SAFETY PRIME

Engineering Safety

[151027] Tugas 4 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B2 (Malam) 2015

34 Comments

Kepada Mahasiswa D4K3 Semester III Kelas B2 (Malam) 2015.

Buatlah rangkuman tentang sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan materi ajar yang tersedia pada menu bar Materials untuk SMK3. Tugas dikerjakan dengan jumlah halaman setara 4 (empat) halaman pada kertas ukuran A4 dengan spasi baris satu (single).  Kerjakan tugas tersebut dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini.

  1. Untuk mengerjakan tugas ini, Anda disarankan menggunakan program aplikasi Notepad atau program aplikasi text editor sejenis terlebih dahulu. Jangan menggunakan program aplikasi Microsoft Word.
  2. Cantumkan nama, NIM, semester, dan kelas Anda diawal tugas Anda.
  3. Kirimkan tugas (posting) dengan cara mengetik langsung pada kotak “Leave a Reply” atau copy-paste dari Notepad yang Anda buat sebelumnya. Masukkan alamat e-mail dan nama Anda pada kotak yang disediakan (alamat website tidak perlu diisi). Terakhir jangan lupa klik “POST COMMENT”.
  4. Apabila tugas yang dikirimkan dilakukan dengan benar, maka otomatis akan muncul pesan “Your comment is awaiting moderation”. Apabila pesan tersebut tidak muncul, maka kemungkinan tugas Anda masuk dalam kategori Spam. Hindari banyak menggunakan copy-paste dalam tugas Anda agar tidak dianggap Spam oleh Sistem.
  5. Batas akhir pengiriman tugas (posting) adalah hari
    Selasa, 27 Oktober 2015 pukul 23:59 wita. 
  6. Tugas yang dikirim (posting) tidak boleh lewat waktu. Apabila telah lewat waktu, maka tugas Anda tidak akan mendapat persetujuan untuk dimuat pada website ini dan dianggap tidak mengerjakan tugas.
  7. Posting hanya akan tampil setelah mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Dosen Pengampu selaku Administrator, sehingga Mahasiswa tidak perlu mengirimkan berulang kali untuk tugas yang sama.
  8. Tugas yang anda kerjakan tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dalam kelas yang sama. Apabila ditemukan ada kesamaan penyelesaian dua atau lebih, maka kesemua tugas yang dikerjakan tidak akan diberikan penilaian.
  9. Sistem penilaian tugas ini adalah tugas harus dikerjakan dengan benar, rinci dan akurat, serta dikirimkan pada hari:
    * H     — Nilai C
    * H -1 — Nilai C+
    * H -2 — Nilai B
    * H -3 — Nilai B+
    * H -4 — Nilai A
    * Lewat waktu — Nilai 0 (Nol)
  10. Nilai tugas akan dipertimbangkan sesuai tanggal posting, meskipun terdapat koreksi oleh Dosen pada tanggal berbeda, kemudian Mahasiswa melakukan perbaikan, maka tanggal posting awal tetap dianggap sebagai acuan penilaian. Namun apabila Mahasiswa tidak melakukan perbaikan kembali, maka akan ada pengurangan 10 point nilai dari seharusnya.

Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan semoga berhasil.

Advertisements

34 thoughts on “[151027] Tugas 4 SMK3 – Khusus Semester III Kelas B2 (Malam) 2015

  1. NIM:14.11.106.701501.1267
    Nama:Sulthonim Mubin
    Kelas: B2
    Semester: 3 (Tiga)

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK

    – Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga
    kerja beserta Kompensasinya

    – Diperoleh data kecelakaan dan PAK

    – Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab

    – Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)

    – Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Dasar hukum
    1.UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

    2.UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek

    3.PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek

    4.Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam
    Hubungan Kerja

    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
    Kerja

    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit
    Akibat Kerja

    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan
    Penyakit Akibat Kerja

    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan,
    Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

    9.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan
    Kerja
    10.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara
    Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman
    Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke
    empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Ruang lingkup kecelakaan kerja

    Meliputi kecelakaan di tempat kerja
    yang terdiri :

    – Kecelakaan kerja

    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)

    – Peledakan

    – Kebakaran

    – Bahaya pembuangan limbah

    – Kejadian bahaya lainnya

    Istilah

    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter

    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya

    -Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya
    Hak Tenaga Kerja

    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman

    (Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah
    b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    c.Cacad Total utk selama-2nya
    d. Kematian
    -Saudara sedarah
    -Janda/duda/anak (tanggungan)
    -Ahli waris yg ditunjuk TK

    Lampiran :
    1.PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2.Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)

    I.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A. Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    -4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    -4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    -Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2.Cacat : a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara
    sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran
    II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : %
    berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3. Santunan Kematian : a) Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah,
    sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian
    Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No
    14 Th 1993)Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp.1.500.000,-)

    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan,maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th
    1993)perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-

    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus
    dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)

    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya,
    sebesar biaya yang diperlukan.
    -Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    -Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    -Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :

    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja

    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran
    dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.

    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

  2. NAMA:MOH ABDUL ROKHIM
    NPM: 14.11.106.701501.1295
    KELAS;B2
    SEMESTER:3

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    TUJUAN:
    a. untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    b. untuk memperoleh data kecelakaan dan PAK
    c. Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    d. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    e. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    DASAR HUKUM
    a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    Pasal 11
    – Perusahaan diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    – Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.
    b. Permenaker No 5 Tahun 1993 Mengenai Jamsostek (kini berubah nama manjadi BPJS Kesehatan) , Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    * Bagi Peserta,
    1. Pasal 7
    Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3
    Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d.Meninggal dunia.
    Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.
    2. Pasal 8
    Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa
    Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.
    c. Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    * Bagi Non Peserta
    1. Pasal 2
    – Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.Biaya pemakaman
    – Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Santunan kematian
    2. Pasal 6′
    Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat
    3. Pasal 8
    a. Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    b. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    c. Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    d. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2
    4. Pasal 9
    – Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia
    – Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 4
    – Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 5
    – Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat
    5. Pasal 10
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.
    d. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    e. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    f. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    g. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    h. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    i. Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    j. Permenaker No 03 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan
    – Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. 2.
    – Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    1. Kecelakaan kerja ? Penyakit akibat kerja
    2. Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    3. Kejadian berbahaya lainnya
    – Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    – Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulisran
    – Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    – Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.
    k. Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    l. Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    RUANG LINGKUP KECELAKAAN KERJA
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    a. Kecelakaan kerja
    b. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    c. Peledakan
    d. Kebakaran
    e. Bahaya dari sisa pembuangan limbah’

    Menurut Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja, kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda.
    Sedangkan menurut UU 3 Tahun 1992, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah yang ada berkaitan dengan kecelakaan kerja :
    a. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    Merupakan keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    b. Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    c. Cacat total untuk selama-lamanya
    Merupakan suatu keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    laporan kecelakaan kerja(bentuk KK 2A) dilaporkan ke kakadisnaker kab/kota peg.pengawas kemudian dilaporkan lagi ke kakanwil depnaker/kadisnaker provinsi kemudian naik ke menteri atau penjabat yang tunjuk

    HAK-HAK TENAGA KERJA JIKA TERJADI KECELAKAAN KERJA
    a.pengangkutan dari TMP ke RS terdekat atau rumah
    b.pemeriksaan,pengobatan dan perawatan di rumah sakit
    c.biaya pemakaman
    korban juga mendapatkan santunan dari perusahaan
    a.STMB sebagai pengganti upah
    b.cacat sebagian untuk sementara
    c.cacat sebagian untuk selamanya
    d.kematian(diberikan kepada ahli waris)

    BESARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    -4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    -4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    -Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2.Cacat
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3.Santunan Kematian
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)
    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    -Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000
    -Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000
    -Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000

    TINDAK LANJUT PELAPORAN
    -Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 Jumlah jam kerja dibagi jumlah jam kerja

    Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 Jumlah jam kerja dibagi jumlah jam kerja

    Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 Jumlah jam kerja dibagi jumlah jam kerja

    Tingkat keparahan kerusakan properti :
    nilai kerugian x 1.000.000 dibagi jumlah jam kerja

    A.Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah
    1. Tangan dan Jari-jari
    Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang Jari-jari (hari)
    -ruas ujung
    Ibu Jari:300
    Telunjuk:100
    Tengah:75
    Manis:60
    Kelingking:50
    -Ruas ujungRuas tengah
    ibu jari-
    telunjuk:200
    tenagah:150
    manis:120
    kelingking:100
    -Ruas pangkal
    ibu jari:600
    telunjuk:400
    tengah:300
    manis:240
    kelingking:200
    -Telapak (antara jari-jari dan pergelangan)
    ibu jari:900
    telunjuk:600
    tengah:500
    manis:450
    kelingking:-
    Tangan sampai pergelangan 3000

    2.KAKI-KAKI DAN JARI
    Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang
    Ruas ujung(hari)
    ibu jari:150
    jari-jari lainnya:35
    Ruas tengah:0
    ibu jari:-
    jari-jari lainnya:75
    Ruas pangkal
    ibu jari:300
    jari-jari lainnya:150
    Telapak (antara jari-jari dan pergelangan)
    ibu jari:600
    jati-jari lainnya:350
    Kaki sampai pergelangan 3000

    3.Lengan
    Tiap bagian dari pergelangan sampai siku
    3600 hari
    Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu
    4500 hari

    4.Tungkai
    Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut
    3000 hari
    Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha
    4500 hari

    B. Kehilangan Fungsi
    Satu mata:1800 hari
    Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan:6000 hari
    Satu telinga:600 hari
    Kedua telinga dalam satu kasus kecelakaan:3000 hari

    C. Lumpuh Total dan Mati
    Lumpuh total yang menetap:6000 hari
    Mati:6000 hari

    Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja.

    MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN dalam presentase % x Upah
    1.Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh:40
    2.Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh:35
    3.Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh:35
    4.Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh:32
    5.Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh:32
    6.Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh:28
    7.Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh:70
    8.Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh:35
    9.Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh:50
    10.Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh:25
    11.Kedua belah mata:70
    12.Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat:35
    13.Pendengaran pd kedua belah telinga:40
    14.Pendengaran pd sebelah telinga:20
    15.Ibu jari tangan kanan:15
    16.Ibu jari tangan kiri:12
    17.Telunjuk tangan kanan:9
    18.Telunjuk tangan kiri:7
    19.Salah satu jari lain tangan kanan:4
    20.Salah satu jari lain tangan kiri:3
    21.Ruas pertama telunjuk kanan:4,5
    22.Ruas pertama telunjuk kiri:3,5
    23.Ruas pertama jari lain tangan kanan:2
    24.Ruas pertama jari lain tangan kiri:1,5
    25.Salah satu ibu jari kaki:5
    26.Salah satu jari telunjuk kaki:3
    27.Salah satu jari kaki lain:2
    28.Terkelupasnya kulit kepala:10-30
    29.Impotensi:30
    30.Kaki memendek sebelah : Kurang dr 5 cm:10
    5 – 7,5 cm:20
    7,5 atau lebih:30
    31.Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 Db:6
    32.Penurunan daya dengar sebelah telinga stp 10 Db:3
    33.Kehilangan daun telinga sebelah:5
    34.Kehilangan kedua belah daun telinga:10
    35.Cacad hilangnya cuping hidup:30
    36.Perforasi sekat rongga hidung:15
    37.Kehilangan daya penciuman:10
    38.Hilangnya kemampuan kerja fisik50% – 70%:40
    25% – 50%:20
    10% – 25%:5
    39.Hilangnya kemampuan kerja mental tetap:70
    40.Kehilangan sebgn fungsi penglihatan stp kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%:7
    41.Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dgn rumus kehilangan eff penglihatan (3 x % eff penglihatan terbaik) + % eff penglht terburuk. Setiap kehilangan eff tajam penglihatan 10%:7
    42.Kehilangan penglihatan warna:10
    43.Setiap kehilangan lapangan pandang 10%:7

  3. SISTEM PELAPORAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK

    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya,
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK,
    -Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab,
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan),
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    DASAR HUKUM
    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek,
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek,
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja,
    5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja,
    6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja,
    7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja,
    8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja,
    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek,
    10.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    11.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    12.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    13.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993
    14.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
    15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    16.UU RI NO. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja,
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK),
    – Peledakan,
    – Kebakaran,
    – Bahaya pembuangan limbah,
    – Kejadian bahaya lainnya.

    PENGERTIAN :
    Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) :

    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) : Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja,termasuk penyakit yg timbul karena hubungan
    kerja,demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah

    – Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    – Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA Pasal 11 :
    •Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    •Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    Permenaker No 05 Tahun 1993
    Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Peserta BPJS Pasal 7 :
    1.Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan
    kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan
    2.Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam

    waktu
    tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir, atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya, atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, atau
    d.Meninggal dunia.
    3.Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Peserta BPJS Psl 8 :
    1.Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi
    formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa,
    2.Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk Non Peserta BPJS Ps 2 :
    1.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya,
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit,
    c.Biaya pemakaman .
    2.Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB),
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya,
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya,
    d.Santunan kematian
    3.Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Non Peserta BPJS Ps 6 :
    -Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan

    Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat Ps 8 :
    1.Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam,
    2.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis,
    3.Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter

    pemeriksa,
    4.Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Non Peserta BPJS Ps 9 :
    1.Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam

    setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir,
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya,
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya,
    d.Meninggal dunia.
    2.Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK.4,
    3.Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK.5,
    4.Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Non Peserta BPJS Ps 10 :
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat
    (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum,
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    -Kecelakaan kerja
    -Penyakit akibat kerja
    -Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    -Kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.(penggani bentuk KK2),
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis,
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek,
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg jaminan kecelakaan kerja.

    ALUR PELAPORAN KEC KERJA DAN PAK
    -Laporan Kec Kerja (Bentuk KK.2A),
    -Formulir lap Riksa & Kaji -Kakadisnaker Kab/kota
    -Lamp II utk Kec Kerja Peg.Pengawas
    -Lamp III utk PAK
    -Lamp IV utk Peledakan,
    Kebakaran dan bhy
    pembuangan limbah
    -Lamp V utk bhy lain
    -Kakanwil depnaker/ Kadisnaker Prop
    -Susun analisis Lap Kec. tiap akhir bulan sesuai lamp VI
    -Sampaikan selambat- 2nya tgl 5 bln berikutnya

    -Susun analisis Lap Kec. Tiap-tiap bulan sesuai lamp VII
    -Sampaikan segera
    – Dirjen Binwasnaker
    -Susun analisis Lap FR & SR tk Nasional -MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KEC KERJA DAN PAK KECELAKAAN ATAU PAK 2 X 24 Jam stl Kejadian Kec / Diagnosa PAK
    Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK.2A (Kec dan PAK)
    -STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia 2 X 24 Jam stl ada Ket. Dokter
    -Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    •Form Jamsostek 3a (KK3) ….. u/ Kecelakaan kerja
    •Form Jamsostek 3b (KK.4) … surat keterangan dokter u/ kecelakaan
    •Form Jamsostek 3c (KK5) ….. surat keterangan dokter u/ PAK
    •Fc kartu peserta
    •Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    •Dokumen pendukung lainnya

    Badan Penyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya Hak Tenaga Kerja:
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rumah,
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS,
    c.Biaya pemakaman.

    (Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah,
    b.Cacat sbgn utk selama-2nya,
    c.Cacat Total utk selama-2nya,
    d.Kematian (Saudara,sedarah, Janda/duda/anak (tanggungan) Ahli waris yg ditjk TK)

    Lampiran :
    1.PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek),
    2.Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja).

    I.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A.Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
    -4 Bulan : 100 % X upah sebulan,
    -4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan,
    -Seterusnya : 50 % X upah sebulan.

    2.Cacat :
    a.Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah,
    b.Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah,
    c.Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-),
    d.Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah.

    3.Santunan Kematian :
    a.Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah,
    b.Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-),
    c.Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-).

    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp.3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993. …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-),
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993),
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B),
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan :
    -Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    -Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    -Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja,
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja,
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah,
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya.
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Tingkat Kekerapan Cidera :
    -Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 / -Jumlah jam kerja

    Tingkat Keparahan Cidera :
    -Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 / -Jumlah jam kerja

    Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    -Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 / -Jumlah jam kerja

    Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :
    -Nilai kerugian x 1.000.000 / -Jumlah jam kerja

    Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja
    A.Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah
    1. Tangan dan Jari-jari
    -Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang -Jari-jari (hari)
    Ibu Jari Telunjuk Tengah Manis Kelingking
    Ruas ujung : 300 100 75 60 50
    Ruas tengah : – 200 150 120 100
    Ruas pangkal : 600 400 300 240 200
    Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) : 900 600 500 450 –
    Tangan sampai pergelangan : 3000

    2. Kaki dan jari-jari
    -Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang Ibu Jari(hari) Jari-jari lainnya (hari)
    Ruas ujung : 150 35
    Ruas tengah : – 75
    Ruas pangkal : 300 150
    Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) : 600 350
    Kaki sampai pergelangan :
    3000
    3.Lengan
    -Tiap bagian dari pergelangan sampai siku : 3600 hari
    -Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu : 4500 hari

    4.Tungkai
    -Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut :3000 hari
    -Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha :4500 hari

    B.Kehilangan Fungsi
    -Satu mata : 1800 hari
    -Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan : 6000 hari
    -Satu telinga : 600 hari
    -Kedua telinga dalam satu kasus kecelakaan : 3000 hari

    C. Lumpuh Total dan Mati
    -Lumpuh total yang menetap : 6000 hari
    -Mati : 6000 hari

    Catatan : Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari
    sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja.

    NAMA : SITI RAHMAWATI
    NPM : 14.11.106.701501.1283
    KELAS : B2
    SEMESTER : III

  4. Nama :Reni Anggreini
    NIM :14.11.106.701501.1307
    Kelas :B2
    Semester:3 (tiga)

    Sistem Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja adalah;
    1.Perlindungan keselamatan dan kesahatan tenaga kerja beserta kompensasinya,
    2.Diperoleh data kecelakaan dan PAK,
    3.Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab,
    4.Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (perencanaan),
    5.Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    DASAR HUKUM
    1.UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2.Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    3.Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    4.Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    5.Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
    6.permenaker No04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    7.Permenaker No.03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    8.Kepmenakertrans No 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian cacat atau kecelakan kerja
    9.Permenaker No. 64 tahun 200 tentang perubahan ke empat atas PP No.14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja Meliputi:
    1.Kecelakaan Kerja
    2.Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    3.Peledakan
    4.Kebakaran
    5.Bahaya Pembuangan Limbah
    6.Kejadian Bahaya Lainnya.

    Istilah:
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    Keadaan tenaga kerja yg sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    2.Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    3.Cacat total untuk selama-lamanya
    Tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.

    UNDANG-UNDANG No. 12 TH 1970 Ttg KESELAMATAN KERJA
    Pasal 11:
    -Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya,kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    -Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    Permenaker No.05 Tahun 1993 ttg Petujuk Teknis Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
    Pasal 7
    1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yg menimpa tenaga kerjanya kpd kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dlm waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3
    2) Pengusaha wajib mengirikan laporan kecelakaan kerja tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan badan penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jmasostekn 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yg tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yg menerangkan:
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;atau
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya;atau
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;atau
    d. Meninggal dunia
    3) Surat keterangan dokter dimaksud mengguanakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3b.
    Pasal 8
    1) Pengusaha wajib melaporkan penyakit yg timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa
    2) Dalam hal penyakit yg timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Pasal 2
    1) Tenaga kerja yg tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yg terdiri dari:
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yg terdekat atau ke rumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.Biaya pemakaman
    2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang:
    a.Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Santunan Kematian
    3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran.
    Pasal 6
    Pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yg dibuat sesuai dengan bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    Pasal 8
    1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yg menimpa tenaga kerjanya kpd kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2) Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebeslum secara tertulis.
    3) Dalam hal PAK, Laporan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4) Laporan tertulis sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi lapoan kecelakaan kerja tahap I sesuai dengan bentuk KK 2
    Pasal 9
    1) Pengusaha wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kpd kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan menisi bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yg tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan:
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;atau
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya;atau
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;atau
    d. Meninggal dunia
    2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk KK.4
    3) Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk KK.5
    4) Dalam KK.4 atau KK.5 sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd kantor Depnaker/Disnaker setempat.
    Pasal 10
    Tenaga kerja yg tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja,perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yg bersangkutan sebagaiman dalam pasal 2 ayat (2) huruf a samapai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    TATA CARA PELAPORAN (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yg terjadi di tempat kerja yg dipimpinnya baik yg telah mengikutsertakan pekerjanya kedala program Jamsostek maupun yg belum.
    2. Kecelakaan yg dilaporkan terdiri dari:
    a.Kecelakaan kerja
    b.Penyakit akibat kerja
    c.Kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah
    d.Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam sejak terjadinya kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.

    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A.SANTUNAN
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a.4 bulan: 100% X upah sebulan
    b.4 bulan kedua: 75% X upah sebulan
    c.Seterusnya: 50% X upah sebulan
    2.Cacat
    a.Cacat sebagian utk selama-lamanya dibayar secara sekaligus:% sesuai tabel X 60 bulan upah
    b.Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus: 70% X 60 bulan upah
    c.Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan
    d.Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus:% berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3.Santunan kematian
    a.Santunan sekaligus sebesar 60% X60 bulan upah,sekurang-kurangya sebesar jaminan kematian
    b.Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- sekama 24 bulan
    c.Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN (Permenaker No 3 tahun 1998)

    1. Laporan kecelakaan yg diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir:
    a. Lampiran II :Untuk kecelakaan kerja
    b. Lampiran III :Untuk Penyakit akibat kerja
    c. Lampiran IV :Untuk Peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d. Lampiran V :Untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir lampiran VI, dan dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan provinsi
    3.Dinas ketenagakerjaan provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir lampiran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kejra.
    4.Dirjen binwasnaker depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Presentase Santunan Cacat Tetap sebagian & Cacat-Cacat lainnya:
    1.Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (40% X Upah)
    2.Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah (35% X Upah)
    3.Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah (70% X Upah)
    4.Kedua belah mata (70% X Upah)
    5.Pendangaran pada kedua belah telinga (40% X Upah); dsb

  5. Nama : Adi Gunawan
    NPM : 14.11.106.701501.
    Kelas : B2
    Semester : 3

    – TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    a. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya,
    b. Diperoleh data kecelakaan dan PAK,
    c. Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab,
    d. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan),
    e. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    – Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja

    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :

    a. Kecelakaan kerja
    b. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    c. Peledakan
    d. Kebakaran
    e. Bahaya pembuangan limbah
    f. Kejadian bahaya lainnya

    – Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja)
    Kecelakaan : kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dipat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    – UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek)
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    – UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA

    Ps (11)
    1. Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

    – Permenaker No 05 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    ( Untuk Peserta BPJS )

    Ps (7)
    1. Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenaga kerjaan

    2. Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kepada Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3A dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a. Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir,
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya,
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental,
    d. Meninggal dunia.

    3. Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3B.

    Ps (8)
    1. Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa,

    2. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3C.

    – Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    ( Untuk Non Peserta BPJS )

    Ps (2)
    1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya,
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit,
    c. Biaya pemakaman.

    2. Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB),
    b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya,
    c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya,
    d. Santunan kematian.

    3. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 sesuai lampiran

    Ps (6)
    1. Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Ps (8)
    1. Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam,
    2. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis,
    3. Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa,
    4. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2.

    Ps (9)
    1. Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan ;
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir,
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya,
    c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya,
    d. Meninggal dunia.

    2. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Bentuk KK. 4
    3. Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Bentuk KK. 5
    4. Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 harus disampaikan oleh pengusaha kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat

    Ps (10)
    a. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 huruf A sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    – TATA CARA PELAPORAN
    Permenaker No 3 tahun 1998

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikut sertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.

    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a. Kecelakaan kerja
    b. Penyakit akibat kerja
    c. Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    d. Kejadian berbahaya lainnya

    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.

    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis

    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek,Tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

  6. Nama : Indra Ihram Wahyudi
    NPM : 14.11.106.701501.1266
    Semester : III (TIGA)
    Kelas : B2

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Menurut Permenaker No.03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakan Kerja, Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga
    sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
    Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ketempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui (UU No.03 Tahun 1992)
    Dalam sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ada beberapa istilah antara lain :
    -Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) ialah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaaan perawatan dokter
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya ialah hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total untuk selama-lamanya ialah keadaaan tenaga kerja tidak dapat bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    *TUJUAN :
    1. Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    3. Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali ( PERENCANAAN )
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan ( control of accident loss )

    *DASAR HUKUM :
    1. UU No.1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA
    2. Keppres No.22 Tahun 1993 tentang PENYAKIT YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN KERJA
    3. Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
    4. Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA
    5. Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang PELAYANAN KESEHATAN KERJA
    6. Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    7. Permenaker No.04/Men/93 tentang JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    8. Permenaker No.03/Men/1998 tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN
    9. Kepmenakertrans No.79 TahuN 2003 tentang PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PAK
    10.Permenaker No.64 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KE-4 atas PP No.14 Tahun 1993

    *RUANG LINGKUP KECELAKAAN KERJA
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    *TATA CARA PELAPORAN (Permenaker No.03 tahun 1998)
    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jamsostek maupun yang belum
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari kecelakaan kerja,penyakit akibat kerja,kebakaran,peledakan,bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    *ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    Laporan Kecelakaan Kerja(Bentuk KK. 2A)
    1.Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas menyusun analisis Lap Kecelakaan tiap akhir bulan dan Sampaikan selambat-lambatnya tgl 5 bulan berikutnya dengan membawa
    a.Formulir lap Riksa & Kaji
    b.Lamp II utk Kec Kerja
    c.Lamp III utk PAK
    d.Lamp IV utk Peledakan,Kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    e.Lamp V utk bhy lain
    2.Kakanwil depnaker/Kadisnaker Provinsi menyusun analisis Laporan Kecelakaan Tiap-tiap bulan dan Sampaikan segera
    3.MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk (Dirjen Binwasnaker) menyusun analisis Laporan FR & SR tingkat Nasional

    *TINDAK LANJUT PELAPORAN (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan

    Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    -Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    -Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    -Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    -Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :
    Nilai kerugian x 1.000.000 / Jumlah jam kerja

    *ALUR PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    -Perusahaan
    KECELAKAAN ATAU PAK (2 X 24 Jam setelah Kejadian Kecelakaan / Diagnosa PAK) -> Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A (Kecelakaan kerja dan PAK) ->
    STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia (2 X 24 Jam setelah ada Keterangan Dokter)
    -Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek
    Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    • Form Jamsostek 3a (KK3) untuk Kecelakaan kerja
    • Form Jamsostek 3b (KK.4) surat keterangan dokter u/ kecelakaan
    • Form Jamsostek 3c (KK5) surat keterangan dokter u/ PAK
    •Fc kartu peserta
    •Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    •Dokumen pendukung lainnya

    *Hak Tenaga Kerja
    -Hak tenaga kerja adalah :
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rumah
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    -Hak tenaga kerja dari PT Jamsostek/Pengusaha (Santunan berupa uang) :
    a.STMB sebagai pengganti upah
    b.Cacad sebagian untuk selama-lamanya
    c.Cacad Total untuk selama-lamanya
    d.Kematian, apabila tenaga kerja meninggal maka santunan akan diberikan kepada istri/suami/anak (tanggungan),Saudara sedarah,Ahli waris yg ditunjuk tenaga kerja

    Persentase santunan cacat tetap sebagian dan cacat-cacat lainnya dapat dilihat di PERMENAKER No.04 Tahun 1993 tentang JAMINAN KECELAKAAN KERJA

  7. Nama : M Wahyu Isnandar
    MPM : 14.11.106.701501.1271
    Semester : 3 (Tiga)
    Kelas : B2

    Sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

    1. Pengertian
    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. (Permenaker 3 Tahun 1998)
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. (UU 3 Tahun 1992)
    Penyakit Akibat Kerja : penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja

    2. Tujuan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK
    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK -Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan ( control of accident loss

    3. Dasar Hukum
    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8. Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9. Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    9. Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    10. Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11. Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12. Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    4. Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    5. Tata Cara pelaporan menurut (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
     Kecelakaan kerja
     Penyakit akibat kerja
     Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
     Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis Permenaker No 3 tahun 1998
    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan , Pembayaran Iuran , Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek .
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja .

    6. Hak-Hak tenaga kerja
    a. Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c. Biaya pemakaman
    di tambah :
    (Santunan berupa uang)
    a. STMB sbg pengganti upah
    b. Cacad sbgn utk selama-2nya
    c. Cacad Total utk selama-2nya
    d. Kematian. diberikan kepada : Janda/duda/anak (tanggungan), Saudara sedarah, Ahli waris yg ditunjuk TK

    7. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A. Santunan
    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
     4 Bulan : 100 % X upah sebulan
     4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
     Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2. Cacat :
    a) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b) Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3. Santunan Kematian :
    a) Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)
    A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.  Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-  Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-  Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    8. Tindak lanjut pelaporan (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    • Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    • Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    • Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    • Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    9. Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian & Cacat-cacat lainnya : Macam Cacad Tetap Sebagian % x Upah
    1. Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh x 40
    2. Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh x 35
    3. Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh x 35
    4. Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh x 30
    5. Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh x 32
    6. Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh x 28
    7. Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh x 70
    8. Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh x 35
    9. Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh x 50
    10. Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh x 25
    11. Kedua belah mata x 70
    12. Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat x 35

  8. Nama : Muhammad Rendy Januar
    NPM : 14.11.106.701501.1273
    Semester : III (TIGA)
    Kelas : B2

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Menurut Permenaker No.03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakan Kerja, Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
    Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ketempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui (UU No.03 Tahun 1992)
    Dalam sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ada beberapa istilah antara lain :
    >Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) ialah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaaan perawatan dokter
    >Cacat sebagian untuk selama-lamanya ialah hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    >Cacat total untuk selama-lamanya ialah keadaaan tenaga kerja tidak dapat bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    TUJUAN :
    1.Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    2.Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    3.Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    4.Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali ( PERENCANAAN )
    5.Mengendalikan kerugian dari kecelakaan ( control of accident loss )

    DASAR HUKUM :
    1.UU No.1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA
    2.Keppres No.22 Tahun 1993 tentang PENYAKIT YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN KERJA
    3.Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
    4.Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA
    5.Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang PELAYANAN KESEHATAN KERJA
    6.Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    7.Permenaker No.04/Men/93 tentang JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    8.Permenaker No.03/Men/1998 tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN
    9.Kepmenakertrans No.79 TahuN 2003 tentang PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PAK
    10.Permenaker No.64 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KE-4 atas PP No.14 Tahun 1993

    RUANG LINGKUP KECELAKAAN KERJA
    1.Kecelakaan kerja
    2.Penyakit Akibat Kerja
    3.Peledakan
    4.Kebakaran
    5.Bahaya pembuangan limbah
    6.Kejadian bahaya lainnya

    TATA CARA PELAPORAN (Permenaker No.03 tahun 1998)
    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya.
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari kecelakaan kerja,penyakit akibat kerja,kebakaran,peledakan,bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program layanan kesehatan yg terdaftar di perusahan
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program layanan kesehatan, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    Laporan Kecelakaan Kerja(Bentuk KK. 2A)
    1.Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas menyusun analisis Lap Kecelakaan tiap akhir bulan dan Sampaikan selambat-lambatnya tgl 5 bulan berikutnya dengan membawa berkas sebagai berikut:
    a.Formulir lap Riksa & Kaji d.Lamp IV utk Peledakan,Kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    b.Lamp II utk Kec Kerja e.Lamp V utk bhy lain
    c.Lamp III utk PAK
    2.Kakanwil depnaker/Kadisnaker Provinsi menyusun analisis Laporan Kecelakaan Tiap-tiap bulan dan Sampaikan segera
    3.MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk (Dirjen Binwasnaker) menyusun analisis Laporan FR & SR tingkat Nasional

    TINDAK LANJUT PELAPORAN (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    >Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    >Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    >Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    >Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    1.Tingkat Kekerapan Cidera : Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    2.Tingkat Keparahan Cidera : Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    3.Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti : Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    4.Tingkat Keparahan Kerusakan Properti : Nilai kerugian x 1.000.000 / Jumlah jam kerja

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    1.Perusahaan
    KECELAKAAN ATAU PAK (2 X 24 Jam setelah Kejadian Kecelakaan / Diagnosa PAK) -> Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A (Kecelakaan kerja dan PAK) -> STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia (2 X 24 Jam setelah ada Keterangan Dokter)

    Hak Tenaga Kerja
    1.Hak tenaga kerja adalah :
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rumah
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    2.Hak tenaga kerja dari Jaminan kesehatan/Pengusaha (Santunan berupa uang) :
    a.STMB sebagai pengganti upah
    b.Cacad sebagian untuk selama-lamanya
    c.Cacad Total untuk selama-lamanya
    d.Kematian, apabila tenaga kerja meninggal maka santunan akan diberikan kepada istri/suami/anak (tanggungan),Saudara sedarah,Ahli waris yg ditunjuk tenaga kerja

    MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN dalam presentase % x Upah
    1.Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh:40
    2.Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh:35
    3.Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh:35
    4.Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh:32
    5.Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh:32
    6.Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh:28
    7.Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh:70
    8.Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh:35
    9.Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh:50
    10.Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh:25
    11.Kedua belah mata:70
    12.Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat:35
    13.Pendengaran pd kedua belah telinga:40
    14.Pendengaran pd sebelah telinga:20
    15.Ibu jari tangan kanan:15
    16.Ibu jari tangan kiri:12
    17.Telunjuk tangan kanan:9
    18.Telunjuk tangan kiri:7
    19.Salah satu jari lain tangan kanan:4
    20.Salah satu jari lain tangan kiri:3
    21.Ruas pertama telunjuk kanan:4,5
    22.Ruas pertama telunjuk kiri:3,5
    23.Ruas pertama jari lain tangan kanan:2
    24.Ruas pertama jari lain tangan kiri:1,5
    25.Salah satu ibu jari kaki:5
    26.Salah satu jari telunjuk kaki:3
    27.Salah satu jari kaki lain:2
    28.Terkelupasnya kulit kepala:10-30
    29.Impotensi:30
    30.Kaki memendek sebelah : Kurang dr 5 cm:10
    5 – 7,5 cm:20
    7,5 atau lebih:30
    31.Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 Db:6
    32.Penurunan daya dengar sebelah telinga stp 10 Db:3
    33.Kehilangan daun telinga sebelah:5
    34.Kehilangan kedua belah daun telinga:10
    35.Cacad hilangnya cuping hidup:30
    36.Perforasi sekat rongga hidung:15
    37.Kehilangan daya penciuman:10
    38.Hilangnya kemampuan kerja fisik50% – 70%:40
    25% – 50%:20
    10% – 25%:5
    39.Hilangnya kemampuan kerja mental tetap:70
    40.Kehilangan sebgn fungsi penglihatan stp kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%:7
    41.Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dgn rumus kehilangan eff penglihatan (3 x % eff penglihatan terbaik) + % eff penglht terburuk. Setiap kehilangan eff tajam penglihatan 10%:7
    42.Kehilangan penglihatan warna:10
    43.Setiap kehilangan lapangan pandang 10%:7

  9. Nama : Wahyu Rahmadani
    NPM : 14.11.106.701501.1313
    Semester : 3 (Tiga)
    Kelas : B2

    Sistim Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK :
    ? Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    ? Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    ? Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    ? Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    ? Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    PENGERTIAN :
    Permenaker 3 Tahun 1998
    (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) :
    Kecelakaan : kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek):
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970
    Tentang KESELAMATAN KERJA

    Pasal 11
    ? Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    ? Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Peserta BPJS
    Pasal 7
    1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3
    2) Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a) Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b) Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c) Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d) Meninggal dunia.
    3) Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    Pasal 8
    1) Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa
    2) Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    Untuk Non Peserta BPJS
    Pasal 2 :
    1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a) Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b) Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c) Biaya pemakaman
    2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c) Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d) Santunan kematian
    3) Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran
    4)
    Untuk Non Peserta BPJS
    Pasal 6 :
    ? Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat

    Pasal 8 :
    1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2) Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    3) Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2

    Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Untuk peserta non BPJS
    Pasal 9 :
    1) Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b) Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c) Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d) Meninggal dunia
    2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 4
    3) Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 5
    4) Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat

    Pasal 10 :
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    Tata cara pelaporan
    Permenaker No 3 tahun 1998

    1) Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum
    2) Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a) Kecelakaan kerja
    b) Penyakit akibat kerja
    c) Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    d) Kejadian berbahaya lainnya
    3) Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4) Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5) Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6) Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Lampiran :
    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)

    I.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A Santunan
    1 Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    i) 4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    ii) 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    iii) Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2 Cacat :
    i) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    ii) Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    iii) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    iv) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3 Santunan Kematian :
    i) Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    ii) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    iii) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

  10. NAMA : Muhammad Rangga Rakashiwi
    NPM : 14.11.106.701501.1279
    SEMESTER : III (tiga)
    KELAS : B-2

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan pelaporan Kecelakaan Kerja dan PAK
    1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    2. Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3. Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Dasar Hukum
    1. UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. Keppres No 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    3. Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    4. Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    5. Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    6. Permenaker No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja
    7. Permenaker No 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    8. Permenaker No 04/Men/1998 tentang Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan
    9. Kepmenakertrans No 79 Tahun 2003 tentang Pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
    10.Permenaker No 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke 4 atas PP no 14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    1. Kecelakaan kerja
    2. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    3. Peledakan
    4. Kebakaran
    5. Bahaya pembuangan limbah
    6. Kejadian bahaya lainnya

    Pengertian
    menurut Permenaker 3 Tahun 1998
    (Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja):
    Kecelakaan : kerjadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
    menuru UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek):
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yang terhadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah
    – Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    – Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    – Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    Tata Cara Pelaporan (Permenaker No 3 Tahun 1998)
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya biak yang telah mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program Jamsostek maupun yang belum
    2. Kecekalaan yang dilaporkan terdiri dari : Kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), Kebakaran, Peledakan dan bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulis bentuk 3 KK2 A
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai dengan Permenaker No 5 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostel
    6. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai dengan Permenaker No 4 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja
    Santunan
    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a. 4 bulan pertama : 100% x upah sebulan
    b. 4 bulan kedua : 75% x upah sebulan
    c. seterusnya : 50% x upah sebulan
    2. Cacat :
    a. Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel x 60 bulan upah
    b. Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % x 60 bulan upah
    c. Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah

    Tindak Lanjut Pelaporan
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1. Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a. Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    b. Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    c. Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d. Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2. Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    1. Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    2. Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    3. Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    4. Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :
    Nilai kerugian x 1.000.000 / Jumlah jam kerja

    Presentase Santunan Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-cacat lainnya:
    Macam Cacat Tetap Sebagian
    1. Lengan Kanan dari sendi bahu ke bawah 40% x upah
    2. Tangan Kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 32 % x upah
    3. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 % x upah
    4. Kedua belah mata 70 % x upah
    5. Pendengaran pada kedua belah telinga 40 % x upah
    6. Terkelupasnya kulit kepala 10-30 % x upah
    7. Impotensi 30 % x upah
    8. Kehilangan daya penciuman 10 % x upah, dll.

  11. => TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK ADALAH :

    1 Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    2 Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3 Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    4 Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    5 Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    => LANDASAN HUKUM YANG TERKAIT YAITU :

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    10.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    11.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    12.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    13.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    => Pengertian Permenaker 3 Tahun 1998 , Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja :
    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    => Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    => Istilah :

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    2. Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    3. Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.

    => UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970, Tentang Keselamatan Kerja Yaitu :
    Pasal 11 :
    1.Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    2.Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    => Permenaker No 05 Tahun 1993 , Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    Di Pasal 07 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
    2.Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
    d.Meninggal dunia.
    3.Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    Di Pasal 08 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa.
    2.Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    => Permenaker No 04 Tahun 1993 , Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Di Pasal 02 , Untuk Non Peserta BPJS :
    1.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya.
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit.
    c.Biaya pemakaman.
    2.Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya.
    d.Santunan kematian.
    3.Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran.

    Di Pasal 06 , Untuk Non Peserta BPJS :
    -Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Di Pasal 08 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    3.Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4.Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2.

    Di Pasal 09 , Untuk Peserta non BPJS :
    1.Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya.
    d.Meninggal dunia.

    Di Pasal 10 , Untuk Peserta Non BPJS :
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    => TATA CARA PELAPORAN MENURUT Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. 2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari : ? Kecelakaan kerja ? Penyakit akibat kerja ? Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah ? Kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    => BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA :

    A.Santunan :

    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a. 4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b. 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c. Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    4.untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    5.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993).
    6.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B).
    7.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    a.Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    b.Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    c.Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    => TINDAK LANJUT PELAPORAN , Menurut Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a.Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    b.Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    c.Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d.Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional. => TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK ADALAH :

    1 Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    2 Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3 Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    4 Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    5 Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    => LANDASAN HUKUM YANG TERKAIT YAITU :

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    10.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    11.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    12.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    13.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    => Pengertian Permenaker 3 Tahun 1998 , Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja :
    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    => Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    => Istilah :

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    2. Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    3. Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.

    => UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970, Tentang Keselamatan Kerja Yaitu :
    Pasal 11 :
    1.Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    2.Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    => Permenaker No 05 Tahun 1993 , Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    Di Pasal 07 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
    2.Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
    d.Meninggal dunia.
    3.Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    Di Pasal 08 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa.
    2.Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    => Permenaker No 04 Tahun 1993 , Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Di Pasal 02 , Untuk Non Peserta BPJS :
    1.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya.
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit.
    c.Biaya pemakaman.
    2.Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya.
    d.Santunan kematian.
    3.Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran.

    Di Pasal 06 , Untuk Non Peserta BPJS :
    -Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Di Pasal 08 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    3.Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4.Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2.

    Di Pasal 09 , Untuk Peserta non BPJS :
    1.Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya.
    d.Meninggal dunia.

    Di Pasal 10 , Untuk Peserta Non BPJS :
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    => TATA CARA PELAPORAN MENURUT Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. 2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari : ? Kecelakaan kerja ? Penyakit akibat kerja ? Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah ? Kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    => BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA :

    A.Santunan :

    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a. 4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b. 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c. Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    4.untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    5.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993).
    6.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B).
    7.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    a.Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    b.Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    c.Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    => TINDAK LANJUT PELAPORAN , Menurut Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a.Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    b.Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    c.Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d.Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional. => TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK ADALAH :

    1 Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    2 Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    3 Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    4 Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    5 Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss).

    => LANDASAN HUKUM YANG TERKAIT YAITU :

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja ( INI LANDASAN HUKUM YANG PENTING )
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek ( INI LANDASAN HUKUM YANG SUDAH TIDAK BERLAKU )
    10.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    11.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    12.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    13.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    => Pengertian Permenaker 3 Tahun 1998 , Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja :
    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

    => Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    => Istilah :

    1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    2. Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    3. Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.

    => UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970, Tentang Keselamatan Kerja Yaitu :
    Pasal 11 :
    1.Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    2.Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    => Permenaker No 05 Tahun 1993 , Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
    Di Pasal 07 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
    2.Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
    d.Meninggal dunia.
    3.Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.

    Di Pasal 08 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa.
    2.Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    => Permenaker No 04 Tahun 1993 , Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    Di Pasal 02 , Untuk Non Peserta BPJS :
    1.Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya.
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit.
    c.Biaya pemakaman.
    2.Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya.
    d.Santunan kematian.
    3.Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran.

    Di Pasal 06 , Untuk Non Peserta BPJS :
    -Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    Di Pasal 08 , Untuk Peserta BPJS :
    1.Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    3.Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4.Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2.

    Di Pasal 09 , Untuk Peserta non BPJS :
    1.Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya.
    d.Meninggal dunia.

    Di Pasal 10 , Untuk Peserta Non BPJS :
    -Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    => TATA CARA PELAPORAN MENURUT Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum. 2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari : ? Kecelakaan kerja ? Penyakit akibat kerja ? Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah ? Kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    => BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA :

    A.Santunan :

    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a. 4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b. 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c. Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah

    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    4.untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    5.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993).
    6.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B).
    7.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    a.Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    b.Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    c.Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    => TINDAK LANJUT PELAPORAN , Menurut Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a.Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    b.Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    c.Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d.Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Nama : Ryan Ade Putra
    Kelas : B2
    semester : III (3)
    Npm : 14.11.106.701501.1285

    • Terdapat duplikasi berulang-ulang dari tugas yang Anda buat ini. Baca instruksi tugas dengan cermat. Cantumkan nama, NIM, semester, dan kelas Anda diawal tugas Anda.

  12. Nama : Andriawan Evendy
    NPM : 14.11.106.701501.1274
    Kelas : B2
    Semester : 3

    Yang pertama dasar dasar hukum yang dipakai dalam pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah
    a) UU No.1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    b) UU No.3 Thn 1993 tentang Jmsostek (sudah tidak digunakan).
    c) PP No. 14 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (sudah tidak digunakan).
    d) Keppres No. 22 Thn 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja.
    e) Permenaker No. 2 Thn 1980 tentang Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
    f) Permenaker No. 1 Thn 1981 tentang Kewajiban melapor penyakit akibat kerja.
    g) Permenaker No.3 Thn 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
    h) Permenaker No. 333 Thn 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja.
    i) Permenaker No. 4/Men/93 tentang jaminan kecelakaan kerja.
    j) Permenaker No. 3/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan.
    k) Kepmenakertrans No.79 thn 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan kerja dan APK.
    l) Permenaker No. 64 Thn 2005 tentang perubahan ke empat atas PP No. 14 Thn 1993.

    Tujuan dari pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut :
    a) Perlindungan Keselamatan kerja dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    b) Diperoleh data kecelakaan dan APK.
    c) Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan factor penyebab.
    d) Dapat memberikan syarat perbikan agar kecelakaan tidak terulang kembali.
    e) Mengendalikan kerugian dari kecelakaan.

    Ruang lingkup dalam kecelakaan kerjanya sendiri terbagi dalam 6 kelompok, yaitu :
    a) Kecelakaan Kerja.
    b) Penyakit Akibat Kerja (PAK).
    c) Peledakan .
    d) Kebakaran .
    e) Bahaya Pembuangan Limbah.
    f) Kejadian Bahaya Lainnya.

    Menurut Permenaker No.3 Thn 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja, pengertian dari kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda, sedangkan menurut UU No.3 Thn 1992 tentang Jamsostek pengertian dari kecelakaan kerja itu sendiri adalah kecelakaan kerja yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah pekerja menuju ke tempat bekerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Berikut ini adalah istilah istilah yang terdapat dalam sisterm pelaporan dan penyakit akibat kerja:
    a) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karna masih dalam keadaan perwatan dokter.
    b) Cacat sebagian untuk selama lamanya adalah hilang atau tidk berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama lamanya.
    c) Cacat total untuk selama lamanya adalah keadaan dimana seorang tenaga kerja tidak mampu untuk bekerja sama sekali untuk selama lamanya.

    Menurut Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 11 jikaterjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
    a) Penguurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    b) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja oleh pegawai dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan perturan perundangan.

    Untuk peserta BPJS menurut Permenaker No.05 tahun 1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan pada pasal 7 berisi :
    a) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setmpat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formukir BPJS Ketenagakerjaan.
    b) Pengusaha wajib mengirirmkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir BPJS dalam waktu tida lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja tertimpa kecelakaan tersebut berdasarkan surat keterangan dokter.

    Sedangkan untuk perusahaan yang bukan peserta BPJS menurut Permenaker No.04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja pada pasal 2 berisi:
    a) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    1) Pengangkutan dari tempat kejadian kerumah sakit yang terdekat atau kerumah pekerja tersebut.
    2) Pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan di rumah sakit.
    3) Biaya pemakaman.
    b) Selain jaminan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 juga diberikan santunan berupa uang sebagai berikut :
    1) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    2) Santunan cacat sebagian untuk selama lamanya.
    3) Santunan cacat total untuk selama lamanya.
    4) Santunan kematian.

    Tata cara pelaporan menurut Permenker No.3 Thn 1998 adalah sebagai berikut :
    a) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pkerjanya kedalam program BPJS/Jamsostek maupun yang belum.
    b) Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari:
    1) Kecelakaan Kerja.
    2) Penyakit Akibat Kerja.
    3) Kebakaran, Peledakan, dan Bahaya Pembuangan Limbah.
    4) Kejadian berbahaya lainnya.
    c) Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengn menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.
    d) Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelu secara tertulis.
    e) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikuti program BPJS/Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai dengan Permenaker No.05 thun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS/Jamsostek.
    f) Pengurus atau pengusaha yang belum mengikuti program BPJS/Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Alur pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut :
    – Yang pertama laporan kecelakaan kerja tersebut diberikan kepada kakadisnaker Kab/Kota Peg.Pengawas dengan memberikan Formulir laporan Riksa & Kaji, Lampiran II untuk kecelakaan kerja, Lampiran III untuk Penyakit Akibat Kerja, Lampiran IV untuk Peledakan, Kebakaran dan bahaya pembuangan limbah, Lampiran V untuk bahaya lain, lalu susun analisis Laporan kecelakaan tiap akhir bulan sesuai Lampiran VI dan disampaikan selambat lambatnya tgl 5 bulan berikutnya.
    – Kemudian laporan diberikn kepada kakanwil depnaker/kadisnaker provinsi dengan menyusun analisis laporan kecelakaan tiap tiap bulan sesuai Lampiran VII dan disampaikan segera kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
    – Dan yang terakhir Dirjen Binwasnaker menyusun Laporan FR & SR tk Nasional.

    Alur pengajuan klaim kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut :
    – Yang pertama dilakukan pada setelah terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja 2 kali 24 jam setelah kejadian Kecelakaan tau Diagnosa Penyakit Akibat Kerja perusahaan yang bersangkutan wajib memberikan Laporan Kecelakaan tahap I yaitu Formulir BPJS/Jamsostek 3/KK 2A (Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja) kemudian setelah STMB berakhir, Cacat, Meninggal Dunia yaitu 2 kali 24 jam setelah ada keterangan dokter kemudian perusahaan yang bersangkutan memberikan Laporan Kecelakaan Tahap II laporan ini berfungsi sebagai pengajuan pembayaran BPJS/Jamsostek, Laporan Kecelakaan Tahap II tersebut berisi :
    1. Formulir BPJS/Jamsostek 3a (KK3) untuk kecelakaan kerja.
    2. Formulir BPJS/Jamsostek 3b (KK4) surat keterangan dokter untuk kecelakaan.
    3. Formulir BPJS/Jamsostek 3c (KK5) surat keterangan dokter untuk penyakit akibat kerja.
    4. Fotocopy kartu peserta.
    5. Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan.
    6. Dokumen pendukung lainnya.
    Dan kemudian Badan Penyelenggara menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya yang akan diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja tersebut.

    Hak Tenaga Kerja yang diberikan oleh Badan Penyelenggara atau Pengusaha adalah:
    a) Pengangkutan dari TMP ke RS terdekat atau kerumah.
    b) Pemeriksaan, Pengobatan, dan atau perawatan di RS.
    c) Biaya pemakaman.
    Ditambah santunan berupa uang kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja:
    a) STMB sebagai pengganti upah.
    b) Cacat sebagian untuk selama lamanya.
    c) Cacat total untuk selama lamanya.
    d) Kematian (untuk kematian santunan berupa uang diberikan kepada Janda/Duda/Anak tanggungan, Saudara sedarah, Ahli waris yng ditunjuk oleh tenaga kerja tersebut).

    Menurut Lampiran dari PP No.14 tahun 1993 dan Permenaker No.04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja besarnya jaminan kecelakaan kerja yang diberikan kepada tenaga kerja adalah sebagai berikut:
    1) Jaminan yang berupa santunan.
    a) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    – 4 bulan pertama yaitu sebesar 100% dari upah sebulan.
    – 4 bulan kedua yaitu sebesar 75% dari upah sebulan.
    – bulan seterusnya yaitu sebesar 50% dari upah sebulan.
    b) Cacat :
    – Cacat sebagian untuk selama lamanya dibayar secara sekaligus yaitu persentase sesuai table dikali 60 bulan upah.
    – Cacat total untuk selama lamanya dibayar secara sekaligus yaitu sebesaar 70 % dikali 60 bulan upah.
    – Santunan berkala sebesar Rp 25.000 selama 24 bulan (Lampiran II PP No.14 Thn 1993) kemudian Tahun 2005 diubah menjadi Rp 200.000,-.
    – Cacat kekurangan fungsi dibyar secara sekaligus yaitu persentase berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai tabel dikali 60 bulan upah.
    c) Santunan Kematian :
    – Santunan sekaligus sebesar 60 % dikali 60 bulan upah, sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian kemudian pada tahun 2005 diubah menjadi 60% dikali 70 bulan upah.
    – Santunan berkala sebesar Rp 25.000 selama 24 bulan (Lampiran PP No.14 thn 1993) kemudian pada tahun 2005 diubah menjadi Rp 200.000,-.
    – Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000 kemudian pada tahun 2005 diubah menjadi Rp 1.500.000,-.
    2) Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan yaitu maksimal untuk 1 peristiwa kecelakaan sebesar Rp 3.000.000,- (Lampiran PP No.14 tahun 1993) kemudian mengalami perubahan pda tahun 2005 menjadi Rp 8.000.000,-.
    3) Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Prof Dr. Suharso Surakarta ditmbah dengan 40% dari harga tersebut (Lampiran PP No.14 tahun 1993).
    4) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besanya santunan dan biaya pengobatan atau perawatan sama seperti point 2) dan 3)).
    5) Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumah tenaga kerja tersebut, sebesar biaya yang diperlukan :
    a) Angkutan darat maksimal Rp 150.000,-.
    b) Angkutan laut maksimal Rp 300.000,-.
    c) Angkutan udara maksimal Rp 400.000,-.

    Menurut Permenaker No.03 tahun 1998 tindk lanjut pelaporan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut :
    1) Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir.
    a) Lampiran II untuk kecelakaan kerja.
    b) Lampiran III untuk Penyakit Akibat Kerja.
    c) Lampiran IV untuk peledakan, kebakaran, dan bahaya pembuangan limbah.
    d) Lampiran V untuk bahaya lainnya.
    2) Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir laporan VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
    3) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis lporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4) Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan tingkat nasional.

  13. sistem pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

    PENGERTIAN :

    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan
    korban manusia dan atau harta benda;Permenaker 3 Tahun 1998
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk
    penyakit yg timbul karena hubungan kerja;UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek)

    Tata Cara Pelaporan
    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :  Kecelakaan kerja  Penyakit akibat kerja
     Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah  Kejadian berbahaya lainnya
    3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek

    Hak Tenaga Kerja
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    (Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah
    b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    c.Cacad Total utk selama-2nya
    Janda/duda/anak (tanggungan)
    Saudara,sedarah,Ahli waris yg ditjk TK

    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A.Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    2.Cacat
    3.Santunan Kematian

    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese)
    diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang
    ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.

    TINDAK LANJUT PELAPORAN
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan)
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan)
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 Jumlah jam kerja
    Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 Jumlah jam kerja

    Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 Jumlah jam kerja
    Nilai kerugian x 1.000.000 Jumlah jam kerja ;
    Tingkat Keparahan Kerusakan
    Properti :
    Nilai kerugian x 1.000.000 ; Jumlah jam kerja

    Macam Cacad Tetap Sebagian
    % x Upah
    1.Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh 40
    2.Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh 35
    3.Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh 35
    4.Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh 30
    5.Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh 32
    6.Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh 28
    7.Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh 70
    8.Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh 35
    9.Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh 50
    10.Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh 25
    11.Kedua belah mata 70
    12.Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat 35
    13.Pendengaran pd kedua belah telinga 40
    14.Pendengaran pd sebelah telinga 20
    15.Ibu jari tangan kanan 15
    16.Ibu jari tangan kiri 12
    17.Telunjuk tangan kanan 9
    18.Telunjuk tangan kiri 7
    19.Salah satu jari lain tangan kanan 4
    20.Salah satu jari lain tangan kiri 3
    21.Ruas pertama telunjuk kanan 4,5
    22.Ruas pertama telunjuk kiri 3,5
    23.Ruas pertama jari lain tangan kanan 2
    24.Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5
    25.Salah satu ibu jari kaki 5
    26.Salah satu jari telunjuk kaki 3
    27.Salah satu jari kaki lain 2
    28.Terkelupasnya kulit kepala 10-30
    29.Impotensi 30
    30.Kaki memendek sebelah : Kurang dr 5 cm 10
    5 – 7,5 cm 20
    7,5 atau lebih 30
    31.Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 Db. 6
    32.Penurunan daya dengar sebelah telinga stp 10 Db. 3
    33.Kehilangan daun telinga sebelah 5
    34.Kehilangan kedua belah daun telinga 10
    35.Cacad hilangnya cuping hidup 30
    36.Perforasi sekat rongga hidung 15
    37.Kehilangan daya penciuman 10
    38.Hilangnya kemampuan kerja phisik
    50% – 70% 40
    25% – 50% 20
    10% – 25% 5
    39.Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70
    40.Kehilangan sebgn fungsi penglihatan stp kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7
    41.Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan
    binokuler dgn rumus kehilangan eff penglihatan (3 x % eff penglihatan terbaik) + % eff penglht terburuk.
    Setiap kehilangan eff tajam penglihatan 10% 7
    42.Kehilangan penglihatan warna 10
    43.Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7

    LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    KANDEP TENAGA KERJA : ………………
    KANWIL DEPNAKER : ……………
    NO. : ………
    KLUI : ………

    I. DATA UMUM :
    A. Identitas Perusahaan
    1.Nama Perusahaan : ………………………..
    2.Alamat Perusahaan : ……………………
    3.Nama Pengurus : ……………………
    4.Alamat Penguru : ……………………

    B. Informasi PAK
    1.Tmp, Tgl, Jam Kec : …………………
    2.Sumber Laporan : …………………
    3.Tgl Diterima Laporan : …………………
    4.Tgl Pemeriksaan : …………………
    5.Atasan Langsung Korban : ……………
    6.Saksi-saksi : ………………

    C. Lain-lain
    1.P2K3/Ahli K3 : Ada/Tidak*
    2.KKB/PP : Ada/Tidak*
    3.Program Jamsostek : Ada/Tidak*
    4.Unit Kerja SPSI : Ada/Tidak*
    5.Jml TK : …………….
    6.Asuransi lainnya : …………….

    II. DATA KORBAN
    A.Identitas
    Kode A
    D.Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja a. Dilakukan / tdk dilakukan *) b. Kelalaian yang ditemukan
    Lampiran III : PER MEN NO. 03/MEN/1998
    1.Nama : ……………………
    2.Nip : ……………………
    3.Jenis Kelamin : ……………………
    4.Jabatan : ……………………
    5.Unit/Bagian Kerja : ……………………
    6.Lama Bekerja : ……………………
    B.Riwayat Pekerjaan
    ……………………………………………………………………………………………………(Bila perlu dibuat lampiran tersendiri)
    C.Riwayat Penyakit
    ……………………………………………………………………………………………………(Bila perlu dibuat lampiran tersendiri)
    E.Pemeriksaan Kesehatan Berkala a. Dilakukan / tdk dilakukan *) b. Kelalaian yang ditemukan

    F.Pemeriksaan Kesehatan Sekarang
    Kelaian Yang Ditemukan
    1.Faktor LK yg dpt mempengaruhi thdp sakit penderita :
    Lampiran III : PER MEN NO. 03/MEN/1998
    1.Keluhan Penderita : ……………………
    2.Mental : ……………………
    3.Fisik : ……………………
    4.Laboratorium : ……………………
    5.ECG : ……………………
    6.Rontgen : ……………………
    7.Patologi Anatomi : ……………………
    G.Pemeriksaan Tambahan/Biologi Monitoring
    (Pengukuran kadar bhn kimia penyebab sakit di dlm tubuh TK misalnya kadar dlm urin, darah, dsb, dan hasil
    tes/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bhn kimia tsb misalnya tes fungsi paru-paru, dsb)
    Faktor Fisik : ………………………..
    Faktor Kimia : ………………………..
    Faktor Biologi : ………………………..
    Faktor Psikososial : ………………………..

    2.Faktor cara kerja yg dpt mempengaruhi thdp sakit penderita :
    Lampiran III : PER MEN NO. 03/MEN/1998
    Peralatan Kerja : ………………………..
    Proses Produksi : ………………………..
    Ergonomi : ………………………..
    IV. KESIMPULAN
    Penderita / TK tsb diatas menderita PAK : Diagnosis :
    3.Upaya Pengendalian
    Alat Pelindung Diri : ………………………..
    Ventilasi : ………………………..
    Dll : ………………………..
    V. CACAT AKIBAT KERJA
    PAK tsb diatas menimbulkan/tdk menimbulkan :
    a.Cacat fisik/mental *) :
    b.Kehilangan kemampuan kerja :
    VI. TINDAKAN LEBIH LANJUT

    Mengetahui :
    Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja

    (_________________)

    Pegawai Pengawas

    (_________________)

    NAMA : MAISYAROH
    KELAS : B2 K3- SMT III
    NPM : 14.11.106.701501.1304

  14. – TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK :

    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    – Dasar Hukum Yang Melandasi :

    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek 3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek 4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    10.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    11.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    12.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    13.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    – Istilah

    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    2.Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    3.Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    – UNDANG-UNDANG No. 1 TH 1970 , Ttg KESELAMATAN KERJA (Pasal 11) :

    1.Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    2.Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dgn peraturan perundangan.

    – Permenaker No 05 Tahun 1993 Petunjuk Teknis Penaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan :
    => Pasal 7 , Untuk Peserta BPJS :
    1)Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3
    2)Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara idak mampu bekerja telah berakhir; atau
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
    d.Meninggal dunia.
    3)Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan Formulir BPJS Ketenaga kerjaan 3b.
    => Pasal 8 , Untuk Peserta BPJS :
    1)Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa
    2)Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan Formulir BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    – Permenaker No 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja :
    => Pasal 2 , Untuk Non Peserta BPJS
    1)Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a.Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau ke rumahnya
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c.Biaya pemakaman
    2)Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang tdd :
    a.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Santunan kematian
    3)Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

    => Pasal 6 , Untuk Non BPJS
    Pengusaha wajib membuat daftar Perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja di perusahaan atau di bagian perusahaan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dengan Bentuk KK 1 dan didaftarkan ke kantor Depnaker/Disnaker setempat.

    => Pasal 8 , Untuk Non BPJS
    1)Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam.
    2)Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    3)Dalam hal PAK, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa.
    4)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2

    => Pasal 9 , Untuk Non BPJS
    1)Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk KK. 3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia
    2)Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 4
    3)Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK. 5
    4)Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat

    => Pasal 10 , Untuk Non BPJS
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    – Tata Cara Pelaporan Menurut Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1. Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a.Kecelakaan kerja.
    b.Penyakit akibat kerja.
    c.Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah.
    d.Kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2).
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis.
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja.

    – TINDAK LANJUT PELAPORAN , Menurut Permenaker No 3 tahun 1998 :

    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a.Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    b.Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    c.Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d.Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    – Hak Tenaga Kerja

    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    (Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah
    b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    c.Cacad Total utk selama-2nya
    d. Kematian = 1.Saudara sedarah , 2.Janda/duda/anak (tanggungan) , 3.Ahli waris yg ditjk TK

    – BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

    A.Santunan :
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a.4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b.4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c.Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    1.Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    2.Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    3.Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    Nama : Nur Indah Lestari
    Npm : 14.11.106.701501.1305
    Semester : III
    Kelas : B2

  15. Nama : Muhammad Adnan
    N.P.M : 14.11.106.701501.1298
    Semester : 3
    Kelas : B2

    Tujuan Pencatatan Dan Pelaporan Kecelakaan Kerja Dan PAK
    – Mengevaluasi Secara Objektif Kasus Kecelakaan Kerja
    – Mengevaluasi Efektivitas Program K3
    – Menentukan Tingkat Permasalahan K3 Pada Unit Kerja, Plant, Departemen/Bagian, Area Tertentu
    – Analisis Kecelakaan Dan PAK Terhadap Kasus Yang Spesifik
    – Mendorong Supervisor Agar Lebih Tertarik Terhadap K3
    – Menyediakan Data Dan Fakta Tentang Masalah K3 Kepada P2K3
    – Mengukur Efektivitas Penggunaan Alat – Alat K3

    Maksud Dan Tujuan Pelaporan Kecelakaan kerja
    – Untuk Menilai Dan Mengukur Tingkat Dan Kemajuan Usaha Keselamatan kerja
    – Untuk Menganalisa Dan Menemukan Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Sehingga Dapat Ditetapkan Langkah Pencegahannya
    – Untuk Mengidentifikasi Bagian Atau Sektor Yang Tingkat Kecelakaannya Tinggi Sehingga Usaha Keselamatan Kerja Dapat Diarahkan Secara tepat

    Dasar Hukum
    – UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    – Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    – Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    – Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    – Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    – Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    – Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    – Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    – Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat
    Karena Kecelakaan dan PAK
    – Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Undang – Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
    Pasal 11
    – Pengurus Diwajibkan Melaporkan Setiap Kecelakaan Yang Terjadi Dalam Tempat Kerja Yang Dipimpinnya, Kepada Pejabat Yang Ditunjuk Oleh Menteri Tenaga Kerja
    – Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Oleh Pegawai Dimaksud Dalam Ayat (1) Diatur Dengan Peraturan Perundangan

    Tata Cara Pelaporan Menurut PERMENAKER No.3 Tahun 1998
    – Pengurus Atau Pengusaha Wajib Melaporkan Tiap Kasus Kecelakaan Yang Terjadi Di Tempat Kerja
    – Kecelakaan Yang Dilaporkan Terdiri Dari :
    1. Kecelakaan Kerja
    2. Kebakaran, Peledakan, Keracunan
    3. Pencemaran Lingkungan
    4. Kejadian Bahaya Lainnya
    – Laporan Disampaikan Kepada Disnaker Setempat Dalam Waktu 2 x 24 Jam
    – Dapat Disampaikan Secara Lisan Sebelum Dilaporkan Secara Tertulis

    Isi Laporan Kecelakaan
    – Nama Perusahaan Atau Alamat Perusahaan
    – Nama Tenaga Kerja/Alamat/Jenis Pekerjaan/Jabatan/Unit Kerja
    – Tempat Kecelakaan/Tanggal Kejadian
    – Uraian Kejadian Kecelakaan
    – Jenis Pekerjaan Pada Waktu Kecelakaan
    – Saksi Yang Menyaksikan Dan Melihat Kejadian
    – Sebutkan : Mesin/Pesawat/Instalasi/Alat Kerja/Cara Kerja/Bahan Atau Lingkungan Yang Menyebabkan Kecelakaan
    – Akibat Kecelakaan
    – Perkiraan Kerugian
    – Upah (Upah Pokok Dan Tunjangan)/Penerimaan Lain Lain

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi Kecelakaan Di Tempat Kerja Yang Terdiri :
    – Kecelakaan Kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya Pembuangan Limbah
    – Kejadian Bahaya Lainnya

    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    – Santunan
    A.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    – 4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    – 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    – Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    B.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus :
    % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus :
    70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan
    (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus :
    % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    C.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah,
    sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah
    Menjadi 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan
    (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,-
    (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    – Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan
    maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta
    (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    – Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose)
    dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan
    harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah
    40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    – Penyakit yang timbul karena hubungan kerja
    (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    – Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya
    yang diperlukan.
    – Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    – Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    – Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN Menurut Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh
    pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan
    (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan
    ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan
    (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan
    dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

  16. NAMA : SESARIUS DENY NURCAHYO
    NIM : 14.11.106.701501.1282
    SEMESTER : III (TIGA)
    KELAS :B2-K3

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK

    Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yangg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    DASAR HUKUM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    1.UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2.UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek
    3.PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
    4.Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    9.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    10.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya, kpd pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis. Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek. Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 ttg Jaminan Kecelakaan Kerja. Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit akibat kerja
    – Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    – Kejadian berbahaya lainnya

    ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    Laporan Kecelakaan Kerja berupa Bentuk KK. 2A di laporkan ke Kakadisnaker Kab/kota lalu berlanjut ke Kakanwil Depnaker/Kadisnaker Propvinsi hingga Mentri atau Pejabat yg ditunjuk.

    PETUNJUK TEKNIS PENAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN
    Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3. Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
    d.Meninggal dunia.

    JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    Hak Tenaga Kerja
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman

    Santunan berupa uang
    a.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebagai pengganti upah, STMB adalah keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter.
    b.Cacat sebagian untuk selama-lamanya, Cacat sebagian untuk selama-lamanya adalah hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
    c.Cacat Total untuk selama-lamanya, Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.
    d.Kematian, santunan di serahkan ke Ahli waris yg ditunjuk/janda/duda/anak/saudara sedarah

    Ketentuan Pemberian Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    a)4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    b)4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    c)Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp. 1.500.000,-)

    Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Depnaker/Disnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis. Dalam hal PAK, laporan disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah didiagnosis oleh dokter pemeriksa. Laporan tertulis dilakukan dengan mengisi Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sesuai dg bentuk KK 2 Untuk Non Peserta BPJS

    PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta, perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Reahabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb.
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    – Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000,-
    – Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000,-
    – Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

  17. SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan pelaporan kecelakaan kerja & PAK
    – Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya.
    – Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab.
    – Dapat memberikan saran agar kecelakaan tidak terjadi lagi.
    – mengendalikan kerugian dari kecelakaan.

    Dasar Hukum :
    – UU.NO.1 Tahun 1970 keselamatan dan kesehatan kerja.
    – Keppres No.22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja.
    – Permenaker No 02 Tahun 1980 Tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
    – Permanaker No.01 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja.
    – Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja.
    – Permanaker No.333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja.
    – Permanaker No.04 / Men / 93 tentang jaminan kecelakaan kerja.
    – Permenaker No.03 /Men / 1998 tentang tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan.
    – Kepmenakertrans No.79 tahun 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena
    Kecelakaan dan PAK
    – Permenaker no.64 Tahun 2005 tentang perubahan ke empat atas PP.NO. 14 Tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan kerja :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    PENGERTIAN :
    – Permenaker 3 Tahun 1998
    (Tentang Tata cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja
    Kecelakaan ialah kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban manusia atau
    harta benda.
    – UU NO 3 Tahun 1992
    (Tentang jamsostek)
    Kecelakaan kerja yang terhubung dengan hubungan kerja ,penyakit akibat kerja ,dan kecelakaan
    yang timbul karena hubungan kerja seperti berangkat kerja dan pulang kerja melalui jalan yang benar.

    ISTILAH:
    -Sementara tidak mampu bekerja ialah keadaan tenaga kerja yang tidak bisa bekerja karena masih
    dalam perawatan dokter.
    Cacat sebagian untuk selamanya ialah hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja
    untuk selama-lamanya.
    Cacat Total untuk selama-lamanya ialah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja lagi untuk selama-lamanya.

    UU NO.1 Tahun 1970
    (Tentang Keselamatan Kerja)
    Pasal 11 : Pengurus di wajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya
    kepada pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
    Tata Cara Pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan perundang-undangan.

    Pemenaker No.5 Tahun 1993
    (Tentang Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan ,pembayaran iuran, pembayaran santunan BPJS Ketenagakerjaan)
    Untuk Peserta BPJS
    Pasal 7 :
    -Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya ,kepada kantor Disnaker dalam
    waktu tidak lebih dari 2x24Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan,dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3.
    -Pengusaha Wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahaP 2 kepada Disnaker dengan mengisi formulir jamsostek 3a
    dalm waktu tidak leib dari 2 x 24 Jam setelah ada surat ketrangan dokter yang menyatakan:
    a.Keadaan tidak mampu sementara bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.keadaan cacat total selama-lamanya baik fisik maupun mental
    d.Meninggal dunia
    -Surat keterangan dokter dimaksud menggunakan formulir BPJS Ketenegakerjaan 3b.

    Pasal 8 :
    -pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja tidak lebih dari 2 x 24 Jam setelah mendapatkan
    hasil diagnosis dari dokter.
    -Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja surat dokter menggunakam form BPJS Ketenagakerjaan 3c.

    Pemenaker No.4 Tahun 1993
    Pasal 2:
    1.)Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari:
    -Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit.
    -Pemeriksaan ,dan pengobatan di rumah sakit.
    – Biaya pemakaman.
    2.) Tenaga kerja juga berhak mendapatkan santunan berupa uang yang terdiri dari:
    – Santunan sementara tidak mampu bekerja
    – santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    – santunan cacat total untuk selama-lamanya
    – Santunan kematian
    3.) Besarnya JKK sebagaimana di maksud dalam ayat 1,2 sesuai lampiran.

    Pasal 6 :
    Pengusaha wajib membuat daftar perusahaan wajib bayar jaminan kecelakaan kerja di perusahaan sesuai dengan bentuk KK 1 dan di daftarkan ke kantor
    Disnaker setempat.

    Pasal 8 :
    -Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang tertimpa tenaga kerjanya tidak lebih dari 2x24Jam .
    -Pelaporan dapat berupa lisan maupun tulisan.
    -Dalam pelaporan PAK dalam waktu tidak boleh dari 2x24Jam setelah diagnosis dari dokter.
    -Laporan tertulis sebagai mana di maksud menggunakan KK1 dan kk2.

    Pasal 9 :
    1.)Pengusaha wajib mengirim Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II kpd Kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi Bentuk
    KK3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan
    a.Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b.Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.Keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d.Meninggal dunia
    2.)Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK4
    3.)Dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Bentuk KK5
    4.)Dalam KK. 4 atau KK. 5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kpd Kantor Depnaker.

    Pasal 10 :
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja,
    perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa
    menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    Tata Cara Pelaporan :
    (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1.)Pengurus wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan
    pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum.
    2.)Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    a.)Kecelakaan kerja
    b.)Penyakit akibat kerja
    c.)Kebakaran
    d.)Peledakan
    e.)Bahaya Pembuangan Limbah
    f.)Kejadian berbahaya lainnya
    3.)Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan
    dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2).
    4.)Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.)Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang
    Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    6.)Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun 1993 tentang
    Jaminan Kecelakaan Kerja.

    Alur Pelaporan Kecalakaan Kerja Dan PAK :
    -lAPORAN kECELAKAAN kerja (Bentuk KK 2A)
    -kAKADISNAKER Kab/Kota Peg.Pengawas,meliputi :
    Formulir lap Riksa & Kaji
    Lamp II utk Kec Kerja
    Lamp III utk PAK
    Lamp IV utk Peledakan,
    Kebakaran dan bhy
    pembuangan limbah
    Lamp V utk bhy lain
    Susun analisis Lap Kec.
    tiap akhir bulan sesuai
    lamp VI
    Sampaikan selambat-lambatnya tgl 5 bulan berikutnya
    -Disnaker, meliputi :
    Susun analisis Lap
    Kec. Tiap-tiap bulan
    sesuai lamp VII
    Sampaikan segera.
    -Menteri yang di tunjuk,meliputi:
    Dirjen Binwasnaker
    Susun analisis Lap
    FR & SR tk Nasional

    Alur Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja Dan PAK:
    -kECELAKAAN /PAK (Perusahaan)
    -2 X 24 Jam stl Kejadian Kec / Diagnosa PAK (Perusahaan)
    -Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A (Kec dan PAK)(Perusahaan)
    -STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia (Perusahaan)
    -2 X 24 Jam stl ada Ket. Dokter (Perusahaan)
    -Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek) (DISNAKER)
    • Form Jamsostek 3a (KK3) ….. u/ Kecelakaan kerja (DISNAKER)
    • Form Jamsostek 3b (KK.4) … surat keterangan dokter u/ kecelakaan (DISNAKER)
    • Form Jamsostek 3c (KK5) ….. surat keterangan dokter u/ PAK (DISNAKER)
    • Fc kartu peserta
    • Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    • Dokumen pendukung lainnya
    Badan Penyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya.

    Hak Tenaga Kerja
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    -Santunan Berupa Uang
    a.STMB sebagi pengganti upah
    b.Cacat sebagai utk selama-lamanya
    c.Cacat Total utk selama-lamanya
    d.Kematian(Tanggungan BPJS Ketenagakerjaan)
    (Suadara Sedarah),(Janda/Duda/Anak Tanggungan),(Ahli Waris yang di tunjuk Tenaga Kerja)

    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)
    BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    A.Santunan
    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    -4 Bulan : 100 % X upah sebulan
    -4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    -Seterusnya : 50 % X upah sebulan
    2.Cacat :
    a)Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai tabel X 60 bulan upah
    b)Cacat total untuk selama-lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000
    d)Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah
    3.Santunan Kematian :
    a)Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian ….. Th 2005 dirubah mjd 60 % x 70 bulan upah
    b)Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) …..Th 2005 Dirubah mjd Rp 200.000,-
    c)Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (perubahan th 2005 = Rp.1.500.000

    A.Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan — maksimal untuk 1 perstiwa kecelakaan sebesar Rp. 3 Juta
    ( PP No 14 Th 1993) …… perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese)
    diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi
    Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40 % dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan = A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    Angkutan darat Maksimal Rp. 150.000
    Angkutan Laut maksumal Rp. 300.000
    Angkutan Udara maksimal Rp. 400.000

    Tindak Lanjut Pelaporan
    (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    -Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    -Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    -Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    -Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI,
    dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 :Jumlah jam kerja
    Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 :Jumlah jam kerja

    Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000:Jumlah jam kerja

    Tingkat Keparahan Kerusakan
    Properti :
    Nilai kerugian x 1.000.000 Jumlah:jam kerja

    Konversi Hari Kerja Hilang karena Cacat Anatomis atau Cacat Fungsi dan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja
    A.Untuk Kerugian Dari Anggota Badan Karena Cacat Tetap atau Menurut Ilmu Bedah
    1. Tangan dan Jari-jari
    Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang
    Jari-jari (hari):
    Ibu Jari-Ruas ujung(300)
    -Ruas tengah(
    -Ruas pangkal(600)
    -Telapak (antara jari-jari dan pergelangan)(900)

    Telunjuk-Ruas Ujung(100)
    -Ruas Tengah(200)
    -Ruas Pangkal(400)
    -Telapak(600)

    Tengah -Ruas Ujung(75)
    -Ruas Tengah(150)
    -Ruas Pangkal(300)
    -Telapak(500)

    Manis -Ruas Ujung(60)
    -Ruas Tengah(120)
    -Ruas Pangkal(240)
    -Ruas Telapak(450)

    Kelingking -Ruas Ujung (50)
    -Ruas Tengah (100)
    -Ruas Pangkal (200)

    Tangan sampai pergelangan:3000

    2.)Kaki dan Jari-jari
    Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang Ibu Jari (hari)/Jari-jari lainnya (hari)
    Ruas ujung 150 35
    Ruas tengah – 75
    Ruas pangkal 300 150
    Telapak (antara jari-jari dan pergelangan) 600 350
    Kaki sampai pergelangan 3000

    3.)Lengan
    Tiap bagian dari pergelangan sampai siku 3600 hari
    Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu 4500 hari

    4.)Tungkai
    Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut 3000 hari
    Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha 4500 hari

    B. Kehilangan Fungsi
    Satu mata 1800 hari
    Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan 6000 hari
    Satu telinga 600 hari
    Kedua telinga dalam satu kasus kecelakaan 3000 hari

    C. Lumpuh Total dan Mati
    Lumpuh total yang menetap 6000 hari
    Mati 6000 hari
    Catatan : Untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah sebesar
    jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja.

    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja) Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian & Cacat-cacat lainnya :
    Macam Cacat Tetap Sebagian % x Upah
    1.Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh 40
    2.Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh 35
    3.Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh 35
    4.Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh 30
    5.Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh 32
    6.Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh 28
    7.Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh 70
    8.Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh 35
    9.Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh 50
    10.Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh 25
    11.Kedua belah mata 70
    12.Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat 35
    13.Pendengaran pd kedua belah telinga 40
    14.Pendengaran pd sebelah telinga 20
    15.Ibu jari tangan kanan 15
    16.Ibu jari tangan kiri 12
    17.Telunjuk tangan kanan9
    18.Telunjuk tangan kiri 7
    19.Salah satu jari lain tangan kanan 4
    20.Salah satu jari lain tangan kiri 3
    21.Ruas pertama telunjuk kanan 4,5
    22.Ruas pertama telunjuk kiri 3
    23.Ruas pertama jari lain tangan kanan 2
    24.Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5
    25.Salah satu ibu jari kaki 5
    26.Salah satu jari telunjuk kaki 3
    27.Salah satu jari kaki lain 2
    28.Terkelupasnya kulit kepala 10-30
    29.Impotensi 30
    30.Kaki memendek sebelah : Kurang dr 5 cm 5 – 7,5 cm 7,5 atau lebih 10,20,30
    31.Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 Db.6
    32.Penurunan daya dengar sebelah telinga stp 10 Db. 3
    33.Kehilangan daun telinga sebelah 5
    34.Kehilangan kedua belah daun telinga 10
    35.Cacad hilangnya cuping hidup 30
    36.Perforasi sekat rongga hidung 15
    37.Kehilangan daya penciuman 10
    38.Hilangnya kemampuan kerja phisik
    50% – 70% 40
    25% – 50% 20
    10% – 25% 5
    39.Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70
    40.Kehilangan sebgn fungsi penglihatan stp kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7
    41.Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler
    dgn rumus kehilangan eff penglihatan (3 x % eff penglihatan terbaik) + % eff penglht terburuk.
    Setiap kehilangan eff tajam penglihatan 10% 7
    42.Kehilangan penglihatan warna 10
    43.Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7

    Form Laporan Kecelakaan :
    Wajib dilaporkan dlm 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan
    BENTUK KK2 A
    Nomor KLUI :
    No. Kecelakaan :
    Diterima tanggal :
    (Diisi oleh Petugas Kantor Disnaker)
    Nomor Agenda Jamsostek :
    1. Nama Perusahaan :
    NPP:
    Alamat dan No. Telp:
    Kode Pos:
    No. Telp:
    Jenis Usaha:
    Jml. Tenaga Kerja:
    L :
    P :
    No. Pendaftaran (Bentuk KKI):

    2. Nama Tenaga Kerja:
    No. KPA:
    Alamat dan No. Telp:
    Kode Pos:
    No. Telp:
    Tmp dan tgl lahir:
    L:
    P:
    Jenis Pekerjaan/Jab:
    Unit/Bag Perusahaan:

    3. a. Tempat Kecelakaan:
    b. Tanggal Kecelakaan:
    Jam :

    4. Uraian Kejadian Kecelakaan :
    1. Bagaimana terjadinya kecelakaan:
    2. Jenis Pekerjaan dan waktu kecelakaan:
    3. Saksi yg melihat Kecelakaan:
    4. a. Sebutkan : mesin, pesawat, instalasi, alat proses, cara kerja, bahan atau lingkung- an yg menyebabkan kecelakaan
    b. Sebutkan : bahan, proses, lingkungan cara kerja, atau sifat pekerjaan yg menyebabkan PAK.

    5. Akibat Kecelakaan
    a. Akibat yg diderita korban:
    -Meninggal Dunia
    -Sakit
    -Luka-luka
    b. Sebutkan bagian tubuh yg sakit:
    c. Sebutkan jenis PAK:
    – Jabatan / Pekerjaan:
    – Lama bekerja:
    d. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama:
    1. Berobat jalan (Sambil bekerja) (Tidak bekerja)
    2. Dirawat di :
    Alamat: Rumah sakit: Puskesmas: Poliklinik:

    6. Nama dan alamat dokter/ tenaga medik yg memberikan pertolongan pertama (dlm hal penyakit yg timbul karena hubungan kerja, nama dokter yg pertama kali mendiagnosa)

    7. Kejadian di tempat kerja yg membahayakan K3 (misal: kebakaran, peledakan, rubuhnya bagian konstruksi bangunan, dll)

    8. Perkiraan kerugian :
    a. waktu (dlm hari – orang)
    b. material

    9. Upah Tenaga Kerja
    a. Upah (upah pokok dan tunjangan)
    Rp.
    b. Penerimaan lain-lain
    Rp.
    c. Jumlah a + b
    Rp.

    10. Kecelakaan dicatat dlm Buku Kecelakaan pada No. Unit

    11. Keterangan lain-lain yg perlu
    Jika perlu dapat ditambah
    Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan
    Dibuat dengan sesungguhnya
    Jabatan & Tanggal

    LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    NO. :
    KLUI :
    KANDEP TENAGA KERJA : KANWIL DEPNAKER :
    I. DATA UMUM :
    A. Identitas Perusahaan
    1.Nama Perusahaan :
    2.Alamat Perusahaan :
    3.Nama Pengurus :
    4.Alamat Penguru :

    B. Informasi PAK
    1.Tmp, Tgl, Jam Kec :
    2.Sumber Laporan :
    3.Tgl Diterima Laporan :
    4.Tgl Pemeriksaan :
    5.Atasan Langsung Korban :
    6.Saksi-saksi :

    C. Lain-lain
    1.P2K3/Ahli K3 : Ada/Tidak*
    2.KKB/PP : Ada/Tidak*
    3.Program Jamsostek : Ada/Tidak*
    4.Unit Kerja SPSI : Ada/Tidak*
    5.Jml TK :
    6.Asuransi lainnya :

    II. DATA KORBAN
    A.Identitas
    Kode A
    D.Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja a. Dilakukan / tdk dilakukan *) b. Kelalaian yang ditemukan
    1.Nama :
    2.Nip :
    3.Jenis Kelamin :
    4.Jabatan :
    5.Unit/Bagian Kerja :
    6.Lama Bekerja :
    B.Riwayat Pekerjaan
    …………………(Bila perlu dibuat lampiran tersendiri)
    C.Riwayat Penyakit
    …………………(Bila perlu dibuat lampiran tersendiri)
    E.Pemeriksaan Kesehatan Berkala a. Dilakukan / tdk dilakukan *) b. Kelalaian yang ditemukan
    F.Pemeriksaan Kesehatan Sekarang
    Kelaian Yang Ditemukan
    1.Faktor LK yg dpt mempengaruhi thdp sakit penderita :
    1.Keluhan Penderita :
    2.Mental :
    3.Fisik :
    4.Laboratorium :
    5.ECG :
    6.Rontgen :
    7.Patologi Anatomi :
    G.Pemeriksaan Tambahan/Biologi Monitoring
    (Pengukuran kadar bhn kimia penyebab sakit di dlm tubuh TK misalnya kadar dlm urin, darah, dsb, dan hasil tes/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh

    bahan kimia tsb misalnya tes fungsi paru-paru
    Faktor Fisik :
    Faktor Kimia :
    Faktor Biologi :
    Faktor Psikososial :

    2.Faktor cara kerja yg dpt mempengaruhi thdp sakit penderita :
    Peralatan Kerja :
    Proses Produksi :
    Ergonomi :
    IV. KESIMPULAN
    Penderita / TK tsb diatas menderita PAK : Diagnosis :
    3.Upaya Pengendalian
    Alat Pelindung Diri :
    Ventilasi :
    Dll :
    V. CACAT AKIBAT KERJA
    PAK tsb diatas menimbulkan/tdk menimbulkan :
    a.Cacat fisik/mental *) :
    b.Kehilangan kemampuan kerja :
    VI. TINDAKAN LEBIH LANJUT tmp……, …tgl… …bln… …th…
    Mengetahui : Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Pegawai Pengawas
    (_________________) (_________________)

    Nama:Candra Dwi Septian
    Kelas : B2
    Semester : 3
    NIM:14.11.106.701501.1275

  18. Nama : Wira Herlambang
    Kelas : B2
    Semester : 3
    NPM : 14.11.106.701501.1325

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan dari pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah :
    -Sebagai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kompensasinya
    -Di peroleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan factor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan kerja tidak terulang kembali (perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakan kerja (control of accident loss)

    Dasar Hukum Tentang Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
    -UU no.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    -UU no.3 tahun 1992 tentang Jamsostek (sudah tidak di gunakan lagi)
    -PP no. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek (sudah tidak di gunakan lagi)
    -Keppres No.22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    -Permenaker no.2 tahun 1980 tetang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    -Pemenaker no.1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    -Permenaker no.3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    -Permenaker no.333 tahun 1989 tentang diagnosis ddan pelaporan penyakit akibat kerja
    -Permenaker no.5/Men/1993 tentang juknis pendaftaran kepesertaan,pembayaran iuran,pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek (sudah tidak di gunakan lagi)
    -Permenaker no.4/Men/1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    -Permenaker no.3/Men/1998 tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan
    -Kepmenakeertrans no.79 tahun 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan kerja dan PAK
    -Permenaker no.64 tahun 2005 tentang perubahan ke empat atas PP no.14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi Kecelakaan ya ada di tempat kerja yaitu :
    -Kecelakaan kerja
    -Penyakit akibat kerja
    -Peledakan
    -Kebakaran
    -Bahaya pembuangan limbah
    -Kejadian bahaya lainnya

    Menurut Permenaker No.3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang di maksud adalah kejadian yang di kehendaki dan tidak di duga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda.
    menurut UU no 3 tahun 1992 kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja,demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui

    Istilah istilah dalam kecelakan kerja yaitu :
    -Sementara tidak mam pu bekerja (STMB)
    Keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karna masih dalam keadaan perawatan dokter
    -Cacat sebagian untuk selama-lamanya
    Hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    -Cacat total untuk selama-lamanya
    Keadaaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    Undang undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    – pengurus di wajibkan melaporkan setia kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja
    – tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja oleh pegawai di maksud dalam ayat 1 di atur dengan peraturan perundang undangan

    Untuk peserta BPJS menurut Permenaker no.5 tahun 1993 (tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan,pembayaran iuran,pembayaran santunan dan pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Pasal 7
    1. pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Depnaker atau Disnaker dan badan penyelenggara setempat sebagain laporan kecelakaan kerja tahap 1 dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir BPJS ketenagakerjaan
    2. pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada Depnaker atau Disnaker dan badan penyelenggara setempat dengan mengisi formulir jamsostek dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :
    a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b. keadaan cacat sebagian untuk selama lamanya
    c. keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    d. meninggal dunia
    3. surat keterangan dokter di maksud menggunakan formulir BPJS ketenagakerjaan 3b

    Untuk peserta non BPJS menurut Permenaker No.4 tahun 1993 (tentang jaminan kecelakaan kerja) Pasal 2
    1. tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a. pengangkutan dari tempat kejadian kerumah sakit yang terdekat atau kerumahnya
    b. pemeriksaan,pengobatan atau perawatan di rumah sakit
    c. biaya pemakaman
    2. selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga di berikan santunan berupa uang :
    a. santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB
    b. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. santunan cacat total unntuk selama-lamanya
    d. santunan kematian
    3. besarnya jaminan kecelakaan kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai lampiran

    Tata cara pelaporan menurut Permenaker No.3 tahun 1998
    – pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang di pimpinnya baik yang telah mengikut setakan pekerjanya ke dalam program jamsostek maupun yang belum
    – kecelakaan yang di laporkan terdiri dari :
    1. kecelakaan kerja
    2. penyakit akibat kerja
    3. kebakaran,peledakan dan bahaya pembuangan limbah
    4. kejadian berbahaya lainnya
    – melporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam sejak terjadinya kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk formulir kecelakaan kerja 2A
    – pelaporan dapat di lakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    – pengurus atau pengusaha yang telah mengikuti program jamsostek,tata cara pelaporanya sesuai Permenaker No.5 tahun 1993 tentang jenis pendaftaran kepesertaan,pembayaran iuran,pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek
    – pengurus atau pengusaha yang belum mengikuti progra jamsostek, tata cara pelaporanya sesuai permenaker No.4 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja

    Alur tata cara pelaporan kecelakaan kerja dan PAK

    – Pengurus melaporkan kecelakaan kerja dalam bentuk formuliar kecelakaan kerja 2A ke Kakadisnaker Kabupaten/kota
    Formulir pelaporan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :
    a. Lampiran II untuk pelaporan kecelakaan kerja
    b. Lampiran III untuk PAK
    c. Lampiran IV untuk peledakan,kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    d. Lampiran V untuk bahaya lainnya
    Susunan analisis Laporan kecelakaan kerja tiap akhir bulan sesuai lampiran VI
    formuir pelaporan kecelakaan kerja di sampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya
    – laporan kecelakaan kerja selanjutnya di sampaikan dan akan di proses oleh Kakanwil depnaker/kadisnaker provinsi
    susunan analisis laporan kecelakaan kerjatiap tiap bulan sesuai lampiran VII dan harus di sampaikan segera
    – selanjutnya pelaporan kecelakaan kerja akan di proses oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk yaitu Dirjen Binwasnaker

    Hak yang di berikan oleh pihak jamsostek atau perusahaan ke tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah :
    – pengangkutan dari tempat kerja ke rumah sakit terdekat atau kerumah
    – pemeriksaan,pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    – biaya pemakaman
    – santunan berupa uang di berikan kepada pekerja yang mengalami
    a. STMB
    b. cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c.cacat total untuk selama-lamanya
    d. kematian (santunan ini di berikan kepada saudara sedarah,istri/suami/anak(tanggungan),ahli waris yang di tunjuk oleh tenaga kerja

    berdasarkan PP no 14 tahun 1993 dan Permenaker no.4 tahun 1993 besarnya jaminan/santunan kecelakaan kerja yaitu
    a. untuk pekerja yang STMB
    – 4 bulan : 100% x upah sebulan
    – 4 bulan kedua : 75% x upah sebulan
    – seterusnya : 50% x upah sebulan

    b. untuk pekerja yang mengalami cacat :
    – cacat sebagian untuk selama-lamanya di bayar secara sekaligus : % sesuai tabel x 60 bulan upah
    – cacat total untuk selama-lamanya : 70% x 60 bulan upah
    – santunan berkala sebesar Rp.25.000 selama 24 bulan (lampiran II no.14 tahun 1993 di rubah menjadi Rp.200.000
    – cacat kekurangan fungsi di bayar secara sekaligusn : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah

    Tindak lanjut pelaporan menurut Permenaker no.3 tahun 1998
    1. pelaporan kecelakaan yang di terima di lakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    a. lampiran II untuk kecelakaan kerja
    b. lapiran III untuk PAK
    c. Lampiran IV untuk peledakan,kebakaran dan bahaya pencemaran limbah
    d. lampiran V untuk bahaya lainnya
    2. dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota menyusun analisis pelaporan kecelakaan kerja setiap akhir bulan menggunakan formulir lampiran VI dan di laporkan ke dinas ketenagakerjaan provinsi
    3. dinas ketenaga kerjaan provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan setiap bulan menggunakan formulir VII dan di laporkan ke menteri tenaga kerja
    4. dirjen binwasnaker menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

  19. Nama : Anugerah Taufiq
    NPM : 14.11.106.701501.1302
    Semester : III (TIGA)
    Kelas : B2

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Pengertian

    Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. (Permenaker 3 Tahun 1998)
    Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. (UU 3 Tahun 1992)
    Penyakit Akibat Kerja : penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja

    *TUJUAN :
    1. Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    3. Memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    4. Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali ( PERENCANAAN )
    5. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan ( control of accident loss )

    *DASAR HUKUM :
    1. UU No.1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA
    2. Keppres No.22 Tahun 1993 tentang PENYAKIT YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN KERJA
    3. Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
    4. Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA
    5. Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang PELAYANAN KESEHATAN KERJA
    6. Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    7. Permenaker No.04/Men/93 tentang JAMINAN KECELAKAAN KERJA
    8. Permenaker No.03/Men/1998 tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN
    9. Kepmenakertrans No.79 TahuN 2003 tentang PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PAK
    10.Permenaker No.64 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KE-4 atas PP No.14 Tahun 1993

    *Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    *TATA CARA PELAPORAN (Permenaker No.03 tahun 1998)
    1.Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jamsostek maupun yang belum
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari kecelakaan kerja,penyakit akibat kerja,kebakaran,peledakan,bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya
    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2)
    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5.Pengurus/pengusaha yang telah mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek
    6.Pengurus/pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.04 tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

    *ALUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    Laporan Kecelakaan Kerja(Bentuk KK. 2A)
    1.Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas menyusun analisis Lap Kecelakaan tiap akhir bulan dan Sampaikan selambat-lambatnya tgl 5 bulan berikutnya dengan membawa
    a.Formulir lap Riksa & Kaji
    b.Lamp II utk Kec Kerja
    c.Lamp III utk PK
    d.Lamp IV utk Peledakan,Kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    e.Lamp V utk bhy lain

    2.Kakanwil depnaker/Kadisnaker Provinsi menyusun analisis Laporan Kecelakaan Tiap-tiap bulan dan Sampaikan segera
    3.MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk (Dirjen Binwasnaker) menyusun analisis Laporan FR & SR tingkat Nasional

    *Hak Tenaga Kerja
    -Hak tenaga kerja adalah :
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rumah
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman
    -Hak tenaga kerja dari PT Jamsostek/Pengusaha (Santunan berupa uang) :
    a.STMB sebagai pengganti upah
    b.Cacad sebagian untuk selama-lamanya
    c.Cacad Total untuk selama-lamanya
    d.Kematian, apabila tenaga kerja meninggal maka santunan akan diberikan kepada istri/suami/anak (tanggungan),Saudara sedarah,Ahli waris yg ditunjuk tenaga kerja

    *TINDAK LANJUT PELAPORAN (Permenaker No 3 tahun 1998)
    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    •Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    •Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    •Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    •Lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.
    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

    -Tingkat Kekerapan Cidera :
    Jumlah kecelakaan yang tercatat x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    -Tingkat Keparahan Cidera :
    Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    -Tingkat Kekerapan Kerusakan Properti :
    Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000 / Jumlah jam kerja
    -Tingkat Keparahan Kerusakan Properti :
    Nilai kerugian x 1.000.000 / Jumlah jam kerja

    *Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian & Cacat-cacat lainnya : Macam Cacad Tetap Sebagian % x Upah
    1. Lengan kanan dr sendi bahu ke bwh x 40
    2. Lengan kiri dr sendi bahu ke bwh x 35
    3. Lengan kanan dr atau dr atas siku ke bwh x 35
    4. Lengan kiri dr atau dr atas siku ke bwh x 30
    5. Tangan kanan dr atau dr atas pergelangan ke bwh x 32
    6. Tangan kiri dr atau dr atas pergelangan ke bwh x 28
    7. Kedua belah kaki dr pangkal paha ke bwh x 70
    8. Sebelah kaki dr pangkal paha ke bwh x 35
    9. Kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh x 50
    10. Sebelah kaki dr mata kaki ke bwh x 25
    11. Kedua belah mata x 70
    12. Sebelah mata atau diplopia pd penglihatan dekat x 35

    *ALUR PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN KERJA DAN PAK
    -Perusahaan
    KECELAKAAN ATAU PAK (2 X 24 Jam setelah Kejadian Kecelakaan / Diagnosa PAK) -> Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A (Kecelakaan kerja dan PAK) -> STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia (2 X 24 Jam setelah ada Keterangan Dokter)
    -Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek
    Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    • Form Jamsostek 3a (KK3) untuk Kecelakaan kerja
    • Form Jamsostek 3b (KK.4) surat keterangan dokter u/ kecelakaan
    • Form Jamsostek 3c (KK5) surat keterangan dokter u/ PAK
    •Fc kartu peserta
    •Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    •Dokumen pendukung lainnya

  20. Nikita Claudy Sepnadia Razak
    14.11.106.701501.1278
    B2 / SEMESTER TIGA

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan Pelaporan :
    1. Memberi perlindungan terhadap tenaga kerja beserta kompensasi
    2. Memudahkan identifikasi untuk menemukan faktor penyebab
    3. Mencegah terulangnya kejadian
    4. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan

    DASAR HUKUM :
    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang kecelakaan kerja
    2. PP No. 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    3. Permenaker No. 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    4. Permenaker No. 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban MelaporPenyakit Akibat kerja
    5. Permenaker No. 03 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    6. Permenaker No. 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit kerja
    7. Permenaker No. 04/Men/93 tentang jaminan kecelakaan kerja
    8. Permenaker No.03/Men/98 tentang tata cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan
    9. Kepmenakertrans No.79/2003 tentang pedoman diagnosis & penilaian cacat krn kecelakaan dan PAK
    10. Permenaker No.64 Tahun 2005 ttg perubahan ke empat ats PP No.14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakan Kerja :
    1. Kecelakan kerja
    2. PAK
    3. Peledakan
    4. Kebakaran
    5. Bahaya Pembuanagan Limbah, dll.

    * Sementara Tidak Mampu Bekerja adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja krn masih dlm perawatan dokter
    * Cacat sebagian untuk selama lamanya adalah hilangna atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh pekerja untuk selamanya
    * Cacat total utk selamanya adalh keadan pekerja tidak mampu bekerja sama sekali utk selamanya.

    Permenaker No.3/98
    Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yg dp menimbulkan korban manusia dan harta benda.

    Permenaker No.05/93
    Utk peserta BPJS
    Pasal 7
    1. Pengusaha wajib melaporkn setiap kecelakaan jerja yang menimpa pekerja kpd Kantor Depnaker/Disnaker dan Badan Penyelenggara setmpat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dlm waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dgn mengisi form BPJS kEtenagakerjaan.
    2. Pengusaha wajib mengirimkan Laporan Kecelakaan kerja tahap II kpd Depnaker dan badan penyelenggara setempat dgn mengisi form BPJS 3a dlm waktu tidak lebih dari 2×24 jam setelah pekerja yg tertimpa kecelakaan berdasarkan surat ket dokter yg menerangkan :
    a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya
    c. Keadan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental
    d. Meninggal Dunia

    Permenaker No.05/93
    Utk peserta BPJS
    Pasal 8
    1. Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul krn hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2×24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi form BPJS Ketenagakerjan sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa.
    2. Dalam hal penyakit yg timbul krn hubungan kerja, surat ket dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menggunakan form BPJS ketenagakerjaan 3c.

    Permenaker No.04/93 ( jaminan kecelakaan kerja )
    Non BPJS
    Pasal 2
    1. Tenaga kerja yg tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja yg terdiri dari :
    a. Pengakuan dari tmpt kejadian ke rumah sakit yg terdekat atau kerumah korban
    b. Pemeriksaan, pengobatan atau perawatan dirumah sakit
    c. Biaya pemakaman
    2. Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang ttd :
    a. Santunan sementara tidak mampu bekerja
    b. Santunan cacat sebagian untuk selamanya
    c. Santunan cacat total untuk selamanya
    d. Santunan Kematian

    Permenaker No.04/93 ( jaminan kecelakan kerja )
    Non BPJS
    Pasal 6
    1. Pengusaha wajib membuat daftra Perusahaan wajib bayar jaminan kecelakan kerja diperusahan atau di bagian perusahan yang berdiri sendiri yang dibuat sesuai dgn bntuk KK1 dan di daftarkan ke kantor Depnaker setempat.

    Tata Cara Pelaporan ( Permenaker No. 3/98)
    1. Pengurus/ pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang di pimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program JBJS maupun yang belum.
    2. Kecelakkan yang dilaporkan terdiri dari :
    * Kecelakaan kerja
    * PAK
    * Kebakaran, peledakan dan bahaa pembuangan limbah
    3. Melaporkn secara tertulis Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidk lebih dari 2×24 jam sejak terjadi kecelakaan dgn menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A.
    4. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis

    Tindak Lanjut Pelaporan ( Permenaker No. 03/98)
    1. Laporan kecelakaan kerja yg diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjan dengan menggunakan formulir :
    * Lampiran II : Untuk kecelakan kerja
    * Lampiran III : Untuk PAK
    * lAMPIRAN IV : Untuk peledakan, kebakaran, pembuangan limbah
    * Lampiran V : Untuk bahaya lainnya
    2. Dinas ketenagakerjan kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan setiap akhir bulan, menggunakan form Lampiran VI, dan dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan provinsi
    3. Dinas ketenagakerjaan proinsi menyusun analisi laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan form lampiran VII, dan dilaporkan ke menteri tenaga kerja.
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakan tingkat nasional.

  21. NAMA : CIPTA ADI KURNIA
    NPM : 14.11.106.701501.1272
    KELAS : B2
    SEMESTER : III (TIGA)

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
    -Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    -Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    -Memudahkan idntifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    -Dapat mmberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    DASAR HUKUM
    1. UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    2. UU No.3 Tahun 1992 tentang jamsostek (sudah tidak dipergunakan lagi)
    3. PP No.14 Tahun 1993 tentang penyelanggaraan jamsostek (sudah tidak dipergunakan lagi)
    4. Kepper No.22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    5. Permenaker No.02 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    6. Permenaker No.01 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    7. Permenaker No.03 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    8. Permenaker No.333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja
    9. Pemenaker No.5/Men/1993 tentang juknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek
    10. Permenaker No.04/Men/93 tentang jaminan kecelakaan kerja
    11. Permenaker No.03/Men/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan
    12. Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan kerja dan PAK
    13. Permenaker No.64 tahun 2005 tentang perubahan ke empat atas PP No.14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    -kecelakaan kerja
    -penyakit akibat kerja (PAK)
    -peledakan
    -kebakaran
    -bahaya pembuangan limbah
    -kejadian bahaya lainnya

    PENGERTIAN :
    Permenaker 3 tahun 1998 tentang cara pelaporan & pemeriksaan kecelakaan kerja
    Kecelakaan : kejadian yang tidak di kehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda.

    ISTILAH
    – sementara tidak mampu bekerja (STMB) : keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    – cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    – cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tnaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
    Pasal 11
    – pengurus diwajibkan melapokan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
    – tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

    Permenaker No.04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja
    Pasal 2
    1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang terdiri dari :
    a. pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit yang terdekat atau kerumahnya
    b. pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit
    c. biaya pemakaman
    2) Selain jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan santunan berupa uang yang terdiri dari :
    a. santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)
    b. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. santunan cacat total untuk selama-lamanya
    d. santunan kematian
    Pasal 9
    1) Pengusahan wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap 2 kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat dengan mengisi bentuk KK.3 dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
    a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
    b. keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    c. keadaan cacat total untuk selama-lamanya
    d. meninggal dunia
    2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) menggunakan bentuk KK.4
    3) dalam hal PAK, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk KK.5
    4) dalam KK.4 atau KK.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor Depnaker/Disnaker setempat
    Pasal 10
    Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang dideritanya.

    TATA CARA PELAPORAN
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1. pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jamsostek maupun yang belum.
    2. kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – kecelakaan kerja
    – penyakit akibat kerja
    – kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah
    – kejadian berbahaya lainnya
    3. melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2X 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A (pengganti bentuk KK2)
    4. peloporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis
    5. pengusaha yang telah mengikuti jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.05 tahun 1993 tentang juknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayuran santunan dan pelayanan jamsostek
    6. pengusaha yang belum mengikuti program jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No.04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja

    Lampiran :
    1. PP No.14 tahun 1993 tentang cara penyelenggaraan jamsostek
    2. Permenaker No.04 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja

    TINDAK LANJUT PELAPORAN
    Permenaker No 3 tahun 1998
    1. laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    – lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    – lampiran III : untuk penyakit akibat kerja
    – lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    – lampiran V : untuk bahaya lainnya
    2. Dinas Ketenagakerjaan kab/kota menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir lampiran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
    3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir lampiran VII, dan dilaporkan ke menteri tenaga kerja
    4. Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional

  22. Tujuan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

    -perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta kompensasinya
    -diperoleh data kecelakaan dan penyakit akibat kerja
    -memudahkan identifikasi dan analisis guna menemukan faktor penyebab
    -dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (perencanaan)
    -mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    Dasar hukum
    -UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
    -UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
    -PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek
    -Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    -Permenaker No. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    -permenaker No. 01 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    -permenaker No. 03 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    -Permenaker No. 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja
    -permenaker No. 5/Men/1993 tentang juknas pendaftaran kepesertaan,pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jamsostek

    Ruang lingkup kecelakaan kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri:
    -kecelakaan kerja
    -penyakit akibat kerja (PAK)
    -peledakan
    -kebakaran
    -bahaya pembuangan limbah
    -kejadian bahaya lainnya

    Pengertian Kecelakaan menurut Permenaker 3 tahun 1998 (tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja):
    Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda

    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek)
    Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah mennuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah
     Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
     Cacat sebagian untuk selama-lamanya: hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
     Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    PROSEDUR PELAPORAN KECELAKAAN
    Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan :
    1. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan barang / alat atau aset perusahaan dan kecelakaan yang mengakibatkan cedera yang diderita, karyawan perusahaan, baik ringan maupun berat, laporkan sesuai kejadian kepada pengawas K3 (dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, dengan menggunakan formulir laporan kecelakaan kerja)
    2. Dokter rumah sakit yang menangani (bila diperlukan), melaporkan keadaan korban dengan mengisi formulir laporan kecelakaan dan mengirimkan aslinya ke pengawas K3, tembusan ke bagian personalia perusahaan.
    3. Bagian produksi atau bagian lainnya yang berhubungan dengan peralatan yang mengalami kerusakan tersebut, memberikan laporan atau data kalkulasi / perhitungan kerugian dan kerusakan kepada pengawas K3 sebagai data klaim asuransi
    4. Pengawas K3 mengadakan pemeriksaan atas sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan mengambil langkah-langkah pencegahannya. Tindakan pemeriksaan, bila perlu memanggil karyawan yang berhubungan dengan kejadian guna mendapatkan keterangan yang seakurat mungkin atas terjadinya kecelakaan. Dan mengambil langkah-langkah pencegahannya. Tindakan pemeriksaan, bila perlu memanggil karyawan yang berhubungan dengan kejadian, guna mendapatkan keterangan yang seakurat mungkin atas terjadinya kecelakaan.
    Tata Cara Pelaksanaan
    1. Apabila terjadi kecelakaan disuatu unit kerja, maka karyawan yang mengetahui kejadian tersebut memberikan pertolongan pertama pada korban (P3K) bila diperlukan.
    2. Karyawan lainnya yang mengetahui kejadian segera menghubungi pimpinan untuk memberitahukan perihal terjadinya kecelakaan dan petugas yang pada saat itu ada, untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya, membawa korban ke unit gawat darurat rumah sakit, bila diperlukan.
    3. Melaporkan kejadian kecelakaan yang sesuai secara singkat dengan menyebutkan lokasi kejadian serta peristiwa terjadinya dengan jelas
    4. Atasan korban melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pengawas K3 (dengan menggunakan formulir laporan kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam)
    5. Dokter rumah sakit yang menangani korban (bila diperlukan) mengisi formulir laporan kecelakaan dengan menyebutkan keadaan korban dan mengirimkannya ke pengawas K3 Perusahaan.
    6. Petugas K3 dan atasan korban meneliti sebab-sebab kecelakaan dan menentukan langkah-langkah pencegahan agar kecelakaan yang serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.
    7. Setelah penderita sembuh dan tidak lagi dirawat di rumah sakit, dokter rumah sakit yang menangani (bila diperlukan) mengirimkan laporan sembuh dengan menjelaskan tentang prosentase cacat dari korban ataupun lainnya kepada pengawas K3 dan bagian personalia untuk penyelesaian korban
    8. Bila korban meninggal dunia, maka dokter rumah sakit yang menangani mengeluarkan surat keterangan kematian dan mengirimkan ke bagian personalian segera menyelesaikan segala urusan administrasi korban tersebut serta memberitahukan kepada pihak keluarga korban.
    9. Bila kecelakaan menimpa seorang karyawan diluar kawasan maupun lingkungan perusahaan, maka karyawan lain atau pihak keluarga yang mengetahui kejadian itu segera memberitahu hal tersebut kepada pihak perusahaan.

    YOKO ANDI PRASETYO
    B2
    14.11.106.701501.1435
    SEMESTER 3

  23. Nama : Alfian Aly Thaufan
    Kelas : B2
    NPM : 14.11.106.701501.1300

    SISTEM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    Tujuan Pelaporan kecelakaan kerja dan PAK
    -Memperoleh data dari terjadinya kecelakaan dan PAK
    -perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja bersama kompetisinya
    -Memudahkan identifikasi & analisa guna menemukan factor penyebab
    -Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan agar tidak terulang kembali (perencanaan)
    -Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss

    Dasar dasar hukum tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK)
    1.UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2.UU No.2 Tahun 1992 tentang Jamsostek
    3.PP No.14 Tahun 1933 tentang Penyelenggaran Jamsostek
    4.Keppres No.22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
    5.Permenaker No.2 Thn 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    6.permanaker No.01 Thn 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
    7.Permanaker No.03 Thn 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
    8.Permanaker No.333 Thn 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit akibat Kerja
    9.Permanaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran , Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek

    PENGERTIAN :
    Permanaker 3 Tahun 1998
    (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) :
    Kecelakaan : kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda
    UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) :
    Kecelakaan kerja : kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
    UNDANG-UNDANG No. 1 Thn 1970 Ttg Keselamatan Kerja
    Pasal 11
    ~Pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
    ~Tata Cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan
    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja Meliputi kecelakaan di Tempat kerja yang terdiri :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    – Peledakan
    – Kebakaran
    – Bahaya pembuangan limbah
    – Kejadian bahaya lainnya

    Tata Cara Pelaporan
    1.Pengurus/ pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jamsostek maupun yang belum
    .
    2.Kecelakaan yang dilaporkan terdiri dari :
    – Kecelakaan kerja
    – Penyakit akibat kerja
    – Kebakaran, Peledakan dan Bahaya Pembuangan Limbah
    – Kejadian berbahaya lainnya

    3.Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2 A. (penggani bentuk KK2)

    4.Pelaporan dapat dilakukan secara lisan sebelum secara tertulis

    5. Pengurus/ pengusaha yang telah mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No 05 tahun 1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

    6.Pengurus/ pengusaha yang belum mengikuti program Jamsostek, tata cara pelaporannya sesuai Permenaker No. 04 tahun1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    .

    Lampiran :
    1. PP No. 14 Tahun 1993 (Tentang Penyelenggaraan Jamsostek)
    2. Permenaker No 04 Tahun 1993 (Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja)

    I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

    A.Santunan

    1.Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    – 4 Bulan: 100 % X upahsebulan
    – 4 Bulan kedua : 75 % X upah sebulan
    – Seterusnya : 50 % X upah sebulan

    2.Cacat :
    a) Cacat sebagian untuk selama
    -lamanya dibayar secara sekaligus : % sesuai table X 60 bulan upah
    b) Cacat total untuk selama –lamanya dibayar secara sekaligus : 70 % X 60 bulan upah
    c) Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) tahun 2005 Diubah menjadi Rp 200.000,-
    d) Cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus : % berkurangnya fungsi X % sesuai table X 60 bulan upah

    3.Santunan Kematian:
    a) Santunan sekaligus sebesar 60% X 60 bulan upah,sekurang- kurangnya sebesar jaminan kematian tahun 2005 dirubah menjadi 60% x 70 bulan upah
    b) Santunan berkala sebesarRp. 25.000,- selama 24 bulan (Lampiran II PP No 14 Th 1993) tahun 2005 Dirubah menjadi Rp 200.000,-
    c) Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000,- (perubahan tahun 2005 = Rp.1.500.000,-)

    A. Pengobatan dan perawatan sesuai biaya yang dikeluarkan maksimal untuk
    1.peristiwa kecelakaan sebesar Rp.3 Juta(Lampiran II PP No 14 Th 1993) Perubahan th 2005 Menjadi Rp 8.000.000,-
    B.Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (Orthose) dan atau alat pengganti (Prothese) diberikan 1 x untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Prof Dr Suharso Surakarta ditambah 40% dari harga tsb (Lampiran II PP No 14 Th 1993)
    C.Penyakit yang timbul karena hubungan kerja (Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan=A dan B)
    D.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari TKP ke RS atau rumahnya, sebesar biaya yang diperlukan.
    – Angkutan darat Maksimal Rp.150.000,-
    – Angkutan Laut maksimal Rp.300.000, –
    – Angkutan Udara maksimal Rp.400.000,-

    TINDAK LANJUT PELAPORAN Permenaker No 3 tahun 1998

    1.Laporan kecelakaan yang diterima dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir :
    • Lampiran II : untuk kecelakaan kerja
    • Lampiran III : untuk Penyakit Akibat Kerja
    • Lampiran IV : untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah
    • Lampiran V : untuk bahaya lainnya

    2.Dinas Ketenagakerjaan Kab /Kota menyusun analisis laporanm kecelakaan (setiap akhir bulan), menggunakan formulir Lampran VI, dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

    3.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi menyusun analisis laporan kecelakaan (setiap bulan), menggunakan formulir Lampran VII, dan dilaporkan ke Menteri Tenaga Kerja.

    4.Dirjen Binwasnaker Depnakertrans menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

  24. SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK:
    •Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    •Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    •Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    •Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    •Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    DASAR HUKUM:
    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek 3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek 4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    9.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    10.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    • Kecelakaan kerja
    • Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    • Peledakan
    • Kebakaran
    • Bahaya pembuangan limbah
    • Kejadian bahaya lainnya

    PENGERTIAN :
    •Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) : Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    •UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) : Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah
    •Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB): keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    •Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    •Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    ALUR PELAPORAN KEC KERJA DAN PAK:
    1. Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas
    1a.Formulir lap Riksa & Kaji
    • Lamp II utk Kec Kerja
    • Lamp III utk PAK
    • Lamp IV utk Peledakan,Kebakaran dan bhypembuangan limbah
    • Lamp V utk bhy lain

    1b.• Susun analisis Lap Kec.tiap akhir bulan sesuailamp VI
    • Sampaikan selambat-labatnya tgl 5 bln berikutnya

    2.Kakanwil depnaker/Kadisnaker Prop
    • Susun analisis Lap Kec. Tiap-tiap bulan sesuai lamp VII
    • Sampaikan segera

    3.MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk
    • Dirjen Binwasnaker Susun analisis Lap FR & SR tk Nasional

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KEC KERJA DAN PAK (Perusahaan):
    1.KECELAKAAN ATAU PAK
    2 X 24 Jam setelah Kejadian Kec / Diagnosa PAK
    •Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A (Kec dan PAK)

    2.STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia
    2 X 24 Jam setelah ada Ket. Dokter

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KEC KERJA DAN PAK (Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek):
    1.Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    • Form Jamsostek 3a (KK3) ….. u/ Kecelakaan kerja
    • Form Jamsostek 3b (KK.4) … surat keterangan dokter u/ kecelakaan
    • Form Jamsostek 3c (KK5) ….. surat keterangan dokter u/ PAK
    • Fc kartu peserta
    • Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    • Dokumen pendukung lainnya
    2.Badan Penyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya

    Hak Tenaga Kerja:
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman

    Hak Tenaga Kerja Dari PT Jamsostek/Pengusaha:
    (Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah
    b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    c.Cacad Total utk selama-2nya
    d. Kematian (tanggungan); Janda/duda/anak, Saudara, sedarah, Ahli waris yg ditjk TK.

  25. NAMA : Novan Eka Saputra
    NIM : 14.11.106.701501.1301
    SEMESTER : 3 (tiga)
    KELAS : B2

    SISTIM PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

    TUJUAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN PAK:
    •Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja beserta Kompensasinya
    •Diperoleh data kecelakaan dan PAK
    •Memudahkan identifikasi & analisis guna menemukan faktor penyebab
    •Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan)
    •Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)

    DASAR HUKUM:
    1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 3 Tahun 1992 ttg Jamsostek 3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek 4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul dalam Hubungan Kerja
    5.Permenaker No 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
    6.Permenaker No 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    7.Permenaker No 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
    8.Permenaker No 333 tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    9.Permenaker No. 5/Men/1993 tentang Juknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
    9.Permenaker No. 04/Men/93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
    10.Permenaker No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan
    11.Kepmenakertrans No 79 tahun 2003 tentang Pedoman Diagnosis dn Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK
    12.Permenaker No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke empat atas PP No. 14 tahun 1993

    Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja
    Meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri :
    • Kecelakaan kerja
    • Penyakit Akibat Kerja (PAK)
    • Peledakan
    • Kebakaran
    • Bahaya pembuangan limbah
    • Kejadian bahaya lainnya

    PENGERTIAN :
    •Permenaker 3 Tahun 1998 (Tentang Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja) : Kecelakaan : kejadian yg tdk dikehendaki dan tdk diduga sebelumnya yg dpt menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
    •UU 3 Tahun 1992 (Jamsostek) : Kecelakaan Kerja : kecelakaan yg terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

    Istilah
    •Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB): keadaan tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam keadaan perawatan dokter
    •Cacat sebagian untuk selama-lamanya : hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya
    •Cacat total untuk selama-lamanya : keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya

    ALUR PELAPORAN KEC KERJA DAN PAK:
    1. Kakadisnaker Kab/kota Peg.Pengawas
    1a.Formulir lap Riksa & Kaji
    • Lamp II utk Kec Kerja
    • Lamp III utk PAK
    • Lamp IV utk Peledakan,Kebakaran dan bhypembuangan limbah
    • Lamp V utk bhy lain

    1b.• Susun analisis Lap Kec.tiap akhir bulan sesuailamp VI
    • Sampaikan selambat-labatnya tgl 5 bln berikutnya

    2.Kakanwil depnaker/Kadisnaker Prop
    • Susun analisis Lap Kec. Tiap-tiap bulan sesuai lamp VII
    • Sampaikan segera

    3.MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk
    • Dirjen Binwasnaker Susun analisis Lap FR & SR tk Nasional

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KEC KERJA DAN PAK (Perusahaan):
    1.KECELAKAAN ATAU PAK
    2 X 24 Jam setelah Kejadian Kec / Diagnosa PAK
    •Laporan Kecelakaan Tahap I … Form Jamsostek 3/ KK. 2 A (Kec dan PAK)

    2.STMB berakhir, Cacat, Meninggal dunia
    2 X 24 Jam setelah ada Ket. Dokter

    ALUR PENGAJUAN KLAIM KEC KERJA DAN PAK (Disnakertrans Kab/Kota & Jamsostek):
    1.Laporan Kecelakaan Tahap II : (berfungsi sebagai pengajuan pembayaran Jamsostek)
    • Form Jamsostek 3a (KK3) ….. u/ Kecelakaan kerja
    • Form Jamsostek 3b (KK.4) … surat keterangan dokter u/ kecelakaan
    • Form Jamsostek 3c (KK5) ….. surat keterangan dokter u/ PAK
    • Fc kartu peserta
    • Kuitansi biaya pengobatan dan angkutan
    • Dokumen pendukung lainnya
    2.Badan Penyelenggara (Jamsostek) menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya

    Hak Tenaga Kerja:
    a.Pengangkutan dr TMP ke RS terdekat atau ke rmh
    b.Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di RS
    c.Biaya pemakaman

    Hak Tenaga Kerja Dari PT Jamsostek/Pengusaha:
    (Santunan berupa uang)
    a.STMB sbg pengganti upah
    b.Cacad sbgn utk selama-2nya
    c.Cacad Total utk selama-2nya
    d. Kematian (tanggungan); Janda/duda/anak, Saudara, sedarah, Ahli waris yg ditjk TK.

  26. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

    SMK3 adalah bagian dari Sistem Manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
    Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    TUJUAN PENERAPAN SMK3:
    – Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,terukur,terstruktur dan terintegrasi
    – Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh
    – Menciptakan tempat kerja yang yang aman , nyaman dan efisien untuk mendorong produktifitas
    5 PRINSIP DASAR DALAM PENERAPAN SMK3
    – Penetapan kebijakan k3 dan menjamin komitmen
    – Perencanaan k3
    – Penerapan k3
    – Pengukuran dan evaluasi
    – Peninjauan ulang dan peningkatan SMK3 oleh manajemen
    KEWAJIBAN SMK3
    – Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaan.
    – Kewajiban di atas dimaksud berlaku bagi perusahaan
    a. memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus orang)
    b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi
    PENYUSUNAN KEBIJAKAN K3
    a. Tinjauan Awal
    1. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko.
    2. perbandingan penerapan k3 dengan perusahaan dan sector lain yang lebih baik
    3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
    4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
    5. penilaianefisien dan efektifitas sumber daya yang disediahkan
    b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen k3 secara terus menerus
    c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh.

    INTERNAL AUDIT K3
    Tujuan audit:
    1. memastikan apakah sistem manajemen k3 yang di jalankan telah memenuhi prosedur
    2. mengetahui apakah sistem manajemen k3 telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkupnya
    3. memastikan apakah sistem manajemen k3 telah efektif
    MACAM AUDIT
    – Internal audit:
    Dilakukan oleh auditor dari dalam organisasi sendiri setelah mendapat tugas dari pimpinan
    – External audit
    Dilakukan oleh auditor dari luar organisasi yang telah mendapat tugas dari badan auditing baik pemerintah maupun swasta.
    TAHAPAN AUDIT K3
    1. PERSIAPAN: menetapkan ruang lingkup, lokasi, jadwal, pemberitauhan, kepada yang akan di audit.
    2. Menyiapkan perlengkapan yang perlu
    3. Presentasi pembukaan: perkenalan, maksud dan tujuan, dasar, dan pedoman audit
    4. koordinasi tim audit: internal tim audit membuat check list, wawancara.

    TIM AUDIT
    – Terdiri dari berbagai disiplin atau fungsi dalam organisasi RS
    – Tetapkan ketua, sekretaris dan anggota
    – Tugas dan tanggung jawab:
    1. Menentukan sasaran, cakupan, kekerapan, dan metoda audit, menyusun rencana kerja dan daftar pelaksanaan.
    2. mengembangkan daftar periksa dan standar penilaian
    3. pemeriksaan tempat kerja, pelaksanaan prosedur dan wawancara verifikasi. Laporan audit dan sasaran perbaikan
    PERATURAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA K3
    Isu kesehatan dan keselamatan kerja
    Problem k3:
    – Tidak ada sistem
    – Kurangnya standar kerja
    – Kurang peduli tentang masalah k3
    Isu kesehatan kerja:
    – Gangguan kesehatan di tempat kerja, seperti: cedera otot tulang , gangguan kebisingan, penyakit akibat kerja.
    Isu keselamatan kerja:
    – Tingginya angka kecelakaan kerja industry.
    – Bahaya kebakaran.
    – Kecelakaan lalu lintas menuju dan dari tempat kerja.
    KECELAKAAN diartikan ‘kejadian yang tidak dapat diduga’
    – Sebenarnya setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan/diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan.
    DATA STATISTIK:
    – 80%: KECELAKAAN KARENA UNSAFE ACT
    – 20%: KECELAKAAN KARENA UNSAFE CONDITION

    PERBUATAN BAHAYA,BIASA DISEBABKAN OLEH:
    – Kekurangan dalam pengetauhan, keterampilan dan sikap
    – Keletihan atau kebosanan
    – Kerja manusia tidak sepadan dengan ergonomis
    – Gangguan psikologis
    – Pengaruh sosio-fisiologi
    PROSES K3
    – Identifikasi
    – Assessment
    – Control methods
    – Review/monitoring
    RESIKO-RESIKO YANG DAPAT DI KELOLA ANTARA LAIN:
    – Menghindari resiko
    – Mengontrol resiko
    – Memindahkan resiko
    – Mengingat/memperhatikan resiko tak terhindarkan
    LANDASAN HUKUM PENERAPAN K3:
    – UUD’45 pasal 27 ayat 2
    – UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    – UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
    – UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan social tenaga kerja
    – PP No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan progam jaminan social tenaga kerja
    – PP No. 64 tahun 2005 tentang perubahan ke-4 atas PP No.14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jamsostek
    – Keppres No. 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja
    – Permenker No. Per-05/AAEN/1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan.

    Nama : Dylan Yosua Watulingas
    Nim : 14.11.106.701501.1314
    Kelas : B2 (semester 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s