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan.
    k)Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK.
    l)Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Katagori kecelakaan ditempat kerja meliputi:
    1)Kecelakaan kerja
    2)Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    3)Peledakan
    4)Kebakaran
    5)Bahaya pembuangan limbah
    6)Kejadian bahaya lainnya.

    Istilah dalam kecelakaan kerja yaitu :
    1)Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    2)Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    3)Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.

    Petunjuk pelaporan Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan diatur pada :
    a)Permenaker No 05 Tahun 1993, pada pasal 7 dan pasal 8.
    b)Permenaker No 05 Tahun 1993, pada pasal 2, 6 , 8, 9 dan 10.

    Tata cara pelaporan kecelakaan kerja diatur dalam :
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1)Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2)Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a)Kecelakaan kerja
    b)Penyakit akibat kerja
    c)Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    d)Kejadian berbahaya lainnya.
    3)Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2).
    4)Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5)Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6)Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Prosedur pelaporan Kecelakaan Kerja meliputi :
    1)Laporan kecelakaan kerja (dalam bentuk KK. 2A)
    Ket.
    -Formulir lap Riksa & Kaji
    -Lamp II utk Kec Kerja
    -Lamp III utk PAK
    -Lamp IV utk Peledakan, Kebakaran dan bhy pembuangan limbah
    -Lamp V utk bahaya lain
    2)Kakadisnaker Kabupaten/kota peg. Pengawas
    Ket.
    -Susun analisis Laporan Kecelakaan tiap akhir bulan sesuai lampiran VI
    -Sampaikan selambat- lambatnya tangal 5 bulan berikutnya
    3)Kakanwil depnaker/Kadisnaker Propensi
    Ket.
    -Susun analisis Laporan Kecelakaan tiap-tiap bulan sesuai lempiran VII
    -Sampaikan segera
    4)Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
    -Dirjen Binwasnaker Susun analisis Lap FR & SR tk Nasional

    Alur pengajuan klaim Kecelakaan Kerja dan PAK meliputi :
    A.Dari Perusahaan
    1)Laporan Kecelakaan atau PAK
    2 x 24 jam setelah kejadian kecelakaan / Diagnosa PAK
    2)Laporan Kecelakaan tahap 1, formulir Jamsostek 3/KK. 2A (Kecelakaan dan PAK)
    3)STMB berakhir, cacat, meninggal dunia
    2 x 24 jam setelah ada keterangan dokter
    B.Dari Disnakertrans kabupaten/kota & Jamsostek
    1)Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    -Form Jamsostek 3a (KK3) ….. untuk Kecelakaan kerja
    -Form Jamsostek 3b (KK.4) … surat keterangan dokter untuk kecelakaan
    -Form Jamsostek 3c (KK5) ….. surat keterangan dokter untuk PAK
    -Fc kartu peserta
    -Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    -Dokumen pendukung lainnya

    Hak tenaga kerja
    1)Pengangkutan dari TMP ke Rumah Sakit terdekat atau ke rumah
    2)Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit
    3)Biaya pemakaman
    4)Santunan berupa uang meliputi :
    a)STMB sebagai pengganti upah
    b)Cacad sebagian untuk selama-2nya
    c)untuk selama – lamanya
    d)Kematian (Saudara sedarah, Janda/duda/anak (tanggungan), Ahli waris yang ditunjuk TK)

    Besarnya jaminan kecelakaan kerja
    A.Santunan
    1)Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) n4
    a.4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b.4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c.Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2)Cacat :
    a.Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b.Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c.Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,
    d.Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3)Santunan Kematian :
    a.Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b.Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c.Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-

    Penjelasan tentang besarnya santunan adalah sebagai berikut :
    a)Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    b)Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    c)Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    d)Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    -Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    -Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    -Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    Tindak lanjut pelaporan
    a)Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    -Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    -Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    -Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    -Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    b)Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
    c)Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    d)Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    1.Tingkat Kekerapan Cidera :
    (Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000) : Jumlah jam kerja

    2.Tingkat Keparahan Cidera :
    (Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000) : Jumlah jam kerja

    3.Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti:
    (Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000) : Jumlah jam kerja

    4.Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :
    (Nilai kerugian x 1.000.000) : Jumlah jam kerja

    Berikut Beberapa Ketentuan Persentase Santunan Cacad Tetap Sebagian dan Cacat – cacat lainnya :
    1.Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (40% Upah)
    2.Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah (35% Upah)
    3.Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (35% Upah)
    4.Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah (30% Upah)
    5.Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah (32% Upah)
    6.Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (28% Upah)
    7.Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah (70% Upah)
    8.Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah (35% Upah)
    9.Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah (50% Upah)
    10.Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah (25% Upah)
    11.Kedua belah mata (70% Upah)
    12.Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat (35% Upah)

  8. NAMA : DODY RATAMA
    N.I.M. : 14.11.106.701501.1261
    SEMESTER : III ( Tiga )
    KELAS : B-1

    RANGKUMAN TENTANG SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    A.PENGERTIAN

    – Permenaker No. 03 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja, yang dimaksud dengan” KECELAKAAN KERJA “ adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    – UU No. 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMMSOSTEK ), yang dimaksud dengan “ KECELAKAAN KERJA “ adalah Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Penyakit Akibat Kerja ( Occupation Diseases) adalah penyakit yang diderita oleh pekerja/ karyawan dalam hubungan dengan kerja baik faktor resiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, proses produksi, cara kerja, limbah perusahaan, dan hasil produksi.

    B. TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK

    Adapun tujun pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) di tempat kerja, yaitu :
    1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    2. Diperoleh data kecelakaan dan PAK.
    3. Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab.
    4 Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali.
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan.

    C. DASAR HUKUM

    Landasan hukum terdiri dari:
    1. Permenaker No. 01 Tahun 1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
    2. Permenaker No. 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
    3. Permenaker No. 04/ Men/93 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
    4. Permenaker No. 03 /Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan.
    5. Kepmenakertrans No. 79 Tahun 2003 Tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan PAK. Dll.

    D. RUANG LINGKUP KECELAKAAN KERJA.

    Ruang lingkup kecelakaan kerja meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri atas :
    1. Kecelakaan Kerja.
    2. Penyakit Akibat Kerja ( PAK ).
    3. Peledakan.
    4. Kebakaran.
    5. Bahaya Pembuangan Limbah.
    6. Kejadian Bahaya Lainnya.

    E. ISTILAH

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja ( STMB ), yaitu keadaantenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih masih dalam keadaan perawatan dokter.
    2. Cacat sebagian untuk selama-lamanya, yaitu Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama- lamanya.
    3. Cacat total untuk selama lamanya, yaitu Keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama lamanya.

    F. TATA CARA PELAPORAN
    Adapun tata cara pelaporan menurut Permenaker No. 03 Tahun 1998, yaitu :

    1. Pengurus/ pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjaannya kedalam program JAMSOSTEK maupun yang belum.

    2. Kecelakaan kerja yang dilaporkan terdiri dari :
    a. Kecelakaan Kerja.
    b. Penyakit Akibat Kerja.
    c. Kebakaran, Peledakan, dan bahaya pembuangan limbah.
    d. Kejadiab berbahaya yang lainnya.

    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 Jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.

    5. Pengurus/ pengusaha yang telah mengikuti Program JAMSOSTEK, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 05 tahun 1993 Tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jamsostek.

    6. Pengurus/ Pengusaha yang belum mengikuti Program Jamsostek , Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    G. HAK TENAGA KERJA.

    Dari PT. Jamsostek / Pengusaha, Hak Tenaga Kerja yaitu :
    a. Pengangkutan dari TMP ke RS terdekat atau ke rumah .
    b. Pemeriksaan, Pengobatan, dan atau Perawatan Di Rumah Sakit.
    c. Biaya Pemakaman.
    Adapun santunan berupa uang, yaitu :
    a. STMB sebagai pengganti upah.
    b. Cacad sebagian untuk selama lamanya.
    c. Cacad total untuk selama lamanya.
    d. Kematian ( Saudara sedarah, Janda/ duda/ anak, dan ahli waris yang ditunjuk TK)

    H. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA.

    a. SANTUNAN
    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja ( STMB )
    a. 4 bulan : 100 % X upah sebulan.
    b. 4 bulan kedua : 75 % X upah sebulan.
    c. Seterusnya : 50 % X upah sebulan.

    2. Cacat:
    a. Cacat sebagian untuk selama lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai table X 60 Bulan upah.
    b. Cacat total untuk selama lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 upah sebulan.
    c. Santunan berkala sebesar Rp 25.000 selama 24 bulan.
    d. Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % Sesuai table X 60 Bulan upah.

    3. Santunan Kematian :
    a. Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60% bulan upah, Sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian ( Thn 2015 dirubah menjadi 60% X 70 bulan upah )
    b. Santunan berkala sebesar Rp 25.000 selama 24 bulan ( tahun 2015 dirubah menjadi Rp 200.000 )
    c. Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000 ( perubahan tahun 2015 menjadi Rp 1.500.000 )

    Adapun biaya santunan yang lain, meliputi :
    a. Pengonata dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan, maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp 3.000.000 ( perubahan pada tahun 2015 menjadi Rp 8.000.000 )
    b. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu ( Orthose ) dan atau alat pengganti ( Prothese )diberikan 1 kali untuk setiap kasus.
    c. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja ( Besar santunan dan biaya pengobatan / perawatan =A dan B )
    d. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke Rumah Sakit atau rumahnya, Sebesar biaya yang diperlukan:
    1. Angkutan darat maksimal Rp 150.000
    2. Angkutan laut maksimal Rp 300.000
    3. Angkutan udara maksimal Rp 400.000

    I.TINDAK LANJUT PELAPORAN

    Adapun alur untuk tindak lanjut pelaporan sesuai Permenaker No. 03 Tahun 1998, sebagai berikut :
    1. Laporan kecelakaan yang diterima, dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota menyusun analisis laporan kecelakaan, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan setiap bulan, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    J. PERHITUNGAN TINGKAT CIDERA DAN KERUSAKAN

    1. Untuk penghitungan tingkat KEKERAPAN CIDERA yaitu:
    Jumlah kecelakaan yang tercatat X Rp 1.000.000 : Jumlah Jam Kerja
    2. Untuk penghitungan tingkat KEPARAHAN CIDERA yaitu:
    Jumlah hari kerja yang hilang X Rp 1.000.000 : Jumlah Jam Kerja
    3.Untuk penghitungan tingkat KEKERAPAN KERUSAKAN PROPERTI yaitu :
    Jumlah kasus yang terjadi X Rp 1.000.000 : Jumlah jam kerja
    4.Sedangkan untuk penghitungan tingkat KEPARAHAN KERUSAKAN PROPERTI yaitu :
    Nilai kerugian X Rp 1.000.000 : Jumlah jam kerja
    Keterangan :
    ( X ) = Dikali, ( : ) = Dibagi.

    K. KONVERSI HARI KERJA HILANG KARENA CACAT ANATOMIS / CACAT FUNGSI DAN KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA.

    A.Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap Atau Menurut Ilmu Bedah.

    1. Tangan Dan Jari-Jari
    A. Ruas Ujung
    -Ibu Jari (300 hari), Jari Telunjuk ( 100 hari), Jari Tengah ( 75 hari), Jari Manis ( 60 hari), dan Jari Kelingking ( 50 hari)
    B. Ruas Tengah
    -Ibu Jari (-), Jari Telunjuk ( 200 hari), Jari Tengah ( 150 hari), Jari Manis ( 120 hari), dan Jari Kelingking ( 100 hari)
    C. Ruas pangkal
    – Ibu Jari ( 600 hari), jari Telunjuk ( 400 hari), Jari tengah ( 300 hari), Jari Manis ( 240 hari), dan Jari Kelingking ( 200 hari)
    D. Telapak ( Antara Jari-Jari dan Pergelangan )
    – Ibu Jari ( 900 hari), Jari Telunjuk ( 600 hari), Jari Tengah ( 500 hari), Jari Manis ( 450 hari), dan Jari Kelingking (-)
    E. Tangan Sampai Pergelangan ( 3000 hari)

    2. Kaki Dan Jari-Jari
    A. Ruas Ujung
    – Ibu Jari (150 hari) dan Jari Jari lainnya ( 35 hari)
    B. Ruas Tengah
    – Ibu Jari ( -) dan Jari Jari lainnya ( 75 hari)
    C. Ruas Pangkal
    – Ibu Jari ( 300 hari) dan Jari jari Lainny a( 150 hari)
    D. Telapak ( Antara Jari Jari dan Pergelangan )
    – Ibu Jari ( 600 hari) dan Jari Jari lainnya ( 350 hari)
    E. Kaki Sampai Pergelangan ( 3000 hari)

    3.Lengan
    A. Tiap bagian dari pergelangan sampai siku ( 3600 hari )
    B. Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu ( 4500 hari )

    4.Tungkai
    A. Tiap bagian diatas mata kaki sampai lutut ( 3000 hari )
    B. Tiap bagian diatas lutut sampai pangkal paha ( 4500 hari )

    B. Kehilangan Fungsi
    1. Satu Mata ( 1800 hari )
    2. Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan ( 6000 hari )
    3. Satu telinga ( 600 hari )
    4. Kedua telinga dalam satu kasus kecelakan ( 3000 hari )

    C. Lumpuh Total Dan Mati
    1. Lumpuh Total yang menetap ( 6000 hari )
    2. Mati ( 6000 hari )

    L. PERSENTASE SANTUNAN CACAT TETAP SEBAGIAN & CACAT LAINNYA.

    Adapun macam- macam Cacat tetap sebagian , sebagai berikut :
    1.Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah ( 70 % X Upah )
    2.Kedua belah mata ( 70% X Upah )
    3.Hilangnya kemampuan kerja mental tetap ( 70 % X Upah )
    4.Kedua Belah kaki dari mata kaki ke bawah ( 50 % X Upah )
    5.Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah ( 40 % X Upah )
    6.Pendengaran pada kedua belah telinga ( 40 % X Upah )
    7.Hilangnya kemampuan kerja phisik ( 40 % X Upah )
    8.Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah ( 35 % X Upah )
    9.Lengan kanan dari atas siku ke bawah ( 35 % X Upah )
    10.Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah ( 35 % X Upah )
    11.Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat ( 35 % X Upah )
    12.Cacat hilangnya cuping hidung ( 30 % X Upah )
    13.Kaki memendek sebelah ( 30 % X Upah )
    14.Terkelupasnya kulit kepala ( 10-30 % X Upah )
    15.Impotensi ( 30 % X Upah )dll.

    Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja.

  9. Nama : Aprilianda
    NIM : 14.11.106.701501.1248
    Semester : III
    Kelas : B1
    PROSEDUR PELAPORAN KECELAKAAN
    Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat berakibat
    cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan
    pencemaran lingkungan :
    1. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan barang / alat atau
    aset perusahaan dan kecelakaan yang mengakibatkan cedera yang diderita,
    karyawan perusahaan, baik ringan maupun berat, laporkan sesuai kejadian kepada
    pengawas K3 (dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, dengan menggunakan formulir
    laporan kecelakaan kerja)
    2. Dokter rumah sakit yang menangani (bila diperlukan), melaporkan keadaan
    korban dengan mengisi formulir laporan kecelakaan dan mengirimkan aslinya ke
    pengawas K3, tembusan ke bagian personalia perusahaan.
    3. Bagian produksi atau bagian lainnya yang berhubungan dengan peralatan yang
    mengalami kerusakan tersebut, memberikan laporan atau data kalkulasi /
    perhitungan kerugian dan kerusakan kepada pengawas K3 sebagai data klaim
    asuransi
    4. Pengawas K3 mengadakan pemeriksaan atas sebab-sebab terjadinya kecelakaan
    dan mengambil langkah-langkah pencegahannya. Tindakan pemeriksaan, bila perlu
    memanggil karyawan yang berhubungan dengan kejadian guna mendapatkan
    keterangan yang seakurat mungkin atas terjadinya kecelakaan. Dan mengambil
    langkah-langkah pencegahannya. Tindakan pemeriksaan, bila perlu memanggil
    karyawan yang berhubungan dengan kejadian, guna mendapatkan keterangan yang
    seakurat mungkin atas terjadinya kecelakaan.
    Tata Cara Pelaksanaan
    Apabila terjadi kecelakaan disuatu unit kerja, maka karyawan yang mengetahui
    kejadian tersebut memberikan pertolongan pertama pada korban (P3K) bila
    diperlukan.
    Karyawan lainnya yang mengetahui kejadian segera menghubungi pimpinan untuk
    memberitahukan perihal terjadinya kecelakaan dan petugas yang pada saat itu
    ada, untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya, membawa korban ke unit gawat
    darurat rumah sakit, bila diperlukan.
    Melaporkan kejadian kecelakaan yang sesuai secara singkat dengan menyebutkan
    lokasi kejadian serta peristiwa terjadinya dengan jelas
    Atasan korban melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pengawas K3
    (dengan menggunakan formulir laporan kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari
    24 jam)
    Dokter rumah sakit yang menangani korban (bila diperlukan) mengisi formulir
    laporan kecelakaan dengan menyebutkan keadaan korban dan mengirimkannya ke
    pengawas K3 Perusahaan.
    tugas K3 dan atasan korban meneliti sebab-sebab kecelakaan dan menentukan
    langkah-langkah pencegahan agar kecelakaan yang serupa tidak terulang lagi
    dikemudian hari.
    Setelah penderita sembuh dan tidak lagi dirawat di rumah sakit, dokter rumah
    sakit yang menangani (bila diperlukan) mengirimkan laporan sembuh dengan
    menjelaskan tentang prosentase cacat dari korban ataupun lainnya kepada
    pengawas K3 dan bagian personalia untuk penyelesaian korban
    Bila korban meninggal dunia, maka dokter rumah sakit yang menangani
    mengeluarkan surat keterangan kematian dan mengirimkan ke bagian personalian
    segera menyelesaikan segala urusan administrasi korban tersebut serta
    memberitahukan kepada pihak keluarga korban.
    Bila kecelakaan menimpa seorang karyawan diluar kawasan maupun lingkungan
    perusahaan, maka karyawan lain atau pihak keluarga yang mengetahui kejadian
    itu segera memberitahu hal tersebut kepada pihak perusahaan.

    • Buatlah rangkuman berdasarkan materi yang diajarkan di kelas, bukan membuat sendiri dari literatur lain. Bahan materi bisa diambil pada menu Materials diatas. Harap perbaiki kembali dengan cara klik “Reply” dibawah ini, guna memudahkan penelusuran proses perbaikan tugas Anda.

      • Nama : Yuni Sahara Safitri
        Kelas :B1
        NPM : 14.11.106.701.501.1260

        Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

        Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja Dan PAK
        -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
        -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
        -Memudahkan Identifikasi dan analisis guna menemukan faktor peyebab.
        -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali.
        -Mengendalikan Kerugian dari kecelakaan.

        Dasar Hukum
        1.UU No.1 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
        2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek.
        3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
        4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja.
        5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
        6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja. 7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
        8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
        9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
        Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
        10. Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan.
        11. Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK.
        12. Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993.

        Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
        Meliputi Kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
        -Kecelakaan Kerja
        -Penyakit akibat kerja (PAK)
        -Peledakan
        -Kebakaran
        -Bahaya pembuangan limbah
        -Kejadia bahaya lainnya.

        Pengertian

        Permenaker 3 tahun 1998
        tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja :
        Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
        UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) :
        Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

        Istilah

        – Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
        keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawataan Dokter.
        -Cacat Sebagian untuk selama-lamanya :
        Hilang atau tidk berfungsinya sebagian anggota tubuh tenanga kerja untuk selama-lamanya.
        -Cacat Total untuk selama-lamanya :
        Keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.

        Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

        Pasal 11
        • Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
        • Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

        Permenaker No.05 Tahun 1993

        Pasal 7
        1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
        2) Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
        a. Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
        b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
        c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau d. Meninggal dunia. 3) Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

        Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaraan Iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan

        Ps 2 :
        1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
        a. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
        b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
        c. Biaya pemakaman 2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
        a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
        b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
        c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya
        d. Santunan kematian 3) Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

        Permenaker No.04 Tahun 1993 Tentang jaminan Kecelakaan Kerja ( Non peserta BPJS)

        1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. 2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari: Kecelakaan kerja Penyakit akibat kerja  Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah Kejadian berbahaya lainnya.
        3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2).
        4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
        5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
        6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja

        Lampiran : 1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
        2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja) I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
        A. Santunan
        1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 Bulan : 100 % X upah sebulan 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan Seterusnya : 50 % X upah sebulan
        2. Cacat : a) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah b) Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah c) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,- d) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah.
        3. Santunan Kematian : a) Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah b) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,- c) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)
        A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,- .
        B. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993).
        C. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
        D. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan. Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,- Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,- Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-.

        Tata Cara Pelaporan Pemenaker No.03 Tahun 1998

        1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
        • Lampiran II : untuk kecelakaan kerja.
        • Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja.
        • Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah.
        • Lampiran V : untuk bahaya lainnya

        2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
        3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampiran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
        4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

        Alur Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK

        – Laporan kecelakaan kerja ( membentuk KK.2A)
        – Kakadisnaker Kab/Kota pegawai pengawas.
        – Kakanwil Depnaker/Kadisnaker Prop.
        – Menteri atau pejabat yang di tunjuk.

        Alur Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja dan PAK

        – Perusahaan
        A. Kecelakaan atau PAK
        2×24 jam setelah kecelakaan kerja Atau diagnosa PAK.

        Laporan kecelakaan Tahap 1 (kecelakaan atau PAK)
        STMB berakhir,cacat, meninggal dunia (2×24 jam setelah keterangan dokter)

        – Disnakertrans Kab atau Kota dan Jamsostek
        Laporan Tahap ke 2 :
        Berfungsi sebagai pengajuan pembayaran jamsostek .
        -from jamsostek 3a (KK3)…. untuk kecelakaaan kerja
        -from jamsostek 3b (KK4)…. surat keterangan dokter untuk kecelakaan.
        -from jamsostek 3c (KK5)…. surat keterangan dokter untuk PAK
        -Fc kartu peserta.
        -Kuitansi dan pengobatan dan angkutan.
        -Dokumen Pendukung lainnya

      • Jangan “reply” pada tugas milik orang lain.

  10. Nama : Deasy Frinelia Pesik
    NIM : 14.11.106.701501.1215
    KELAS : B1
    Semester : III

    RANGKUMAN
    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    A. Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK
    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    B. Dasar Hukum
    -UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    -UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
    -PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    -Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Dalam Hubungan Kerja
    -Permenaker No. 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    -Permenaker No. 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    -Permenaker No. 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    -Permenaker No. 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    -Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS
    -Permenaker No. 04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    -Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
    -Kepmenakertrans No. 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dab Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan PAK
    -Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 Tahun 1993

    C. Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi:
    1.Kecelakaan kerja
    2.Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    3.Peledakan
    4.Kebakaran
    5.Bahaya pembuangan limbah
    6.Kejadian bahaya lainnya

    D. Istilah
    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB):
    Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya:
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total untuk selama-lamanya:
    Keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    E. Alur Pelaporan Kec. Kerja dan PAK
    1. Laporan Kec. Kerja dalam bentuk KK. 2A
    2. Kakadisnaker Kab/Kota Peng. Pengawas
    a)Formulir lap Riksa dan Kaji
    -Lamp II untuk Kec. Kerja
    -Lamp III untuk PAK
    -Lamp IV untuk Peledakan, Kebakaran dan Bahaya pembuangan limbah
    -Lamp V untuk bahaya lain
    b)Susun analisis Lap. Kec. Kerja tiap akhir bulan sesuai lam. VI
    c)Sampaikan selambat-lambatnya Tanggal 5 Bulan berikutnya
    3. Kakanwil Depnaker/Kadisnaker Prop
    a)Susun analisis lap. kec. tiap tiap bulan sesuai lamp. VII
    b)Sampaikan segera
    c)MENTERI atau Pejabat yang ditunjuk
    -Dirjen Binwasnaker Sususn analisis Lap. FR dan SR tk Nasional

    F. Alur Penajuan Klaim Kec. Kerja dan PAK
    1. Perusahaan
    a)Lapor 2X24jam setelah kejadian kecelakaan/diagnosa PAK
    -Laporan kecelakaan tahap I, Fom Jamsostek 3/KK. 2A (Kec dan PAK)
    b)STMB berakhir, cacat, meninggal dunia lapor 2X24jam setelah ada keterangan Dokter
    2. Disnakertrans Kab/Kota dan Jamsostek
    a)Laporan kecelakaan Tahap II (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    -Fom Jamsostek 3a (KK3) >> Untuk Kecelakaan Kerja
    -Fom Jamsostek 3b (KK4) >> Surat keterangan dokter untuk kecelakaan
    -Fom Jamsostek 3c (KK5) >> Surat keterangan dokter untuk PAK
    -Foto copy kartu peserta
    -Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    -Dokumen pendukung lainnya
    *Badan Peyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya

    H. Hak Tenaga Kerja
    1. Pihak Perusahaan:
    a)Pengangkutan dari TMP ke RS terdekat atau ke rumah
    b)Pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan di RS
    c)Biaya pemakaman
    2. Pihak PT. Jamsostek/Pengusaha
    Santunan berupa uang
    a)STMB sebagai pengganti upah
    b)Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c)Cacat total untuk selama-lamanya
    d)Kematian
    *Saudara sedarah, janda/duda/anak (tanggungan) atau ahli waris yang ditunjuk tenaga kerja

    I. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja
    1. Santunan
    a) STMB
    -4 bulan: 100% X upah sebulan
    -4 Bulan kedua: 75% X upah sebulan
    -Seterusnya: 50% X upah sebulan
    b) Cacat
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: % X 60 bulan upah
    -Cacat totl untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: 70% X 60 bulan upah
    -Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 Bulan (lamp. II PP No. 14 Th 1993 >> Th 2005 diubah menjadi Rp. 500.000,-)
    -Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus: % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    c) Santunan Kematian
    -Santunan sekaligus sebesar 60% X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian (Th 2005 dirubah menjadi 60% X 70 bulan upah)
    -Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- selama 24 bulan (Th 2005 dirubah menjadi Rp 200.000,-)
    -Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (Th 2005 dirubah menjadi Rp 1.500.000,-)
    2. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan, maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp 3jt (Th 2005 dirubah menjadi Rp 8jt)
    3. Biaya rehabilitas berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan/atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1X untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi Prof. Dr. Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut
    4. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (besarnya santunan dan biaya pegobatan/perawatan = 2 dan 3)
    5. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan:
    -Angkutan darat Maksimal Rp 150.000,-
    -Angkutan laut Maksimal Rp 300.000,-
    -Angkutan udara Maksimal Rp 400.000,-

    J. Tindak Lanjut Pelaporan
    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

    *Tingkat Kekerapan Cidera = Jumlah kecelakaan yang tercatat X 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    *Tingkat keparahan cidera = Jumlah hari kerja yang hilang X 1.000.000 / Jumlah jam yang hilang
    *Tingkat kekerapan kerusakkan properti = Jumlah kasus yang terjadi X 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    *Tingkat keparahan kerusakkan properti = Nilai kerugian X 1.000.000 / Jumlah jam kerja

  11. NAMA: HASRUDDIN HAFID
    NPM : 14.11.106.701501.1263
    KELAS: b1
    SEMISTER: 3

    A.RANGKUMAN SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

    1. Tujuan dari melakukan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah

    – Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    2. Dasar hukum yang melandasi plaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yaitu:

    – undang undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 11
    – Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pasal 7
    – Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pasal 8
    – Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 2
    – Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 06

    3. ALUR LAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
    1. pengusaha menulis laporan kecelakaan kerja dalam format 2A
    2. kemudian dibawa kedisnaker kabupaten/kota atau pegawai pengawas
    3. dan dibawa ke kantor wilayah departemen ketenagakerjaan atau kedinas ketenagakerjaan provinsi
    4. dan kantor wilayah disnaker atau depnaker akan mengirimkan formulir laporan yang telah dilaporkan ke mentri atau pejabat yg ditunjuk

    4. ALUR PENGAJUAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    1. perusahaan melaporkan kecelakaan kerja atau pnyakit akibat kerja sebelum 2×24 jam setelah kejadian
    2. BPJS ketenagakerjaan akan memberikan santunan setelah prusahaan melengkapi prsyaratan adminidrasi
    3. BPJS akan menentukan besarnya nominal yang akan diberikan sesuai praturan perundang undangan

    5. Hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    1. Hak yang didapatka dari prusahaan tempat dia bekerja
    a. Pengangkutan dari tempat kerja ke Rumaha sakit terdekat atau ke rmh
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah sakit
    c. Biaya pemakaman
    2. Hak yang didapatkan dari jamsostek atau BPJS ketenaga kerjaan (santunan berupa uang)
    a. Sementara tidak mampu bekeja sebagai pengganti upah
    b. Cacat sebagian untuk selama lamanya
    c. Cacat Total untuk selama lamanya
    d. kematian
    1. saudara sedarah
    2. janda,duda anak tanggungan
    3. ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris

    6.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    – Santunan

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

    a. 4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b. 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c. Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2. Cacat :

    a) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b) Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3. Santunan Kematian :

    a) Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993)Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    7. TINDAK LANJUT PELAPORAN

    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

    8. Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

    A. Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah.
    berikut adalah santunan yang didapatkan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan kehilngn sebagian anggota tubuhnya
    1. ruas ujung jari jempol 300 hari kerja yang hilang
    2. ruas ujung jari telunjuk 100hari kerja yang hilang
    3. ruas ujung jari tengah 75hari kerja yang hilang
    4. ruas ujung jari manis 60hari kerja yang hilang
    5. ruas ujung jari kelingking 50hari kerja yang hilang
    6. ruas tengah jari telunjuk 200hari kerja yang hilang
    7. ruas tengah jari tengah 150hari kerja yang hilang
    8. ruas tengah jari manis 120hari kerja yang hilang
    9. ruas tengah jari kelingking 100hari kerja yang hilang
    10.anatara jari dengan pergelangan ibu jari 900hari kerja yang hilang
    11.antara jari dengan pergelangan telunjuk 600 hari kerj yang hilang
    12.antara jari dengan pergelangan jari tengah 500hari kerja yang hilang
    13.antara jari dan pergelangan jari manis 4500hari kerja yang hilang
    14.antara tangan sampai pergelangan 3000hari kerja yang hilang
    15.ruas ujung ibujari kaki 150hari kerja yang hilang dan jari lainnya 35hari kerja yang hilang
    16.ruas tengah jari kaki lainnya 75hari kerja yang hilang
    17.ruas pangkal ibu jari kaki 300hari kerja yang hilang dan jari lainnya 150hari kerja yang hilang
    18.antara jari dan pergelangan ibu jari kaki 600hari kerja yang hilang dan jari lainnya 350hari kerja yang hilang
    19.tiap bagian pergelangan sampai siku 3600hari kerja yang hilang
    20.tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu 4500hari kerja yang hilang
    21.tiap bagian diatas mata kaki sampai lutut 3000hari kerja yang hilang
    22.tiap bagian di atas lutut smpai pangkal paha 4500 hari kerja yang hilang

    B. kehilangan fungsi
    berikut adalah santunan yang didapatkan oleh tenaga kerj jika bagian tubuhnya kehilangan fungsi
    1. satu mata 1800hari kerja yang hilang
    2. dua mata dalam satu kali kecelakaan 6000% hari kerja yang hilang
    3. satu telinga 600hari kerja yang hilang
    4. kedua telinga dalam satu kasus kecelakaan 3000 hari kerja yang hilang
    C. LUMPUH TOTAL DAN MATI
    berikut adalah santunan yang didapatkan tenaga kerja jika terjadi kecelakaan dan untuk mengganti.
    1, lumpuh total yang menetap 6000 hari kerja yang hilang
    2, mati 6000 hari kerja yang hilang
    .catatan untuk luka ringan dan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesr hari sesungguhnya selama sikorban tidak mampu bekerja
    D. bagian dari tubuh yang cacat sebagian atau cacat cacat yang lainnya
    1.Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40% dari upah
    2.Lengan kiri dari sendi bahu kebawah 35% dari upah
    3.Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35% dari upah
    4.Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah 30% dari upah
    5.Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah 32% dari upah
    6.Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebwah 28% dari upah
    7.Kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah 70% dari upah
    8.Sebelah kaki dr pangkal paha kebawah 35% dari upah
    9.Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah 50% dari upah
    10.Sebelah kaki dari mata kaki kebawah 25% dari upah
    11.Kedua belah mata 70% dari upah
    12.Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35% dari upah
    13.Pendengaran pada kedua belah telinga 40% dari upah
    14.Pendengaran pada sebelah telinga 20% dari upah
    15.Ibu jari tangan kanan 15% dari upah
    16.Ibu jari tangan kiri 12% dari upah
    17.Telunjuk tangan kanan 9% dari upah
    18.Telunjuk tangan kiri 7% dari upah
    19.Salah satu jari lain tangan kanan 4% dari upah
    20.Salah satu jari lain tangan kiri 3% dari upah
    21.Ruas pertama telunjuk kanan 4,5% dari upah
    22.Ruas pertama telunjuk kiri 3,5% dari upah
    23.Ruas pertama jari lain tangan kanan 3% dari upah
    24.Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5% dari upah
    25.Salah satu ibu jari kaki 5% dari upah
    26.Salah satu jari telunjuk kaki 3% dari upah
    27.Salah satu jari kaki lain 2% dari upah
    28.Terkelupasnya kulit kepala 10-30% upah
    29.Impotensi 30% dari upah
    30.kehilangan daya penciuman 10% dari upah

  12. nama :bayu pramana putra
    nim :14.11.106.701501.1216
    semester :tiga
    kelas :b1(sore)

    RANGKUMAN SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    pengertian kecelakaan kerja menurut permenaker 3 tahun 1998 adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah :
    A.mengendalikan kerugian dari kecelakaan
    B.memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali contoh dengan membuat perencanaan
    C.memudahkan identifikasi dan analisis agar dapat menemukan faktor penyebab
    D.diperoleh data kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    E.melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan segala Kompensasinya

    ruang lingkup kecelakaan kerja meliputi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, bahaya pembuangan limbah serta kejadian berbahaya lainnya

    hukum-hukum yang berkaitan pelaporan kecelakaan :
    A.UU no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    pasal 11: pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya,kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja

    B.permenaker no.05/men/1993 tentang teknis pendaftaran
    pasal 7 :
    1.pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor depnaker/disnaker dan badan penyelengaraan setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan 3
    2.pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada depnaker/disnaker dan badan penyelengaraan setempat dengan mengisi formulir jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkaan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    d.meninggal dunia
    3.surat keterangan dokter dimaksud menggunakan formulir BPJS ketenaga kerjaan 3b
    (untuk peserta BPJS) pasal 8 :
    1.pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dan dokter pemeriksa
    2.dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja,surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat1 menggunakan formulir BPJS ketenagakerjaan 3C

    C.permenaker no.04/men/93 tentang jaminan kecelakaan kerja
    (untuk peserta non bpjs) pasal 2 :
    1.tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari:
    a.pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b.pemeriksaan,pengobatan dan atau perawatan dirumah sakit
    c.biaya pemakaman
    2.selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)juga diberikan santunan berupa uang yang terdiri dari:
    a.santunan sementara tidak mampu bekerja
    b.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.santunan kematian
    3.besarnya jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan(2) sesuai lampiran
    Permenaker no.04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    (Untuk non BPJS)
    pasal 6 :
    Pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor depnaker/disnaker setempat
    Pasal 8:
    1.pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor depnaker/disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam
    2.pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    3.dalam hal PAK laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan(2)disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa
    4.laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)dan(3)dilakukan dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap 1 sesuai dengan bentuk KK 2
    Pasal 9 :
    1. pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada depnaker/disnaker dan badan penyelengaraan setempat dengan mengisi formulir jamsostek KK.3 dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkaan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    d.meninggal dunia
    2.surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)menggunakan bentuk KK.4
    3.dalam hal PAK,surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)menggunakan bentuk KK.5
    4.dalam KK.4 atau KK.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)dan(3)harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor depnaker/disnaker setempat
    Pasal 10:
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja,perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat(2)huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya

    D.kepmenakertrans no.79 tahun 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat kecelakaan dan PAK
    E.permenaker no.64 tahun 2005 tentang perubahan empat atas PP .no.14 tahun 1993
    F.UU no.3 tahun 1992 tentang jamsostek
    G.PP.no.14 tahun 1993 tentang penyelanggaraan jamsostek
    H.keppres no.22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    I.permenaker no.02 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    J.permenaker no.03 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    K.permenaker no.333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja

    tata cara pelaporan (permenaker no.3 tahun 1998)
    1.pengurus/wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jamsostek maupun belum
    2.kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a.kecelakaan kerja
    b.penyakit akibat kerja
    c.kebakaran,peledakan,dan bahaya pembuangan limbah
    d.kejadian berbahaya lainnya
    3.melaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2)
    4.pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek tata cara pelaporannya sesuai permenaker no.04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja

    Besarnya jaminan kecelakaan kerja
    Lampiran no.14 tahun 1993 dan permenaker no.04 tahun 1993
    a.santunan
    1.sementara tidak mampu bekerja
    a.4 bulan : 100 % x upah sebulan
    b.4 bulan kedua : 75 % x upah sebulan
    c. seterusnya : 50 % x upah sebulan
    2.cacat :
    a.cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel x 60 bulanupah
    b.cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70% x 60 bulan upah
    c.santunan berkalala sebesar rp 25.000 selama 24 bulan
    d.cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah
    3.santunan kematian :
    a.santunan sekaligus sebesar 60 % x 60 bulan upah ,sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian
    b.santunan berkala sebesar rp 25.000 selama 24 bulan
    c.biaya pemakaman sebesar rp 200.000

    a.pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 perisitiwa kecelakaan sebesar rp.3 juta
    b.biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose)dan atau alat pengganti (prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi prof dr suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb
    c.penyakit yang timbul karena hubungan kerja
    d.ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya,sebesar biaya yang diperlukan.
    1.angkutan darat maksimal 150.000
    2.angkutan laut maksimal rp. 300.000
    c.angkutan darat maksimal rp.400.000

    tindak lanjut pelaporan (permenaker no.3 tahun 1998)
    1.laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a.lampiran 2 : untuk kecelakaan kerja
    b.lampiran 3 : untuk penyakit akibat kerja
    c.lampiran 4 : untuk peledakan, kebakaran, dan bahaya pembuangan limbah
    d.lampiran 5 : untuk bahaya lainnya
    2.dinas ketenagakerjaan kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan),menggunakan formulir lampiran 6,dan dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan provinsi
    3.dinas ketenagakerjaan provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan(setiap bulan),menggunakan formulir lampiran 7,dan dilaporkan ke menteri tenaga kerja
    4.dirjen binwasnaker depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

    Parameter untuk mengukur tingkat kekerapan cidera
    Jumlah kecelakaan kerjax1.000.000 dibagi jumlah jam kerja

    Parameter untuk mengukur keparahan cidera
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 dibagi jumlah jam kerja

    Parameter untuk mengukur tingkat kekerapan kerusakan property
    Nilai kerugian x 1.000.000 dibagi jumlah jam kerja

    Macam cacad tetap sebagian dan perhitungan persentase santunan :
    1.Lengan kanan dari sendi ke bawah 40 % dari upah
    2.lengan kiri dari sendi bahu kebawah 35 % dari upah
    3.lengan kanan dari atau dari atas siku kebawah 35 % dari upah
    4.lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah 30 % dari upah
    5.tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 32 % dari upah
    6.tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah 28 % dari upah
    7.kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah 70 % dari upah
    8.sebelah kaki dari pangkal paha kebawah 35 % dari upah
    9.kedua belah kaki dari mata kaki kebawah 25% dari upah
    10.sebelah kaki dari mata kaki kebawah 25% dari upah
    11.kedua belah mata 70% dari upah
    12.sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 % dari upah
    13.pendengaran pada kedua belah telinga 40 % dari upah
    14.pendengaran pada sebelah tetelinga 20 % dari upah
    15.ibu jari tangan kanan 15 % dari upah
    16.ibu jari tangan kiri 12 % dari upah
    17.telunjuk tangan kanan 9 % dari upah
    18.telunjuk tangan kanan 9 % dari upah
    19.salah satu jari lain tangan kanan 4 % dari upah
    20.salah satu jari lain tangan kiri 3 % dari upah
    Dan seterusnya.

  13. Nama: Salma Sari
    NIM: 14.11.106.701501.1252
    Semester: III
    Kelas: B1

    PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan Pelaporan Kecelakaan kerja dan PAK
    1.perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
    2.memperoleh data kecelakaan dan PAK
    3.indentifikasi dan anilisis guna menemukan faktor penyebab
    4.memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang
    5.mengendalikan kerugian dari kecelakaan

    Dasar Hukum
    1.UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    2.UU No 3 Tahun 1992 Tentang jamsostek
    3.Permenaker No 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan keselamatan kerja
    4.Permenaker No 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    5.Permenaker No 5/Men/1993 Tentang juknis pendaftaran kepesertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek
    6.Permenaker No 3/Men/1998 Tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan
    7.Kepmenakertrans No 79 Tahun 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena keselakaan dan PAK

    Ruang lingkup Kecelakaan Kerja
    Kecelakaan ditempat kerja meliputi
    1.Kecelakaan kerja
    2.PAK
    3.Peledeakan
    4.Kebakaran
    5.Bahaya pembuangan limbah
    6.Kejadian bahaya yang lainnya

    Kecelakaan: kejadian yang tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda
    Kecelakaan Kerja: Kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja seperti penyakit yang timbul akibat hubungan kerja

    Istilah:
    1.Sementara tidak mampu bekerja
    2.Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    3.Cacat Total untuk selama-lamanya

    Undang-undang Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
    1.wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja kepada pejabat yang dipilih oleh menteri tenaga kerja
    2.Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

    Pemenaker Tahun 1993 Pasal 7
    Tentang Petunjuk Teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran,pembayaran santunan,dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan
    Untuk peserta BPJS
    1.Pengusaha Wajib Melaporkan setiap kcelakaan kerja kepada kantor Depnaker/Disnakersebagai laporan kecelkaan kerja Tahap 1 tidak lebih dari 2X24jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerj adengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan
    2.Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja Tahap 2 kepada depnaker/disnaker dengan mengisi formulir jamsostek 3A tidak lebih dari 2X24jam berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
    a.sementara tidak mampu bekerja
    b.Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Cacat Total untuk selama-lamanya
    d.meninggal dunia
    3.Surat dokter menggunakan formulir BPJS ketenagakerjaan 3b

    Pasal 8
    1.Pengusaha wajib melaporkan PAK tidak lebih dari 2X2jam sejak terjadi kecelakaan kerja dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan
    2.Penyakit Akibat Kerja surat dokter menggunakan formulir BPJS ketenagakerjaan 3C

    Permenaker No 3 Tahun 1998 Tata cara pelaporan
    1.Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi ditempat kerja
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari
    a.kecelakaan kerja
    b.PAK
    c.kebakaran,peledakan,dan bahaya pembuangan limbah
    d.kejadian berbahaya lainnya
    3.melaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan tidak lebih dari 2X24jam dengan menggunkan formulir bentuk 3 KK2 A
    4.Laporan dapat dilaporkan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.pengusaha yang mengikuti program jamsostek,Tata cara pelaporannya sesuai permenaker No 5 Tahun 1993
    6.Pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek mengikuti tata cara permenaker no 4 tshun 1993

    Alur Pelaporan Kerja dan PAK
    Laporan kecelakaan kerja (Bentuk KK.2A)
    1.KK disnaker Kab/Kota pegawai.pengawas
    a.formulir lap riksa dan kaji
    -Lamp 2 untuk kecelakaan kerja
    -Lamp 3 untuk PAK
    -Lamp 4 untuk peledakan,kebakaran, dan bahaya pembuangan limbah
    -lamp 5 untuk bahaya lain
    susun analisis lamporan kecelakaan tiap akhir bulan sesuai lamp 6
    sampaikan selambat-lambatnya Tanggal 5 bulan berikutnya
    2.KaKanwil depnaker/Kadisnaker Prop
    -Susun analisis laporan kecelakaan tiap-tiap bulan sesuai lamp 7
    -sampaikan segera
    3.Menteri/Pejabat yang dipilih
    -Dirjen Binwasnaker susun analisis lap FR&SR hak TK
    a.pengangkutan dari TMP ke RS terdekata/ kerumah
    b.Pemeriksaan Pengobatan dan perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman

    Tindak Lanjut laporan
    permenaker No 3 Tahun 1998
    1.Laporan yang diterima dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir:
    a.Lamp II: untuk kecelakaan kerja
    b.Lamp III: untuk PAK
    c.Lamp IV: untuk peledakan,kebakaran,dan bahaya pembuangan limbah
    d.Lamp V : Untuk bahaya lainnya
    2.Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun laporan kecelakaan menggunakan form lamp VI dan dilaporkan kedinas ketenagakerjaan provinsi
    3.Dinas ketenagakerjaan provinsi menyusun laporan kecelakaan menggunakan form lamp VII dan dilaporkan kementri ketenagakerjaan
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

    1.Tingkat kekerapan cedera:
    jumlah kecelakaan yang tercataat X 1.000.000 / jumlah jam kerja
    2.Tingkat keparahan Cedera:
    Jumlah Hari kerja yang hilang X 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    3.Tingkat kekerapan kerusakan properti:
    Jumlah kasus yang terjadi X 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    4. Tingkat keparahan kerusakan properti:
    Nilai kerugian X 1.000.000 / Jumlah jam kerja

    Konversi hari kerja hilang karena cacat anatomis atau fungsi dan kematian akibat kecelakaan kerja
    a. untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap atau menurut ilmu bedah
    1.Tangan dan jari-jari
    2.Kaki dan jari-jari
    3.Lengan
    4.Tungkai
    b.kehilangan fungsi
    c.lumpuh total dan mati

  14. Nama: Mohammad suryanto
    Nim: 14 11 106 701501 1249
    Kls: B1
    Semester:3

    Sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    1)Tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

    -perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi & analisa guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali ( perencanaan )
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    2)Dasar hukum

    -UU No.1 tahun 1970tentang keselamatn kerja
    -UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek
    -UU No.14 tahun 1993 tentang penyelengaraan jamsostek
    -Keppres No.22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    -Permenaker No.02 tahun 1980 tentang pemeriksaan keselamatan tenaga kerja
    -Permenaker No.01 tahun 1981 tentang kewajiban melaporpenyakit akibat kerja
    -Permenaker No.03 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    -Permenaker No.333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja
    -Permenaker No.05/Men/1993 tentang juknis pendaftaran kepesertaan,pembayaran iuran,pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek

    3)Ruang lingkup kecelakaan kerja

    Meliputi kecelakaan ditempat kerja yang meliputi:
    -Kecelakaan kerja
    -Penyakit akibat kerja (PAK)
    -Peledakan
    -Kebakaran
    -Bahaya pembuangan limbah
    -Kejadian bahaya lainya

    4)Pengertian

    Permenaker 3 tahun 1998
    (tentang tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan kerja):
    Kecelakan kerja:kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    UU 3 tahun 1992 (jamsostek):
    kecelakaan kerja:kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja,dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

    5)Istilah

    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya:
    hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total untuk selama-lamanya
    tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    6)UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

    pasal 11
    -Pengurus di wajibkan melapor setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinya,kepada penjabat yang ditunjuk menteri tenaga kerja
    -Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

    7)Permenaker No 05 tahun1993 petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan,pembayaran iuran,pembayaran santunan dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan

    pasal 7
    -pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker/Disnaker dari badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan 3
    -pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada Depnaker/Disnaker dan badan penyelenggara setempat dengan mengisi formulir jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokteryang menerangkan
    a.keadaan sementara tidak mampu bekerja berakhir
    b.keadaan cacat untuk selama-lamanya
    c.keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental

    pasal 8
    -pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa
    -dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja surat keterangan dokter sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan formulir BPJS ketenaga kerjaan 3c

    8)Permenaker No 04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    -tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari:
    a.pengangkutan dari tempat kejadian kerumah sakit yang terdekat atau kerumahnya
    b.pemeriksaan,pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.biaya pemakaman

    -selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga diberikan santunan berupa uang seperti:
    a.santunan sementara tidak mampu bekerja
    b.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.santunan cacat total untuk selama-lamaya
    d.santunan kematian

    -besarnya jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan (2) sesuai lampiran

  15. Nama : Ilham Sutrian Kasuma
    NIM : 14.11.106.701501.1234
    Semester : III (tiga)
    Kelas : B1

    RANGKUMAN SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    A. LANDASAN HUKUM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    2. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    3. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
    4. Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja.
    5. Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
    6. Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
    7. Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang Pelayan Kesehatan Kerja.
    8. Permenaker No. 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat kerja.
    9. Permenaker No. 05 Tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    10.Permenaker No. 04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
    11.Permenaker No. 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja.
    12.Kepmenakertrans No. 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.
    13.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahab ke empat atas PP No. 14 Tahun 1993.

    B. TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    1. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    2. Diperoleh data kecelakaan kerja dan (PAK) Penyakit Akibat Kerja.
    3. Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab dari kecelakaan kerja dan (PAK) Penyakit Akibat Kerja.
    4. Dapat memberikan syaratperbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan).
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    C. PENGERTIAN DAN ISTILAH

    Menurut Permenaker No. 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja :
    Kecelakaan adalah Kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.

    Menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
    Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yangterjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, yaitu :
    – Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : Keadaan tenaga kerja yang tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya : Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    – Cacat total untuk selama-lamanya : Keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja untuk selama-lamanya.

    D. TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Menurut UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 11, disebutkan :
    1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    2. Tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai diatur dengan peraturan perundangan.

    Menurut Permenaker No. 3 Tahun 1998, disebutkan :
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.

    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja
    – Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    – Kejadian berbahaya lainnya

    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.

    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.

    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 Tahun 1993 tetang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, disebutkan dalam :
    > Pasal 7
    a. Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelengara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
    b. Pengusah wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja tahap II kepada kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelengara setempat dengan mengisi formulir jamsostek 3adalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    – Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;atau
    – Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya ;atau
    – Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;atau
    – Meninggal dunia.
    c. Surat keterangan dokter yang dimaksud menggunakan formulir BPJS Ketenagakerjaan 3b.
    > Pasal 8
    a. Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jamterhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formilir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa.
    b. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja menggunakan formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 4 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, disebutkan dalam :
    > Pasal 2
    a. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    – Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit atau kerumahnya.
    – Pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit.
    – Biaya pemakaman.
    b. Selain jaminan juga diberikan santunan berupa uang yang terdiri dari :
    – Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    – Santunan Cacat Sebagian untuk Selama-lamanya.
    – Santunan Cacat Total untuk Selama-lamanya.
    – Santunan Kematian.
    > Pasal 6
    Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    > Pasal 8
    a. Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam.
    b. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    c. Dalam hal PAK, laporan disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    d. Laporan tertulis dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dengan bentuk KK 2.
    > Pasal 9
    a. Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK 3 dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    – Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.
    – Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    – Keadaan cacat total untuk selama-lamanya.
    – Meninggal dunia.
    b. Surat Keterangan dokter menggunakan Bentuk KK 4.
    c. Dalam hal PAK, surat keterangan dokter menggunakan Bentuk KK 5.
    d. Dalam KK 4 atau KK 5 harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    > Pasal 10
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    E. TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Menurut Permenaker No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, disebutkan :

    1. Pengurus/pengusaha melaporkan secara tertulis kecelakaan kepada Kepala Kantor Depnaker setempat dengan formulir laporan kecelakaan sesuai bentuk KK2A.
    2. setelah menerima laporan, Kepala Kantor Depnaker memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
    3. Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian mempergunakan formulir sesuai :
    – Lampiran II untuk kecelakaan kerja
    – Lampiran III untuk Penyakit Akibat Kerja
    – Lampiran IV untuk peledakan kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    – Lampiran V untuk bahaya lainnya.
    4. Kepala Kantor Depnaker berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan pada tiap-tiap akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir lampiran VI.
    5 Kepala Kantor Depnaker menyampaikan analisis laporan (yang dibuat untuk tiap bulan) kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker setempat selambat-lambatnya 5 bulan berikutnya.
    6. Kepala Kantor Wilayah Depnaker menyusun analisis kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir Lampiran VII.
    7. Kepala Kantor Wilayah Depnaker harus segera menyampaikan analisis kecelakaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
    8. Lampiran II, III, IV, V, VI dan VII diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk dilakukan penyusunan analisis laporan kekerapan (Frequency Rate) dan keparahan (Severty Rate) kecelakaan tingkat nasional.
    a. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat FR cidera :
    – Jumlah Kecelakaan yang Tercatat x (dikali) 1.000.000 / (dibagi) Jumlah Jam Kerja
    b. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat SR cidera :
    – Jumlah Hari Kerja Hilang x (dikali) 1.000.000 / (dibagi) Jumlah Jam Kerja
    c. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat FR properti :
    – Jumlah Kasus yang Terjadi x (dikali) 1.000.000 / (dibagi) Jumlah Jam Kerja
    d. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat SR properti :
    – Jumlah Hari Kerja Hilang x (dikali) 1.000.000 / (dibagi) Jumlah Jam Kerja

    F. ALUR PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    1. Pengurus atau pengusaha melaporkan kecelakaan kerja dan/atau PAK dalam waktu tidak lebih 2×24 jam setelah kejadian kecelakaan atau telah didiagnosa PAK kepada Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek setempat.
    2. Laporan kecelakaan tahap I menggunakan formulir jamsosotek 3/ KK.2A dalam waktu tidak lebih 2×24 jam setelah ada keterangan dari dokter pemeriksa.
    3. Setelah laporan diterima oleh Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek, laporan tahap II yang berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek dengan melampirkan :
    – Form Jamsostek (KK3) untuk kecelakaan kerja
    – Form Jamsostek (KK4) untuk surat keterangan dokter tentang kecelakaan kerja
    – Form Jamsostek (KK5) untuk surat keterangan dokter tentang PAK
    – Foto Copy kartu peserta Jamsostek
    – Kuitansi untuk biaya pengobatan dan pengangkutan
    – Dokumen pendukung lainnya
    4. Setelah itu Jansostek akan menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya berdasarkan analisis dari laporan tahap II.

    G.KONVERSI KERUGIAN HARI KERJA KARENA CACAT

    1. Untuk Kerugian dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah

    a. Tangan dan Jari-jari, Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang :
    > Ruas Ujung
    – Ibu Jari : 300 hari
    – Jari Telunjuk : 100 hari
    – Jari Tengah : 75 hari
    – Jari Manis : 60 hari
    – Jari Kalingking : 50 hari
    > Ruas Tengah
    – Ibu Jari : – hari
    – Jari Telunjuk : 200 hari
    – Jari Tengah : 150 hari
    – Jari Manis : 120 hari
    – Jari Kalingking : 100 hari
    > Ruas Pangkal
    – Ibu Jari : 600 hari
    – Jari Telunjuk : 400 hari
    – Jari Tengah : 300 hari
    – Jari Manis : 240 hari
    – Jari Kalingking : 200 hari
    > Telapak antara Jari-jari dan Pergelangan
    – Ibu Jari : 900 hari
    – Jari Telunjuk : 600 hari
    – Jari Tengah : 500 hari
    – Jari Manis : 450 hari
    – Jari Kalingking : – hari
    > Tangan sampai Pergelanagn : 3000 hari

    b. Kaki dan Jari-jari, Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang :
    > Ruas Ujung
    – Ibu Jari : 150 hari
    – Jari-jari lainnya : 35 hari
    > Ruas Tengah
    – Ibu Jari : – hari
    – Jari-jari lainnya : 75 hari
    > Ruas Pangkal
    – Ibu Jari : 300 hari
    – Jari-jari lainnya : 150 hari
    > Telapak (antar jari-jari dan pergelangan)
    – Ibu Jari : 600 hari
    – Jari-jari lainnya : 350 hari
    > Kaki sampai Pergelangan : 3000

    c. Lengan
    > Tiap bagian dari pergelangan sampai siku : 3600 hari
    > Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu : 4500 hari

    d. Tungkai
    > Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut : 3000 hari
    > Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha : 4500 hari

    2. Kehilangan Fungsi

    a. Satu Mata : 1800 hari
    b. Kedua Mata dalam Satu Kasus Kecelakaan : 6000 hari
    c. Satu Telinga : 600 hari
    d. Kedua Telinga dalam satu Kasus Kecelakaan : 3000 hari

    3. Lumpuh Total dan Mati

    a. Lumpuh total yang menetap : 6000 hari
    b. Mati : 6000 hari

    Catatan : Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama korban tidak mampu bekerja.

    H. PERSENTASE SANTUNAN CACAT TETAP SEBAGIAN & CACAT-CACAT LAINNYA

    Terdapat pada lampiran :
    1. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
    2. Permenaker No. 04 Tahun tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    I. HAK TENAGA KERJA DALAM HAL KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    1. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit terdekat atau kerumah, sebesar :
    – Angkutan darat maksimal Rp. 150.000,-
    – Angkutan laut maksimal Rp. 300.000,-
    – Angkatan udara maksimal Rp. 400.000,-
    2. Pengobatan, perawatan dan penyakit yang timbul akibat kerjabiaya yamg dikeluarkan maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp. 8.000.000,-.
    3. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan 1x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga terssebut (lamp. II No. 14 Th 1993)
    4. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 1.500.000,-.

    Selain jaminan juga diberikan santunan berupa uang yang terdiri dari :
    1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    – 4 Bulan : 100% x upah sebulan
    – 4 Bulan Kedua : 75% x upah sebulan
    – Seterusnya : 50% x upah sebulan
    2. Cacat :
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : (sesuai lampiran PP No.14 Th 1993 & Permenaker No. 4 Th 1993) % x 60 bulan upah
    – Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70% x 60 bulan upah
    – Santunan berkala sebesar Rp. 200.000,-
    – Cacat kekurangan fungsi dibayar sekaligus : % berkurangnya fungsi x % (sesuai lampiran PP No.14 Th 1993 & Permenaker No. 4 Th 1993) x upah sebulan
    4. Santunan Kematian :
    – Santunan sekaligus sebesar 60% x 70 bulan upah.
    – Santunan berkala sebesar Rp. 200.00,- selama 24 bulan.

  16. NAMA : IRWANTO
    NPM : 14.11.106.701501.1277
    SEMESTER : 3
    KELAS : B1

    Sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja(PAK)

    *Tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan PAK
    • Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    • Diperoleh data kecelakaan dan PAK.
    • Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan factor penyebab.
    • Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali(perencanaan).
    • Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    *Dasar hukum
    a) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    b) UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek.
    c) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
    d) Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja.
    e) Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
    f) Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
    g) Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
    h) Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
    i) Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    j) Permenaker No. 04/Men/93 tentang jaminan kecelakaan kerja.
    k) Permenaker no. 03/Men/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.
    l) Kepmenakertrans No 79 Tahun 2003 tentang pedoman diagnose dan penilaian cacat karena kecelakaan dan PAK.
    m) Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang perubahan ke empat atas PP No. 14 Tahun 1993.

    *Ruang lingkup kecelakaan kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri dari :
    • Kecelakaan kerja.
    • Penyakit akibat kerja (PAK).
    • Peledakan.
    • Kebakaran.
    • Bahaya pembuangan limbah kejadian bahaya lainya.

    *Pengertian
    > Permenaker 3 Tahun 1998 tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja.

    Kecelakaan : kejadian yang tidak di kehendaki dan tidak di duga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau lebih.
    > UU 3 Tahun 1992 JAMSOSTEK :
    Kecelakaan kerja: kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja , dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    *Istilah
    • Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
    Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    • Cacat sebagian untuk selama-lamanya :
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    • Cacat total untuk selama-lamanya
    Keadaan tenaga kerja tidsk mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.

    *UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    Pasal 11: Menjelaskan tentang di wajibkan melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya,kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja dan juga menjelaskan tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai yang di tunjuk menteri tenga kerja diatur dengan peraturan perundangan.

    *Permenaker no 05 Tahun 1993 petunjuk teknis kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan
    Untuk peserta BPJS
    Pasal 7: Menjelaskan bahwa setiap pengusah wajib melaporka kecelakaan kerja kepada Depnker/Disnaker sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu 2×24 jam dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.dan juga setiap pengusaha mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada Depnaker/Disnaker dengan mengisi formulir jamsostek 3a dalam waktu 2×24 jamsetelah keceleaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau .Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau Meninggal dunia dan surat keterangan dokter tersebut menggunakan formulir BPJS ketenagakerjaan 3b.
    Pasal 8: Setiap pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    *Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang jaminan kecelakaan kerja.
    Untuk non peserta BPJS
    Pasal 2: Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya, Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit,Biaya pemakaman.
    Selain jaminan juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, Santunan cacat total untuk selama-lamanya, Santunan kematian.Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dangan lampiran
    Pasal 6: Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    Pasal 8: Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.Dalam hal PAK, laporan disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    Laporan tertulis dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dengan bentuk KK 2.
    Pasal 9: Menjelaskan bahwa setiap pengusah wajib melaporka kecelakaan kerja kepada Depnker/Disnaker sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu 2×24 jam dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.dan juga setiap pengusaha mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada Depnaker/Disnaker dengan mengisi formulir jamsostek 3a dalam waktu 2×24 jamsetelah keceleaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau .Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau Meninggal dunia.surat keterangan dokter menggunakan bentuk KK. 4 dalam hal PAK menggunakan kk. 5. Kk. 4 dan kk. 5 harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor depnaker/disnaker setempat.
    Pasal 10: Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan, sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    *TATA CARA PELAPORAN
    > Permenaker No 3 tahun 1998
    Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari : Kecelakaan kerja, Penyakit akibat kerja, Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah, Kejadian berbahaya lainnya.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2). Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    *ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA
    Laporan kecelakaan kerja bentuk KK. 2 (lamp 2 untuk kecelakaan kerja,lamp 3 untuk PAK,lamp 4 untuk peledakan, kebakaran, dan bahaya pembuangan limbah,lamp 5 untuk bahaya lain) diserahkan ke KaKadisnaker Kab/kota peg pengawasdisnaker kab\kota menyusun analisis lap kec.tiap akhir bulan sesuai lamp 6 dan sampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kemudian serahkan ke Kakanwil depnaker/kadisnaker prop(susunan analisis lap kec.tiap-tiap bulan sesuai lamp 7 dan sampaikan segera ke menteri atau pejabat yang di tunjuk(dirjen binwasnaker susun analisis lap FR dan SR tk nasional.

    *ALUR PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    Dari perusahaan data kecelakaan atau PAK (2×24 jam setalh kecelakaan\diagnosa PAK) dan STMB berakhir, cacat, meninggal dunia (2×24 jam setalah keterangan dokter) kemudian di serahkan ke disnaker kab\kota dan jamsostek untuk mengisi laporan kecelakaan tahap 2 yaiutu form jamsostek 3a(kk.3) untuk kecelakaan kerja, form jamsostek 3b(kk.4) surat keterangan dokter untuk kecelakaan, form jamsostek 3c (kk.5) surat keterangan dokter untuk PAK, Fc kartu peserta, kwitansi biaya pengobatan dan angkutan, dokumen pendukung lainnya barulah badan penyelenggara yaitu jamsostek menetapkan santunan dan penggantian biaya.

    *HAK TENAGA KERJA
    • Pengangkutan dari TMP ke Rs terdekat atau ke rumah
    • Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rs.
    • Biaya pemakaman
    Dari Pt jamsostek\pengusaha(santunan berupa uang)
    • STMB sebagai pengganti uapah.
    • Cacad sebagian untuk selama-lamanya
    • Cacad total untuk selama-lamanya
    • Kematian(ahli waris:saudara sedarah, janda\duda\anak, ahli waris yang di tunjuk)
    Besarnya jaminan kecelakaan kerja sudah di atur di PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jamsostek) dan Permenaker No 04 Tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja.

  17. Nama : Siti Halimatus Soleha
    NIM : 14.11.106.701501.1244
    Semester : 3
    Kelas : B1

    SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    – TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA :
    1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    2. Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3. Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanan)
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan ( control of accident loss)

    – Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    1. Kecelakaan kerja
    2. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    3. Peledakaan
    4. Kebakaran
    5. Bahaya Pembuangan Limbah
    6. Kejadian bahaya lainnya

    – Menurut Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) :
    Kecelakaan yaitu kerjadian yang tidak dikehendaki dan tiak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusian dan atau harta benda.

    – Menurut UU 3 Tahun 1992 (Tentang Jamsostek) :
    Kecelakaan Kerja yaitu kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    – Istilah :
    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
    Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter

    2. Cacat sebagian untuk selama-lamanya :
    Hilang atau tidaK berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya

    3. Cacat total untuk selama-lamanya :
    Keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    – MENURUT UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA:
    Pengurus diwajibkan melapor setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

    – Menurut Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknik Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketengakerjaan
    Untuk Peserta BPJS :
    1. Pengusaha wajib melaporkan setia kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Depnaker atau Disnaker dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenegakerjaan 3.
    2. Pegusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja tahap II kepada Depnaker/Disnaker dan badan penyelenggara setempat dengan mengisi formulir jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d.Meninggal dunia.
    3. Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan formulir BPJS Ketenagakerjaan 3b.
    4. Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan hubungan kerja dalam waktu tidak lebihdari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa.
    5. Dalam penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter menggunakan formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    – Menurut Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Untuk Non Peserta BPJS :
    1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari:
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian kerumah sakit yang terdekat atau kerumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan dari rumah sakit
    c.Biaya pemakaman
    2. Selain jaminan, tenaga kerja yang tertimpa kecelkaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga diberikan santunan berupa uang yang ttd:
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untu selama-lamanya
    d.Santunan kematian
    3. Besarnya jaminan kecelakaan kerja yang mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan santunan berupa uang
    4. Pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja diperusahaan atau dibagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat
    5. Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja nya kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam.
    6. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    7. Dalam hal PAK, laporan secara tertuis dan secara lisan dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    8. Laporan tertulis dilakukan dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap 1 sesuai dengan bentuk KK 2.
    9. Pengusaha wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi bentuk KK 3 dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan:
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia
    10.Surat keterangan dokter tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan menggunakan bentuk KK 4
    11.Dalam hal PAK, surat keterangan dokter tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan menggunakan bentuk KK 5
    12.Dalama KK 4 dan KK 5 surat keterangan dokter dalam hal PAK harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    13.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    TATA CARA PELAPORAN

    – Menurut Permenaker No 3 tahun 1998:
    1. Pengurus/pngusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkanterdiri dari:
    a. Kecelakaan kerja
    b. Penyakit Akibat Kerja
    c. Kebakaran,Peladakan,dan Bahaya Pembuangan Limbah
    d. Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK 2A (penggani bentuk KK 2)
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum tertulis
    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti progran Jamsostek, tata cara pelporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan,Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Lampiran:
    1. PP No. 14 tahun 1993(Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No04 tahun 1993(Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)

    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

    A.Santunan
    1. Sementara Tidak Mampu Berkerja (STMB)
    – 4 bulan: 100% X upah sebulan
    – 4 bulan kedua: 75% X upah sebulan
    – Seterusnya: 50% X upah sebulan
    2. Cacat:
    a. Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b. Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: 70% X 60 bulan upah
    c. Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- selama 24 bulan ( Lampran II PP No 14 Tahun 1993) Tahun 2005 dirubah menjadi Rp 200.000
    d. Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus: % berukurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3. Santunan Kematian:
    a. Santunan sekaligus sebesar 60% X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian. Tahun 2005 dirubah menjadi 60% X 70 bulan upah
    b. Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 tahun 1993). Tahun 2005 dirubah menjadi Rp 200.000,-
    c. Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (perubahan tahun 2005= Rp 1.500.000,-)

    B. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp 3 juta (Lampiran II PP No 14 tahun 1993). Perubahan tahun 2005 menjadi Rp 8.000.000,-

    C. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti(Prothese) diberikan 1 X untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut (Lampran II PP No 14 tahun 1993)

    D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja ( Besarnya Santunan dan Biaya Pengobatan/Perawatan= A dan B)

    E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    – Angkutan darat maksimal Rp.150.000,-
    – Angkutan laut maksimal Rp.300.000,-
    – Angkutan udara maksimal Rp.400.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN

    Permenaker No 3 tahun 1998
    – Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggukan formulir:
    1. Lampiran II: untuk kecelakaan kerja
    2. Lampiran III: untuk Penyakit Akibat Kerja
    3. Lampiran IV: untuk peledakan,kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    4. Lampran V: untuk bahaya lainnya

    – Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan(setiap akhir bulan), menggunakan formulir lampiran IV, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

    – Dinas ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setaip bulan), menggunakan formulir lampira VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja

    – Dirjen Binwasker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Tingkat Kekerapan Cidera:

    > Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 per jumlah jam kerja
    > Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 per jumlah jam kerja

    Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti:

    > Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 per jumlah jam kerja
    > Nilai kerugian x 1.000.000 per jumlah jam kerja

  18. NAMA : Bagus Nurwanto

    NIM : 14.11.106.701501.1258

    KELAS : B1

    SEMESTER : 3

    Rangkuman sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    -di peroleh data kecelakaan kerja dan PAK
    -memudahkan identifikasi dan analisis guna menentukan faktor penyebabnya
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    — Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. (permenaker 3 tahun 1998)
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. (uu 3 tahun 1992)

    istilah dalam kecelakaan kerja
    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter,contohnya seorang mekanik yang sementara tidak mampu bekerja karena tangannya terjepit saat bekerja memperbaiki mobil dan dalam keadaan perawatan dokter.
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya, contohnya seorang yang bekerja di mebel dan jari tangannya terpotong saat membuat kursi.
    -Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya, contohnya seorang yang bekerja di perusahaan kontruksi dan terjatuh dari ketinggian saat memasang atap sehingga mengalami cidera punggug mengakibatkan kelumpuhan total.

    UNTUK PESERTA BPJS
    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS (pasal 7 dan 8)
    -perusahaan wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya kepada kantor depnaker dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan 3.
    -Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kepada Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d.Meninggal dunia.
    -Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.
    -Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa.
    -Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter(diagnosis dari Dokter Pemeriksa)menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    UNTUK NON PESERTA BPJS
    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja. (pasal 2, 6, 8, 9, dan 10)
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.Biaya pemakaman
    -selain jaminan di atas, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Santunan kematian
    -Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    -pasal 8
    1)Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2)Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    3)Dalam hal PAK, laporan disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4)Laporan tertulis dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2
    -Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia
    -surat keterangan dokter menggunakan kk. 4
    -Dalam hal PAK, surat keterangan dokter menggunakan Bentuk KK. 5
    -Dalam KK. 4 atau KK. 5 harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    tata cara pelaporan kecelakaan kerja permenaker no 3 tahun 1998
    -pengurus/pengusaha harus melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja baik yang mengikutsetakan pekerjanya ke dalam progam jamsostek/bpjs maupun yang belom.
    -kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a.kecelakaan kerja
    b.penyakit akibat kerja
    c.kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah serta kejadian bahaya lainnya.
    -Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.
    -pelaporan dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    -pengurus/pengusaha yang pekerjanya mengikuti progam jamsostek/bpjs tatacara pelaporannya sesuai permenaker no 05 tahun 1993.
    -pengurus/pengusaha yang pekerjanya tidak mengikuti progam jamsostek/bpjs tatacara pelaporannya sesuai permenaker no 04 tahun 1993.

    alur pelaporan kecelakaan kerjan dan PAK
    -pengawas/pengusaha melaporkan kecelakaan yang terjadi ditempat kerjanya ke kakadisnaker kabupaten dengan dengan mengisi formulir yang sesuai dengan jenis kecelakaan di tempat kerja tersebut.
    alampiran 2 untuk kecelakaan kerja
    b.lampiran 3 untuk PAK
    c.lampiran 4 untuk peledakan, kebakaran, dan bahaya pembuangan limbah.
    d.lampiran 5 untuk bahaya lainnya
    -kadisnaker kabupaten menyusun analisis laporan kecelakaan kerja lampiran 5 dan disampaikan ke kadisnaker provinsi selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
    -susunan analisis kecelakaan kerja tiap bulan segera di sampaikan ke mentri atau pejabat yang di tunjuk dengan lampiran 6.

    alur pengajuan klaim kecelakaan kerja dan PAK
    tahap 1
    -kecelakaan kerja di laporkan ke disnaker setempat dalam waktu tidak lebih 2×24 jam setelah terjadi kecelakaan kerja, dan diaknosis PAK. untuk peserta bpjs
    tahap 2
    -kecelakaan kerja di laporkan ke disnaker setempat dalam waktu tidak lebih 2×24 jam setelah terjadi kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter,laporan tahap 2 ini juga berfungsisebagai pengajuan pembayaran bpjs.
    -badan penyelaggara(bpjs) menentukan besarnya santunan dan pergantian biaya.

    hak tenaga kerja
    -pengangkutan dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit terdekat atau ke rumah
    -pemeriksaan pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit.
    -mendapatkan biaya pemakaman
    santunan berupa uang dari bpjs atau pengusaha
    -STMB sebagai pengganti upah
    -cacat sebagian untuk selamanya
    -cacat total untuk selamanya
    -kematian,di berikan kepada ahli waris yang di tunjuk.

    untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap atau menurut ilmu bedah
    -tangan dan jari-jari, kehilangan salah satu jari saat terkena kecelakaan kerja
    -kaki dan jari-jari
    -lengan
    -tungkai
    -kehilamagan fungsi, contohnya kehilangan satu mata saat terkena kecelakaan kerja
    -lumpuh total dan mati.

  19. Nama : Annisa Nurhayat Tsalatsa
    Kelas : B1
    Semester: III
    NIM : 14.11.106.701501.1245

    SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK :
    – Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya Pembuangan limbah
    – Kejadian Bahaya lainnya

    Menurut Undang Undang 3 Tahun 1992 Jamsostek
    Kecelakaan Kerja adalah Kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan ,termasuk penyakit akibat kerja,demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah dengan istilah :
    – Sementara Tidak Mampu Bekeja (STMB)
    Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    – Cacat total untuk selama-lamanya
    Keadaan kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA
    – Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja Sesuai dengan peraturan perundangan

    Menurut Permenaker No.5 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketanagakerjaan
    > Untuk Peserta BPJS :
    – Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketanagakerjaan
    – Pengusaha wajib mengirimkan Laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Depnaker atau Disnaker dan Badan Penyelaenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah tenaga kerja yg tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir ;atau
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama lamanya ;atau
    c. Keadaan cacat total untuk selama lamanya baik fisik maupun mental ;atau
    d. Meninggal dunia
    – Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3B
    – Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter tersebut menggunakan Formulir BPJS ketenagakerjaan 3C

    Menurut Permenaker No. 4 Tahun 1993 tentang jaminan Kecelakaan Kerja
    > Untuk peserta Non BPJS :
    – Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit terdekat atau rumahnya
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c. Biaya pemakaman
    – Selain jaminan juga diberikan santunan berupa uang yang tdd:
    a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b. Santunan cacat sebagian maupun cacat total untuk selama-lamanya
    c. Santunan kematian
    – pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan kecelakaan kerja di Perusahaan atau dibagian Perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker
    – Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dengan bentuk KK 2
    – Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis yang disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah diagnosis oleh dokter pemeriksa
    – Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK.3 , yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d. Meninggal dunia
    – Dalam kecelakaan kerja surat dokter sebagaimana dimaksud menggunakan Bentuk KK 4
    – Dalam PAK surat dokter sebagaimana dimaksud menggunakan Bentuk KK 5
    – Dalam KK.4 dan KK.5 harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor depnaker/disnaker setempat
    – Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib membayar terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya

    Menurut Permenaker No.3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja
    – Kecelakaan yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda
    – Pengurus/Pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum
    – Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    * Kecelakaan kerja
    * Penyakit akibat kerja
    * Kebakaran, Peledakan, dan Bahaya Pembuangan Limbah
    * Kejadian berbahaya lainnya
    – Melaporkan secara tertulis kepada Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir Bentuk 3 KK2 A. (pengganti bentuk KK2)
    – Pelaporan secara lisan sebelum pelaporan secara tertulis
    – Pengurus atau pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 Tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek
    – Pengurus atau pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    > Laporan Kecelakaan Tahap I berfungsi sebagai Formulir Jamsostek 3/KK.2 A untuk kecelakaan dan PAK
    > Laporan Kecelakaan Tahap II berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek
    > Formulir Jamsostek 3a (KK3) berfungsi untuk Kecelakaan Kerja
    > Formulir Jamsostek 3b (KK4) berfungsi sebagai surat keterangan dokter untuk kecelakaan
    > Formulir Jamsostek 3c (KK5) berfungsi sebagai surat keterangan dokter untuk Penyakit Akibat Kerja (PAK)

    Menurut PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek dan Permenaker No.04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    – BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A. Santunan
    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    – 4 Bulan : 100% X upah sebulan
    – 4 Bulan kedua : 75% X upah sebulan
    – seterusnya : 50% X upah sebulan
    2. Cacat
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 buan upah
    – Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70% X 60 bulan upah
    – Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No.14 Th 1993) dirubah di Tahun 2005 menjadi Rp.200.000,-
    – Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3. Santunan Kematian
    – Santunan sekaligus sebesar 60% X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian pada Tahun 2005 dirubah menjadi 60% X 70 bulan upah
    – Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No.14 Th 1993) pada Tahun 2005 dirubah menjadi Rp.200.000,-
    – Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000,- (perubahan Th 2005 sebesar Rp.1.500.000,-)
    B. Pengobatan dan Perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp.3 Juta (Lampiran II PP No.14 Th 1993) pada Tahun 2005 berubah menjadi Rp.8.000.000,-
    C. Biaya Rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut (Lampiran II PP No.14 Th 1993)
    D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya Pengobatan/Perawatan sebesar pada biaya A dan B diatas
    E. Ongkos Pengangkutan Tenaga Kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan :
    – Angkutan darat Maksimal Rp.150.00,-
    – Angkutan laut Maksimal Rp.300.000,-
    – Angkutan udara Maksimal Rp. 400.000,-

    Tindak Lanjut Pelaporan menurut Permenaker No 03 Tahun 1998
    – Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    * Lampiran II : Untuk kecelakaan kerja
    * Lampiran III : Untuk Penyakit Akibat Kerja
    * Lampiran IV : Untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    * Lampiran V : Untuk bahaya lainnya
    – Dinas Ketenagakerjaan kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    – Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampiran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja
    – Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional
    * Tingkat kekerapan cidera : Jumlah kecelakaan yang tercatat X 1.0000.000 dibagi jumlah kerja
    * Tingkat keparahan cidera : Jumlah hari kerja yang hilang X 1.000.000 dibagi jumlah jam kerja
    * Tingkat kekerapan kerusakan properti : Jumlah kasus yang terjadi X 1.000.000 dibagi jumlah jam kerja
    * Tingkat keparahan kerusakan properti : Nilai kerugian X 1.000.000 dibagi jumlah jam kerja

  20. Nama:Reza Pahlawan
    NPM:14.11.106.701501.1230
    Kelas:B1
    Semester:3

    Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

    #Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja:
    1.Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kompensasinya
    2.Data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    3.Mempermudah identifikasi dan anlisis untuk menemukan faktor penyebab
    4.Memberikan perbaikan agar kecelakaan tidak terulang lagi
    5.Mengendalikan kerugian kecelakaan

    Kecelakaan kerja di tempat kerja meliputi:
    Kecelakaan kerja,penyakit akibat kerja,peledakan,kebakaran,bahaya pembuangan limbah dan kejadian bahaya

    Permenakaer No 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja
    -Kecelakaan dimana suatu kejadian yang tidak terduga yang dapat menimbulkan cidera pada manusia

    Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek:
    -Kecelakaan kerja adalah suatu pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan kerja di tempat kerja dan penyakit akibat suatu pekerja(PAK),kecelakaan yang timbul dari perjalanan ke rumah menuju tempat kerja adalah kecelakaan kerja

    Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja:
    -Pengurus harus selalu melaporkan setiap kecelakaan kerja di tempat kerja dan Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan ke pada pemimpinnya dan pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tulis

    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Pendaftaran,Pembayaran iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    -UNTUK BPJS Pasal 7:Pengusahan harus melaporkan setiap kecelakaan kerja di tempat kerja dan seluruh laporan kecelakaan kerja tahap 1 dan 2 kepada Disnaker dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak kecelakaan tersebut terjadi
    Pengusahan juga wajib melaporkan penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2×24 dan selalu mengisi formulir BPJS sejak diagnosis dari dokter

    Permenaker No 04 Tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    -UNTUK NON BPJS Pasal 2:
    Jaminan kecelakaan kerja meliputi:Pengangkutan dari tempat kerja menuju rumah sakit terdekat,pengobatan dan perawatan di rumah sakit/Biaya pemakaman
    Santunan berupa uang:santunan sementara tidak mampu bekerja,cacat sebagian,cacat total dan kematian

    Pengusaha wajib membayar jaminan kecelakaan kerja dan membuat daftar di perusahaan dan di daftarkan di Depnaker dan pengusahan juga wajib membayar upah tenaga kerja yang sedang mengalami kecelakaan kerja sampai dokter menetapkan penyakit akibat kecelakaan kerja yang di deritannya

    Tata cara pelaporan menurut Permenaker NO 3 tahun 1998
    Pengusaha harus melaporkan setiap kecelakaan kerja yang ada di tempat kerja baik yang mengikuti peserta jaminan kesehatan(BPJS)/yang belum terdaftar
    Melaporkan secara tertulis kepada Dinas ketenagakerjaan paling lambat 2×24 jam setelah kejadian dengan menggunakan formulir bentuk KK2
    pengusaha yang telah mengikut sertakan jaminan kesehatan(BPJS) tata caranya mengikuti Permenaker No 05 tahun 1993 dan yang belum mengikut sertakan peserta jaminan kesehatan tata cara pelaporan sesuia Permenaker No 04 tahun 1993

    Alur Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
    -Laporan kecelakaan kerja di laporakan segera ke KAKADISNAKER KOTA kemudian di laporkan lagi ke KAKADISNAKER PROVINSI lalu ke Menteri/pejabat yang di tunjuk

    Alur Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja setiap laporan kecelakaan tahap 2 berfungsi sebagai pengajuan pembayaran ke BPJS kemudian Badan penyelenggara(BPJS) menetaapakn besar santunan yang di berikan

    Hak Tenaga Kerja dari Jaminan kesehatan(BPJS)
    Santunan berupa uang:
    Sementara tidak mampu bekerja:keadaan tenaga kerja yang untuk sementara ini tidak dapat bekerja karna masih dalam perawatan dokter
    -4 Bulan : 100% x sebulan upah
    -4 Bulan kedua : 75% x sebulan upah

    Cacat sebagian:tidak berfungsinya lagi bagian anggota tubuh karna kecelakaan kerja
    -wajib di bayarkan sekaligus x 60 bulan upah

    Cacat permanen:keadaan tenaga kerna yang tidak bisa bekerja sama sekali
    -wajib di bayarkan sekaligus 70% x 60 bulan upah

    Santunan kematian di berikan kepada saudara sedarah dari pihak korban kecelakaan kerja/ahli warisnya
    -biaya pemakaman sebesar Rp.200.000 (perubahan tahun 2005 = Rp.1.500.00

    Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian ke rumah sakit sebesar:
    -Angkutan Darat MAX = Rp.150.000
    -Angkutan Laut MAX = Rp.300.000
    -Angkutan Udara MAX = Rp.400.000

    Laporan Dinas ketenagakerjaan Kota setiap akhir bulan mereka melakukan analisis kecelakaan kerja menggunakan lampiran VI yang di tujukan kepada Dinas ketenaga kerjaan provinsi kemudian Dinas ketenagakerjaan provinsi menggunakan lampiran VII yang di laporkan ke Menteri Tenaga Kerja,kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkatan nasional yang di susun oleh Dirjen Binwasnaker Depnakertrans

    Tingkat kekerapan cidera akan di bagi jumlah kecelakaan kemudian di bagi jam kerja sama dengan tingkat keparahan cidera di bagi hari kerja yang hilang dengan jam kerja
    Tingkat kekerapan kerusakan properti akan di bagi jumlah kasus yang terjadi di bagi dengan jam kerja kemudian tingkat keparahan kerusakan properi di bagi dengan nilai kerugian dengan jam kerja

    A.Kerugian anggota tubuh yang di hitung karena cacat tetap/menurut ilmu bedah:
    1.Tangan dan Jari-jari
    2.Kaki dan Jari-jari
    3.Lengan dan Tungkai
    B.Kehilangan Fungsi dan Lumpuh total/Kematian

  21. Nama : Yosef Agus Frianto Gultom
    Kelas : B1
    Semester : 3
    NIP : 14.11.106.701501.1217

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan pokok dari pelaporan kecelakaan dan penyakit akibat kerja ialah :

    – Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Landasan hukum mengenai sistem pelaporan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yaitu :

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS
    9. Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    10. Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11. Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12. Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Isi menurut uu no 1 tahun 1970 terkait pelaporan kecelakaan:

    Pasal 11

    • Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg
    dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    • Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat
    (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    Isi menurut PERMENAKER no 05 tahun 1993 Pasal 7:

    1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa
    tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan
    Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I
    dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya
    kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3

    2) Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd
    Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan
    mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam
    setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan
    surat keterangan dokter yang menerangkan :

    a. Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
    atau
    d. Meninggal dunia.

    3) Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS
    Ketenaga kerjaan 3b.

    Isi menurut PERMENAKER no 05 tahun 1993 pasal 8 :

    1) Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari
    2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak
    menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa

    2) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana
    dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Tata Cara pelaporan dalam PERMENAKER no 3 tahun 1998 :

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di
    tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan
    pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit akibat kerja
    – Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    – Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat
    dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan
    dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek,
    tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg
    Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran
    Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek,
    tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg
    Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Alur pelaporan kecelakaan kerja dan PAK :

    – mengisi formulir laporan kecelakaan kerja (bentuk KK 2a)
    – menuju ke Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas dengan melampirkan formulir laporan riksa dan kaji
    – menuju ke Kakanwil depnaker/ Kadisnaker Provinsi
    – menuju ke MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk (Dirjen Binwasnaker Susun analisis Lap
    FR & SR tk Nasional)

    Alur pengajuan claim kecelakaan kerja dan PAK :

    setiap perusahaan harus melaporkan setiap kecelakaan kerja ke disnakertrans kab/ kota untuk mrngajukan claim yaitu :

    – dengan mengisi form K3 BPJS Kesehatan (kecelakaan atau PAK)
    – menuju ke Badan Penyelenggara (BPJS) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya

    Hak tenaga kerja :

    a. Pengangkutan dr TKP ke RS terdekat atau ke rumah
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c. Biaya pemakaman

    Jumlah santunan berupa uang :

    a. Sementara Tidak Mampu Bekerja sbg pengganti upah
    b. Cacad sbgn utk selama – lamanya
    c. Cacad Total utk selama – lamanya
    d. kematian : di wariskan ke saudara sedarah, tanggungan, atau ahli waris yang ditunjuk oleh pekerja

    Besarnya jaminan kecelakaan kerja (PP No. 14 Tahun 1993, Permenaker No 04 Tahun 1993) :

    A. Santunan

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2. Cacat :
    a) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara
    sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b) Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara
    sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran
    II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3. Santunan Kematian :
    a) Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya
    sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan
    upah
    b) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No
    14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp.
    1.500.000,-)

    A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal
    untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th
    1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan
    atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan
    patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso
    Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan
    biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya,
    sebesar biaya yang diperlukan.
    – Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    – Angkutan Laut maksimal Rp. 300.000,-
    – Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    Tindak lanjut pelaporan (PERMENAKER no 3 tahun 1998)

    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan
    pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    • Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    • Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    • Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    • Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan
    kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI,
    dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan
    (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke
    Menteri Tenaga Kerja.
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan
    kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Cara penghitungan pekerja :

    Tingkat kekerapan cidera :
    jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari yang hilang x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Tingkat kekerapan kerusakan properti:
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Tingkat keparahan kerusakan property :
    Nilai kerugian x 1.000.000 : jumlah jam kerja

  22. NAMA : Muhammad Syamsul Hadi
    KELAS : B1
    SEMESTER: 3
    NPM : 14.11.106.701501.1235

    Sistem Pelaporan Kcelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

    Tujuan Pelaporan Keclakaan Kerja dan PAK
    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accient loss)
    Ruang Lingkup Kcelakaan
    kecelakaan di tempat kerja meliputi:
    -Kecelakaan kerja
    -Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    -Peledakan
    -Kebekaran
    -Bahaya Pembuangan Limbah
    -Kejadian bahaya lainnya
    Menurut undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 11, pengurus di wajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya, kepada penjabat yang ditunjuk oleh mentri tenaga kerja.
    1.Untuk peserta BPJS tata cara pelaporan kcelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tercantum dalam Permenaker no 5 tahun 1993 tentang petunjuk teknis pedaftaraan kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan yang termuat dalam pasal 7 dan pasal 8.
    A.pasal 7 tata cara pelaporan kecelakaan kerja untuk peserta BPJS
    -pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada Disnaker/Depnaker sebagai laporan tahap 1 dalam waktu tidak lebih 2×24 jam dang mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan
    -pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada Disnaker/Depnaker dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
    a. keadaan sementara mampu bekerja telah berakhir
    b. keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. keadaan cacat total untuk selama-lamanya bai fisik maupun mental
    d. meninggal dunia
    B.pasal 8 tata cara pelaporan penyakit akibat kerja untuk peserta BPJS
    -Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul akibat kerja dalam waktu tidak lebih dar 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa
    -dalam penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, surat keterangan dokter menggunakan forulir BPJS ketenagakerjaan
    2.Untuk peserta yang tidak menggunakan BPJS tata cara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tercantum dalam Prmenakeer no 4 tahu n 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja.
    -tnaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan yang terdiri dari:
    a.pengangkutan dari temat kejadian ke rumah sakit terdekat/ke rumahnya
    b.pemeriksaan,pengobatan,dan rawat jalan di rumah sakit
    c.biaya pemakaman
    -selain mendapatkan jaminan peserta yang tidak menggunakan BPJS juga mendapatkan santunan berupa uang yang:
    a.santunan sementara tidak mampu bekerja
    b.santunaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.santunan kematian
    -besarnya jaminan dan santunan yang di berikan sesuai dengan lampiran.
    Lampiran besarnya santunan kecelakaan kerja
    1. sementara tidak mampu bekerja
    -4 bulan = 100% x upah sebulan
    -4 bulan kedua = 75% x upah sebulan
    -seterusnya = 50% x upah sebulan
    2.cacat:
    -cacat sbagian untuk selama-lamanya di bayar sekaligus: % sesuai angota tubuh yang cacat x 60 bulan upah
    -cacat total untuk selama-lamanya di bayar sekaligus : 70% x 60 bulan upah
    -cacat kurang fungsi di bayar sekaligus : % kurangnya fungsi x % anggota badan yg berkurang fungsinya x 60 bulan upah.
    3.Santunan kematian:
    – santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah(thn 2005 diubah menjadi 60%x70 bulan upah)
    -santunan berkala besar Rp.25.000 selama 24 bulan (tahun 2005 diubah menjadi 200.000)
    -biaya pemakaman sebesar 200.00 (tahun 2005 menjadi 1.500.000)
    4.pengobatan:
    -pengobtan dan perawatan sesuai biaya yang yang di keluarkan
    -biaya rehabilitasi di berikan 1x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang di tetapkan oleh pusat rehabilitasi
    -ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau kerumanya
    a.angkutan darat maksimal 150.000
    b.angkutan laut maksimal 300.000
    c.angkutan uara maksimal 400.000
    – Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan bentuk KK1 dan daftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker
    -pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja secra tertulis ke kantor Depnaker/Disnaker dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam
    -dalam PAK pelaporan ke disnaker/depnaker dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah diagnosis dokter
    -laporan tertulis dilakukan dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap 1 dengan bentuk kk 2
    -pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja tahap 2 ke kantor disnaker/depnaker dengan mengisi bentuk KK 3 tidak lebih dari 2×24 jam berdsarkan keterangan dokter:
    a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.meninggal dunia
    -surat keterangan dokter menggunakan bentuk kk4
    -dalam PAK surat keterangan dokter menggunakan bentuk kk5
    -dalaam kk4 dan kk5 harus di sampaikan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib membayar upah sampai dokter menetapkan akibat kecelakaan kerja yg di deritanya.

    – Tata cara pelaporan menurut Permenaker no 3 tahun 1998
    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi baik yang telah mengikuti pekerjanya BPJS maupun belum
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari:
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit akibat kerja
    – kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah
    – kejadian berbahaya lainnya
    3.melaporkan secara tertulis kepada disnaker dalam waktu tidak lebih 2×24 jam dengan menggunakan formulir 3 kk2 A
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    5.Pengusaha yang telah mengikuti program BPJS pelaporannya sesuai permenaker no 05 tahun 1993
    6.Pengusaha yang belum mengikuti program BPJS pelaporannya sesuai prmenakr no 04 tahun 1993

    ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA
    1.Laporan kecelakaan kerja (bentuk KK.2A)
    2.Kakadisnaker kabupaten/kota
    3.Kakanwil depnaker/kadisnaker prop
    4.Mentri atau pejabat yang di tunjuk

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    1.Laporan tahap 1:
    – kecelakaan kerja dan PAK dilaporkan tidak lebih dari 2×24 jam
    -STMB berakhir, cacat, meninggal dunia di laporkan tidak lebih dari 2×24 jam setelah ada keterangan dokter.
    2.Laporan tahap 2 berfungsi sbagai pengajuan pembayaran BPJS
    -form BPJS 3a(KK3) untuk kecelakaan kerja
    -form BPJS 3b(kk.4) surat keterangan dokter untuk kecelakaan
    -form BPJS 3c(KK.5) surat keterangan dokter untuk PAK
    -foto copy kartu peserta
    -kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    -dokumen pendukung lainnya

    HAK TENAGA KEERJA
    -Pengangkutan dari TMP ke RS atau kerumah
    -Pmereiksaan,pengobatan, dan perawtan di RS
    -Biaya Pemakaman
    sntunan berupa uang
    -STMB sebagai pengganti upah
    -cacat sebagian untuk selama-lamanya
    -cacat sebagian total untuk selama-lamanya
    -kematian :
    a.saudara sedarah
    b.janda,duda,anak
    c.ahli waris

    TINGKAT KEKERAPAN CIDERA
    -Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 : jumlah jam kerja
    TINGKAT KEPARAHAN CIDERA
    -jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 : jumlah jam kerja
    TNGKAT KEKERAPAN KERUSAKAN PROERTI
    -jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 : jumlah jam kerja
    TINGKAT KEPARAHAN KRUSAKAN PROPERTI
    -nilai kerugian x 1.000.000 : jumlah jam kerja

  23. Nama : Ariska Sanjaya
    Kelas : B1
    Semester: III
    Jurusan : K3

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    A. Dasar Hukum
    1. UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
    2. UU No.03 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
    3. PP No. 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan Jamsostek.
    4. Keppres No.22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Dalam Hubungan Kerja.
    5. Permenaker No. 02 Tahun 1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
    6. Permenaker No. 01 Tahun 1981 Tentang Kewajiban Melapor PAK.
    7. Permenaker No. 03 Tahun 1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
    8. Permenaker No. 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosis Dan Pelaporan PAK
    9. Permenaker No. 05/Men/1993 Tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Pelayanan jamsostek.
    10.Permenaker No.04/Men/1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
    11. Permenaker No.03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.
    12. Kepmenakertrans No. 79 Tahun 2003 Tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan PAK.
    13. Permenaker No. 64 Tahun 2005 Tentang perubahan empat atas PP No.04 Tahun 1993

    B. Pengertian Kecelakaan Kerja
    Terdapat 2 pengertian tentang Kecelakaan yaitu :
    – Kecelakaan berdasarkan Permenaker No.03 tahun 1998 :
    Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    – Kecelakaan berdasarkan UU No. 03 Tahun 1992 :
    Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Terdapat 3 istilah jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seseorang :
    – Sementara tidak mampu bekerja (STMB)
    Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total utuk selama-lamanya
    Tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.

    C. Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Yang terdiri dari kecelakaan kerja adalah :
    1. Kecelakaan Kerja
    2. PAK
    3. Peledakan
    4. Kebakaran
    5. Bahaya pembuangan limbah
    6. Kejadian bahaya lainnya

    D. Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja
    Pelaporan kecelakaan kerja di atur dalam 4 dasar hukum yakni pada :
    1. UU No. 1 Tahun 1970
    2. Permenaker No. 05 Tahun 1993.
    3. Permenaker No. 04 Tahun 1993.
    4. Permenaker No. 03 Tahun 1998.
    Dimana 4 dasar hukum tersebut memiliki bunyi yang hampir serupa yaitu :
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjaannya kedalam program jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporka terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja.
    – PAK.
    – Kebakaran,peledakan dan bahaya pembuangan limbah.
    – Kejadian berbahaya lainnya.
    3. Melaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk KK2 A.
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    5. Pengurus/pengusaha yang telahh mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 05 Tahun 1993 Tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan pelayanan Jamsostek.
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Alur pelaporan kecelakaan kerja meliputi
    1. Laporan kecelakaan kerja (KK.2A).
    2. Kakadisnaker kab/kota peg.pengawas.
    3. Kakanwil depnaker/kadisnaker prop.
    4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

    Alur pengajuan klaim kecelakaan kerja dan PAK dari perusahaan ke disnakertrans kab/kota jamsostek :
    tahap 1
    (bentuk pelaporan berupa form jamsostek 3/ KK.2A)
    – Waktu pelaporan kecelakaan kerja atau PAK tidak lebih 2×24 jam setelah kejadian kecelakaan/diagnosa PAK (bentuk pelaporan berupa form jamsostek 3/ KK.2A)

    Tahap 2
    (bentuk pelaporan berupa form jamsostek 3b(KK.4)
    – STMB berakhir, cacat, meninggat tidak lebih 2×24 jam setelah ada keterangan dokter.

    E. Tindak Lanjut Pelaporan
    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pegawas ketenagakeerjaan dengan menggunakan formulir :
    – Lampiran II : Untuk kecelakaan kerja.
    – Lampiran III : Untuk PAK.
    – Lampiran IV : Untuk peledakan, kebakaran dan pembuangan limbah.
    – Lampiran V : Untuk bahaya lainnya.
    2. Dinas keteagakerjaan kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan) menggunaka formulir lampiran VI, dan dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan provinsi.
    3. Dinas ketenagakerjaan provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir lampiran VII, dan dilaporkan ke menteri tenaga kerja.
    4. Dirjen binwasnaker depnakertrans menyusun analisis laporan dan keparahn kecelakaan tingkat nasional.

    F. Hak Tenaga Kerja
    1. Penganngkutan dr TMP ke RSS terdekat atau kerumah
    2. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di RS
    3. Biaya Pemakaman
    dan setiap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja diberi santunan berupa uang yang meliputi :
    1. STMB sebagai pengganti upah
    2. Cacad sebagian untuk selama-lamanya
    3. Cacad total untuk selama-lamanya
    4. Kematian (Saudara sedarah, Janda/duda/anak, ahli waris)

    G. Besarnya jaminan kecelakaan kerja
    1. Santunan
    – STMB :
    > 4 Bulan : 100% x upah sebulan.
    > 4 Bulan kedua : 75% x upah sebulan.
    > Seterusnya : 50% x Upah sebulan.

    – Cacat :
    > Cacat sebagian utuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel x 60 bula upah.
    > Sacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70% x 60 bulan upah.
    > Santunan berkala sbesar Rp. 25000 selama 24 bulan ( lampiran II PP No. 04 Tahun 1993 pada tahun 2005 di ubah menjadi Rp. 200000).
    > cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel 60 bulan upah.

    – Kematian
    > Santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian (tahun 2005 diubah menjadi 60% x 70 bulan upah)
    > Santunan berkala sebesar Rp 25000 selama 24 bulan (tahun 2005 diubah menjadi Rp.200000)
    > Biaya pemakaman sebesar Rp 200000 ( tahun 2005 diubah menjadi Rp 1.500.000)

    2. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan kerja sebesar Rp 3 Juta ( tahun 2005 diubah menjadi Rp. 8.000.000)
    3. Biaya rehabilitasi berupa penggantuan pembelian alat bantu (orthose) dan alat pengganti prothese) diberikan 1x utuk setiap kasus dengaan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitas Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut.
    4. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja (besarnya santunan dan biaya pengobatan atau perawatan = A dan B)
    5. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan
    > angkutan darat maksimal Rp 150.000
    > angkutan laut maksimal Rp. 300.000
    > angkutan udara Maksimal Rp. 400.000.

  24. Nama :Rima Fauziah
    NIM :14.11.106.701501.1231
    Kelas :B1
    Semester :3

    SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK

    Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya

    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK

    Dasar Hukum

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek 3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek 4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek
    9.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    10.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    PENGERTIAN :
    Permenaker 3 Tahun 1998
    (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) :
    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) :
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

    Istilah
    ?Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    ?Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    ?Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA
    Pasal 11
    •Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    •Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan

    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    Pasal 7
    1)Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3
    2)Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d.Meninggal dunia.
    3)Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    Untuk Peserta BPJS
    Pasal 8
    1)Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa
    2)Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Untuk Peserta BPJS
    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Pasal 2 :
    1)Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.Biaya pemakaman
    2)Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Santunan kematian
    3)Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

    Untuk Non Peserta BPJS
    Pasal 6 :
    ?Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat
    Pasal 8 :
    1)Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2)Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    3)Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2

    Untuk Non Peserta BPJS
    Pasal 9 :
    1)Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia
    2)Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 4
    3)Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 5
    4)Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat

    Pasal 10 :
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.
    Untuk Non Peserta BPJS

    TATA CARA PELAPORAN
    secara lisan sebelum secara tertulis
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. 2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari : ? Kecelakaan kerja ? Penyakit akibat kerja ? Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah ? Kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis

    Permenaker No 3 tahun 1998
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KEC KERJA DAN PAK
    -KECELAKAAN ATAU PAK
    2 X 24 Jam stl Kejadian Kec / Diagnosa PAK
    -Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A
    (Kec dan PAK)
    -STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia
    2 X 24 Jam stl ada Ket. Dokter
    -Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    • Form Jamsostek 3a (KK3) ….. u/ Kecelakaan kerja
    • Form Jamsostek 3b (KK.4) … surat keterangan dokter u/ kecelakaan
    • Form Jamsostek 3c (KK5) ….. surat keterangan dokter u/ PAK
    •Fc kartu peserta
    •Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    •Dokumen pendukung lainnya
    -Badan Penyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya
    (Perusahaan & Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek)

    Hak Tenaga Kerja
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    -(Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah
    b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    c.Cacad Total utk selama-2nya
    d.kematian –• saudara sedarah
    –• Janda/duda/anak (tanggungan)
    –• Ahli waris yg ditjk TK

    Lampiran :
    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)

    I.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A.Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    •4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    •4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    •Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)
    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    •Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    •Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    •Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000

    TINDAK LANJUT PELAPORAN
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    •Tingkat Kekerapan Cidera :

    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000
    ——————————————-
    Jumlah jam kerja
    •Tingkat Keparahan Cidera :

    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000
    —————————————–
    Jumlah jam kerja
    •Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :

    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000
    ————————————-
    Jumlah jam kerja

    •Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :

    Nilai kerugian x 1.000.000
    —————————
    Jumlah jam kerja

  25. AHMAD MUSTAWAN
    14.11.106.701501.1253
    semester III
    (B1)
    D4-K3

    Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

    a.Perlindungan Keselamatan dan kesehatan Kerja beserta kompensasinya
    b.Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan factor penyebab
    c.Diperoleh data kecelakaan Kerja dan PAK
    d.Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)

    Dasar Hukum yang digiunakan adalah :
    1.UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2.UU No 3 tentang Jamsostek
    3.PP No 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    4.Kepres No 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang timbul akibat hubungankerja
    5.Permenaker No2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    6.Permenaker No 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    7.Permenaker No 2 th 1983tentang Pelayanan kesehatan kerja
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9.Permenaker No 5 /Men/1993 tentang Juknis Pedaftaran dan Kepesertaan , Pembayaran iuran, Pelayanan santunan Dan Pelayanan Jamsostek

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri dari :

    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya Pembuangan Limbah
    – dan kejadian bahaya lainnya

    Pengertian dari Landasan hukum yang terkait

    – Permenaker 3 tahun 1998 (Tata cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja)
    Kecelakaan adalah Kejadian yang tidak di kehendaki yang tidak di duga sebelumnya yang
    Menimbulkan korban manuisia dan atau harta benda

    – UU no 3 tahun 1993 (Jamsostek)
    Kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja ,termasuk penyakit yang timbul Karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja , Dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar di lalui

    Adapun Beberapa istilah yang di gunakan :
    – Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTB)
    Yaitu keadaan pekerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam perawatan dokter

    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamaya

    – Cacat Total Untuk selama-lamaya
    Tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    Isi uu yang terkait tentang sistim Pelaporan Kecelakaan Kerja

    1.UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    – Pasal 11
    Pengurus di wajibkan Melaporkan setiap Kecelakaan yang terjadidalam tempat kerja yang dipimpinnya

    – tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalamayat (1) diatur dengan peraturan perundangan

    2.Permenaker No 5 Tahun 1993
    Petunjuk teknis pendaftaran dan kepesertaan, Pembayaran iuran ,Pembayaran santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagkerjaan
    Untuk peserta bpjs
    – pasal 7
    a.pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor depnaker/disnaker dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir bpjs ketenagakerjaan 3
    b.Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada depnaker /disnaker dan badan penyelenggara setempat atau dengan mengisi formulir jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    1.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir atau
    2.keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya atau
    3.keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    4..meninggal dunia

    3.Permenaker No 5 tahun 1993 Petunjuk teknis pendaftaran dan kepesertaan, Pembayaran iuran ,Pembayaran santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    Untuk peserta bpjs
    -Pasal 8
    1.Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadi kecelakaan dengan mengisi formulir bpjs ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa
    2.dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja ,surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan formulir BPJS ketenagakerjaan 3c.

    4.Pemenaker No 4 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    -pasal 2
    1.tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari
    a.pengangkutan dari rumah ke rumah sakit terdekat atau kerumahnya
    b.pemeriksaan ,pengobatan dan perawatan di rumah sakit
    c.biaya pemakaman

    2.sebagai jaminan sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 juga di berikan santunan berupa uang yang ttd :
    a.santunan uang sementara tidak mampu bekerja
    b.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.santunan kematian

    3.besarnya jaminan kcelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 sesuai lampiran
    Pemenaker No 4 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    Untuk Non BPJS
    Pasal 6
    Pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang di buat sesuai KK 1 dan di daftrakan ke kantor Disnaker/Depnaker setempat
    -Pasal 8
    1.pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam
    2.Pelaporan dapat di lakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    3.Dalam hal PAK Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di sampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa
    4.Lapora tertulis sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dan 3 di lakukan dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap 1 sesuai dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap 1 sesuai dengan bentuk KK 2

    Selain landasan hukum yang terkait dengan Sistim Pelaporan Pecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja adapun Tatacara pelaporan yang di terangkan dalam Permenaker No 3 Tahun 1998 Sbb :
    1.Pengurus/ Pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang di pimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupoun yang belum
    2.Kecelakaan yang dilaporkan Meliputi :
    a.Kecelakaan kerja
    b.Penyakit akibat kerja
    c.Kebakaran,peledakan, dan bahaya pembuangan limbah
    d.dan kejadian bahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidal lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program jamsostek, Tatacara pelaporannya sesuai Permenaker no 5 tahun 1993 Jenis Pendaftaran Kepesertaan ,Pembayaran Iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek
    6.Pengurus/Pengusaha ya ng belum mengikuti program jamsostek , Tatacara pelaporannya sesuai Permenaker No 4 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    Alur pelaporan kecelakaan kerja dan PAK :
    – mengisi formulir laporan kecelakaan kerja (bentuk KK 2a)
    – menuju ke Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas dengan melampirkan formulir laporan riksa dan kaji
    – menuju ke Kakanwil depnaker/ Kadisnaker Provinsi
    – menuju ke MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk (Dirjen Binwasnaker Susun analisis Lap FR & SR tk Nasional)

    Alur pengajuan claim kecelakaan kerja dan PAK :
    setiap perusahaan harus melaporkan setiap kecelakaan kerja ke disnakertrans kab/ kota untuk mrngajukan claim
    yaitu :
    – dengan mengisi form K3 BPJS Kesehatan (kecelakaan atau PAK)
    – menuju ke Badan Penyelenggara (BPJS) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya

    Hak tenaga kerja :
    a. Pengangkutan dr TKP ke RS terdekat atau ke rumah
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c. Biaya pemakaman

    Jumlah santunan berupa uang :
    a. Sementara Tidak Mampu Bekerja sbg pengganti upah
    b. Cacad sbgn utk selama – lamanya
    c. Cacad Total utk selama – lamanya
    d. kematian : di wariskan ke saudara sedarah, tanggungan, atau ahli waris yang ditunjuk oleh pekerja Besarnya jaminan kecelakaan kerja (PP No. 14 Tahun 1993, Permenaker No 04 Tahun 1993) :

    Adapun Hak Tenaga Kerja Yang harus dipenuhi
    sbb :

    a.Pengangkutan dari TKP ke RS terdekat
    b.Pemeriksaan,Pengobatan,Dan Perawatan di RS
    c.Biaya Pemakaman

    Santunan Berupa Uang
    a.STMB sebagai pengganti upah
    b.cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Cacat total untuk selama-lamanya

    Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang di berikan sesuai dengan PP NO 14 Th 1993 dan Permenaker No 4 Th 1993
    1.Sementara tidak mampu bekerja (STMB)
    a.4 bulan :100% x Upah sebulan
    b.4 bulan ke dua : 75% x Upah sebulan
    c.Seterusnya : 50% x Upah sebulan

    2.cacat
    a.Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar sekaligus : % sesuai dengan tabel di kali 60 bulan upah
    b.cacat total untuk selama-lamanya di bayar sekaligus 70 % X 60 Bulan upah
    c.Santunan berkala sebesar Rp.25.000

    3.Santunan Kematian
    a.Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 Bulan upahSekurang-kurang nya sebesar jaminan kematian
    b.Santunan berkala sebesar Rp.25.000selama 24 bulan
    c.biaya pemakaman sebesar Rp.200.000

    Tindak lanjut pelaporan (PERMENAKER no 3 tahun 1998)

    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan
    pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    • Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    • Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    • Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    • Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan
    kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI,
    dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan
    (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke
    Menteri Tenaga Kerja.

    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan
    kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Cara penghitungan pekerja :

    Tingkat kekerapan cidera :
    jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari yang hilang x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Tingkat kekerapan kerusakan properti:
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Tingkat keparahan kerusakan property :
    Nilai kerugian x 1.000.000 : jumlah jam kerja

    Berdasarkan PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek) dan Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)
    Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian & Cacat-cacat lainnya :
    1. Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh 40 % x Upah
    2. Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh 35 % x Upah
    3. Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh 35 % x Upah
    4. Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh 30 % x Upah
    5. Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh 32 % x Upah
    6. Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh 28 % x Upah
    7. Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh 70 % x Upah
    8. Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh 35 % x Upah
    9. Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh 50 % x Upah
    10. Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh 25 & x Upah
    11. Kedua belah mata 70 % x Upah
    12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 % x Upah

  26. NAMA : AHMAD YANDI
    NIM : 14.11.106.701501.1229
    SEMESTER : III (Tiga)
    KELAS : B1

    RANGKUMAN
    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
    *Beberapa Tujuan dari Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja Meliputi :
    1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya,
    2. Memperoleh data kecelakaan dan PAK,
    3. Memudahkan identifikasi & analisis untuk menemukan faktor penyebab,
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan).
    5. Dapat Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (Control Of Accident Loss).

    *Adapun ruang lingkup dalam kecelakaan kerja yaitu :
    1.Kecelakaan Kerja
    2.Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    3.Peledakan
    4.Kebakaran
    5.Bahaya Pembuangan Limbah
    6.Kejadian bahaya lainnya

    II. PEMBAHASAN DASAR HUKUM SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

    A).UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    Dalam UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terdapat Pasal 11 yaitu Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dan pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

    B).UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
    Dalam UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menjelaskan tentang kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi berhubungan dengak hubungan kerja seperti penyakit yang timbul karena hubungan kerja atau kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat menuju tempat kerja maupun pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    C).PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek.
    Dalam peraturan PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek yang dalam pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanyamenyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

    D).Keppres No.22 Tahun 1993 tentang Pemyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja.
    Dalam Keppres No.22 Tahun 1993 tentang Pemyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja yang menyebutkan dalam Pasal 1 yaitu Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

    E).Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
    Dalam Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja yang menyebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2 yaitu Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan dan ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin.

    F).Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja menyebutkan dalam pasal 1 dan 2 yaitu Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja dan apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus dan badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Pemburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja setempat.

    G).Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja menyebutkan dalam pasal 1 yaitu pelayanan kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan bantuan kepada tenaga kerja, melindungi tenaga kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan.

    H).Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
    Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja menyebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu penyakit akibat kerja dapat diketemukan atau diagnosis sewaktu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi pekerja serta lingkungannya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjanya.

    I).Permenaker No.05/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

    Pasal 7 menyebutkan untuk Peserta BPJS yaitu :
    1). Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker/Disnaker dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktutidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan 3.
    2). Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja tahp II kepada Depnaker/Disnaker dan Badan penyelengara setempat dengan mengisi Formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa :
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b. Keadaan cacat sebagaian untuk selama-lamanya; atau
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;atau
    d. Meninggal dunia.
    3). Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS ketenaga kerjaan 3b.

    Pasal 8 menyebutkan untuk Peserta BPJS yaitu :
    Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter tersebut menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    J).Permenaker No.04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Pasal 2 untuk Non Peserta BPJS yaitu :
    1). Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a). Pengangkutan dari tempat kejadian ke Ruma Sakit yang terdekat atau kerumahnya,
    Adapun biaya-biaya pengangkutan tersebut yaitu:
    – Angkutan darat maksimal Rp.150.000,-
    – Angkutan Laut maksimal Rp. 300.000,-
    – Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-
    b). Pemeriksaan, Pengobatan dan atau Perawatan di Rumah Sakit,
    – Biaya yang dikeluarkan maksimal 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000,- yang diubah pada tahun 2005 menjadi Rp. 8.000.000,- ,
    – Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat Rehabilitasi Prof Dr.Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut.
    c). Biaya Pemakaman.

    2). Selain jaminan kecelakaan kerja, tenaga kerja juga diberikan santunan berupa uang yang terdiri dari :
    a). Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yaitu keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter,
    b). Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya yaitu hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama – lamanya,
    c). Santunan cacat total untuk selama-lamanya yaitu keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya,
    d). Santunan kematian yaitu hanya dapat diberikan kepada saudara sedarah, janda/duda/ anak (tanggungan dan ahli waris yang ditunjuk oleh tenaga kerja tersebut.

    3). Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja
    a). Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    – 4 bulan pertama : 100% x upah sebulan
    – 4 bulan kedua : 75% x upah sebulan
    – Seterusnya : 50% x upah sebulan
    b). Santunan Cacat :
    1).Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel x 60 bulan upah
    2).Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70% x 60 bulan upah
    3).Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan yang pada tahun 2005 diubah menjadi Rp.200.000,-
    4).Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah.
    c). Santunan Kematian :
    1). Santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian, yang pada tahun 2005 diubah menjadi 60% x 70 bulan upah,
    2). Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan, yang pada tahun 2005 diubah menjadi Rp.200.000,- ,
    3). Biaya Pemakaman sebesar Rp.200.000,- , yang pada tahun 2005 diubah menjadi Rp.1.500.000,-.

    Pasal 6 untuk Non Peserta BPJS menyebutkan bahwa :
    Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang di buat sesuai dengan bentuk KK 1 dan didaftarkan kekantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Pasal 8 untuk Non Peserta BPJS yaitu :
    1).Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
    2).Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    3).Dalam hal PAK, laporan tersebut disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah diagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4).Laporan tertulis dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahp I dan sesuai dengan bentuk KK 2.

    Pasal 9 untuk Non Peserta BPJS menyebutkan bahwa :
    1). Pengusaha wajib mengirim laporan kecelakaan kerja Tahp II kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi bentuk KK 3 dalam waktu tidak lebih dar 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir,
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya,
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya,
    d. Meninggal dunia.
    2). Surat keterangan dokter yang menggunakan bentuk KK 4.
    3). Dalam hal PAK surat keterangan dokter menggunakan bentuk KK 5.
    4). Dalam KK.4 dan KK.5 surat keterangan dokter harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Pasal 10 untuk Non Peserta BPJS menyebutkan bahwa :
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    K).Permenaker No.03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan.
    Permenaker No.03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan menyebutkan bawa :
    1). Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2). Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah dan Kejadian berbahaya lainnya.
    3). Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir 3 KK2 A.(Pengganti bentuk KK2).
    4). Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    5). Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara sesuai Permenaker No.05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6).Pengurus/Pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.04 tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Adapun Tindak Lanjut Pelaporan Dalam Permenaker No.03 Tahun 1998 yaitu :
    1. laporan Kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    – Lampiran II : Untuk kecelakaan kerja
    – Lampiran III : Untuk Penyakit Akibat Kerja
    – Lampiran IV : Untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah.
    – Lampiran V : Untuk bahaya lainnya
    2. Dinas ketenagakerjaan Kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampiran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    L). Kepmenakertrans No.79 Tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
    Kepmenakertrans No.79 Tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) menyebutkan bahwa pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan digunakan untuk menetapkan diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja guna memperhitungkan kompensasi yang menjadi hak tenaga kerja.

    M).Permenaker No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke empat atas PP No.14 Tahun 1993 menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2002.

  27. Nama : Ferdy suhanda S.M.
    NIM : 14.11.106.701501.1221
    Semester : III
    Kelas : BI

    SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    1.Pengertian KECELAKAAN dan KECELAKAAN KERJA yaitu:
    A. Permenaker 3 tahun 1998 (tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja), yaitu: kecelakaan adalah kejadiaan yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
    B. UU tahun 1993 (jamsostek), yaitu: kecelakaan keja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

    2.Tujuan sistem pelaporan kecelakaan kerja dan PAK:
    A. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    B. Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    C. Memudahankan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    D. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang lagi kembali
    E. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan

    3.Ruang lingkup kecelakaan kerja ditempat kerja meliputi:
    A. Kecelakaan kerja
    B. Penyakit akibat kerja
    C. Peledakan
    D. Kebakaran
    E. Bahaya pembuangan limbah
    F. Kejadian bahaya lainnya

    4.Istilah-istilah dalam sistim pelaporan kecelakaan kerja dan PAK, yaitu:
    A. Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTB), adalah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    B. Cacat sebagian untuk selama-lamanya, adalah hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    C. Cacat total untuk selama-lamanya, adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    5.Dalam pasal 11 undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengurus diwajibkan melaporka setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja

    6.Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada kantor depnaker atau disnaker dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 maksimal 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan 3 sesuai undang-undang PERMENAKER NO 5 TAHUN 1995

    7.Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada depnaker atau disnaker dan badan penyelenggara setempat dengan mengisi formulir BPJS KETENAGAKERJAAN 3a makasimal 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut sesuai undang-undang PERMENAKER NO 5 TAHUN 1995 dengan bedasarkan keterangan dokter, antara lain:
    A. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    B. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    C. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik atau mental
    D. Meninggal dunia

    8.1.Sesuai pasal 2 PERMENAKER NO 4 TAHUN 1993, tenaga kerja tang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yg terdiri dari:
    A. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau kerumahnya
    B. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dirumah sakit
    c. Biaya pemakaman

    8.2.Selain jaminan kecelakaan kerja, tenaga kerja juga berhak diberikan santunan berupa uang:
    A. Santunan sementara tidak mampu bekerja
    B. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    C. Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    D. Santunan kematian

    9.Tenaga kerja yang tertimpa kecelekaan kerja yang semenetara tidak dapat bekerja, perusahaan harus wajib terus membayar upah tenaga kerja tersebut sesuai undang-undang PERMENAKER NO 4 TAHUN 1993 pasal 10

    10.Tata cara pelaporan menurut undang-undang prmenaker no 3 tahun 1998 dimana pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan ditempat kerjanya secara lisan atau tertulis maksimal 2×24 baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jamsostek maupun yang belum, adapun kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari:
    A. Penyakit kerja
    B. Penyakit akibat kerja
    c. Kebakaran, ledakan dan bahaya pembuangan limbah
    D. Kejadian berbahaya lainnya

    11.1.Besarnya jaminan kecelekaan kerja menurut lampiran dari PP no 14 tahun 1993 dan PERMENAKER NO 4 TAHUN 1993, adapun sebagai berikut:
    A. Sementara tidak mampu bekerja:
    A.1. 4 bulan: 100% x upah sebulan
    A.2. 4 bulan ke2: 75% x upah sebulan
    A.3. seterusnya: 50% X upah sebulan
    B. Cacat:
    B.1. cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: % sesuai tabel x 60 bulan upah
    B.2. cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: 70% x 60 bulan upah
    B.3. santunan secara berkala sebesar RP.25.000,- selama 24 bulan … (tahun 2005 diganti menjadi RP.200.000)
    B.4. cacat kekurangan fungsi dibayar sekaligus: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah
    C.Santunan kematian:
    C.1. santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian
    C.2. santunan berkala sebesar RP.25.000,- selama 24 bulan
    C.3. biaya pemakaman sebesar RP.200.000,-
    11.2.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan , maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar 3 juta rupiah
    11.3.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu atau alat pengganti diberikan untuk satu kali kasus dengan patokan harga yang dtetapkan oleh pusat rehabilitasi Prof. Dr. SUharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut
    11.4.Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja (besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = 11.2 & 11.3)
    11.5.Ongkos pengangkatan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya sebesar biaya yg diperlukan, antara lain:
    11.5.A. angkutan darat maksimal RP.150.000,-
    11.5.B. angkutan laut maksimal RP.300.000,-
    11.5.C. angkutan udara maksimal RP.400.000,-

    12.Tindak lanjut pelaporan menurut permenaker no 3 tahun 1998, adapun sebagai berikut:
    12.A. Laporan yg diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir:
    12.A.1. lampiran II: untuk kecelakaan kerja
    12.A.2. lampiran III: untuk penyakit akibat kerja
    12.A.3. lampiran IV: untuk peledakan, kebakaran dan bahaya limbah
    12.A.4. lampiran V: untuk bahaya lainnya
    12.B. Dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota menyusun analisis laporan kecelakaan setiap akhir bulan, menggunakan formulir VI dan dilaporkn ke ketenagakerjaan provinsi
    12.C. Dinas ketenagakerjaan provisi menyusun analisis laporan kecelakaan setiap bulan, menggunakan formulis VII dan dilaporkan ke menteri tenaga kerja
    12.D. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingakt nasional

  28. Nama: Irfan Rizqoni
    NPM: 147051287
    Semester: III (3)
    Kelas: B1 (sore)

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    RANGKUMAN:

    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapet memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (perancanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    RUANG LINGKUP KECELAKAAN KERJA
    Meliputi kecelakaan ditempat kerja yang terdiri:
    -Kecelakaan kerja
    -Penyakit akibat kerja (PAK)
    -Peledakan
    -Kebakaran
    -Bahaya pembuangan limbah
    -Kejadian bahaya lainnya

    Permenaker 3 tahun 1998
    (Tentang tata pelaporan dan pemeriksaan kerja)
    -Kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda

    UU 3 tahun 1992 (Jamsostek)
    -Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya

    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya: hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total untuk selama-lamanya : tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

    Pasal 11
    -Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja
    -Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan

    Permenaker No. 05 Tahun 1993
    Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta BPJS terdapat pada Pasal 7 ayat 1,2,3 dan Pasal 8 ayat 1 dan 2

    Permenaker No. 04 Tahun 1993
    Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Non Peserta BPJS terdapat pada Pasal 2 ayat 1,2,3, Pasal 6, Pasal 8 ayat 1,2,3,4, Pasal 9 ayat 1,2,3,4, Pasal 10

    Tata Cara Pelaporan Permenaker No. 3 Tahun 1998
    1. Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempatnya kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjaannya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    * Kecelakaan kerja
    * Penyakit akibat kerja
    * Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    * Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir berbentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2)
    4. Pelapor dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5. Pengurus atau pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporan sesuai Permenaker No. 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayaran Jamsostek
    6. Pengurus atau pengusaha yang belum mengikuti progam Jamsosek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    Hak Tenaga Kerja
    a. Pengankutan dari TMP ke RS terdekat atau ke rumah
    b. Pemeriksaan, Pengobatan dan atau perawatan di RS
    c. Biaya pemakaman
    (Santunan berupa uang):
    a. Sementara Tidak Mampu Bekerja sebagai pengganti upah
    b. Cacat sebagian untuk selama – lamanya
    c. Cacat Total untuk selama – lamanya
    d. Kematian (Saudara sedara, Janda/duda/anak (tanggungan), Ahli waris yang di tunjuk tenaga kerja)

    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A. Santunan
    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja
    – 4 Bulan : 100% X upah sebulan
    – 4 Bulan kedua : 75% X upah sebulan
    – Seterusnya : 50% X upah sebulan
    2. Cacat :
    a. Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b. Catat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70% X 60 bulan upah
    c. Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3. Santunan Kematian :
    a. Santunan sekaligus sebesar 60% X 60 bulan upah, sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian …. Tahun 2005 dirubah menjadi 60% X 70 bulan upah
    b. Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No. 14 tahun 1993) …. Tahun 2005 dirubah menjadi Rp. 200.000,-
    c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan tahun 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang di keluarkan maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000,- (Lampiran II PP No. 14 tahun 1993) perubahan tahun 2005 menjadi Rp. 8.000.000,-
    B. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reababitas Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tersebut
    C. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya satuan dan biaya pengobatan atau perawatan)
    D. Ongkos pengangkut tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan

    TINDAK LANJUT PELAPORAN PERMENAKER NO 3 TAHUN 1998
    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    * Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    * Lampiran III : untuk penyakit akibat kerja
    * Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    * Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Di as Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampiran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

    Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 / jumlah jam kerja
    Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 / jumlah jam kerja
    Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 / jumlah jam kerja
    Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :
    Nilai Kerugian x 1.000.000 / jumlah jam kerja

    Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

    A. Untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap atau menurut ilmu bedah

    1. Tangan dan jari :
    * Ruas Ujung
    > Ibu Jari : 300 hari
    > Telunjuk : 100 hari
    > Tengah : 75 hari
    > Manis : 60 hari
    > Kelingking : 50 hari

    * Ruas Tengah
    > Telunjuk : 200 hari
    > Tengah : 150 hari
    > Manis : 120 hari
    > Kelingking : 100 hari

    * Ruas Pangkal
    > Ibu Jari : 600 hari
    > Telunjuk : 400 hari
    > Tengah : 300 hari
    > Manis : 240 hari
    > Kelingking : 200 hari

    * Telapak
    > Ibu Jari : 900 hari
    > Telunjuk : 600 hari
    > Tengah : 500 hari
    > Manis : 450 hari

    * Tangan sampai pergelangan : 3000 hari

    2. Kaki dan jari :
    *ruas ujung
    > ibu jari : 150 hari
    > jari-jari lainnya : 35 hari

    *ruas tengah
    > jari-jari lainnya : 75 hari

    *ruas pangkal
    > ibu jari : 300 hari
    > jari-jari lainnya : 150 hari

    *telapak (antara jari-jari dan pergelangan)
    > ibu jari : 600 hari
    > jari-jari lainnya : 350 hari
    *kaki sampai pergelangan : 3000 hari

    3. Lengan :
    *tiap bagian dari pergelangan sampai siku : 3600 hari

    *tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu : 4500 hari

    4. Tungkai :
    *tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut : 3000 hari

    *tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha : 4500 hari

    B. Kehilangan fungsi
    *satu mata : 1800 hari

    *kedua mata dalam satu kasus kecelakaan : 6000 hari

    *satu telinga : 600 hari

    *kedua telinga dalam sati kasus kecelakaan : 3000 hari

    C. Lumpuh total dan mati
    *lumpuh total : 6000 hari

    *mati : 6000 hari

    catalan : untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja

  29. Nama : Daru Fadillah
    NPM : 14.11.106.701501.1238
    Kelas : B1 ( sore )
    semester : 3 ( tiga )

    A. Rangkuman sistem pelaporan Kecelakaan kerja dan PAK

    – Memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    – Mendapatkan data-data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    B. Dasar – dasar hukum yang melingkupi sistem pelaporan kecelakaan kerja dan PAK adalah sebagai berikut :

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

    2. UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

    3. PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek

    4. Keppres No.22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja

    5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

    6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

    7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

    8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek

    10.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan

    11.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK

    12.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    C. Ruang lingkup yang meliputi kecelakaan di tempat kerja terdiri dari :

    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    D.Pengertian

    1.Tata cara Pelaporan & Pemeriksaan kecelakaan kerja ini juga di jelaskan dalam peraturan pemerintah ( Permenaker 3 tahun 1998 )mengenai :

    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt
    menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    2.UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) yaitu :

    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    E.Beberapa Istilah dalam kecelakaan kerja dan PAK meliputi :

    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    F.Undang-Undang no.1 tahun 19970 tentang keselamatan kerja

    – Pada pasal 11 telah di tegaskan bahwa,Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

    – Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    G.Permenaker no 5 tahun 1993 yang menjelaskan tentng Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

    H.Untuk peserta BPJS sendiri juga sudah di jelaskan dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut :

    – Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3

    – Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :

    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d.Meninggal dunnia

    – Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    I.Pada pasal 8, Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa

    – Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    J.Permenaker no 4 tahun 1993 yang menjelaskan tentang Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu sebagai berikut :

    Pasal 2 :
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :

    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.Biaya pemakaman

    -Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :

    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Santunan kematian
    – Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

    Pasal 6 :

    -Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat

    Pasal 8 :

    -Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    -Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    -Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    -Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2

    Pasal 9 :

    -Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :

    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia

    -Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 4
    -Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 5
    -Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus
    disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat
    Untuk Non Peserta BPJS

    Pasal 10 :

    – Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya

    Tata cara pelaporan menurut Permenaker No 3 tahun 1998 sebagai berikut :

    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.

    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit akibat kerja
    – Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    – Kejadian berbahaya lainnya

    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Alur pelaporan Kecelakaan kerja dan PAK ialah :

    1.Laporan kec.kerja membentuk KK. 2A
    2.Kakadisnaker Kab /Kota
    3.Kakanwil depnaker / Kadisnaker Prov
    4.Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

    Alur Pengajuan Klaim Kec Kerja dan PAK :
    Kecelakaan atau PAK :

    1.2 X 24 Jam setelah Kejadian kecelakaan/ diagnosa PAK
    2.Membuat laporan kecelakaan tahap 1.( mengisi form jamsostek 3/kk. 2A

    STMB berakhir, cacat meninggal dunia
    2×24 Jam setelah ada ket.dokter

    Laporan kecelakan tahap 2 ( berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek )

    – Form Jamsostek 3a(kk3) untuk kecelakaan kerja
    – Form jamsostek 3b(kk4) surat ket.dokter u// kecelakaan
    – Form Jamsostek 3c(kk5) surat ket.dokter untuk PAK
    – FC kartu peserta
    – kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    – dokumen pndukung lainya

    kemudian badan penyelenggara (jamsostek) menetapkan besaranya santunan dan penggantian biaya.

    Hak tenaga kerja :

    – a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman

    Santunan berupa uang :

    -a.STMB sbg pengganti upah
    -b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    -c.Cacad Total utk selama-2nya
    -d.kematian : a.saudara sedarah
    b.janda/duda /anak/
    c. ahli waris

    Besarnya jaminan kecelakaan kerja :
    A.Santunan
    – STMB
    4.Bulan : 100 % x upah sebulan
    4.Bulan ke 2 : 75 % x upah sebulan
    seterusnya : 50 % x upah sebulan

    – Cacat :
    cacat sebagian untuk selamanya dibayar secara sekaligus % sesuai tabel x 60 bulan upah
    – cacat total untuk selamanya dibayar secara sekaligus yaitu 70 % 60 bulan upah
    – santunan berka sebesar Rp.25.000 selama 24 bulan
    – cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus % berkurangya fungsi x

    Santunan kematian ;
    -santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan
    -santunan sebesar Rp.25.000 selama 24 bulan
    -biaya pemakaman sebesar Rp,200.000

    Pengobatan dan perawata sesuai biaya yang dikeluarkan minimal 3 jt untuk 1 peristiwa kecelakaan.

    – Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya biaya yang diperlukan :

    -angkutan darat maksimal Rp.150.000
    -angkutan laut maksimum Rp.300.000
    -angkutn udara maksimal Rp.400.000

    Tindak lanjut pelaporan :

    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.

    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Tingkat kekerapan cidera:

    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 ( Jumlah jam kerja )

    Tingkat keparahan cidera :

    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 ( jumlah jam kerja )

    A.Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah

    1.Tangan dan jari

    -berikut adalah santunan yang diberikan tenaga kerja jika kehilangan bagian dari tubuhnya :
    1. kehilangan ruas ujung ibu jari sebesar 300 hari kerja yang hilang
    2.kehilangan ruas ujung telunjuk sebesar 100 hari kerja yang hilang
    3.kehilangan ruas ujung tengah sebesar 75 hari kerja yang hilang
    4.kehilangan ruas ujung jari manis sebesar 60 hari kerja yang hilang
    5.kehilangan ruas ujung kelingking sebesar 50 hari kerja yang hilang

    begitu juga dengan bagian tubuh lainya.

    Macam Cacad Tetap Sebagian % x upah :

    1.Lengan kanan dr sendi bahu ke bawah : 40 % dari upah

    2.Lengan kiri dr sendi bahu ke bawah : 35 % dari upah

    3.Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bawah : 35 % dari upah

    4.Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bawah : 30 % dari upah

    5.Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bawah : 32 % dari upah

    6.Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bawah : 28 % dari upah

    7.Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bawah : 70 % dari upah

    8.Sebelah kaki dr pangkal paha ke bawah : 35 % dari upah

    9.Kedua belah kaki dr mata kaki ke bawah : 50 % dari upah

    10.Sebelah kaki dr mata kaki ke bawah : 25 % dari upah

    11.Kedua belah mata : 70 % dari upah

    12.Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat : 35 % dari upah

  30. Nama : Clhiverro StevannoKasonso
    NPM : 14.11.106.701501.1264
    Semester : 3
    Kelas : B1

    Ringkasan tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan kecelakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
    Nomor 01/MEN/98 Tahun 1998

    Menurut Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

    1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
    2. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkankecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    3. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
    4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri
    5. Pegawai pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    6. Pengurus adalah :
    a. orang perseorangan,persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
    b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
    c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia
    7. Menteri adalah menteri yang membidangi ketenagakerjaan

    Tatacara Pelaporan Kecelakaan

    – Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja dipimpinnya yang meliputi kecelakaan kerja, kebakaran atau
    peledakan atau bahaya pembuangan limbah dan kejadian berbahaya lainnya

    – Kewajiban melaporkan berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jaminan sosial tenaga kerja
    berdasarkan UU no. 3 tahun 1992

    – Pengurus dan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan yang disebutkan diatas kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat
    dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran I

    – Penyampaian laporan dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis

    – Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja, melaporkan kecelakaan dengan tata cara pelaporan
    sesuai peraturan Menaker No. PER-05/MEN/1993

    – Pengurus atau pengusaha yang belum mengikutsertakan pekernya pada program jaminan sosial tenaga kerja, melaporkan kecelakaan dengan tatacara pelaporan
    sesuai dengan peraturan Menaker No. PER-04/MEN/1993

    Pemeriksaan kecelakaan

    – Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Depnaker memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan
    – Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengguna atau pengusaha
    – Pemeriksaan dan pekerjaan kecelakaan dilakukan sesuai pertaruran perundang undangan ketenagakerjaan
    – Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian menggunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran II untuk kecelakaan kerja, lampiran III untuk penyakit akibat kerja, lampiran IV untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan, lampiran V untuk bahaya lainnya
    – Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan pada tiap-tiap akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VI
    – Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir lampiran VII
    – Analisis kecelakaan dibuat untuk tiap bulan
    – Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan analisis kecelakaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
    – Cara pengisian formulir diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
    – Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

    Sanksi

    – Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 , Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) UU no. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja

    Pengawasan

    – Pengawasan terhadap ditaatinya peraturan Menteri ini dilakukanoleh pegawai pengawas ketenagakerjaan

    Penutup

    – Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuk 3 KK2 dalam peraturan Menteri No. PER-04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER-05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku

  31. Nama : Yudi Franata
    NPM :14.11.106.701501.1243
    Semester : 3
    Kelas : B1 (Sore)

    Rangkuman Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

    Tujuan dari pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yaitu:

    1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    2. Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3. Identifiksi akan lebih mudah dilakukan guna menemukan faktor penyebab
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Dalam dunia Keselamatan dan Kesehatan kerja kita akan sangat akrab dengan peraturan pemerintah dan juga peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Adapun landasan hukum yang mengatur tentang Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja yaitu:

    1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    Dalam undang – undang ini pasal 11 manyatakan bahwa pengusaha wajib melaporkan semua kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerjanya.

    2. Permenaker No 05 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    Dalam Peraturan mentri ini yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melakukan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat di pasal 7 dan pasal 8.

    3. Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Dalam permenaker ini terdapat aturan untuk pekerja yang belum terdaftar di BPJS ketenagakerjaan tentang tata cara pelaporan hingga hak yang didapatkan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Hal tersebut dapat dilihat dipasal 2, pasal 6, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10.

    4.Permenaker No 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    Didalam peraturan ini terdapat tata cara untuk melakukan pelaporan kecelakaan kerja ke departeman terkait. Dalam Permennaker ini juga diatur bagaimana tindak lanjut dari pelaporan kecelakaan

    5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    Dalam peraturan pemerintah ini terdapat besaran kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Walaupun kini Jamsostek telah menjadi BPJS Ketenagakerjaaan tapi cara penghitungan pemberian kompensasi masih tetap sama.

    Dalam rangkuman ini akan terdapat istilah – istilah yang perli diberikan penjelasan. Beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    Ini adalah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    2. Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    Ini adalah kondisi dimana hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    3. Cacat total untuk selama-lamanya
    Ini adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    Setiap kecelakaan yang terjadi wajib dilaporkan. Pelaporan ada yang bersifat internal yaitu pelaporan kecelakaan ringan ditempat kerja yang dilaporkan hanya kepada pimpinan perusahaan. Sedangkan pelaporan eksternal adalah pelaporan kecelakaan kerja yang dianggap perlu dilaporkan ke depnaker/disnaker setempat. Dan pelaporan ke depnaker/disnaker setempat dilakukan oleh pimpinan perusahaan dengan cara yang telah di atur didalam Permenaker No 3 tahun 1998. Tata cara pelaporan sesuai dengan Permenaker No 3 tahun 1998:

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a. Kecelakaan kerja
    b. Penyakit akibat kerja
    c. Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    d. Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (pengganti bentuk KK2)
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Alur pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
    1. Menulis laporan kecelakaan kerja (formulir 2A)
    2. Menyerahkan laporan kecelakaan kerja ke Kepala Disnaker/Pegawai Pengawas Kabupaten/Kota
    3. Ka. disnaker akan menyerahkan laporan kecelakaan kerja ke Kantor Wilayah disnaker Provinsi
    4. Kantor wilayah akan membuat laporan ke kementrian atau pejabat yang ditunjuk

    Tindak lanjut pelaporan
    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    – Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    – Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    – Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    – Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.

    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan hak yaitu:
    1. Hak yang didapatkan dari perusahaan tempat pekerja tersebut kerja
    a. Pengangkutan dari tempat terjadi kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah korban
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit (jika diperlukan)
    c. Biaya pemakaman (Jika korban meninggal dunia)

    2. Santunan yang diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga Perusahaaan (Santunan berupa uang)
    a. Sementara Tidak Mampu Bekerja sebagai pengganti upah. Dalam hal ini perusahaan tetap memberikan upah kepada pekerja yang tidak mampu bekerja
    b. Cacat sebagian untuk selama – lamanya
    c. Cacat Total untuk selama – lamanya
    d. Kematian
    Jika tenaga kerja yang mengalami kecelakaan meninggal dunia maka santunan akan diberikan kepada ahli waris.

    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

    A.Santunan
    1. Sementara tidak mampu bekerja
    Basarnya santunan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan sementara tidak mampu bekerja adalah 4 Bulan pertama setelah kecelakaan maka tenaga kerja tetap mendapatkan 100 % dari gaji setiap bulannya. Setelah itu pada 4 Bulan kedua setelah kecelakaan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan untuk sementara tidak mampu bekerja akan mendapatkan 75 % dari gaji setiap bulannya. Pada bulan berikutnya pekerja tetap mendapatkan 50% dari gaji setiap bulan walaupun pekerja belum mulai bekerja kembali. Perusahaan berhak menentukan hingga kapan gaji tetap diberikan dan juga pekerja diberhentikan dengan hormat karena dianggap sudah tidak produktif lagi.

    2.Cacat :
    a) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus sesuai dengan klasifikasi cacatnya dikali 60 bulan upah
    b) Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus 70 % dikali 60 bulan upah
    c) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus sesuai dengan klasifikasi berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3.Santunan Kematian :
    a) Santunan sekaligus sebesar 60% X 70 bulan upah.
    b) Santunan berkala sebesar Rp. 200.000, selama 24 bulan
    c) Biaya pemakaman sebesar Rp. 1.500.000

    A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp 8.000.000,-

    B. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti(Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tersebut.

    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)

    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    – Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    – Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    – Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    Cara menghitung Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 dibagi dengan Jumlah jam kerja

    Cara menghitung Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 dibagi dengan Jumlah jam kerja

    Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

    I. Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah
    A. Tangan dan jari – jari
    1. Ibu jari (jempol)
    – ruas atas sama dengan kehilangan 300 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 600 hari kerja
    – Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) sama dengan kehilangan 900 hari kerja

    2. Jari telunjuk
    – ruas atas sama dengan kehilangan 100 hari kerja
    – ruas tengah sama dengan kehilangan 200 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 400 hari kerja
    – Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) sama dengan kehilangan 600 hari kerja

    3. Jari tengah
    – ruas atas sama dengan kehilangan 75 hari kerja
    – ruas tengah sama dengan kehilangan 150 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 300 hari kerja
    – Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) sama dengan kehilangan 500 hari kerja

    4. Jari Manis
    – ruas atas sama dengan kehilangan 60 hari kerja
    – ruas tengah sama dengan kehilangan 120 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 240 hari kerja
    – Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) sama dengan kehilangan 450 hari kerja

    5. Jari Kelingking
    – ruas atas sama dengan kehilangan 50 hari kerja
    – ruas tengah sama dengan kehilangan 100 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 200 hari kerja

    6. Tangan sampai pergelangan sama dengan kehilangan 3000 hari kerja

    B. Kaki dan jari – jari
    1. Ibu jari (jempol)
    – ruas atas sama dengan kehilangan 150 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 300 hari kerja
    – Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) sama dengan kehilangan 600 hari kerja

    2. Jari – jari lainnya
    – ruas atas sama dengan kehilangan 35 hari kerja
    – ruas tengah sama dengan kehilangan 75 hari kerja
    – ruas pangkal sama dengan kehilangan 150 hari kerja
    – Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) sama dengan kehilangan 350 hari kerja

    3. Kaki sampai pergelangan sama dengan kehilangan 3000 hari kerja

    C. Lengan
    1. Tiap bagian dari pergelangan sampai siku sama dengan kehilangan 3600 hari
    2. Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu sama dengan kehilangan 4500 hari

    D. Tungkai
    1. Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut sama dengan kehilangan 3000 hari kerja
    2. Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha sama dengan kehilangan 4500 hari kerja

    II. Kehilangan Fungsi

    1. Satu mata sama dengan kehilangan 1800 hari kerja
    2. Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan sama dengan kehilangan 6000 hari kerja
    3. Satu telinga sama dengan kehilangan 600 hari kerja
    4. Kedua telinga dalam satu kasus kecelakaan sama dengan 3000 hari kerja

    III. Lumpuh Total dan Meninggal

    1. Lumpuh total yang menetap sama dengan kehilangan 6000 hari kerja
    2. Meninggal dunia sama dengan kehilangan 6000 hari kerja

    Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja.

    Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian & Cacat-cacat lainnya :
    1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah mendapatkan 40% x upah
    2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah mendapatkan 35% x upah
    3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah mendapatkan 35% x upah
    4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah mendapatkan 30% x upah
    5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah mendapatkan 32% x upah
    6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah mendapatkan 28% x upah
    7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah mendapatkan 70% x upah
    8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah mendapatkan 35% x upah
    9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah mendapatkan 50% x upah
    10.Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah mendapatkan 25% x upah
    11.Kedua belah mata mendapatkan 70% x upah
    12.Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat mendapatkan 35% x upah
    13.Pendengaran pada kedua belah telinga mendapatkan 40% x upah
    14.Pendengaran pada sebelah telinga mendapatkan 20% x upah
    15.Ibu jari tangan kanan mendapatkan 15% x upah
    16.Ibu jari tangan kiri mendapatkan 12% x upah
    17.Telunjuk tangan kanan mendapatkan 9% x upah
    18.Telunjuk tangan kiri mendapatkan 7% x upah
    19.Salah satu jari lain tangan kanan mendapatkan 4% x upah
    20.Salah satu jari lain tangan kiri mendapatkan 3% x upah

    Daftar santunan dapat dilihat pada PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek dan Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

  32. Nama : Wandy Setiawan Putra
    Kelas : B1
    Semester : III
    NIM : 14.11.106.701501.1220

    . SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    > Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem Manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman , efisien dan produktif.

    . Tujuan Penerapan SMK3

    > Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana , terukur , terstruktur dan terintegrasi
    > Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen , pekerja/buruh , dan serikat pekerja/serikat buruh
    > Menciptakan tempat kerja yang aman , nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas

    . Kewajiban SMK3

    > Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaan
    > Kewajiban di atas dimaksud berlaku bagi perusahaan :
    a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau
    b. Mmempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK
    – Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Kecelakaan : Kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda

    . TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jamsostek maupun yang belum

    2. Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri:
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadinya bahaya lainnya

    3. Melaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A

    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis

    . LAPORAN KECELAKAAN TENAGA KERJA

    – Nama perusahaan/alamat
    – Nama tenaga kerja/alamat/jenis pekerjaan/jabatan/unit kerja
    – Tempat kecelakaan/tanggal kejadian
    – Uraian kejadian kecelakaan
    – Jenis pekerjaan pada waktu kecelakaan
    – Saksi yang menyaksikan & melihat kejadian

    Nama : Wandy Setiawan Putra
    Kelas : B1
    Semester : III
    NIM : 14.11.106.701501.1220

  33. Nama : Bayu Setiawan Saputra
    NIM : 13.11.106.701501.0875
    Kelas : B1
    Semester : 3

    Insiden, kecelakaan kerja dan nearmiss merupakan tolak ukur utama dalam mengukur tingkat kinerja K3 secara umum.
    Semua kejadian yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut perlu dicatat dan diselidiki/investigasi sesuai Permenaker No 03 Tahun 1998.

    Permenaker No 03 Tahun 1998 merupakan dasar hukum ketenagakerjaan yang berisi tentang tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, selain itu dapat pula memudahkan identifikasi & analisa faktor peyebab kecelakaan, sehingga dapat mengendalikan kecelakaan & kerugian dari control of accident loss.

    Dalam suatu tata cara pelaporan sesuai dengan Permenaker no. 03 tahun 1998, pengurus atau pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yg dipimpinnya baik yang sudah ikut serta dalam program Jamsostek (tata cara pelaporannya sesuai dengan Permenaker No 05 tahun 1993), maupun yang belum mengikuti program jamsostek (tata cara pelaporannya
    sesuai dengan Permenaker No 04 tahun 1993).

    Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas ketenagakerjaan setempat
    dalam kurun waktu 2×24 jam sejak terjadinya kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.

    Permenaker No 05 tahun 1993 menjelaskan tentang teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan, dimana pada pasal 7 dijelaskan bahwa pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya ke kantor Depnaker/Disnaker dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan tahap I dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan 3 dan wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II (formulir jamsostek 3a)
    dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah kejadian, sesuai dengan surat keterangan dokter (formulir BPJS ketenagakerjaan 3b).

    Sedangkan pada pasal 8 menjelaskan bahwa pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam kurun waktu
    tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak kejadian dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa
    sebagaimana surat dokter tersebut menggunakan formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 menjelaskan tentang jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang belum mengikuti program Jamsostek,
    dimana tenaga kerja tersebut berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan santunan.

    • Buatlah rangkuman dari materi yang sudah diajarkan di kelas untuk topik “Laporan Kecelakaan”, bukan membuat rangkuman dari literatur lain seperti pada tugas Anda ini.

  34. Nama : Riyan dwi cahya
    Kelas : B1
    NPM : 14.11.106.701501.1288
    Semester : III
    SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan pak , yaitu :
    – Perlindungan keselamatan tenaga kerja beserta kompensasi nya
    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    – Memudahkan untu mengidentifikasi , untuk menemukan penyebabnya

    Ruang lingkup kecelakaan yang terjadi ditempat kerja , meliputi :
    – kecelakaan kerja
    – penyakit akibat kerja
    – peledakan
    – kebakaran
    – bahaya pembuangan limbah

    Pengertian menurut pemenaker 3 tahun 1998 adalah
    kecelakaan yaitu kejadian yang tidak di kehendaki dan tidak di duga sebelum nya ,
    yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda .

    Pengertian penurut UU 3 tahun 1992 (jamsostek) adalah
    kecelakaan yaitusesuatu yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja , termasuk penyakit
    yang timbul karena hubungan kerja ,

    istilahnya seperti :
    – sementara tidak mampu bekerja (STMB) , yaitu pekerja yang tidak mampu kerja karena masih dalam
    perawatan dokter
    – cacat sebagian untuk selama-lamanya , yaitu hilangnya fungsi sebagian anggota tubuh pekerja
    untuk selama-lamanya
    – cacat total untuk selama-lamanya , yaitu pekerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ,
    pasal 11 tentang pengurus di wajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang
    dipimpinnya , kepada pejabat yang di tunjuj oleh mentri tenaga kerja .

    Permenaker no 05 tahun 1993 , tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan , pembayaran iuran ,
    pembayaran santunan dan pelayananBPJS ketenagakerjaan

    – Untuk peseta BPJS

    pasal 7
    *tahap 1 , pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja pada depnaker/disnaker
    dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
    *tahap 2 , pengusaha wajib mengirim laporan kecelakaan kerja kepada depnaker/disnaker , dengan mengisi formulir
    3a dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam , setelah tenaga kerja tertimpa kecelakaan kerja bedasarkan surat keterangan
    dokter yang menerangkan :
    – keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berahir
    – keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    – keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    – meninggal dunia
    *surat keterangan dokter dimakdu menggunakan formulir BPJS ketenaga kerjaan 3b

    pasal 8
    *pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dlam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung
    sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS sejak menerima diagnosis dari dokter
    *dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja , menggunakan formulir BPJS ketanag kerjaan 3c

    Permenaker no 04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja

    – Untuk non peserta BPJS

    pasal 2
    *tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak dapat mendapatkan jaminan kecelakaan kerja berupa ;
    a.pengangkutan dari tempat kerja ke rumah sakit atau rumahnya
    b.pemeriksaan , pengobatan dan perawatan di rumah sakit
    c.biaya pemakaman
    *selain jaminan seperti yang di atas , juga diberi santunan berupa uang :
    a.santunan sementara tidak mampu bekerja
    b.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.santunan kematian
    *besarnya jaminan kecelakaan kerja sebagaimna yang di mksud di atas
    pasal 6
    *pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan
    yang berdiri sendiri sesuai bentuk kk1 dan daftarkan ke depnaker/disnaker
    pasal 8
    *pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor depnaker/disnaker
    setempat tidak lebih 2×24 jam
    *pelaporan dapat dilakukan secara lisan
    *dalam hal PAK , setelah disiagnosis oleh dokter pemeriksa
    *laporan tertulis sesuai bentuk kk2

    tata cara pelaporan menurut permenaker no 3 tahun 1998

    1. pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
    2. kecelakaan yang di laporkan terdiri darri
    – kecelakaan kerja
    – kecelakaan akibat kerja
    – kebakaran , peledakan dan bahaya pembuangan limbah
    – kejadian berbahaya lainya
    3. melaporkan secara tertulis kepada disnaker dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam
    4. pelpran dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5. pengusaha yang telah mengikuti program jamsostek, cara pelaporan nya sesuai permenaker no 05 tahun 1993
    6. pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek, cara pelaporan nya sesuai permenaker no 04 tahun 1993

    Hak tenaga kerja

    – pengangkatan dari tempat kerja menuju rumah sakit atau ke rumah
    – pemeriksaan , pengobatan dan perawatan di rumah sakit
    – biaya pemakaman .
    – di beri santunan berupa uang sebagai pengganti upah

    Besarnya jaminan kecelakaan kerja
    *Santunan
    1.sementara tidak mampu bekerja (STMB)
    – 4 bulan : 100% x upah sebulan
    – 4 bulan ke dua : 75% x upah sebulan
    – seterusnya : 50% x upah sebulan
    2.cacat :
    – cacat sebagian untuk selama-lamanya di bayar secara sekaligus % sesuai tabel x 60 bulan upah
    – cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus 70% x upah sebulan
    – santunan berkala sebesar Rp 25.000 , selama 24 bulan
    – cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi di x % sesuai tabel x 60 bulan upah
    3.santunan kematian
    – santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian
    – santunan berkala senesar Rp 25.000 , selam 24 bulan sekarang menjadi Rp200.000
    – biaya pemakaman sebesar Rp200.000 , sekarang menjadi Rp1.500.000

    Tingkat kekerapan cidera
    1. tangan dan jari :
    – ruas ujung
    ibujari : 300 hari
    tlunjuk : 100 hari
    tengah : 75 hari
    manis : 60 hari
    kelingking : 50 hari

    – ruas tengah
    ibu jari : 600 hari
    telunjuk : 400 hari
    tengah : 300 hari
    manis : 240 hari
    kelingking : 200 hari

    – ruas pangkal
    ibu jari : 600 hari
    telunjuk : 400 hari
    tengah : 300 hari
    manis : 240 hari
    kelingking : 200 hari

    – telapak
    ibu jari : 900 hari
    telunjuk : 600 hari
    tengah : 500 hari
    manis : 450 hari
    * tangan sampai pergelangan : 3000 hari

    2.kaki dan jari

    -ruas ujung
    ibu jari : 150 hari
    jari lainya : 35 hari

    – ruas tengah
    jari lainya 75 hari

    -ruas pangkal
    ibu jari : 300 hari
    jari lainya 150 hari

    – telapak
    ibujari : 600 hari
    jari lainya : 350 hari
    *kaki sampai pergelangan 3000 hari

    3. lengan

    -tiap bagian pergelangan sampai siku : 3600 hari
    -setiap bagian atas siku sampai sambungan bahu: 4500 hari

    4. tungkai
    -dari atas mata kaki sampai lutut : 3000 hari
    -dari atas lutut sampai pangkal paha : 4500 hari

    Kehilanagn fungsi
    * satu mata :1800 hari
    * kedua mata : 6000 hari
    * satu telinga : 600 hari
    * kedua telinga : 3000 hari

    Lumpuh total dan kematian
    *lumpuh total : 6000 hari
    *kematian : 6000 hari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s