SAFETY PRIME

Engineering Safety

[1710041] Tugas 3 – K3 Konstruksi 2017 untuk Kelas A2-B1-B2

47 Comments

Kepada Mahasiswa D4K3 UNIBA Semester V Kelas A2, B1 dan B2,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, terdapat beberapa ketentuan dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan bidang konstruksi di Indonesia dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di sektor ini.

Anda diminta untuk memberikan penjelasan dan uraian tentang beberapa pertanyaan mendasar tentang aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi bidang pekerjaan umum sesuai peraturan di atas, dengan ketentuan seperti tercantum di bawah ini.

  1. Tugas ini adalah tugas perorangan.
  2. Tugas dikerjakan secara daring (online) dengan cara mengetikkan uraian penjelasan Anda langsung pada kotak “Leave a Reply” yang tersedia.
  3. Tugas yang Anda kerjakan TIDAK boleh sama persis (copy-paste) antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dalam kelas yang sama. Bila ditemukan ada kesamaan antara dua tugas atau lebih, maka kesemua tugas yang sama tersebut tidak akan diberikan penilaian.
  4. Gunakan komputer atau laptop (bukan smartphone) untuk mengerjakan tugas .
  5. Ketik Nama, NIM, dan Kelas diawal jawaban terlebih dahulu.
  6. Kirimkan jawaban Anda dengan cara klik “Post Comment“. Apabila terdapat kalimat “Your comment is awaiting moderation” setelah posting, maka pengiriman tugas Anda sudah diterima dan tercatat oleh server komputer.
  7. Tugas sudah harus diterima paling lambat pada hari:
    Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 22:00 wita.
    Lewat waktu tersebut maka tugas Anda TIDAK akan mendapat persetujuan untuk dimuat pada website ini dan dianggap TIDAK mengerjakan tugas.

Berikut soal yang harus dijawab:

  1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
  2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
  3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
  4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
  5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:
    1. Potensi Bahaya Tinggi,
    2. Potensi Bahaya Rendah.
  6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
  7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
  8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?
  9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.
  10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?

Selamat mengerjakan.
Be safe and have a nice day. 

Advertisements

47 thoughts on “[1710041] Tugas 3 – K3 Konstruksi 2017 untuk Kelas A2-B1-B2

  1. Nama : Fahrizal Fadli Saputra
    NIM : 157051737
    Kelas : B2

    1. Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3
    – Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. Ahli K3 Konstruksi sesuai Permen PU
    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang

    3. perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi
    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    – Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU

    4. lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU dan tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan

    • lingkup smk3
    a. Kebijakan K3
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian Operasional
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3

    • Tahap kebijakan k3
    – Tahap Pra Konstruksi:
    a. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi
    b. Detailed Enginering Design (DED)
    c. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    – Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    – Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan
    – Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    5. kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014
    a. Potensi bahaya tinggi = apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000

    6. Detailed Engineering Design (DED)
    – Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan

    7. yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat
    – Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU
    – a. Dibuat pada awal kegiatan
    b. Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan rk3k kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi
    – Angka 1 = Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    – Angka 2 = Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    – Angka 3 = Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi
    – Angka 1 = mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi (ringan)
    – Angka 2 = mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi (sedang)
    – Angka 3 = mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi (berat)

    10. istilah Aanwijzing pada proyek konstruksi
    – merupakan proses pemberian penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Teknis, Spesifikasi Teknik, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain sebagainya

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  2. Nama : Rizwan
    NIM : 157051689
    Kelas : B1

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    Jawaban: Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Jawaban: Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    Jawaban: Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undand. Sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah petugas didalam organisasi Pengguna Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.Sehingga perbedannya adalah pada Ahli K3 Konstruksi sudah mampu merencanakan, menlaksanakan, dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi dibidang pekerjaan apasaja, sedangakn Petugas Ahli K3 konstruksi hanya pada bidang Pekerjaan Umum saja.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    Jawaban: Ruang Lingkup SMK3 konstruksi Bidang PU, diantaranya:
    – Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU
    – Tugas, tanggung jawab dan wewenang
    – Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU
    a. Kebijakan K3, berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menrapkan K3 berdaarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan seca konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek
    b. Organisasi K3, berupa organisasi P2K3 yang dialamnya terdapat Ketua, sekertaris, dan anggota lainnya. Yang berfungsi untuk menjalanskan sistem dan program safety didalamnya.
    c. Perencanaan K3, penyedia jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian resiko, skala prioritas, pengedalian dan disetujui PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
    d. Pengendalian Operasional, berupa prosedur kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, prediksi dan rencana penanganan kondisi emergency, program-program detail pelatihan sesuai pengendalian resiko, sistem pertololngan pertama, dan penilaian resiko
    e. Pemeriksaan dan Evaluasi kinerja K3, berupa kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakujkan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian pengendalian operasional berdasarkan upaya pengendalian pada bagian perencanaan K3 sesuai dengan sasaran dan program K3
    f. Tinjauan Ulang K3, berua hsil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai dengan tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada sasaran dan program K3.
    Kemudian tahapan-tahapan SMK3 Konstruksi Bidang PU, diantaranya:
    (1) Tahap Pra Konstruksi
    -Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3
    -Penyusunan Detail Engineering Desain (DED)
    -Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

    (2) Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
    -Dokumen Ppemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dariketentuan persyaratan teknis
    -Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria RK3K
    -Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen hli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan
    -Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifkasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dilaksanakan
    -Evaluasi teknis RK3K penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3/Petugas K3 KOnstruksi
    -Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan hli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 konstruksi
    -Apabila berdasarkan hasil evakuasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur
    -RK3K Penawaran yang disusun olehPenyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia narang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum
    -Rencana Biaya K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran
    -Apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka penyedia jasa tetap wajib melakukan program K3 maka penyedia jasa tetap wajib melaksanakan prpgram K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK
    -Penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dngan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan

    (3) Tahap Pelaksanaan konstruksi
    -RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK
    -RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi
    -Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa
    -Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK
    -Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan, yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan
    -Apabila terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerjasetempat, paling lambat 2×24 jam
    -Penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K

    (4) Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    -PAda saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 konstruksi/Peugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan
    -Laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib membuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akhibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:
    A.Potensi Bahaya Tinggi
    B.Potensi Bahaya Rendah.

    Jawaban:
    A. Potensi Bahaya Tinggi, apabila pekerjan bersifat berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    B. Potensi Bahaya Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah).

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
    Jawaban: Detailed Engineering Desain (DED) adalah produk dari konsultan perencana yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipl seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya yan kemudian juga biasanya berisi gambar detail bangunan, Rencana nggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, dan laporan akhir pada tahap perencanaan.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    Jawaban: RK3K atau Rencana K3 Kontrak adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesartuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU. RK3K ini dibuat diawal kegiatan konstruksi.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?
    Jawaban:
    -Nilai 1 artinya jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    -Nilai 2 artinya kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    -Nilai 3 artinya sering terjadi dalam kegiatan kontruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.
    Jawaban:
    -Nilai 1 artinya tingkat keparahan,kerugian atau dampak terhadap orangnya, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum adalah ringan.
    -Nilai 2 artinya tingkat keparahan,kerugian atau dampak terhadap orangnya, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum adalah sedang.
    -Nilai 3 artinya tingkat keparahan,kerugian atau dampak terhadap orangnya, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum adalah berat.

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    Jawaban: Aanwijzing adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek. Dimana Aanwijzing ini berisi macam-macam informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail. Sehingga Aanwijzing ini, konsultan dan kontraktor dapat berinteraksi satu sama lain untuk sama-sama saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Kemudia juga ada yang namanaya aanwijzing kantor dan lapangan yang mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut akan dilakukan dalam kantor atau lapangan.

  3. Nama: Wisnu Kusaid Hartawan Adi Surya Karyadinata
    NIM: 157051671
    Kelas: B1

    (1). Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    (2). Tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dalam bidang K3 Konstruksi dalam merancanakan, melaksanakan dan mengevalusai SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan setifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    (3). Ahli K3 Konstruksi wajib dilibatkan dalam pelaksanaan Konstruksi dengan Potensi bahaya tinggi, sedangkan Petugas K3 Konstruksi wajib dilibatkan dalam pelaksanaan Konstruksi dengan Potensi bahaya rendah.

    (4). Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU;
    a. Kebijakan K3
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian Operasional
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
    e. Tinjauan ulang kinerja K3
    I. Penerapan SMK3 Tahap Pra Konstruksi;
    – Rancangan Konseptual (Studi kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    – Penyusunan Detailed Engireering Design (DED) wajib;
    a. Mengidentifikasi bahaya, menilai resiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.
    b. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan tata cara penetapan tingkat resiko K3 Konstruksi.
    – Penyusunan Dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa wajib membuat;
    a. Potensi bahaya, jenis bahaya dan indentifikasi bahaya K3 konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan dokumen perencanaan atau dari sumber lainnya.
    b. Kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    II. Penerapan SMK3 Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    – Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    – Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    – Untuk pekerjaan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    – Pada Saar aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    – Evaluasi teknis RK3K penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    – Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    – Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    – RK3K penawaran yang disusun oleh penyedia jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yag berlaku dilingkungan Kementrian Pekerjaan Umum.
    – Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian resiko K3 Konstruksi Sesuai dengan RK3K penawaran.
    – Apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka penyedia jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    – Penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahap pekerjaan.
    III. Penerapan SMK3 Tahap Pelaksanaan Konstruksi;
    – RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK.
    – RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan Konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan Konstruksi.
    – Dalam hal pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa.
    – Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    – Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, ,mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    – Apabila terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2×24 jam.
    – Penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evalusai kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    IV. Penerapan SMK3 Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan;
    – Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    – Laporan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    (5). Potensi Bahaya Tinggi;
    – Apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah)
    Potensi Bahaya Rendah:
    – Apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah RP. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah)

    (6). Detailed Engineering Design atau yang disingkat DED dalam pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan Konstruksi lainnya.
    DED bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti;
    – Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan.
    – Engineer’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    – Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
    – Laporan Akhir Tahap Perencanaan yang meliputi;
    1. Laporan Arsitektur
    2. Laporan Perhitungan Struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test)
    3. Laporan Perhitungan Mekanikal dan Elektrikal
    4. Laporan Perhitungan IT (Informasi dan Teknologi)

    (7). RK3K adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang dibuat atau disusun oleh penyedia jasa sebagai lampiran penawaran pada saat mengikuti proses lelang
    RK3K dibuat atau disusun pada saat pra Konstruksi.

    (8). Arti Angka 1 adalah Jarang terjadi dalam kegiatan Konstruksi
    Arti Angka 2 adalah Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan Konstruksi
    Arti Angka 3 adalah Sering terjadi dalam kegiatan Konstruksi

    (9). Arti Angka 1 adalah Simbol nilai keparahan atau kerusakan akibat resiko K3 Konstruksi yang tingkatannya Ringan
    Arti Angka 2 adalah Simbol nilai keparahan atau kerusakan akibat resiko K3 Konstruksi yang tingkatannya Sedang
    Arti Angka 3 adalah Simbol nilai keparahan atau kerusakan akibat resiko K3 Konstruksi yang tingkatannya Berat

    (10). Aanwijzing adalah Salah satu proses dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja/pejabat pengadaan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa.
    Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai;
    – Lingkup Pekerjaan
    – Metode Pemilihan
    – Cara penyampaian dokumen penawaran
    – Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran
    – Jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran
    – Tata cara pembukaan dokumen penawaran
    – Metode Evaluasi
    – Hal-hal yang menggugurkan penawaran
    – Jenis kontrak yang akan digunakan
    – Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila diperlukan)
    – Ketentuan tentang penyesuaian harga
    – Ketentuan dan cara Sub Kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
    – Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan
    – Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
    Ketidak hadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
    Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat perubahan rancangan kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pengadaan.
    Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud diatas maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan.

  4. Nama : Asmadi Nur
    NIM : 157051760
    Kelas : B2

    1. Pekerjaan Konstruksi ” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 “ :

    – Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. Ahli K3 Konstruksi menurut Permen PU :

    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang

    3. Perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi :

    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    – Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU

    4. Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU dan tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan :

    • Lingkup SMK3 :
    a. Kebijakan K3
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian Operasional
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3

    • Tahap kebijakan K3
    – Tahap Pra Konstruksi:
    a. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi
    b. Detailed Enginering Design (DED)
    c. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    – Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    – Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan
    – Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    5. Kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014
    a. Potensi bahaya tinggi = apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000

    6. Detailed Engineering Design (DED)
    – Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan

    7. Yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat
    – Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU
    – a. Dibuat pada awal kegiatan
    – b. Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi :

    – Angka 1 : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    – Angka 2 : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    – Angka 3 : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi :

    – Angka 1 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi (ringan)
    – Angka 2 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi (sedang)
    – Angka 3 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi (berat).

    10. Istilah Aanwijzing pada proyek konstruksi :

    – Aanwijszing merupakan proses pemberian penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Teknis, Spesifikasi Teknik, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain sebagainya.

  5. Nama : Sultan H.
    NIM : 157051655
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    3. >Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    >Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4. Tahap Pra Konstruksi:
    • Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi;
    • Detailed Enginering Design (DED);
    • Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    • Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    • Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    • Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.
    Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    • Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

    • Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 konstruksi.
    Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi.

    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi

    Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    • mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    • mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    • potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    • kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

    • Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

    Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.

    Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.

    Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.

    Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.

    Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.

    Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.

    Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.

    RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

    Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.

    Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.

    Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

    • Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi

    RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.

    RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.

    Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.

    Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.

    Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.

    Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2x4jam
    Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.

    Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Potensi bahaya tinggi : mencangkup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum,harta benda,jiwa manusia,dan lingkungan

    Potensi bahaya rendah : mencangkup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya tidak terlalu membahayakan keselamatan umum.jiwa manusia,lingkungan.

    6. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
    7. a) RK3K : Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang dibuat/disusun oleh Penyedia Jasa sebagai lampiran penawaran pada saat mengikuti proses lelang. Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

    a. b) RK3K di buat : saat evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen. RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi, dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi Bidang PU, PPK dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK;

    8. 1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. 1 (satu) RINGAN
    2 (dua) SEDANG
    3 (tiga) BERAT

    10. aanwijzing tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan.

    aanwijzing merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (Term of Reference).

    Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas/pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  6. Nama : Deny Pratama Putra
    NIM : 157051657
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksana beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung,, bbangunan sipil instansi elektrikan dan mekanikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan berbentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahhli K3 kontruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 kontruksi dalam merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang di terbitkan oleh lembbaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. – pelaksanaan kontruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan ahli k3.
    – pelaksanaan kontruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan petugas K3 kontruksi.

    4. – setiap penelenggaraan pekerjaan kontruksi di bidang pekerjaan umum wajib menerapkan SMK3 kontruksi bidang PU.
    – SMK3 kontruksi bidang PU meliputi :
    – kebijakan K3
    – perencanaan K3
    – pengendalian operasional
    – pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3
    – tinjauan ulang kinerja k3
    – SMK3 kontruksi bidang PU sebagai mana yang dimaksut pada ayat 2 diterapkan pada tahapan sebagai berikut
    -tahapan pra kontruksi
    -tahapan pemilihan penyedia barang jasa
    -tahapan peaksanaan kontruksi
    -tahapan penyerahan hasil akhir pekerjaan

    5. – potensi bahaya tinggi , apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/ atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan / atau nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah ).
    – potensi bahaya rendah , apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan / atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan / atau nilai kontrak di bawah Rp. 100.000.000.00,- (seratus milyar rupiah).

    6. – mengidentifikasi bahaya, menilai resiko K3 serta pengendalian pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan kontruksi , serta operasi dan pemeliharaan.
    – mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiko K3 dari kegiatan / proyek yang akan di laksanakan , sesuai dengan tatacara penetapan tingkat resiko K3 kontruksi.

    7. pra rencana keselamatan dan kesehatan dibuat dan disusun oleh penyedia jasa sebagai lamppiran penawaran pada saat mengikuti proses lelang.
    dan rk3k dibuat sebelum pekerjaan dimulai

    8. – 1 satu = jarang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    – 2 dua = kadang – kadang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    – 3 tiga = sering terjadi dalam kegiata kontrksi

    9. ringan = terpeleset, polusi debu,( cukup pengobatan p3k atau klinik) dan tetap lanjut bekerja.
    sedang = tersengat aliran listrik , menghirup gas beracun , terkilir, memerlukan pengobatan di luar lokasi kerja / di rumahsakit, dan maksimum beristirahat selama 2×24 jam
    berat = luka berat , cacat fungsi organ atau bahkan kematian ,dan kehilangan waktu kerja 2x 24 jam

    10. Aawijing adalah sebuah media tanyajawab antara calon kontaktor dengan pemberi tugas pemilik proyek, konsultan perencana, konsultanQS dan konsultan MK mengenai kebutuhan kebutuhan apa saja yang di perlukan dan spesifikasi yang di gunakan dan di jadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  7. Nama : Agil Hardiyanto
    NIM : 157051673
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. ahli K3 konstruksi ialah tenaga teknis yang wajib memiliki kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang- Undang.

    3. seorang ahli K3 konstruksi wajib terlibat jika potensi bahaya pelaksanaan kegiatan memeperkerjakan paling sedkit 100 orang atau nilai kontrak 100 milyar rupiah (potensi bahaya tinggi) sedangkan petugas K3 konstruksi hanya wajib pada kegiatan konstruksi dengan krang dari 100 orang pekerja dan nilai kontrak dibawah 100 milyar rupiah (potensi bahaya rendah)

    4. SMK3 Konstruksi : kebijakan K3, Perencanaan K3, Pengendalian operasional, Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dan Tinjauan ulang Kinerja K3
    – Tahap pra konstruksi : Rancangan Koseptual, Detailed Engineering Design (DED), Dokumen Pemilihan Penyedia barang/ jasa
    – Tahap Konstruksi : RK3K di sampaikan pada Pre Construction Meeting(PCM) oleh penyedia jasa untuk disahkan oleh PPK.
    – Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan :
    1.Testing dan Commissioning untuk penyerahan hasil, Ahli K3 Konstruksi/ Petugas K3 harus memastikan prosedur K3 telah dilaksanakan
    2. Laporan Berisi hasil kinerja SMK3, Statistik Kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta usulan untuk perbaikan yang akan datang

    5. A. Potensi Bahaya Tinggi : Pekerjaan bersifat berbahaya atau memperkerjakan 100 orang atau lebih dan nilai kontrak diatas 100 milyar rupiah
    B. Potensi Bahaya Rendah : Pekerjaan bersifat tidak berbahaya atau memperkerjakan kurang dari 100 orang atau nilai kontrak dibawah 100 milyar rupiah

    6. Detailed Engineering Design (DED) adalah dokumen yang berisi Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya untuk menetapkan perencangan dan pemilihan material dan operasi serta pemeliharaan

    7. RK3K ( Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang diobuat oleh penyedia jasadan disetujui oleh pengguna Jasa, dan dijakian sarana interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU.
    RK3K dibuat Pada Tahap Pra Konstruksi

    8. Angka 1 : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    Angka 2 : kadang- kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    Angka 3 : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Angka 1 : Ringan, Dampak pada Orang ; Terpeleset,polusi debu,tetap dapat lanjut bekerja , Dampak pada Benda ;gangguan pada kendaraan atau alat kerja , dapat di perbaiki dalam waktu 1×24 jam, Dampak pada Lingkungan ; ceceran tanah pada lingkungan, Dampak pada keselamatan umum ; Lalu lintas terganggu
    Angka 2 : Sedang, Dampak pada Orang ; tersengat listrik, terkilir, memerlukan waktu pengobatan dan LTI 2×24 jam , Dampak pada Benda ;Kerusakan pada alat berat misal terguling , dapat di perbaiki dalam waktu 1×24 jam, Dampak pada Lingkungan ; pokusi udara, bising, Dampak pada keselamatan umum ; kendaraan terperosok dalam lubang galian
    Angka 3 : Berat, Dampak pada Orang ; tersengat listrik, memerlukan waktu istirahat 2×24 jam, cacat fungsi, meninggal , Dampak pada Benda ;galian amblas,dinding ambruk,dapat di perbaiki dalam waktu 7 hari,Dampak pada keselamatan umum ;sering terjadi tabrakan, masyarakat terkena ISPA

    10. aanqijzing Aanwijzing adalah salah satu proses penjelasan dalam sebuah tender mengenai pasal pasal dalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat, gambar tender, RAB, dan TOR (Term If Reference), Media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan Konsultan MK mengenai apa saja kebutuhan dan spesifikasi yang akan digunakan.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  8. Nama : Suhendra
    NIM : 157051725
    Kelas : B2

    1. Apakah yang dimaksut dengan “ pekerjaan konstruksi” Sesuai permen PU No.05/prt/2014 pada pasal 1ayat 3 ?

    Jawaban :

    Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai permen PU tesebut ?

    Jawab :

    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi dengan “Petugas K3 Konstruksi” ?

    Jawab :

    Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    4. Ruang Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU ?

    Jawab :

    • SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    • SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    f. Tahap Pra Konstruksi:
    1 Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi;
    2 Detailed Enginering Design (DED);
    3 Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    g. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    h. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    i. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Potensi bahaya sesuai permen PU 05/PRT/M/2014 :

    Jawab :

    a. Potensi bahaya Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)” ?

    Jawab :

    a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;

    7. Yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai permen PU 05/PRT/M/2014 ?

    Jawab :

    Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    RK3K Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

    8. Penentuan Nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 ?

    Jawab :

    1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
    2. Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

    3. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.1.

    Tabel Nilai Kekerapan Terjadinya Risiko K3 Konstruksi
    Nilai Kekerapan
    1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi
    PERMEN PU 05/PRT/M/2014

    9. Penentua nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 Konstruksi.

    Jawab :

    Tabel Nilai Keparahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi.
    TINGKAT KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK NILAI
    ORANG HARTA
    BENDA LINGKUNGAN KESELAMATAN
    UMUM
    RINGAN 1
    SEDANG 2
    BERAT 3
    PERMEN PU 05/PRT/M/2014

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek Konstruksi ?

    Jawab :

    Pemberian Penjelasan atau yang lebih dikenal dengan aanwijzing merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (Term of Reference).

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.
    Jawaban hanya asal copy-paste dari peraturan saja.

  9. Nama : Annisa Eka Tsana
    NIM : 157051644
    Kelas : B1

    1. pengertian pekerjaan konstruksi sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3
    pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya unutk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang.

    3. perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi
    Ahli k3 konstruksi
    – tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3
    – pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajin melibatkan Ahli K3 konstruksi ( tenaga kerja lebih dari 100 orang & nilai konstrak diatas Rp. 100.000.000.000 )

    petugas k3 konstruksi
    – petugas di dalam organisasi pengguna jasa yang mengikuti pelatihan teknis SMK3 konstruksi bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    -pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan petugas k3 konstruksi ( tenaga kerja kurang dari 100 orang & nilai konstrak dibawah Rp. 100.000.000.000 )

    4. lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. kebijakan K3
    b.perencanaan K3
    c. pengendalian operasional
    d. pemeriksanaan dan evaluasi kinerja K3
    e. tinjauan ulang kinerja K3

    – tahap pra konstruksi
    1. rancangan konseptual, meliputi studi kelayakan, survei dan investigasi
    2. detailed enginering design (DED)
    3. dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
    – tahap pemilihan penyedia barang/jasa
    -. tahap pelaksanaan konstruksi
    – tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan

    1. penerapan SMK3 konstruksi bidang PU ditetapkan potensi bahaya
    2. potensi bahaya ditetapkan menjadi
    a. potensi bahaya tinggi apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan kontrak diatas Rp. 100.000.000.000
    b. potensi bahaya rendah apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000
    3. pelaksaaankonstruksi dengan potensi bahayatinggi melibatkan ahli k3 konstruksi
    4. pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahayarendah wajib melibatkan petugas k3 konstruksi

    – tahap pra konstruksi
    1. rancangan konseptual (studi kelayakan, survei dan investigasi) wajib memuat telaahan aspek k3
    2. penyusunan setailed engineering desain wjib:
    a. mengidentifikasi bahaya, menilai risiko k3 serta pengendaliannya pada penetapan, kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan
    b. mengidentifikasi dan menganalisis tingkat risiko k3 darikegiatan yang akandilaksanakan sesuai dengan tata cara penetapan tingkat risiko k3 konstruksi
    3. penyusunan dokumen pemilihan penyedia narang/jasa wajib memuat:
    a. potensi bahaya, jenis bahaya dan indentifikasi bahaya k3 konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan dokumen perencanaan atausumber lainnya
    b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan k3 konstruksi temasuk kriteria penilaian dokumen RK3K

    – tahap pemilihan penyedia barang/jasa
    1. dokumen pemilihan penyedia brang/jasa harus memuat persyaratan k3 konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis
    2. dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K
    3. untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggiwajib dipersyaratkan rekrutmen ahli k3 konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat smk3 perusahaan
    4. pada saat aanwijizing, potensi, jenis, identifikasi bahaya k3 dan persyaratkan k3 konstruksi wajib dijelaskan
    5. evaluasi teknis RK3K penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya k3
    6. dalam evaluasi penawaran,pokja dapat melibatkan ahli k3 konstruksi/petugas k3 konstruksi apabila diantaranya anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat AHli K3 konstruksi/petugas k3 konstruksi
    7. apabila berdasarkan hasil evaluasi teknis k3 dalam dokumen pemilihan tidakmemenuhi kriteria evaluasi teknis k3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka penawaran dapat dinyatakan gugur
    8. RK3K penawaran yang disusun oleh penyedia jasa untuk usulan penawasan dalam pemilihan penyedia barang/jasa merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkunan kementrian pekerjaan umum
    9. rencana biaya k3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko k3 konstruksi sesuai dengan RK3K penawaran
    10. apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya k3 konstruksi atau rencana biaya k3 konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program k3 maka penyedia jasa tetap wajib melaksanakan program k3 konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK
    11. penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan k3 konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan

    – tahap pelaksanaan konstruksi
    1. RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksaaan pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa untuk disahkan
    2. RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen konstrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi
    3. dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk kerja sama operasi (kso), pemimpin kso harus menetapkan kebijakan k3 konstruksi yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa
    4. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terhadap ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K atau perubahan dan atau pekerjaan tambah/kurang maka RK3K harus ditinjau ualng dan disetujio oleh PPK
    5. dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala
    6. apabila terjadi kecelakaan kerja penyedia jasa wajib membuat laporan kecalakaan kerja kepada PP, dinas tenaga kerja paling lambah 2*24 jam
    7. penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K

    – tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan
    1. pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, ahli k3 konstruksi/petugas k3 konstruksi harus memastikah bahwa prosedur k3 telah dilaksanakaan
    2. laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib memuat hasil kinerja smk3, statistik kecelakaan dan penyakit akkibat kerja serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang

    5. potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan atau nilai konstrak diatas Rp. 100.000.000.000
    potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000

    6. detailed engineering design (DED) dalam pekerjaan konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan, detail bangunan sipil seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan dll.

    7. RK3K pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibuat oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan kontrak dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan. dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan)

    8. 1 ( satu) jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 ( dua ) kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 ( tiga ) sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. 1 tingkat keparahan ringan, terpeselet, polusi debu dan cukup pengobaan P3K atau klinik dan tetap lanjut bekerja
    2 tingkat keparahan sedang, tersengat aliran listrik dan memerlukan pengobatan diluar lokasi kegiatan seperti rumah sakit
    3 tingkat keparahan berat, menghirup gas beracun, patah kaki, meninggal luka berat atau kehilangan hari kerja diatas 2*24 jam

    10. aanwijzing adalah proses pemberian penjelasan mengenai Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), rencana anggaran biaya dll. pihak yang terlibat dalam proses ini owner, konsultan, perencana, manajemen konstruksi, kontraktor pelaksana dll.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  10. Nama : Eka Ulif Aulia
    NIM : 157051801
    Kelas : A2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi” sesuai Permen. PU No. 05/PRT/M/2014 pada pasal 1 ayat 3?
    Jawaban :
    Menurut Permen PU 5/PRT/M/2014 pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “ahli K3 konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Jawaban :
    Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 pada pasal 1 ayat 3, ahli K3 konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwewenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan “ahli K3 konstruksi” dengan “Petugas K3 konstruksi”?
    Jawaban :
    Perbedaan antara ahli K3 konstruksi dan petugas K3 konstruksi, sebagai berikut :
    a. Berdasarkan definisi
    – Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 pada pasal 1 ayat 3, ahli K3 konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwewenang sesuai dengan Undang-Undang.
    – Sedangkan petugas K3 konstruksi menurut Permen PU No.05/PRT/M/2014 yaitu petugas didalam organisasi Penggunaan jasa dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 konstruksi bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 konstruksi bidang PU.

    b. Berdasarkan lingkup jenis proyek konstruksi yang dilakukan.
    – Ahli K3 konstruksi harus atau wajib dilibatkan dalam pelaksaan konstruksi dengan potensi bahaya tinggi(pekerjaan bersifat berbahaya dan atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000)
    – Petugas K3 konstruksi harus atau wajib dilibatkan dalam pelaksaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah(pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan atau mempekerjakan tenaga kerja dibawah 100 orang dan atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000)
    c. Berdasarkan kewajiban dan tugas
    – Ahli K3 konstruksi memiliki tanggung jawab atau tugas yang adapun 1 berbeda dengan petugas K3 konstruksi yaitu pada pasal 16 ayat 1 bagian c yaitu dalam mengidentifikasi bahaya dan mentapkan potensi bahaya K3 konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan ahli K3 konstruksi. Sedangkan petugas K3 konstruksi tidak membeban tanggung jawab atau tugas tersebut. Dan selebihnya memilki kesamaan dalam tugas yang berada pada Permen PU. No. 05.PRT/M/2014.

    4. Apa saja lingkup SMK3 konstruksi bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan ?
    Jawaban :
    Bahwa secara umum setiap penyelenggaraaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum wajib menerapkan SMK3 konstruksi bidang PU.
    a. Kebijakan K3
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian operasional
    d. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3
    e. Tinjauan ulang kinerja K3
    Dan hal-hal tersebut dari a-e diterapkan pada tahapan sebagai berikut :
    a. Tahap Pra Konstruksi :
    a.1 Rancangan konseptual, meliputi studi kelayakan/feasibility study, survei dan inevestivigasi.
    a.2 detailed engineering design(DED).
    a.3 Dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa.
    b. Tahap pemilihan penyediaan barang/jasa (procurment).
    . c. Tahap pelaksanaan konstruksi.
    d. Tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.

    Penjelasan tahap kebijakan hingga penyerahan hasil akhir pekerjaa,
    SMK3 konstruksi meliputi :
    f. Kebijakan K3
    Kebijakan K3 merupakan penyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangi oleh manajer proyek/kepala proyek. Yang mana persyaratan yang harus dipenuhi pada kebijakan K3, sebagai berikut:
    a.1 Perusahaan penyedia jasa harus menetapkan kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
    a.2 kepala proyek/project manager harus mengesahkan kebijakan K3.
    a.3 kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagao berikut :
    – Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja(PAK) serta peningkatan berlanjutan SMK3.
    – Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3.
    – Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.
    g. Perencanaan K3
    Penyedia jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian riisiko K3 dan penanggung jawab untuk diserahkan, dibahas dan setujui PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan hal-hal yang terkait dengan perencanaan K3, sebagai berikut:
    b.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3 dan penanggung.
    b.2 Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
    b.3 Sasaran dan program K3
    Sasaran
    – Sasaran umum
    Nihil kecelakaan kerja yang fatal (zero fatal accidents)pada pekerjaan konstruksi.

    – Sasaran khusus
    Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainnya sasaran umum.
    Program K3
    Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian monitoring dan penanggung jawab.

    h. Pengendalian operasional
    Pengendalian opersional berupa prosedur kerja atau petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada tabel 2.3, diantaranya :
    – Menunjuk penanggung jawab kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam struktur organisasi K3 beserta uraian tugas.
    – Upaya pengendalian berdasarkan ruang lingkup perkerjaan.
    – Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja.
    – Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko.
    – Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan.
    – Disesuaikan dengan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3.
    i. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3
    Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D (pengendalian operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (perencanaan K3).
    j. Tinjauan ulang kinerja K3
    Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E, diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan penunjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.
    Dan hal-hal tersebut dari a-e diterapkan pada tahapan sebagai berikut :
    b. Tahap Pra Konstruksi :
    a.1 Rancangan konseptual, meliputi studi kelayakan/feasibility study, survei dan inevestivigasi.
    Pada penjelasan yang secara tertulis di Permen PU No. 05/PRT/M/2014 yaitu bahwa rancangan konseptualm(studi kelayakan, survei dan investigasi) wajib membuat telaahan aspek K3.
    a.2 Detailed engineering design(DED).
    Pada penjelasan yang secara tertulis di Permen PU No. 05/PRT/M/2014 mengenai persyaratan penyusunan DED, yaitu sebagai berikut:
    – Mengidentifikasi bahaya, menilai risiko K3 serta pengendalinnya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan.
    – Mengidentifikasi dan menganalisi tingkat risiko K3 dari kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan tata cara penetapan tingkat risiko K3 konstruksi.
    a.3 Dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa.
    Pada penjelasan yang secara tertulis di Permen PU No. 05/PRT/M/2014 mengenai persyaratan-persyaratan yang wajib dimuat dalam dokumen pemilihan penyediaan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut:
    – Potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan dokumen perencanaan atau dari sumber lainnya.
    – Kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    c. Tahap pemilihan penyediaan barang/jasa (procurment).
    Pada penjelasan yang secara tertulis di Permen PU No. 05/PRT/M/2014 mengenai penerapan SMK3 pada tahap pemilihan penyediaan barang dan jasa, memiliki persyaratan dan ketentuan yang termuat didalamnnya pada pasal 8 yaitu :
    1) Dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa harus memuat persyaratan K3 konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    2) Dokumen pemilihan penyediaan barang dan jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratan rekrutmen ahli K3 konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikasi perusahaan.
    4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 konstruksi wajib dijelaskan.
    5) Evaluasi teknik RK3K penawaran dilakuakn terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    6) Dalam evaluasi penawaran, pokja dapat melibatkan ahli K3 konstruksi dan petugas K3 konstruksi apabila diantara anggotannya tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi dan petugas K3 konstruksi.
    7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyediaan barang dan jasa, maka penawaran dikatakan gugur.
    8) RK3K penawaran yang disusun oleh penyedia jasa untuk usulan dari usulan teknis dalam dokumen penawaran.
    9) Rencana biaya K3 harus dilgitung berdasarkan kebutuhan secara keseluruhan pengendalian risiko K3 konstruksi sesuai dengan RK3K penawaran.
    10) Apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya K3 konstruksi atau rencana biaya K3 konstruksi yang diperhitungkan ternayata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui PPK.
    11) Penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemegang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 konstruksi untuk keseluruhan tahapan pekerjaan.
    . c. Tahap pelaksanaan konstruksi.
    1) RK3K dipersentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau Pre Construction Meeting(PCM) oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan ditandatangi oleh PPK.
    2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), pemempin KSO harus menetapkan kebijakan K3 konstruksi yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa.
    4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan atau perubahan dan atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K harus dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan) yang menjadi bagian dari laporan pelaksaaan pekerjaan.
    6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, dinas tenaga kerja setempat dan paling lambat 2×24 jam.
    7) Penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulan, dalam rangka menjamin kesesuaiandan efektifitas penerapan RK3K.
    d. Tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    1) Pada saat uji coba dan laik fungsi sistem (testing and comissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, ahli K3 konstrusi atau petugas K3 konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    2) Laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untu proyek sejenis yang akan datang.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen. PU no. 5/PRT/M/2014 untuk:
    a. Potensi bahaya tinggi
    Pada potensi bahaya tinggi menurut Permen No.05/PRT/M 2014 menjelaskan bahwa kriteria potensi bahaya berdasarkan tenaga kerja dan jumlah nilai konstrak yang dihasilkan, potensi bahaya tinggi yaitu dalam pelaksaan konstruksi dengan potensi bahaya tinggi(pekerjaan bersifat berbahaya dan atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000)

    b. Potensi bahaya rendah
    Pada potensi bahaya tinggi menurut Permen No.05/PRT/M 2014 menjelaskan bahwa kriteria potensi bahaya berdasarkan tenaga kerja dan jumlah nilai konstrak yang dihasilkan, potensi bahaya tinggi yaitu dalam pelaksaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah(pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan atau mempekerjakan tenaga kerja dibawah 100 orang dan atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000)

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed engineering Design” (DED)?
    Jawaban:
    Detailed Engeneering Design (DED) dalam bidang pekerjaan konstruksi dapat didefinisikan sebagai output atau produk dari konsultan perencanaan, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan dan pekerjaan konstruksi lainnya. Detail engineering deisgn dapat berupa gambar detail, namun dapat dibuar lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :
    – Gambar detail bangunan atau gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan.
    – Engineer’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran (RAB).
    – Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
    – Laporan akhir tahap perencanaan yang meliputi, sebagai berikut :
    1) Laporan arsitektur.
    2) Laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (soil test).
    3) Laporan perhitungan mekanikan dan elektrikal.
    4) Laporan perhitungan Informasi dan Teknologi (IT).
    5) Gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri gambar rencana teknis yang meliputi asitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar yang disajikan dan ada maka hal tersebut akan mempermudah proses-proses pekerjaan dan mempercepat proses penyelesaian.
    6) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat berdasarkan gambar, kemudian dapat juga membuat Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) serta spesifikasi dan harga. Susunan RAB nantinya akan dirivew, perhitungannya dikoreksi dan diupdate atau perbaharui harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi Harga Pekiraan Sendiri (HPS).
    7) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi, sehingga dapat dimasukan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP).

    7. Jelaskan apa yang maksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    Jawaban :
    Menurut Pemen. No 05/PRT/M/2014 pada pasal 1 point 11, Rencana K3 Konstrak (RK3K) adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU dan merupakan kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa, yang selanjutnnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU.
    Pada pembuatan RK3K menurut Permen No.05/PRT/M/2014 yaitu dimulai pada tahap pra konstruksi yang lebih spesifiknya pada tahapan penyusunan dokumen pemilihan penyediaan barang dan jasa yang wajib membuat kriteria penilaian dokumen RK3K atau pada tahap sebelum lelang karena hal ini menjadi persyaratan untuk memenuhi persyaratan dalam proses pelelangan nantinya.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1,2 dam 3. Apakah arti angka 1,2 dan 3 tersebut?
    Jawaban :
    Menurut Permen No. 05/PRT/M/2014 bahwa nilai frekuen atau kekerapan diberi simbul, sebagai berikut :
    1 (satu), tingkat kekerapan jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    2 (dua), tingkat kekerapan kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    3 (tiga), tingkat kekerapan sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Penentu nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1,2 dan 3. Jelaskan arti angka 1,2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.
    Jawaban :
    1 (satu), tingkat keparahan atau dampak dikategorikan ringan dalam kegiatan konstruksi.
    2 (dua), tingkat keparahan atau dampak dikategorikan sedang dalam kegiatan konstruksi.
    3 (tiga), tingkat keparahan atau dampak dikategorikan berat dalam kegiatan konstruksi.

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi ?
    Jawaban :
    Aanwijizing merupakan bagian dari proses kegiatan tender yang merupakan pertemuan atau meeting antara pihak kontraktor (peserta tender), konsultan perencana, arsitektur, MEP, owner dan manajemen konstruksi untuk membahas mengenai Rencana Kerja dan Syarat (RKS), gambar tender, BoQ without price dan sebagainya. Dimana tahapan aanwijzing akan lakukannya proses tanya jawab dan review antara perencana, owner dan kontraktor terjadi kesamaan pemahaman.

  11. Nama : Muhammad Ryan Chaidir
    NIM : 13.11.106.701501.0942
    Kelas : B1

    1.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2.Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3.Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan,melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4.a.Tahap Pra Konstruksi:
    (1)Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.

    (2)Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    a.mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material,pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b.mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;

    (3)Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    a.potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    b.kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

    b.Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa :
    (1)Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    (2)Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    (3)Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    (4)Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    (5)Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    (6)Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya
    tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    (7)Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    (8)RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    (9)Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    (10)Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    (11)Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan .

    c.Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    (1)RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    (2)RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    (3)Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia jasadalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    (4)Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    (5)Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jas dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    (6)Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    (7)Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

    d.Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    (1)Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    (2)Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja
    SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5.a Potensi Bahaya Tinggi,apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b.Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6.Detail Engineering Design (DED) adalah Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7.RK3K adalah kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen
    RK3K di buat pada saat Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi

    8.1 (satu) : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    2(dua) :Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3(tiga) :Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9.1(satu) : Tingkat keparahan rendah
    2(dua) : Tingkat keparahan sedang
    3.(tiga) : Tingkat keparahan Tinggi

    10. Aanwijzing adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah proyek. aanwijzing ini berisi bermacam macam informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail.

  12. Nama : Joko Miftakhul Fajri
    NIM : 14.11.106.701501.1328
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
    pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi
    mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
    bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi
    dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan
    sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai
    dengan Undang-Undang.

    3. Perbedaan Ahli K3 Konstruksi dan Petugas K3 konstruksi adalah, jika ahli konstruksi adalah petugas
    teknik yang mempunyai kompetensi di bidang konstruksi, sedangkan Petugas k3 konstruksi adalah
    petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti
    pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU

    4. SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan
    sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Enginering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. A. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    B. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar
    rupiah).

    6. Detail Engineering Design (DED) adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan

    7. Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana
    penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak
    suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    8. Nilai Kekerapan Terjadinya Risiko K3 Konstruksi Ditandai dengan nilai angka yang berarti :
    a. 1 (satu) jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    b. 2 (dua) kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    c. 3 (tiga) sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi disimbolkan dengan nilai :
    angka yang berarti
    a. 1 (satu) ringan
    b. 2 (dua) sedang
    c. 3 (tiga) tinggi

    10. Pemberian Penjelasan atau yang lebih dikenal dengan aanwijzing merupakan tahap dalam sebuah
    tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS(Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan TOR(Term of Reference). Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara vendor dengan konsultan perencana mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran. Sampai proses tahap ini selesai dan vendor memasukan penawarannya, dan tahap selanjutnya adalah
    pemasukan dan pembukaan surat penawaran.

  13. Nama : Kelas : D4 K3 B1
    NIM : 157051702
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal, dan elektrikal serta jasa pelaksanaanyalainya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. Ahli K3 kontruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 kontruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang di terbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3. – Ahli K3 kontruksi tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 kontruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang di terbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang

    – Petugas K3 kontruksi petugas di dalam organisasipengguna jasa/organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 kontruksi bidang pu, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 kontruksi bidang pu.

    4. – Kebijalkan K3
    – Perencanaan K3
    – Pengendalian oprasional
    – Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3
    – Tinjauan ulang kinerja K3

    5. A. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya/memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    B. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya/memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan nilai kontrak di bawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    6. – Mengidentifikasi bahaya, menilai resiko K3 serta pengendalianya pada penetapan kiretria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan kontruksi, serta oprasi dan pemeliharaan

    – Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan tata cara penetapan tingkat risiko K3 kontruksi

    7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 kontruksi bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan kontruksi, yang di buat oleh penyedia jasa dan di setujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya diijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dengan penggunaan jasa dalam penyelenggaraan SMK3 kontruksi bidang pu dan di buat pada saat tahap Pra kontruksi

    8. 1 Jarang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    2 Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    3 Sering terjadi dalam kegiatan kontruksi

    9. 1 Ringan
    2 Sedang
    3 Berat

    10. Aanwijzing adalah merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasn mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (Term of Rrference).

  14. Nama : Imam Taufiqur Rahman
    NIM : 157051672
    Kelas : B1-D4K3

    1. Yang dimaksud dengan pekerjaan kontrusk sesuai dengan PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 yaitu :
    Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 kontrusi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Perbadaan Ahli K3 kontruksi dengan Petugas K3 Kontrusi yaitu : Ahli k3 Kontruksi sebagai tenaga teknis sedangkan Petugas k3 Kontruski sebagai petugas di dalam organisasi pengguna jasa dan/atau organisasi penyedia jasa pelatihan yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3.

    4. Ruang lingkup SMK3 kontruksi bidang PU yaitu Pengguna Jasa khususnya di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Penyedia Barang/Jasa
    Tahap K3 yaitu :
    1. Kegiatan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi dan Kegiatan Swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
    2. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan Pedoman ini beserta lampirannya.
    3. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : a Risiko Tinggi; b Risiko Sedang; c Risiko Kecil.
    4. Kinerja penerapan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : a. Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%; b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60 % – 85%; c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian < 60 %
    5. Dalam rangka Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
    6. Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
    7. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang : a. Pihak yang berperan sebagai Penyelenggara Langsung; b. Pihak yang berperan sebagai Pengendali.

    5. Kriteria Potensi bahaya tinggi dan rendah pada Permen PU 05/PRT/M/2014 yaitu :
    1. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    2. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Detailed Engineering Design (DED) adalah sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU. RK3K di buat pada saat sebelum persiapan pelaksanaan pekerjaan kontruksi di mulai.

    8. Arti angka pada penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko k3 kontruksi yaitu
    a) 1 adalah jarang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    b) 2 adalah kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    c) 3 adalah sering terjadi dalam kegiatan kontruksi
    9. Nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi yaitu pada symbol :
    a) 1 yaitu Tingkat Keparahan ringan
    b) 2 yaitu Tingat Keparahan sedang
    c) 3 yaitu Tingkat Keparahan berat

    10. Aanwijzing merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (Term of Reference).

  15. Nama : Dina Sabrina Amalia
    NIM : 157051835
    Kelas : A2

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, terdapat beberapa ketentuan dalam menjalankan kegiatan konstruksi di Indonesia dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di sektor ini.

    Berikut tugas 3- K3 Konstruksi 2017 (171004) yang berkaitan dengan peraturan tersebut yang telah tertera diatas.
    Pertanyaan beserta jawaban :
    1) Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    – Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2) Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3) Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    – Berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 4 dan 5 yang mencantumkan pengertian dan penjelasan akan Ahli K3 Konstruksi dan Petugas K3 Konstruksi, perbedaannya jelas tertulis sebagai berikut :
    a) Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang
    b) Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/ atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    – Perbedaan lainnya berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 bahwa letak perbedaan yang lebih spesifik adalah dilihat berdasarkan :
    (1) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi.
    (2) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 Konstruksi.

    4) Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    – Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU berdasarkan BAB III Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam Bagian Kesatu; Umum Pasal 4 Ayat 2 meliputi :
    a) Kebijakan K3;
    b) Perencanaan K3;
    c) Pengendalian Operasional;
    d) Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e) Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    Lingkup SMK3 Konstruksi :
    1. Kebijakan K3
    Dalam tahapan ini pentingnya dalam menerapkan SMK3 dalam bidang konstruksi harus memuat adanya kebijakan K3 yang berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus disahkan dan ditandatangani oleh Manajer Proyek/ Kepala Proyek. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan kebijakan K3 pada kegiatan konstrksi yang dilaksanakan.
    Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a) Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
    b) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
    c) Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

    2. Perencanaan K3
    Pada tahap ini Penyedia Jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan penanggung jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.
    2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format yang ada pada Tabel 2.1 pada RK3K.
    2.2 Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
    Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi bidang PU antara lain sebagai berikut :
    a) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
    b) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
    c) ………… (diisi peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU) Jangan copy-paste, melainkan harus dijelaskan.

    3. Sasaran dan Program K3
    3.1 Sasaran
    a) Sasaran Umum;
    Nihil kecelakaan kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.
    b) Sasaran Khusus:
    Sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya sasaran umum, contohnya yang tertera pada Tabel 3.3 Penyusunan Sasaran dan Program K3.
    3.2 Program K3
    Meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring dan penanggung jawab.

    4. Pengendalian Operasional
    Berupa prosedur kerja/ petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya :
    a) Menunjuk Penanggung jawab kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam struktur organisasi K3 beserta uraian tugas;
    b) Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan;
    c) Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
    d) Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko;
    e) Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
    f) Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada tabel contoh Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

    5. Pemeriksaaan dan Evaluasi Kinerja K3
    Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian 4 (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian bagian 3 (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian pada tabel contoh Sasaran dan Program K3.

    6. Tinjauan Ulang K3
    Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian 5. Diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolak ukur sebagaimana ditetapkan pada pada tabel contoh Sasaran dan Program K3.
    Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja maka dapat dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

    Pasal 4 Ayat 3 :
    SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diterapkan pada tahapan sebagai berikut :

    a. Tahapan Pra Konstruksi (Pada tahapan ini dijelaskan lebih rinci pada Bagian Kedua Pasal 7 mengenai Penerapan SMK3 Pada Tahapan Pra Konstruksi :
    1. Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan/ Feasibility Study, Survei, dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    -Bahwa dalam ayat 1 ini menerangkan bahwa pada saat melakukan proses pekerjaan pra konstruksi dengan menerapkan SMK3 wajib untuk memuat telaahan aspek K3 pada setiap dan semua rancangan konseptual suatu proyek konstruksi dimana meliputi studi kelayakan/ feasibility study, survei dan insvestigasi agar sebelum memulai dan melanjutkan pekerjaan proyek konstruksi
    2. Detailed Engineering Design (DED);
    -Dengan melakukan penyusunan Detailed Engineering Design (DED), wajib :
    a) Mengidentifikasi bahaya; menilai Risiko K3 serta pengendaliaanya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksaana konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b) Mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/ proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
    – Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa wajib memuat :
    a) Potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    b) Kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa (Procurement);
    -Pada tahap ini dijelaskan lebih rinci pada Pasal 8, Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
    (1) Dokumen Pemilihan Penyedian Barang/ Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    (2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    (3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    (4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    (5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    (6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/ Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggontanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/ Petugas K3 Konstruksi.
    (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi keriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    (8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia brang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    (9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    (10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaann program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetuhui oleh PPK.
    (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    -Pada tahap ini dijelaskan lebih rinci di Pasal 9, Penerapan SMK3 pada Tahap Pelaksana Konstruksi
    (1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/ Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    (2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksaan konstruksi.
    (3) Dalam hal pekerjaan kostruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    (4) Apabila dalam pelakasanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/ atau perubahan dan/ atau pekerjaan tambah/kurang, maka RKK3 harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    (5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, minnguan, bulanan, dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksaaan pekerjaan.
    (6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    (7) Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    – Pada tahap ini dijelaskan lebih rinci pada Pasal 10, Penerapan SMK3 pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.
    (1) Pada saat pelaksaaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/ Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    (2) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekrjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5) Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014 untuk :
    A. Potensi Bahaya Tinggi
    Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/ atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/ atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    B. Potensi Bahaya Rendah
    Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/ atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/ atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6) Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)”?
    -Detail Engineering Design (DED) adalah proyek perencanaan fisik, dimana proyek ini adalah proyek untuk membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil (gedung, jalan, jembatan, bendungan, dll). Detail Engineering Design (DED) dalam pekerjaan konstruksi juga dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana. DED ini dapat berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen berikut :
    a) Gambar detail bangunan atau gambar bestek, yaitu gambar desain teknis bangunan yang meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan.
    b) Engineer’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar yang kemudian dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) serta spesifikasi dan harga.
    c) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS ini menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia hingga dapat dimasukkan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (S0P).
    d) Laporan akhir tahap perencanaan yaitu meliputi:
    – Laporan arsitektur,
    – Laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test),
    – Laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal,
    – Laporan perhitungan IT (Informasi dan Teknologi).

    7) Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014?
    – Rencana K3 Kontrak (RK3K) adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi anatara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU.
    – Rencana K3 Kontrak (RK3K) dibuat sebelum pelaksanaan kontrak (pada tahap pra konstruksi) karena RK3K diperuntukkan untuk tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan akan dilaksanakan, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan sehingga sebelum itu RKK3 harus sudah selesai dibuat agar pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dapat langsung diserahkan untuk dibahas, disetujui maupun nantinya dapat dilakukan evaluasi terhadap ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan.

    8) Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 Konstruksi diberi simbol berupa angka 1,2, dan 3. Jelaskan arti angka 1,2, dan 3 tersebut sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014.
    – Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3 Konstruksi dijelaskan pada Lampiran 1 mengenai Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi, Permen PU No. 05/PRT/M/2014; melalui tabel 1.1 yang dinyatakan dengan nilai :
    a) Nilai 1 (satu) menyatakan bahwa tingkat kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi adalah “Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi”.
    b) Nilai 2 (dua) menyatakan bahwa tingkat kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi adalah “Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi”.
    c) Nilai 3 (tiga) menyatakan bahwa tingkat kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi adalah “Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi”.

    9) Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan terjadinya akibat Risiko K3 Konstruksi diberi simbol berupa angka 1,2, dan 3. Jelaskan arti angka 1,2, dan 3 tersebut sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014.
    – Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan terjadinya akibat Risiko K3 Konstruksi dijelaskan pada Lampiran 1 mengenai Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi, Permen PU No. 05/PRT/M/2014; melalui tabel 1.2 yang dinyatakan dengan simbol berupa angka sebagai berikut :
    a) Nilai 1 (satu) menyatakan bahwa tingkat keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan terjadinya akibat Risiko K3 Konstruksi adalah “RINGAN”
    b) Nilai 2 (dua) menyatakan bahwa tingkat keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan terjadinya akibat Risiko K3 Konstruksi adalah “SEDANG”
    c) Nilai 3 (tiga) menyatakan bahwa tingkat keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan terjadinya akibat Risiko K3 Konstruksi adalah “BERAT”

    10) Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    – Aanwijzing atau Pemberian Penjelasan adalah salah satu proses dalam pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja atau Pejabat Pengadaan dilkasanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang atau Jasa.

  16. Nama : Ruth Silvia Meilina Marpaung
    NIM : 157051645
    Kelas : B1

    Sumber:
    1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
    2.PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

    Jawaban Tugas 3:
    1.Pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang dirangkai menjadi satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.
    ,(PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2014)Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung ,banguan sipil,instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2.Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang memunyai kompetensi khusus di bidang k3 konstruksi dalam merencanakan,melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3.Perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan petugas k3 konstruksi adalah Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 konstruksi,Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan
    Petugas K3 konstruksi.

    4.Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi(plan,do,check,act):
    a. Kebijakan K3(Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3);
    b. Perencanaan K3(Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan untuk menentukan arah dan batasan alur dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di suatu organisasi atau instansi);
    c. Pengendalian Operasional(Proses untuk memastikan bahwa tugas yang telah ditentukan dilaksanakan secara efektif dan efisien,orientasi jangka pendek,Difokuskan pada proses pengendalian);
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3(Melacak perkembangan dari pertemuan-pertemuan K3, pemenuhan Tujuan K3 dan peningkatan berkelanjutan,Memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja,Memantau kejadian-kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK),Menyediakan data untuk evaluasi keefektifan pengendalian operasi K3 atau untuk mengevaluasi perlunya modifikasi pengendalian ataupun pengenalan pilihan pengendalian baru,Menyediakan data untuk mengukur kinerja K3 Perusahaan baik secara proaktif maupun secara reaktif,Menyediakan data untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja Perusahaan,Menyediakan data untuk menilai kompetensi personil K3);
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3( evaluasi terhadap kebijakan K3,Sasaran dan kinerja K3,hasil temuan audit SMK3,dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
    SMK3 Konstruksi Bidang PU diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi(Rancangan Konseptual Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi wajib memuat telaahan aspek K3,Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED),Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa):
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa(Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis,Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K,Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan,Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan);
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi,Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3 Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi,Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur,RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan
    penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran,Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak
    mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK,Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi
    RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan); dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan(Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem /Testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan,Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang)

    5.a.Potensi Bahaya Tinggi:apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    b.Potensi Bahaya Rendah: apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6.Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. (DED) bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:
    a.Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan
    b.Engineer’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    c.Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
    d.Laporan akhir tahap perencanaan

    7.Rencana K3 Kontrak disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan
    konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.RK3K Dibuat pada awal kegiatan,
    Harus mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK,Pada awal dimulainya kegiatan Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan,Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.

    8.Nilai Kekerapan Terjadinya Risiko K3 Konstruksi
    1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9.1 (satu) Tingkat Risiko K3 Rendah
    2 (dua) Tingkat Risiko K3 Sedang
    3 (tiga) Tingkat Risiko K3 Tinggi

    10. Aanwijzing/Penjelasan Lelang adalah salah satu proses dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja/Pejabat Pengadaan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

  17. Nama : Aditya Darmawan
    NIM : 157051722
    Kelas : B2

    1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang sedangkan;
    – Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbinga teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU. Jadi perbedaan antara Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 adalah pada kompetensi dan sertifikasi yang berbeda diantara Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi dimana Kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki Ahli K3 Konstruksi lebih tinggi dibanding Petugas K3 Konstruksi.

    4. Lingkup SMK3 Konstruksi bidang PU mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan ialah sebagai berikut :
    Pasal 5
    (1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.
    (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang
    dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
    Pasal 6
    (1) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 konstruksi.
    (2) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi.
    Bagian Kedua
    Penerapan SMK3 Pada Tahapan Pekerjaan Konstruksi
    Pasal 7
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi
    (1) Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    (2) Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material,
    pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara
    Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    (3) Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen
    Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    Pasal 8
    Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
    (1) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan
    persyaratan teknis.
    (2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    (3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan
    sertifikat SMK3 perusahaan.
    (4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    (5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    (6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak
    ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen
    pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    (8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan
    bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia
    barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    (9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K
    Penawaran.
    (10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan
    ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi
    sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk
    seluruh tahapan pekerjaan.
    Pasal 9
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    (1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia
    Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    (2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan
    penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin
    KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan
    tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    (5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan,
    bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    (6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja
    setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    (7) Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan
    triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    Pasal 10
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    (1) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli
    K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    (2) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta
    usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.
    Bukan seperti ini jawaban yang diharapkan dari soal.

    5. – Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang
    dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    – Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa
    digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan,
    jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan
    dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya
    dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    dan RK3K dibuat pada saat tahap Pra Konstruksi

    8. Nilai kekerapan terjadinya resiko K3 Konstruksi :
    1 = Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    2 = Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kosnrtuksi.
    3 = Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Nilai Keparahan kerusakan akibat resiko K3 Konstruksi :
    1 = Ringan.
    2 = Sedang.
    3 = Berat.

    10. Aanwijzing adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk sebuah proyek atau tender. Aanwijzing ini berisikan
    bermacam-macam informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail.

  18. Nama: Muhammad Fahrizal Ardan
    NIM :157051798
    Kelas : A2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    Jawab:
    Menurut Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada pasal 1 ayat 3 yaitu, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi “ sesuai Permen PU tersebut?
    Jawab:
    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    Jawab:
    Ahli K3 Konstruksi
    adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang.
    Petugas K3 Konstruksi
    adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/pembimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikandengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    Jadi Perbedaan antara Petugas K3 Konstruksi dan Ahli K3 Konstruksi ,yaitu Petugas K3 Konstruksi adalah Organisasi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang telah yang terbukti telah mengikuti bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU sedangkan Ahli K3 Konstruksi yaitu tenaga teknis yang berkompetensi khusus dalam bidang K3 Konstruksi untuk merencanakan,melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi dengan bukti terseritikasi pelatihan dan kompetensi yang telah di terbitkan intansi atau lembaga yang berwenang sesuai Perundang-undangan.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    Jawab:
    Pada BAB III tentang Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Pasal 4 Ayat 2 Bahwa Ruang Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU yaitu:
    a. Kebijakan K3
    [Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risikio dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek]
    A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang di laksanakan.
    A.2. Kepala Proyek/Project Manager harus mengesahkan Kebijakan K3
    A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
    2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
    3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.
    b. Perencanaan K3
    Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaa Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.
    B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas , Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab
    Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel 2.1(Ada Pada Halaman 23 di Permen PU/05/PRT/M/2014).
    B.2 Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan lainnya
    Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang Pu antara lain Sebagai berikut:
    1. UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Thaun 2012 tentang Penerapan SMK3;
    3. ……..[disii Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]
    B.3 Sasaran dan Program K3
    B.3.1 Sasaran
    1. Sasaran Umum:
    Nihil Kecelakaan Keraj yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.
    2. Sasaran Khusus:
    Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 2.3.(Ada Pada Halaman 23 di Permen PU/05/PRT/M/2014). Penysunan Sasaran dan Program K3.
    C.3.2 Program K3
    Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, moniotring, dan penangung jawab, contoh sebagaimana Tabel 3.3. Penyusunan Sasaran dan Program K3.
    c. Pengendalian Operasional
    Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2.3., diataranya:
    1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
    2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.3.;
    3. Presdiksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
    4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.3;
    5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
    6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 2.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan
    Kegiatan Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksankan pada bagian C. (Pengendalian Operasional) berdasarkan Upaya Pengendalian pada bagian B (Perencanaan K3) sesuai dengan urain Tabel 2.3.(Sasaran dan Program K3).
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian D. Diklasifikasikan dengan katagori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada tabel 2.3. Sasaran dan Program K3.
    Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.
    Tahap-tahap yang diterapkan Oleh SMK3 Konstruksi Bidang PU pada pasal 4 Ayat(3) :
    a. Pasal 7, Tahap Pra Konstruksi :
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Studi, Survei dan Investigasi;
    Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib membuat telaahan aspek K3.
    2. Detailed Enginering Design(DED);
    a. Mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kritesia perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b. Mengidentifikasi dan menganaliis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/ Proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;( Pada Permen PU/05/PRT/M/2014 Hal 16 Lampiran 1)
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    a. Potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    b. Kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    b. Pasal 8, Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    1) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.
    c. Pasal 9, Tahap Pelaksanaan Konstruks;
    1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2(ada pada halaman 21 Pada Permen PU/05/PRT/M/2014).
    2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    7) Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    d. Pasal 10, Tahap Penyerahaan Hasil Akhir Pekerjaan.
    1) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    2) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:
    Jawab:
    A. Potensi Bahaya Tinggi:
    Pada Pasal 5 Ayat 2 sesuai Permen PU/05/PRT/M/2014, Potensi bahaya tinggi, Apabila pekerja bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    Pada Pasal 6 Ayat 1 Pelakasanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi.
    B. Potensi Bahaya Rendah:
    Pada pasal 5 ayat 2 sesuai Permen PU/05/PRT/M/2014, Potensi bahaya rendah, Apabila pekerja bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tnaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
    Pada Pasal 6 ayat 2 Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 Konstruksi.

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design(DED)”?
    Jawab:
    Detailed Engineering Design(DED) Dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang dapat digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang , jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
    Pada Permen PU/05/PRT/M/2014 Pasal 7 Mengenai Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi, dalam ayat 2 Penyusunan Detailed Engineering Desain(DED) wajib, istilah Detailed Engineering Desain yaitu:
    c. Mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kritesia perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    d. Mengidentifikasi dan menganaliis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/ Proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;( Pada Permen PU/05/PRT/M/2014 Hal 16 Lampiran 1).

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan Kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    Jawab:
    Pada Permen PU 05/PRT/M/2014 Pasal 1 Ayat 11 ,Istilah RK3K iyalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    RK3K Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dibuat ,dibahas dan ditetapkan Oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan yaitu pada Pasal 9 Mengenai Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbol berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?
    Jawab:
    1. Nilai 1(satu) yaitu Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    2. Nilai 2(dua) yaitu Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    3. Nilai 3(tiga) yaitu Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.
    Jawab:
    1. Nilai 1(satu) yaitu Tingkat Ringan
    2. Nilai 2(dua) yaitu Tingkat Sedang
    3. Nilai 3(Tiga) yaitu Tingkat Berat

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    Jawab:
    Aanwizjing ialah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender dan/atau proyek. Aanwizjing ini berisi bermacam-macam informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail atau Aanwizjing ini bisa di sebut dengan Rapat Penjelasan Pekerjaan dalam Permen PU 05/PRT/M/2014.

  19. Nama : Roy Yunita Novita Sari
    NIM : 157051759
    Kelas : B2

    1.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
    2.Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    3.Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4.SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    Kebijakan K3;
    Perencanaan K3;
    Pengendalian Operasional;
    Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Enginering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
    kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6.Detail Engineering Design (DED) adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, dsb

    7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    RK3K dibuat pada saat tahap pemilihan penyedia barang dan jasa

    8.1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9.1 artinya ringan
    2 artinya sedang
    3 artinya berat

    10.Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas/pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran.

    Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta tender mengenai:
    lingkup pekerjan;
    metoda pemilihan;
    cara penyampaian Dokumen Penawaran;
    kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
    jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran;
    tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
    metoda evaluasi;
    hal-hal yang menggugurkan penawaran;
    jenis kontrak yang akan digunakan;
    ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila diperlukan);
    ketentuan tentang penyesuaian harga;
    ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan;
    besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan;
    ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena kaidah pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  20. Nama: Ryan Seftian
    NPM: 157051926
    Kelas:B1

    1.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhaan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudukan suatu bangunan atau bentuk fisiklain dalam jangka waktu tertentu.

    2.Ahli K3 Konstruksi yang dimaksudi ialah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3.Ahli K3 Konstruksi yaitu seseorang tenaga teknis yang mempunyai komptensi khusus dibidang K3 konstruksi dalam merncanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang mempunyai sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga/ instansi yang berwenang sesuai dengan Undan-Undang, sedangkan petugas K3 Konstruksi ialah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa atau organisasi penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi di Bidang PU.

    4.*Ruang Lingkup SMK3 Konstruksi bidang PU yaitu:
    – Penerapan SMK 3 Konstruksi Bidang PU
    – Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
    – Biaya Penyelenggaraan SMK 3 Konstruksi Bidang PU

    * Kebijakan K3 dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya, potensi bahaya ditetapkan menjadi potensi bahaya rendah dan potensi bahaya tinggi.Dalam Pelaksanaan Potensi bahaya tinggi di wajibkan melibatkan Ahli K3 Konstruksi dan dalam pelaksaanaan Konstruksi dengan potensi bahaya rendah diwajibkan melibatkan Petugas K3 Konstruksi.
    * Perencanaan K3 Tahap Pra Konstruksi yaitu (1) Rancangan Konseptual, meliputi Studi Klayakan/ Feasibility Study, Survey, dan Investigasi wajib memuat telaahan aspek K3. (2) Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan, dapat mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan , sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi.(3)Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa wajib memuat potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi dan kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi.
    *Tahap Pemilihan PenyediaBarang/Jasa, memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknsis, harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K; untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi , wajib di persyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan. Pada saat aanwijzing , potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.
    *Tahap Pelaksanaan Konstruksi, RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh penyedia jasa , untuk disahkan dan ditandai tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.Dalam hal pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaiand dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinaju ulang dan disetujui oleh PPK.Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat paling lambat 2×24 jam. Selanjutnya Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulan, dalam rangka menjadi kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    *Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan, pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikanbahwa prosedur K3 telah dilaksanakan dan Laporan penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Kriteria Potensi Bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 yaitu:
    – Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp 100.000.000.000;(seratus milyar rupiaih)
    – Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000; (seratus milyar rupiah)

    6.Detail Engineering Design (DED) adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil seperti gedung, jalanan, jembatan, bendungan, dsb. Detail Engineering Desain (DED) bisa berupa gambar detail yang terdirI dari (1) gambar detail bangunan/gambar gestek yang merupakan gambar desain bangunann yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan,(2) engineering’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) perhitungan volume masing-masing satuan kerja dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pelaksana konstruksi.

    7.RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak) yaitu pelaksaanaan pekerjaan Konstruksi yang dibuat oleh Penyedia jasa untuk pelaksanaan kontrak, yang akan dibahas dan di tetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.
    RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan triwulan).

    8.Penentuan nilai kekerapan terjadinya risiko K3 Konstruksi yaitu:
    -Nilai 1 = Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    -Nilai 2 = Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    -Nilai 3 = Sering terjado dalam kegiatan konstruksi

    9.Penentuan nilai keparahan atau kerugiaan atau dampak kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi:
    -Nilai 1 = Ringan ( apabila orang mengalami terpeleset, polusi debu,(cukup pengobatan P3K atau klinik tetapi dapat berlanjut kerja.Apabila Gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak mnyebabkan pekerjaan terhambat dan dan dapat diperbaiki dalam waktu 1×24 jam dalam risiko konstruksi ini maka, dapat dikatakan tingkat keparahannya masih rendah.
    -Nilai 2 = Sedang ( apabila seseorang mengalami tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun ,yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan pengobatan diluar lokasi kegiatan (puskesmas /rumah sakit) maka, dalam risiko ini tingkat keparahaannya sedang.
    -Nilai 3 = Berat (apablia seseorang mengalami kecelakaan kerja seperti menghirup gas beracun, patah kaki, gegar otak , meninggal, luka berat, yang menyebabkan seseorang tersebut harus dirawat inap dirumah sakit atau kehilangan hari kerja diatas 2×24 jam ,atau cacat fungsi atau prgan atau meninggal ,maka tingkat keparahannya berat.

    10.Aanwizing (pemberian penjelasan) merupakan tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan TOR (Term of Reference). Tahap aanwizing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara vendor dengan konsultan perencana mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagian acuan dalam membuat penawaran.Sampai proses tahap ini selesai dan vendor memasukkan penawarannya, dan tahap selanjutnya adalah pemasukan dan pembukaan surat penawaran.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena nama pengirim berbeda dengan nama yang tercantum dalam jawaban tugas.

  21. Nama : Muhammad Sukran
    NIM : 157051756
    Kelas : B2

    1. Pekerjaan Konstruksi ” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 “ :
     Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Konstruksi menurut Permen PU :
     Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi :
     Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
     Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4. Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU dan tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan

     Lingkup SMK3 :
    A. Kebijakan K3.
    B. Perencanaan K3.
    C. Pengendalian Operasional.
    D. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan.
    E. Tinjauan Ulang Kinerja K3.

     Tahap kebijakan K3
     Tahap Pra Konstruksi:
    A. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi.
    B. Detailed Enginering Design (DED).
    C. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
     Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement).
     Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan.
     Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014
    A. Potensi bahaya tinggi = apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000
    B. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000

    6. Detailed Engineering Design (DED)
     Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan.

    7. Yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat
     Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    A. Dibuat pada awal kegiatan.
    B. Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi.
     Angka 1 : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
     Angka 2 : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
     Angka 3 : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi
     Angka 1 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi (ringan)
     Angka 2 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi (sedang)
     Angka 3 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi (berat)

    10. Istilah Aanwijzing pada proyek konstruksi

     aanwijzing merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender,Spesifikasi Teknik, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan TOR (Term of Reference).
     Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas/pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena terdeteksi copy-paste.

  22. Nama : Winda Seftia Ningrum
    NIM : 157051690
    Kelas : B1

    1. Pekerja konstruksi menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 pasal 1 ayat 3 adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Yang dimaksud sebagai ahli k3 konstruksi sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2017 adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang k3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang di terbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang.

    3. Perbedaan Ahli k3 konstruksi dengan petugas k3 konstruksi:
    Kalau ahli k3 konstruksi yaitu tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang k3 konstruksi, sedangkan petugas k3 kontruksi yaitu hanya organisasi pengguna jasa atau penyedia jasa yang telah mengikuti traning smk3 konstruksi bidang PU.

    4. Ruang lingkup smk3 konstruksi bidang PU dari tahap kebijakan k3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan :
    a. Penerapan SMK3 pada tahap pra konstruksi :
    – Rancangan konseptual (studi kelayakan, survei, dan investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3
    – Penyusunan DED wajib : *mengidentifikasi bahaya, menilai resiko k3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. *mengidentifikasi dan menganalisa tingkat resiko k3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan tata cara penetapan tingkat risiko k3 konstruksi.
    – Penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa wajib memuat : *potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya k3 konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan dokumen perencanaan atau dari sumber lainnya. *kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan k3 konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    b. Tahap Pemilihan penyedia barang/jasa :
    – Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat persyaratan k3 konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis
    – Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K
    – Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen ahli k3 konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan
    – Pada saat aanwizing potensi, jenis, identifikasi bahaya k3 dan persyaratan k3 konstruksi wajib dijelaskan
    – Evaluasi teknis RK3K penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program k3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya k3
    – Dalam evaluasi penawaran, pokja dapat melibatkan ahli k3 konstruksi/petugas k3 konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat ahli k3 konstruksi /petugas k3 konstruksi
    – Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis k3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur
    – RK3K penawaran yang disusun oleh penyedia barang/jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa
    – Rencana biaya k3 harus dihitun berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko k3 konsruksi sesuai dengan RK3K penawaran
    -Apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya k3 konstruksi atau rencana biaya k3 konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program k3 maka penyedia jasa tetap wajib melaksanakan program k3 konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK
    – Penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3Kdengan rencana penerapan k3 konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    – RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pre construction meeting oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan format
    – RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi
    – Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), pemimpin KSO harus menetapkan kebijakan k3 konstruksi yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa
    – Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapan ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang , maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK
    – Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan triwulan) yang menjadi bagaian dari laporan pelaksanaan pekerjaan
    – Apabila terjadi kecelakaan keja, penyedia jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2×24 jam
    – Penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakuakan triwulan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K
    c. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan :
    – Pada saat pelaksanaan uji coba dan baik fungsi sistem untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, ahli k3 konstruksi/petugas k3 konstruksi harus memastikan bahwa prosedur k3 telah dilaksanakan
    – Laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2014 :
    a. potensi bahaya tinggi : apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak siatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    b. Potensi bahaya rendah : apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    6. Istilah Detailed Engineering Design (DED) dalam pekerjaan konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detai bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K (Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kontrak) pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibuat oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

    8. Simbol kekerapan/frekuensi risiko k3 konstruksi diartikan sebagai :
    Simbol 1 (satu) : jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    Simbol 2 (dua) : kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    Simbol 3 (tiga) : sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Simbol keparahan/kerugian dan dampak kerusakan risiko k3 konstruksi diartikan sebagai :
    Simbol 1 (satu) : tingkat risiko K3 rendah
    Simbol 2 (dua) : tingkat risiko K3 sedang
    Simbol 3 (tiga) : tingkat risiko K3 tinggi

    10. Istilah Aanwijzing adalah salah satu proses dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja/pejabat pengadaan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena terdeteksi sebagai spam.

  23. Nama : Rossy Anggrainingrum
    NIM : 157051716
    Kelas : B2

    Tugas ke 3 Keselamatan Konstruksi

    1. Menurut PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Sesuai permen PU ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang sedangkan
    Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4.Lingkup SMK3 :
    A. Kebijakan K3
    B. Perencanaan K3
    C. Pengendalian Operasional
    D. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan
    E. Tinjauan Ulang Kinerja K3
    Tahap kebijakan K3
    A. Tahap Pra Konstruksi:
    i. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Surdan Investigasi
    ii. Detailed Enginering Design (DED)
    iii. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    B. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    C. Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan
    D. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    5.A. Potensi Bahaya Tinggi,
    – Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).
    B. Potensi Bahaya Rendah.
    – Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

    6.DED (Detailed Engineering Design) ialah Sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7.- RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    – RK3K di buat pada saat :
    * Pada awal kegiatan
    * Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan.

    8. 1(satu) : Jarang Terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2(dua) : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3(tiga) : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9.Angka 1 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta
    terganggunya kegiatan konstruksi (ringan).
    Angka 2 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi (sedang).
    Angka 3 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi (berat).

    10. Aanwijzing secara umum adalah pertemuan atau meeting antara kontraktor (peserta tender), konsultan perencana, arsitektur, MEP, Owner, dan Manajemen konstruksi untuk membahas mengenai rencana kerja dan syarat (RKS), gambar tender, BoQ without price, dan sebagainya. Di tahapan aanwijzing ini akan diadakan review dan tanya jawab agar antara perencanca, owner dan kontraktor terjadi kesamaan pemahaman.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena terdeteksi sebagai spam.

  24. Nama : Fahrian Arya Arcadine
    NPM : 1570551648
    Kelas : B1

    1. Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 Pasal 1 Ayat 3, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya dalam jangka waktu tertentu.

    2. Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 Pasal 1 Ayat 4, Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksidalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh embaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang

    3. Perbedaan antara “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi” Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut :
    a. Sertifikat dan kompetensi Ahli K3 konstruksi diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang undang (Pasal 1 Ayat 4), sedangkan Petugas K3 Konstruksi hanya surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU (Pasal 1 Ayat 5)
    b. Pelaksnaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi (Pasal 6 Ayat 1), sedangkan pelaksnaan Konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 Konstruksi (Pasal 6 Ayat 2)

    4.Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah :
    a. Kebijakan K3
    b. Organisasi
    c. Perencanaan K3
    d. Pengendalian Operasional
    e. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3, dan
    f. Tinjauan ulang kinerja K3

    Penjelasan lingkup SMK3
    a. Kebijakan K3
    Kebijakan K3 berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang di tetapkan oleh perusahaan penyedia jasa dan harus ditandatangani/disahkan oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek

    Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a.1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3
    a.2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3
    a.3 Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3

    b. Organisasi
    dalam organisasi ditetapkan tugas dan tanggung jawab setiap posisi agar lebih terorganisir dan lebih tertata

    c.Perencanaan K3
    Penyedia jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian resiko, skla prioritas, pengendalian risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk di serahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan

    d. Pengendalian Operasional
    Pengendalian operasional berupa prosedur kerjapetunjuk kerja yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya :
    – Menunjuk penanggung jawab kegiatan SMK3 yag dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta uraian tugas
    – upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan
    – Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
    – Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko
    – Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
    -disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3

    e. Pemeriksaan dan evaluasi Kinerja K3
    Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian pengendalian operasional berdasarkan upaya pengendalian apada bagian perencanaan K3 sesuai dengan urutan sassaran dan program K3

    f. Tinjauan Ulang Kinerja K3
    hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur senagaimana ditetapkan pada tabel sasaran dan program K3. hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

    SMK3 bidang PU diterapkan pada tahapan sebagai berikut :
    a. Tahap Pra Konstruksi :
    -rancagan konseptual, meliputi studi kelayakan/feasibility study, survei dan investigasi wajib memuat telaahan aspek K3
    – penyusunan Detailed Engineering Desain (DED)
    – Penyusunan Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

    b. Tahap pemilihan penyedia barang dan jasa (procurement)
    – menyusun dokumen pemilihan penyedia barang sesui kriteria yang didalamnya memuat uraian pekerjaan, potensi bahaya, identifikasi bahaya K3
    – persyaratan RK3K sebagai bagian dari dokumen usulan teknis
    – Evaluasi teknis untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dalam RK3K, dilakukan
    terhadap sasaran dan program K3
    – Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan

    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    – RK3k dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan di tanda tangani oleh PPK dengan menggunakan format yang terttera pada lampiran 2 di Permen PU No. 05/PRT/M/2014
    – Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    – Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK
    – Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam
    – Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja
    RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    – Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan
    – Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang

    5. Kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut :
    a. Potensi Bahaya Tinggi menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 adalah apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    b. Potensi Bahaya Tinggi menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 adalah apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. D.E.D. merupakan produk dari konsultan perencana yang biasa digunakan untuk membuat suatu perencanaan gambar kerja detail dari bangunan sipil seperti gedung, jalan, jembatan, dan proyek konstruksi lainnya. DED dapat berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari :
    a. gambar detail bangunan/bestek
    b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
    d. Laporan Akhir tahap perencanaan, meliputi :
    -lappran arsitektur
    – laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (soil test)
    – laporan perhitungan ME
    – laporan perhitungan IT
    – laporan tata lingkungan

    7. Pengertian Rencana K3 Kontrak atau disingkat RK3K menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 Pasal 1 Ayat 11 adalah adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU. RK3K dibuat pada saat proses penawaran pekerjaan konstruksi/lelang

    8. Arti Angka dalam penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut :
    a. 1 (satu) : tingkat kekerapan terjadinya risiko jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    b. 2 (dua) : tingkat kekerapan terjadinya risiko kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    c. 3 (tiga) : tingkat kekerapan terjadinya risiko sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Arti Angka dalam penentuan nilai keparahan atau kerugian terjadinya risiko K3 konstruksi menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2014 adalah sebagai berikut :
    a. 1 (satu) : nilai keparahan atau kerugian tergolong ringan, contoh pekerja terserempet cukup mendapat pengobatan P3K/klinik dan tetap dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa kehilangan hari kerja
    b. 2 (dua) : nilai keparahan atau kerugian tergolong sedang, contoh kerusakan alat berat seperti as roda patah, dan memerlukan waktu perbaikan 1 sampai 7 hari
    c. 3 (tiga) : nilai keparahan atau kerugian tergolong berat, contoh pekerja yang mengalami insiden dan harus dirawat inap di rumah sakit, atau meninggal akibat kecelakaan kerja.

    10. Aanwjzing adalah pertemuan antara pertemuan atau meeting antara kontraktor (peserta tender), konsultan perencana, arsitektur MEP, Owner, dan Manajemen konstruksi untuk membahas mengenai Rencana kerja dan syarat (RKS), gambar tender, BoQ tanpa harga, dan sebagainya. Di tahapan Aanwijzing ini akan diadakan review dan tanya jawab agar antara perencanca, owner dan kontraktor terjadi kesamaan pemahaman.

  25. Nama : Faisal
    NIM : 157051717
    Kelas : B2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?

    • Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan ,gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?

    • Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?

    • Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    • Lingkup SMK3 :

    I. Kebijakan K3
    II. Perencanaan K3
    III. Pengendalian Operasional
    IV. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan
    V. Tinjauan Ulang Kinerja K3

    • Tahap kebijakan K3
    I. Tahap Pra Konstruksi:
    A. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Surdan Investigasi
    B. Detailed Enginering Design (DED)
    C. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    II. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    III. Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan
    IV. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:

    A. Potensi Bahaya Tinggi,
    • Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah).

    B. Potensi Bahaya Rendah.
    • Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?

    • DED (Detailed Engineering Design) ialah Sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?

    • RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    • RK3K di buat pada saat :
    – Pada awal kegiatan
    – Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?

    Nilai Kekerapan
    1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.

    TINGKAT Nilai
    Keparahan / Kerugian

    RINGAN 1
    SEDANG 2
    BERAT 3

    • Angka 1 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi (ringan).

    • Angka 2 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi (sedang).

    • Angka 3 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi (berat).

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?

    • “Aanwijzing” secara umum adalah pertemuan atau meeting antara kontraktor (peserta tender), konsultan perencana, arsitektur, MEP, Owner dan Manajemen konstruksi untuk membahas mengenai rencana kerja dan syarat (RKS), gambar tender, BoQ without price, dan sebagainya. Di tahapan aanwijzing ini akan diadakan review dan tanya jawab agar antara perencanca, owner dan kontraktor terjadi kesamaan pemahaman.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena kaidah pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016. Nama pengirim berbeda dengan nama yang tertera dalam jawaban.

  26. Nama : Tyas Rawadi Lubis
    NIM : 157051785
    Kelas : A2

    1. Yang dimaksud pekerjaan konstruksi sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada pasal 1 ayat 3 adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam
    jangka waktu tertentu.

    2. Yang dimaksud dengan istilah “ahli K3 konstruksi” sesuai Permen PU tersebut adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Perbedaan “ahli K3 konstruksi” dengan “petugas K3 konstruksi” yaitu, ahli K3 Konstruksi merupakan tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi sedangkan petugas K3 Konstruksi merupakan petugas di dalam organisasi pengguna jasa atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi bidang PU.

    4. SMK3 konstruksi bidang PU meliputi :

    – Kebijakan K3, berupa persyaratan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan
    perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manager/proyek/kepala proyek.

    – Perencanaan K3, penyedia jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan
    penanggung jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak sesuai lingkup
    pekerjaan yang akan dilaksanakan.

    – Pengendalian operasional, berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian.

    – Pemeriksaan dan Evaluasi, kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan.

    – Tinjauan ulang kinerja K3, hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolak
    ukur. Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan
    perbaikan.

    SMK3 konstruksi biidang PU sebagaimana yang dimaksud diterapkan pada tahapan sebagai berikut :
    a. Tahap pra konstruksi
    1. Rancangan Konsptual, meliputi studi kelayakan/feasibility study, survei dan investigasi
    2. Detailed Enginering Design (DED)
    3. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
    b. Tahap pemilihan penyedia barang/jasa (procurement)
    c. Tahap pelaksanaan konstruksi, dan
    d. Tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.

    5. Kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014
    a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,-

    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan nilai kontrak dibawah Rp100.000.000.000,-

    6. Detailed Engineering Design (DED) dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K yaitu Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah dokumen rencana penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa dalam mengajukan penawaran. RK3K dibuat sebelum rapat pelaksanaan.

    8. Arti dari nilai kekerapan risiko K3 konstruksi :
    a. 1 yaitu jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi,
    b. 2 yaitu kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi,
    c. 3 yaitu sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Arti nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi :
    a. 1 yaitu ringan
    b. 2 yaitu sedang
    c. 3 yaitu berat

    10. Aanwijzing yaitu pemberian penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat.

  27. Nama: Lintang Prawiswari
    NIM: 157051646
    Kelas: B1

    1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam waktu tertentu.

    2. Ahli K3 konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instalasi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang.

    3. Ahli K3 konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instalasi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang. Sedangkan petugas k3 konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 konstruksi bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 bidang PU.

    4.SMK3 konstruksi dibidang PU meliputi:
    a. kebijakan K3;
    b. perencanaan K3;
    c. pengendalian operasional;
    d. pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. tinjauan ulang kinerja.
    tahapan-tahapannya:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1.Rancangan Konseptual, meliputi studi kelayakan/feasibility study, survei dan investigasi, wajib memuat telaahan aspek K3;
    2.Penyusunan Detailed Engineering Design (DED), wajib:
    – mengidentifikasi bahaya, menilai resiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan
    – mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiko K3 dari kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan tata cara penetapan tingkat resiko K3 konstruksi pada lampiran 1;
    3.Dokumen Pemilihan Penyedia Barang, penyusunannya wajib memuat:
    – potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan dokumen perencanaan atau dari sumber yang lainnya
    – kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (procurement):
    – dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat persyaratan K3 konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    – dokumen pemeliharaan penyedia barang/jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    – untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi,wajib disyaratkan rekrutmen ahli K3 konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    – pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratkan K3 konstruksi wajib dijelaskan.
    – evaluasi teknis RK3K penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    – dalam evaluasi penawaran, pokja dapat melibatkan ahli K3 konstruksi/petugas K3 konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi/petugas K3 konstruksi.
    – apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    – RK3K penawaran yang disusun oleh penyedia jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan kementrian pekerjaann umum.
    – rencana biaya K3 harus dihitungberdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian resiko K3 konsteruksi sesuai dengan RK3K penawaran.
    – apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya K3 konstruksi atau rencana biaya K3 konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka penyedia jasa tetap wajib melaksanakan program K3 konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    – penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.
    c. Tahap pelaksanaan Konstruksi:
    – RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pre construction meeting (PCM) oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan format pada lampiran 2.
    – RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    – dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), pemimpin KSO harus menetapkan kebijakan K3 konstruksi yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa.
    – apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    – dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    – apabila terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib membuat laporan kecelakaankerja kepada PPK, dinas tenaga kerja setempat, paling lambat 2×24 jam.
    – penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan:
    – pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, ahli k3 konstruksi/petugas K3 konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    – laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta ulasan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. a) potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
    b) potensi bahaya reendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjaan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Detail Engineering Design (DED) dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa di gunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadijan sebagai sara interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU. RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pre construction meeting (PCM) oleh penyedia jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK. dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.

    8. Simbol angka 1 berarti resiko K3 konstruksi jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    simbol angka 2 berarti resiko K3 konstruksi kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    simbol angks 3 berarti resiko K3 konstruksi sering terjadidalam kegiatan konstruksi

    9. Simbol angka 1 berarti nilai keparahan atau kerugian dampak kerusakan akibat resiko K3 konstruksi ringan, antara lain:
    *pada orang: terpeleset, polusi debu, terserempet (cukup dengan pengobatan P3K atau klinik) tetap dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari kerja).
    *pada harta/benda: gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak menyebabkan pekerjaan terhambat dan dapat diperbaiki dalam waktu 1×24 jam.
    * pada lingkungan: terdapat ceceran tanah galian sehingga mengganggu lingkungan sekitar.
    *pada keselamatan umum: jalan menjadi sempit (lalu lintas terganggu/macet, ada kecelakaan lalu lintas).
    – Simbol angka 2 berarti nilai keparahan atau kerugian dampak kerusakan akibat resiko K3 konstruksi sedang, atara lain:
    * pada orang: tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, terkilir, memerlukan pengobatan diluarlokasi kegiatan (puskesmas atau rumah sakit), karena klinik dikolasi kegiatan tidak tersedia/mampu, maksimum istirahat di rumah/luar lokasi kegiatan selama 2×24 jam.
    * pada harta/benda: kerusakan alat berat misalnya As roda patahh, Alat berat terguling dan menyebabkan kerusakan, waktu perbaikan dibutuhkan sampai 7 hari
    *pada lingkungan: terdapat polusi debu, kebisingan, ada keluhan dari masyarakat sekitas dan masyarakat pengguna jalan.
    * pada keselamatan umum: kendaraan terperosok kedalam lubang galian.
    – Simbol angka 3 berarti nilai keparahan atau kerugian dampak kerusakan akibat resiko K3 konstruksi berat, antara lain:
    * pada orang: tersengat aliran listrik, menghidup gas beracun, patah kaki, geger otak, luka berat, dirawat-inap di rumah sakit, atau kehilangan hari kerja diatas 2×24 jam, atau cacat fungsi atau organ, meninggal.
    * pada harta/benda: dinding saluran ambruk, lokasi galian ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas bawah tanah terganggu (kabel listrik putus, pipa PAM pecah, kabel telepon putus, pipa gas pecah), mengakibatkan tidak berfungsinya fasilitas umum tersebut, waktu pemulihan diatas 7 hari.
    * pada keselamatan umum: sering terjadi kabrakan kendaraan, masyarakat sekitar terkena ISPA akibat polusi debu.

    10. Aanwizing adalah Rapat Penjelasan Pekerjaan, diantaranya penjelasan tentang resiko K3 konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi.

  28. Nama : Titik Lestari
    NIM : 157051745
    Kelas : B2

    Mata kuliah : Keselamatan Konstruksi

    1.Pekerjaan Konstruksi ” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 “ :
    Jawab : Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2.Ahli K3 Konstruksi menurut Permen PU :
    Jawab : Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang

    3.Perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi :
    Jawab :
    -Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    -Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU

    4.Lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU dan tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan
    Jawab :
    -Lingkup SMK3 :
    a.Kebijakan K3
    b.Perencanaan K3
    c.Pengendalian Operasional
    d.Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 dan
    e.Tinjauan Ulang Kinerja K3

    Tahap kebijakan K3
    -Tahap Pra Konstruksi:
    a.Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi
    b.Detailed Enginering Design (DED)
    c.Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    -Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    -Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan
    -Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    5.Kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014
    Jawab :
    a.Potensi bahaya tinggi = apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang
    dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000
    b.Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000

    6.Detailed Engineering Design (DED)
    Jawab : Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan

    7.Yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat
    Jawab : Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU
    a. Dibuat pada awal kegiatan
    b. Pada awal dimulainya kegiatan, penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan
     
    8.Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi 
    Jawab :
    -Angka 1 : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    -Angka 2 : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    -Angka 3 : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9.Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi
    Jawab :
    -Angka 1 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi (ringan)
    -Angka 2 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi (sedang)
    -Angka 3 : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi (berat)

    10.Istilah Aanwijzing pada proyek konstruksi
    Jawab : Aanwijzing merupakan proses pemberian penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Teknis, Spesifikasi Teknik, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain sebagainya

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena terdeteksi sebagai spam.

  29. Nama : Nuryeni
    NIM : 157051715
    Kelas : B2

    1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencangkup bangunan gedung, bangunan sipil, dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang ahli dan berkompetensi di bidang k3 konstruksi dalam melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi,dan memiliki sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam mengevaluasi Sistem Manajemen K3 konstruksi dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang di terbitkan oleh lembaga atau instansi sesuai dengan undang-undang sedangkan -Petugas K3 adalah petugas yang berada didalam organisasi penyedia jasa yang mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis Sistem Manajement K3 Konstruksi Bidang PU,dibuktikan dengan surat keterangan bahwa telah mengikuti pelatihan tersebut.

    4. a. Lingkup Sistem Manajement K3
    – Kebijakan K3
    – Pengendalian Opersional
    – Evaluasi Kinerja K3
    – Perencanaan K3
    – Tinjauan ulang Kinerja K3

    b. Tahapan Kebijakan K3
    – Tahapan Pra Konstruksi
    – Tahapan penyediaan barang dan jasa
    – Tahapan Pelaksanaan konstruksi
    – Tahapan Penyerahan hasil akhir pekerjaan

    5. a. Potensi bahaya tinggi – apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang atau nilai kontrak diatas Rp100.000.000.000
    b. Potensi bahaya rendah- apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang atau nilai kontak di bawah Rp100.000.000.000

    6. Detailed Engginering Design dalam pekerjaan konstruks idapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana,yang biasa di gunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja)

    7. Rencana K3 Kontrak adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan sistem manajement K3 Konstruksi di bidang PU dan merupakan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi,yang di buat oleh jasa dan di setujui oleh pengguna jasa untuk dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
    Rencana K3 Kontrak dibuat pada awal kegiatan dan pada awal dimulainya penyediaan jasa dengan mempersentasikan RK3K kepada pejabat pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan.

    8. Frekuensi terjadinya resiko K3 konstruksi :
    a. Angka 1 : Jarang terjadi dalam Kegiatan Konstruksi
    b. Angka 2 : Kadang-Kadang terjadi dalam Kegiatan konstruksi
    c. Angka 3 : Sering Terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi
    – Angka 1 : Mencangkup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya tidak membahayakan keselamataan umum serta tidak terganggunya kegiatan konstruksi ( Ringan )
    – Angka 2 : Mencangkup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya dapat berisiko membahyakan keselamatan umum serta dapat terganggunya kegiatan konstruksi ( Sedang )
    – Angka 3 :Mencangkup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi ( Berat )

    10. Istilah Aanwijzing Pada Proyek Konstruksi adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek

  30. Nama: Agung Setiawan
    NIM: 157051734
    Kelas: B2 D4K3

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    Jawab: Menurut PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 Pekerjaan Konstruksi adalah Semua atau sebagian kegiatan perencanaan dan pembangunan serta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Jawab: Yang dimaksud Ahli K3 Konstruksi adalah ahli atau tenaga teknis yang sudah mempunyai sertifikasi keahlian yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang telah sesuai dengan Undang-undang, yang memiliki kompetensi khusu di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    Jawab: perbedaan Ahli K3 Konstruksi dengan Petugas K3 Konstruksi adalah Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis atau pekerja yang mempunyai kompetensi dalam bidang K3 Konstruksi dalam merancang, melaksanankan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi dengan sertifikat pelatihan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang sesuai Undang-undang.
    Petugas K3 Konstruksi adalah Petugas dalam Organisasi pengguna jasa atau penyedia jasa yang telah di beri bimbingan atau pelatihan oleh teknik SMK3 Konstruksi bidang Pekerja Umum.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    Jawab: SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3 harus mencakup Komitmen mencegah kecelakaan kerja dan penyakit kerja serta komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dengan persyaratan lain yang terkait dengan K3 serta kerangka untuk menyusun sasaran K3.
    b. Perencanaan K3 wajib membuat membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
    c. Pengendalian Operasional,
    1. Menunjuk penanggung jawab kegiatan SMK3 yang di tuang dalam Struktur Organisasi K3 besertas Uraian Tugas
    2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai.
    3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja.
    4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko.
    5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan.
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 mengacu pada kegaiatan ang dilaksanakan pada bagian pengendalian operasional berdasarkan upaya pengendalian pada bagian perncanaan K3.
    e.Tinjauan Ulang Kinerja K3 hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai dengan tolak ukur sebagaimana di tetapnkan pada Sasaran dan Program K3.
    a. Tahap Pra Konstruksi mencakup:
    1. Rancangan Konseptual atau studi kelayakan, survei dan investigasi
    2. Penyusunan edailed engineering Desain (DED), mengidentifikasibahaya menilai Risiko K3 serta pengendalian dalam kegiatan poryek dan pada tahapan pemilihan material.
    3. Penyusunan dokumen pemilahan penyedia barang atau jasa memuat potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya konstruksi yang telah di tetapkan oleh PPK.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa mencakup:
    1. Dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi
    2. dokumen Pemilihan harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K
    3. Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat persyaratan sertifikasi SMk3 perusahaan.
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi:
    1. RK3K dipersentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa.
    2. RK3K yang telah disahkan menajadi bagian yang tidak dipisahkan dari dokumen konstrak pekerja konstruksi.
    3. DOkumen hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPk secara berkala
    4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penedia Jasa wajib memua laporan kecelakaan kerja kepada PPK, paling lambat 2x 24 jam kepada Dinas Tenaga Kerja Setempat.
    5. Penyedia Jasa Wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasl evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan.
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    1. Pada saat pelaksanaan uji coba dan layak fungsi sistem untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan
    2. Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjawaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, Statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serata usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:
    Jawab
    a. Potensi Bahaya Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000 Harus melibatkan Ahli K3 Konstruksi.
    b. Potensi Bahaya Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000, Harus melibatkan Petugas K3 Konstruksi.

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
    Jawab: Detailed Engineering Design (DED adalah produk dari sebuah konsultasi perencanaan yang bisa digunakan dalam sebuah perencanaan atau gambar kerja atau bangunan sipil seperti gedung, gedung sipil, jalan, jembatan, bendungan dll.
    Detailed Engineering Desain (DED) berisi Gambar detail bangunan atau desain bangunan, Rencana Anggaran Biaya, rencana kerja dan Syarat-syarat.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    Jawab: RK3K adalah Dokumen Kontrak yang dibuat oleh Penyedia Jasa yang di setujui oleh Pengguna Jasa yang berisi rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagai interaksi oleh Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan umum.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?
    Jawab: Arti dari angka 1, 2, dan 3 dalam frekuensi terjadinya risiko K3 Konstruksi adalah Angka 1 adalah pekerjaan yang berisiko jarang terjadi kecelakaan dalam kegiatan konstruksi atau kejadiannya dalam 1 tahun hanya 1 kali seperti penyakit paru-paru.
    Angka 2 adalah pekerjaan yang berisiko kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konsttruksi atau kejadiannya terjadi hanya 2-3 kali terjadi dalam 1 tahun seperti tertimpah bahan bangunan yang di angkat.
    Angka 3 adalah pekerjaan yang berisko paling sering terjadi dalam kegiatan konstruksi seperti pkerja terpapar oleh debu.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.
    Jawab: Arti Angka 1, 2, dan 3 adalah
    Angka 1 artinya Ringan atau dapat di tangani dengan cepat seperti luka gores.
    Angka 2 artinya Sedang, kecelakaan ini biasanya harus melibatkan medis tetapi masih dapat di tangani dan tidak mengancam nyawa seperti luka sobek, pingsan dll.
    Angka 3 artinya Berat, kelakaan ini sudah beresiko sangat fatal seperti patah tulang, tersetrum, bahkan kematian.

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    Jawab: Aanwijzing adalah Proses petemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah proyek, serta sebagai sarana menjelaskan tentang potensi dan identifikasi bahaya dari sebuah ekerjaan konstruksi yang akan diselenggarakan atau dilelang.

  31. Nama : Hikmah Indah B S
    NIM : 157051675
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan Kontruksi sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Kontruksi yang sesuai dengan Permen PU adalah tenaga teknis khusus yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 kontruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Perbedaan Ahli K3 Kontruksi dengan Petugas K3 Kontruksi adalah :
    Ahli K3 Kontruksi merupakan tenaga teknis khusus yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 kontruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi.
    Sedangkan Petugas K3 Kontruksi merupakan petugas di dalam organisasi Pengguna Jas dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 kontruksi Bidang PU.

    4. SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib
    memuat telaahan aspek K3.
    2. Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    – mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material,
    pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    – mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara
    Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    3. Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    – potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen
    Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    – kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    1. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan
    persyaratan teknis.
    2. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    3. Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan
    sertifikat SMK3 perusahaan.
    4. Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    5. Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    6. Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak
    ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen
    pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    8. RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan
    bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia
    barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    9. Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K
    Penawaran.
    10. Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan
    ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi
    sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    11. Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk
    seluruh tahapan pekerjaan.
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    1.RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia
    Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    2.RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan
    penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    3.Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin
    KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    4.Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan
    tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    5.Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan,
    bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    6.Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuatlaporan kecelakan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat,
    paling lambat 2 x 24 jam.
    7.Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan
    triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.
    1.Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli
    K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    2. Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta
    usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. a. Kriteria Potensi bahaya tinggi sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 adalah apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Kriteria Potensi bahaya rendah sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 adalah apabila pekerja bersifat tidak berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Detail Engineering Design adalah, produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan
    (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung,kolam renang,jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lain nya.

    7. RK3K adalah, rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak yang dibuat atau disusun oleh penyedia jasa sebagai lampiran
    penawaran pada saat mengikuti proses lelang. RK3K diresmikan sebelum proyek yang direncanakan akandi mulai

    8. Arti dari angka 1, 2, dan 3 didalam penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 kontruksi adalah :
    – Simbol 1 = Jarang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    – Simbol 2 = Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kontruksi
    – Simbol 3 = Sering terjadi dalam kegiatan kontruksi

    9. Arti dari angka 1,2 dan 3 didalam penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 kontruksi adalah :
    – Simbol 1 : Ringan
    – Simbol 2 : Sedang
    – Simbol 3 : Berat

    10. Arti dari istilah “Aanwijzing” pada proyek kontruksi adalah Rapat Penjelasan Pekerjaan atau pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek.

  32. Nama : Hendy Makawangung
    NIM : 157051658
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan Kontruksi Menurut Permen PU no.5/PRT/M/2014 Pasal 1 Ayat 3 adalah ?
    Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan berserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung. bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Kontruksi Menurut Permen PU no.5/PRT/M/2014 ?
    Ahli K3 Kontruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Kontruksi yang dibutuhkan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Perbedaan Ahli K3 Kontruksi dengan Petugas K3 Kontuksi ?
    -Ahli K3 Kontruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Kontruksi yang dibutuhkan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    -Petugas K3 Kontruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Kontruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Kontruksi Bidang PU.

    4. Lingkup SMK3 Kontruksi Bidang PU ?
    -SMK3 Kontruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3.
    b. Perencanaan K3.
    c. Pengendalian Operasional.
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3.
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    -SMK3 Konstruksi Bidang PU diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Kontruksi:
    1. Rancangan Konseptual meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi.
    2. Detail Engineering Design (DED).
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement).
    c. Tahap Pelaksanaan Kontruksi.
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5.Kriteria Potensi Bahaya menurut Permen PU no.5/PRT/M/2014 untuk potensi Bahaya Tinggi dan Rendah ?
    a. Potensi Bahaya Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
    b. Potensi Bahaya Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Istilah “Detail Engineering Design (DED) adalah ?
    Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Kontruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsutan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan jembatan, bendungan dan pekerjaan kontruksi lainya.

    7. Istilah RK3K dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU no.5/PRT/M/2014 ?
    RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Kontsruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan kontsruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Kontruksi Bidang PU.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut ?
    – 1 (satu) Kekerapanya Jarang terjadi dalam kegiatan Kontruksi.
    – 2 (dua) Kekerapanya Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kontruksi.
    – 3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 ?
    -1 (satu) Tingkat RINGAN
    -2 (dua) Tingkat SEDANG
    -3 (tiga) Tinkat BERAT

    10. Pengertian “aanwijizing” pada proyek kontruksi ?
    -Aanwijizing : Merupakan proses pemberian penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar teknis/tender ,speisfikasi teknik, Rencana Anggaran Biaya(RAB), dan lain sebagainya.
    -Pihak yang terlibat dalam proses ini antara lain : owner, perencana arsitek, struktur dan MEP, Manajemen Kontruksi, peserta tender dan Konsultan Quantity Surveyor.

  33. Nama : Grace Apriliarodita Adare
    NIM : 157051834
    Kelas : A2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    Jawab:
    Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mencakup suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Jawab:
    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    Jawab:
    Kalau Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompentensi khusus dibidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompentensi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
    Sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    Jawab:
    (1) Setiap penyelengaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    (2) SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    (Berupa pernyataan tertulis berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan prundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek.)
    b. Perencanaan K3;
    (Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.)
    c. Pengendalian Operasional;
    (Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2.3, diantaranya :
    1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.;
    2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.3.;
    3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
    4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.3.;
    5. Sistem pertolongaan pertama pada kecelakaan; 6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 3.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.)
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3;
    (Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2.3 (Sasaran dan Program K3)
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    (Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolak ukur sebagaimana ditetapkan pada Tabel 2.3 (Sasaran dan Program K3). Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.
    (3) SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Freasibility Study, Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Engineering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Pemillihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    c. Tahap Pelaksaan Konstruksi; dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:
    a. Potensi Bahaya Tinggi
    b. Potensi Bahaya Rendah
    Jawab:
    a.) Potensi Bahaya Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
    b.) Potensi Bahaya Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
    Jawab:
    Detailed Engineering Design (DED) adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    Jawab:
    Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU. Dibuat saat pekerjaan Konstruksi belum dimulai

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?
    Jawab:
    1 (satu) = Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) = Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) = Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014.
    Jawab:
    1. Tingkat keparahan ringan yang terjadi di kegiatan konstruksi
    2. Tingkat keparahan sedang yang terjadi di kegiatan konstruksi
    3. Tingkat keparahan tinggu yang terjadi di kegiatan konstruksi

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    Jawab:
    Aanwijzing atau pemberian penjelasan merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), gambar tender, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan TOR (Term of Reference)

  34. Nama : Said Nursyi Safaat
    NIM : 157051791
    Kelas A2

    1.) pekerjaan konstruksi sesuai permen PU No.05/PRT/M/2014 pada pasa1 ayat 3 adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2.) ahli K3 konstruksi sesuai permen PU tersebut adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi ysng diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3.) perbedaan ahli k3 konstruksi dan petugas K3 konstruksi sesuai permen PU tersebut adalah
    *Ahli K3 konstruksi sesuai permen PU tersebut adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi ysng diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
    *Sedangkan petugas K3 konstruksi adalah petugas didalam organisasi pengguna jasa dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teksis SMK3 konstruksi bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis SMK3 konstruksi bidang PU

    4.) TAHAP SMK3 KONSTRUKSI PADA BIDANG PEKERJAAN UMUM
    SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum melipiti
    a. kebijakan K3
    b. perencanaan K3
    c. pengendalian oprasional
    d. pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3; dan
    e. tinjauan ulang kinerja K3

    smk3 konstruksi bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut
    a. tahap pra konstruksi
    1. rancangan konseptualmeliputi studi kelayakan/feasibility study, survey dan investigasi
    2. Detailed Engineering Design (DED);
    3. dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
    b. pemilihan penyedia barang/jasa (procurement);
    c. tahap pelaksanaan konstruksi; dan
    d. tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan

    5.) Kriteria potensi bahaya sesuai permen No.05/PRT/M/2014 adalah

    *Potensi bahaya tinggi adalah apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    *Potensi bahaya rendah adalah apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    6.) Detailed Engineering Design (DED) dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan untuk membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti, gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bangunan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7.) RK3K tau biasa disebut rencana K3 kontrak adalahdokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU dan merupakan satu kesatuan dibidang dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi dan RK3K dibuat sebelum sebelum kontrak kerja pada pekerjaan suatu konstruksi

    8.) Arti simbol berupa 1, 2, dan 3 pada penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya resiko K3 konstruksi adalah
    (1) adalah jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    (2) kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    (3) sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9.) Arti simbol berupa angka 1, 2, dan 3 pada penentuan keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat resiko K3 konstruksi
    (1) RINGAN
    (2) SEDANG
    (3) BERAT

    10.) pemberian penjelasan atau yang lebih dikenal dengan aanwijing merupakan tahap dalam sebuah tender dalam memeberikan penjelasan tahap aanwijing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara vendor dengan konsultan perencana mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena kaidah pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  35. Nama : Wesly Jhon Hendrik Manik
    NIM : 157051659
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
    kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
    mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan
    elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu
    bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi
    khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan
    mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat
    pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi
    yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. ~ Ahli K3 Konstruksi ~ Petugas K3 Konstruksi
    – Tenaga teknis berkompetensi khusus bidang K3 konstruksi – petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa
    > Merencanakan > Pelaksana dari tugas Ahli K3 Konstruksi
    > Melaksanakan
    > Mengevaluasi

    4. Ruang lingkup :
    – Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU
    – Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
    – Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

    > Tahapan
    – Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum
    wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    – SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:

    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    – SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
    diterapkan pada tahapan sebagai berikut:

    1. A. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility
    Study, Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Enginering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    B. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    C. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    D. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    (1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi
    bahaya.
    (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
    kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
    rupiah).

    (1) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan
    Ahli K3 konstruksi.
    (2) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan
    Petugas K3 konstruksi.

    2. B. Tahapan Pekerjaan Pra Konstruksi

    (1) Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib
    memuat telaahan aspek K3.
    (2) Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    a .mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya
    pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material,
    pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari
    kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara
    Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    (3) Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi
    yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau
    dari sumber lainnya;
    b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi
    termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

    Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

    (1) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan
    K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    (2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan
    tentang kriteria evaluasi RK3K.
    (3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan
    rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3
    perusahaan.
    (4) Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan
    persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    (5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan
    program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    (6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3
    Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada
    yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran
    tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan
    penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    (8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan
    penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian
    dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur
    dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di
    lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    (9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh
    pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    (10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau
    rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak
    mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap
    wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang
    telah disetujui oleh PPK.
    (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi
    RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan
    pekerjaan.

    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi

    (1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan
    konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk
    disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format
    pada Lampiran 2.
    (2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
    dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan
    SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia
    Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus
    menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh
    Penyedia Jasa.
    (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam
    penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan
    tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    (5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan
    dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan
    triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    (6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan
    kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling
    lambat 2 x 24 jam.
    (7) Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja
    sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam
    rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

    Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

    (1) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan
    commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3
    Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur
    K3 telah dilaksanakan.
    (2) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja
    SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan
    perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. – Potensi Bahaya Tinggi
    > Apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
    kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    – Potensi Bahaya Rendah
    > Apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

    6. – Detailed Engineering Design (DED)
    > Produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan
    sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K > Rencana K3 Kontrak
    Kapan dibuat > Pada tahap Pra Konstruksi

    8.

    9.

    10. – “Aanwijzing” > Rapat Penjelasan Pekerjaan

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Soal nomor 8, 9 dan 10 belum dijawab.

  36. Nama: Yeremia Marthen Sianipar
    NIM : 157051763
    Kelas : A2

    1. Yang dimaksud pekerjaan konstruksi pada PERMEN PU NO. 05/PRT/M/2014 adalah
    – Pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal serta elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Yang dimaksud ahli K3 konstruksi dalam PERMEN PU tersebut ialah :
    Tenaga mekanis yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensiyang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3. Perbedaan antara ahli K3 konstruksi dengan petugas K3 konstruksi adalah
    Ahli K3 konstruksi adalah ahli/ekspert dari kontraktor yang ditunjuk menaker untuk mengawasi ditaatinya undang-undang K3, sedangkan Petugas K3 konstruksi adalah petugas/pekerja dari kontraktor untuk melakukan melaksanakan K3 ditempat kerja.

    4. Ruang lingkup SMK3 menurut peraturan mentri ini meliputi :
    Penerapan SMK3 konstruksi bidang PU
    – Tugas, tanggung jawab dan wewenang dan,
    – Biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU

    5. Kriteria potensi bahaya sesuai PERMEN PU 05/PRT/M/2014 untuk :
    a. Potensi bahaya tinggi :
    – Apabila pekerjaan bersifat berbahaya atau mempekerjakan lebih dari 100 orang atau nilai kontrak diatas 100 miliar rupiah.
    b. Potensi bahaya rendah :
    – Apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan mempekerjakan kurang dari 100 orang atau nilai kontrak dibawah 100 miliar rupiah.

    6. Yang dimaksud Detailed Engineering Design (DED) adalah produk dari konsultan perencana/ yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan ( gambar kerja ) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. Yang dimaksud RK3K adalah :
    – sebuah kebijaksanaan untuk melakukan evaluasi yang dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.

    – RK3K dibuat saat penyedia barang atau jasa mulai melakukan penawaran.

    8. Arti dari simbol 1,2 dan 3 pada nilai keparahan atau resiko k3 konstruksi tersebut adalah diantaranya :
    – Simbol angka 1 (satu) : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    – Simbol angka 2 (dua) : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kosntruksi.
    – Simbol angka 3 (tiga) : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Arti dari simbol 1,2 dan 3 pada nilai keparahan atau resiko k3 konstruksi tersebut adalah diantaranya :
    – Simbol angka 1 (satu) : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    – Simbol angka 2 (dua) : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kosntruksi.
    – Simbol angka 3 (tiga) : Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    10. Pengertian dari aanwijzing adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek.

  37. Nama : Neng Putri Apriyani
    NIM : 14.11.106.701501.1432
    Kelas : B1

    1. Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan prencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencangkup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2.A hli K3 Kontruksi adalah tenaga kerja yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 kontruksi dalam merencanakan, melaksankan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3. Perbedaan Ahli K3 Kontruksi dengan petugas kontruksi
    1. Ahli K3 Kontruksi adalah tenaga kerja yang mempunyai kompetensi khusus dibidang K3 Kontruksi dalam merencanakan, melaksankan dan mengevaluasi SMK3 Kontruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
    2. Petugas K3 Kontruksi adalah petugas didalam organisasi penggunanaan jasa dan atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan dari bimbingan teknis SMK3 Kontruksi bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan teknis SMK3 Kontruksi bidang PU

    4. Lingkup SMK3 Kontruksi Bidang PU
    a. Kebijakan K3 berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan segala resiko dan peraturan perundang undangan K3 yang dilakukan secara konsisten dan harus ditanda tangani oleh manager proyek atau kepala proyek
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian operasional
    d. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3
    e. Tinjauan ulang kinerja K3

    Tahap Pra Kontruksi
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, dan Investigasi wajib memuat telaahan aspek K3
    2. Penyusunan Detailed Engineering Desigen (DED) ; Mengidentifikasi bahaya, menilai Resiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan kontruksi serta Opersai dan Pemeliharaan

    Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement)
    -Dokumen Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Kontruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis
    -Pada saat aaanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Kontruksi wajib dijelaskan
    -Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 Kontruksi dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3

    5. Kriteria potensi bahaya
    a. Potensi bahaya tinggi apabilapekerjaan bersifat berbahaya dan atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan dinilai kontrak diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    b. Potensi bahaya rendah apabila pekerjaan berdifat tidak berbahaya dan atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan atau nilai kontrak dibawah Rp 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah)

    6. Deadline Engineering Design (DED) dalam pekerjaan kontruksi dapat diartiakn sebagai produk dari konsultan perencana yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar kerja detail bangunan sipil sepertigedung,kolam berenang, jalan, jembatan, bendungan dan perkerjaan kontruksi lainnya

    7. RK3K adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi adalah dukomen rencana penyelengaraan keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi bidang penyelengaraan kontruksi yang dibuat oleh penyediaan jasa dalam membuat penawaran

    8. Niali kekerapan resiko dan frekuensi
    Kolom (1) : nomor urut uraian pekerjaan
    Kolom(2) : diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai resiko K3 yang tertua didlam dokumen pelelangan
    Kolom (3) : diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari selutuh item pekerjaan yang mempunyai resiko k3

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat K3 Kontruksi
    penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko K3 tinggi, sedang, dan kecil dengan penjelasan :
    prioritas 1 (resiko tinggi )
    prioritas 2( resiko sedang)
    prioritas 3 (resiko kecil)
    apabila tingkat resiko di nyatakan tinggi maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian

    10. Aanwijzing merupakan proses pemberian penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Teknis, Spesifikasi Teknik, Rencana Anaggaran Biaya (RAB), dan lain sebagainya

  38. Nama : Giftson Simamora P
    NIM : 157051847
    Kelas : A2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    -Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibu ktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    -Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat
    penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua)
    tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja .

    -Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

    4. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
    a. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
    b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; dan
    c. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan :

    1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    (2) SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    (3) SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ay at (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a.
    Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/ Feasibility
    Study , Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Enginering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ( Procurement );
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6.Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
    -Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    -sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam
    proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan
    peraturan yang berlaku

    8. 1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap
    keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
    2.Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
    3.Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai

    9. 1. tingkat keparahan ringan yang terjadi di kegiatan konstruksi
    2. sedang
    3. berat

    10.Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    -Pengertian dari Aanwiizing adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena terindikasi copy-paste dari jawaban mahasiswa yang lain.

  39. Nama : Reky Hidayat
    NIM : 157051769
    Kelas: A2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?
    -Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibu ktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?
    -Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat
    penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua)
    tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja .

    -Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

    4. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
    a. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
    b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; dan
    c. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan :

    1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
    (2) SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    (3) SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ay at (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a.
    Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/ Feasibility
    Study , Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Enginering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ( Procurement );
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6.Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
    -Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?
    -sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam
    proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan
    peraturan yang berlaku

    8. 1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap
    keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
    2.Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
    3.Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai

    9. 1. tingkat keparahan ringan yang terjadi di kegiatan konstruksi
    2. sedang
    3. berat

    10.Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    -Pengertian dari Aanwiizing adalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek.

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena terindikasi copy paste dari jawaban mahasiswa yang lain.

  40. Nama: Fahreza Umar
    NIM: 157051779
    Kelas: A2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?

    Berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fidik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?

    Menurut Permen PU No.05/PRT/M/2014 Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?

    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan atau
    bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.

    Lingkup SMK3 Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian Operasional
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3

    SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan atau Feasibility Study, Survei dan Investigasi.
    2. Detailed Enginering Design (DED).
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa (Procurement).
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi.
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 untuk:
    A. Potensi Bahaya Tinggi,
    B. Potensi Bahaya Rendah.

    Potensi bahaya sebagaimana dimaksud Permen PU No.05/PRT.M/2014 pada Pasal 5 Ayat 1ditetapkan menjadi:

    A. Potensi bahaya tinggi adalah apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

    B. Potensi bahaya rendah adalah apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan /atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)” ?

    Detailde Engineering Design (DED) dalam Pekerjaan Konstruksi adalah sebuah perencanaan (gambar kerja) yang meliputi gambar- gambar rencana dan detail yang diperlukan dalam pembangunan bangunan sipil seperti gedung, jembatan, dan pekerjaan
    konstruksi lainnya.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014?

    Rencana K3 Kontrak yang disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa. RK3K dibuat pada awal kegiatan tersebut.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiki K3 Konstruksi diberi simbol berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka
    1, 2, dan 3 tersebut?

    a. Angka 1 berarti jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    b. Angka 2 berarti kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    c. Angka 3 berarti sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 Konstruksi diberi simbol berupa angka 1, 2, dan
    3. Jelaskan arti angka 1, 2, dan 3 tersebut.

    Berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2014 arti angka 1, 2, dan 3 pada nilai keparahan akibat risiko K3 Konstruksi adalah sebagai
    berikut:
    a. Angka 1 berarti tingkat risiko ringan.
    b. Angka 2 berarti tingkat risiko sedang.
    c. Angka 3 berarti tingkat risiko berat.

    10. Jelaskan pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?

    Aanwijzing merupakan salah satu tahap dalam sebuah proyek dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat). Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas atau pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan sebagai acuan dalam membuat penawaran.

  41. Nama : Nadir Shebaz
    NIM : 13.11.106.701501.1180
    Kelas : B2

    1. Apakah yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi sesuai PERMEN PU NO.5/PRT/M/2014 pad pasal 1 ayat 3?
    Yaitu : pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan/ atau pelaksana beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksana lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atu bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan ahli k3 konsruksi sesuai PERMEN tersebut?
    Yaitu: tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang k3 konstruksi dalam merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Udang Undang.

    3. Apakah perbedaan antara” Ahli k3 konstruksi” dan” petugas k3 konstruksi” ?
    Yaitu:
    Ahli k3 konstruksi : tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang k3 konstruksi dalam merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Udang Undang. Petugas k3 konstruksi : petugas didalam organisasi pengguna jasa atau orgsanisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan teknis SMK3 konstruksi bidang PU.

    4. Apa saja lingkup SMK3 konstruksi bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan k3 hingga tahap penyerahan hasil pekerjaan ?
    Yaitu:
    A. Meningkarkan tingkat efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.
    B. Dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
    C. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efesien.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai PERMEN PU 05/PRT/M/2014.
    A. Potensi bahaya tinggi :
    Apabila pekerja bersifat berbahaya dan /atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan /atau nilai kontrak diatas 100.000.000.000 seratus Miliar rupiah.

    B. Potensi bahaya rendah :
    Apabila pekerja bersifat tidak berbahaya dan /atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang orang dan /atau nilai kontrak dibawah 100.000.000.000 seratus Miliar rupiah.

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah detailed enginering design (DED)
    Yaitu : didalam pekerjaan konstruksi DED dapat disebut sebagai produk dari konsultan perencanaan yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan gambar detail bangunan sipil seperti gedung , kolam renang. DED jugab dapat berypa gambar detail bangunan atau bestek bosa terdiri dari gambar rencana teknis. Rencana teknis ini meliputi arsitektur , struktur mekanikal dan elektrikal.

    7. Jelaskan dengan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” ? dan kapan RK3K dibuat dan kapan sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014
    Yaitu : penawaran yang disusun oleh penyedia jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan peneyedia barang/jasa. Merupakan bagian darinusulan teknis dalam dokumen penawaran , sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/ jasa yang berlaku dilingkungan kementrian pekerja umum.
    RK3K

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya resiko k3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1,2, dan 3. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut ?

    1. Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    2. Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan kontruksi .
    3. Sering terjadi dalam kegiatan kontsruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau keruguian atau dampak kerusakan akibat resiko K3 kontruksi di beri simbol berupa angka 1, 2, dan 3

    1. Tingkat resiko K3 rendah.
    2. Tingkat resiko K3 sedang.
    3. Tingkat resiko K3 tinggi.

    10. Jelaskan dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi.

    Pengertian Aanwijzing adalah proses pertemuan untuk mejelaskan selukbeluk pekerjaan sebuah tender atau proyek aanwijzing ini berisi bermacam-macam informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail. Aanwijzing kantor dan lapangan mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut akan dilakukan dalam kantor atau lapangan.

  42. Nama : Yudha Azhar Lazuardhi
    NIM : 157051754
    Kelas : B2

    1. Apakah yang dimaksud dengan “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Permen PU No.05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3?

    :Keseluruhan rangkaian atau sebagian perencanaan yang di dalamnya ada pengawasan bangunan gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan yang sama dengan perencanaannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Permen PU tersebut?
    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga tehnik yang ahli serta mempunyai kompetensi khusus didalam bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi. Perencanaan itu sebagai pembuktian ahli K3 Konstruksi benar – benar mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai kompetensi yang di terbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

    3. Apakah perbedaan “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”?

    Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis serta mempunyai kompetensi di bidang Konstruksi, dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap SMK3 Konstruksi didalam perusahaan tersebut.
    Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa serta mempunyai tanggung jawab yang disaat itu dikerjakan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan teknis SMK3 Konstruksi dibidang PU.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang PU? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan?

    a. Kebijakan K3 dalam K3 Konstruksi adalah pernyataan secara tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan segala aspek K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan wajib ditanda-tangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek.

    b. Perencanaan K3 Konstruksi adalah pihak penyedia jasa konstruksi wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk syarat kegiatan konstruksi siap dilaksanakan.

    c. Pengendalian Operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian yang ada di kegiatan konstruksi.

    d. Pemeriksaan Perusahaan dan Evaluasi Kinerja K3 adalah suatu upaya perusahaan untuk menjamin segala sistem telah di jalankan dengan baik dengan cara audit internal dan eksternal serta membuat laporan statistik dari semua sistem yang di dapat untuk dicari akar permasalahan dan tindakan perbaikannya.

    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3 adalah suatu cara untuk mencari akar permasalahan suatu masalah K3 dengan melihat dokumen dokumen dan kinerja yang ada pada saat itu untuk memastikan segala program K3 yang telah disusun di jalankan dengan baik dalam penerapan K3 Konstruksi.

    -Tahap prakonstruksi : yaitu tahap perancangan konsep di bidang studi kelayakan sistem,survei dan investigasi langsung kelapangan. Membuat detailed engineering design serta memilih penyedia barang atau jasa melalui dokumen yang dilihat .

    -Tahap pemilihan penyedia barang atau jasa : yaitu tahap dengan melibatkan pihak kedua yaitu produsen atau penyalur barang atau jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi dengan mengikuti menejemen sistem pihak pertama dengan atau tanpa waktu (subcontractor) melalui CSMS pada perusahaan itu.

    -Tahap Pelaksanaan Konstruksi adalah tahap yang dimana proses konstruksi dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta pengawasan yang dilakukan sampai kegiatan konstruksi sampai pada tahap penyerahan hasil akhir pengerjaan.

    -Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pengerjaan adalah tahap dimana laporan statistik yang di hasilkan dari berbagai kegiatan pada tahap pelaksanaan konstruksi dirapatkan dan dilaporkan ke menejemen dan untuk bahan tinjauan ulang untuk proyek proyek selanjutnya.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014 untuk:

    1. Potensi Bahaya Tinggi pada K3 Konstruksi terjadi jika pekerjaan tersebut bersifat berbahaya atau sangat berbahaya serta perusahaan tersebut memperkerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang nilai kontrak diatas 100 miliyar rupiah.

    2. Potensi Bahaya Rendah pada K3 Konstruksi terjadi jika pekerjaan bersifat tidak berbahaya atau kurang berbahaya dan memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan nilai kontrak dibawah 100 miliyar rupiah.

    6. Apa yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?

    yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED) adalah desain engineering secara lengkap baik itu gambar konstruksi,anggaran,rencana kerja atau RKS yang mencakup segala persyaratan serta mutu dan kuantitas material bangunan,SOP pemasangan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi dan semua itu dimasukkan kedalam standar dokumen pengadaan atau SDP.

    7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “RK3K” dan kapan RK3K dibuat sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?

    RK3K adalah rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak yang dibuat karena resiko yang dapat dialami disetiap kegiatan kerja konstruksi dan dibuat oleh penyedia jasa konstruksi untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja.
    RK3K dibuat pada saat dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa dibuat

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut?

    Arti dari angka 1 dalam kekerapan ialah tingkat jumlah kecelakaan jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    Arti dari angka 2 dalam kekerapan ialah tingkat jumlah kecelakaan kadang kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    Arti dari angka 3 dalam kekerapan ialah tingkat jumlah kecelakaan sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbol berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut sesuai Permen PU 05/PRT/M/2014?

    Arti dari angka 1 dalam keparahan atau severity ialah tingkat keparahan yang dialami oleh pekerja masih diambang ringan first aid injury(FAI).
    Arti dari angka 2 dalam keparahan atau suverity ialah tingkat keparahan yang dialami oleh pekerja dalam batas sedang dan bisa diatasi melalui medical treatment injury (MTI).
    Arti dari angka 3 dalam keparahan atau suverity ialah tingkat keparahan yang dialami oleh pekerja sudah dalam batas keparahan berat, pada level ini konsekuensi yang terjadi dapat berakibat fatality.

    10. Jelaskan apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?

    Aanwijzing adalah suatu tahap dalam sebuah tender dengan memberi kejelasan mengenai pasal pasal dalam RKS mengenai ruang lingkup pekerjaan,metode pemilihan cara penyampaian dokumen penawaran jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran,tata cara pembukaan dokumen penawaran, metode evaluasi, hal hal yang menggugurkan penawaran, jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan dan cara evaluasi dengan prefensi harga atas penggunaan produksi dalam negri, ketentuan tentang penyesuaian harga, ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan, besaran masa berlaku dan penjamin, ketentuan asuransi dan ketentuan yang di persyaratkan.

  43. Nama : Muhammad Rizal
    NIM : 157051778
    Kelas : A2

    JAWAB :

    1. yaitu pekerjaan yg keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yg mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewuudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu yang tertentu .

    2. istilah yang di maksud dengan ahli k3 intruksi ialah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 kontruksi yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang di terbitkan oleh lembaga atau instasi yang berwenang sesuai dengan undang – undang yang di tetapkan .

    3. yg membedakan ahli k3 kontruksi dengan petugas k3 intruksi adalah untuk ahli k3 kontruksi ia membuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi dan di terbikan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan UU sedangkan petugas k3 kontruksi di buktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 kontruksi bidang PU.

    4. tahap pra kontruksi .
    – rancangan konseptual meliputi studi kelayakan / feasibility study , survei dan investigasi ( wajib memuat telaahan aspek K3 )
    – dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa( harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K)
    – tahap pemilihan penyedia barang /jasa ( dokumen pemilihan harus memuat persyaratan K3 kontruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis )
    – tahap pelaksanaan kontruksi ( RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan kontruksi / pre construction meeting (PCM) oleh penyedia jasa , untuk disahkan dan ditanda tangai oleh PPK dengan menggunakan format pada lampiran 2 .
    – tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan (pada saat pelaksanaan uji coba dan layak fungsi sistem ( testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 kontruksi/petugas K3 kontruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan).

    5. – potensi bahaya tinggi , apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan / atau mempekerjakan tenaga kera paling sedikit 100 orang dan/ atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
    – potensi bahaya rendah , apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan / atau memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan / atau nilai kontrak dibawah Rp,100.000.000.000,- ( seratus milyar rupiah )

    6.DED (detail engineering design ) dalam pekerjaan kontruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang , jalan , jembatan, bendungan , dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi , yang dibuat oleh penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya .

    8. 1 (satu) : Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 ( dua ) : Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) : Sering terjadi dalam kegiatan kontruksi .

    9. TINGKAT KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK NILAI
    ORANG | HARTA BENDA | LINGKUNGAN | KESELAMATAN UMUM
    RINGAN 1
    SEDANG 2
    BERAT 3

    10.Aanwijzing adalah salah satu proses dalam pemilihan penyediaan barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja/pejabat pengadaan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa .

    ———————————————————————————-
    Komentar Dosen:
    Jawaban ini tidak diperiksa karena kaidah pengetikan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI 2016.

  44. Nama : Azel Parera
    NPM : 157051674

    1. (1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi
    bahaya.
    (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
    kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
    rupiah).

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi
    khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan
    mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat
    pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi
    yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi
    khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan
    mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat
    pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi
    yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa
    dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti
    pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan
    dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3
    Konstruksi Bidang PU.

    4. (1) SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3;
    b. Perencanaan K3;
    c. Pengendalian Operasional;
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
    (2) SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
    diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility
    Study, Survei dan Investigasi;
    2. Detailed Enginering Design (DED);
    3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
    c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
    d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

    (1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi
    bahaya.
    (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
    kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
    rupiah).

    5. a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
    mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
    kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
    dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
    dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
    rupiah).

    6. Detail Engineering Design atau bestek, gambar kerja detail adalah :
    Gambar kerja adalah gambar lanjutan dari uraian gambar Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan skala ( PU = Perbandingan ukuran ) yang lebih besar.Gambar besteks dan bestek merupakan kunci pokok ( tolak ukur ) baik dalam menentukan kualitas dan skop pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya

    7. RK3K adalah dokumen
    lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan
    merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan
    konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna
    Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara
    Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3
    Konstruksi Bidang PU.

    8. Seluruh lampiran dalam peraturan menteri ini yang meliputi lampiran 1: Tata
    Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi, Lampiran 2: Format Rencana
    K3 Kontrak (RK3K), Lampiran 3: Format Surat Peringatan, Surat Penghentian
    Pekerjaan Dan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja, merupakan bagian
    yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

    9. 1 = Ringan
    2 = Sedang
    3 = Berat

    10. Aanwijzing aadalah sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek.Aanwijzing ini berisi bermacam – macam informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail


  45. ———————————————————-
    Perbaikan karena salah teknis posting.
    ———————————————————-

    Nama: Muhammad Nurul Firdaus
    NIM: 157051693
    Kelas: B1

    1. Pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat ppelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

    3. Perbedaan Ahli K3 dengan petugas K3 konstruksi
    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat ppelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
    – Petugas K3 konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa dan/atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimmbingan teknis SMK3 Konstruksi bidang PU.

    4. Lingkup K3 bidang pekerjaan umum.
    4.A. Kebijakan K3
    Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala resiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek/kepala proyek.
    4.B. Perencanaan K3.
    4.C. Pengendalian operasional.
    4.D. Pemeriksaan dan evaluasi K3.
    4.E. Tinjauan ulang K3.

    – Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi
    1.Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    2.Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    3.Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

    – Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
    1.Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    2.Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    3.Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    4.Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    5.Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    6.Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    7.Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    8.RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    9.Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    10.Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    11.Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.
    – Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    1.RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    2.RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    3.Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    4.Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    5.Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    6.Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    7.Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    – Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    1.Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    2.Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Potensi bahaya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014
    a. Potensi bahaya tinggi apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).
    b. Potensi bahaya rendah apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

    6. (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detailbangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

    7. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    8. Nilai 1= Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    Nilai 2= Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi.
    Nilai 3= Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi.

    9. Nilai 1= keparahan ringan.
    Nilai 2= keparahan sedang.
    Nilai 3= keparahan berat.

    10. Aanwijzing adalah proses pemberian penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar teknis, spesifikasi teknik, Rencana Anggaran Biaya (RAB),dll.


  46. ———————————————————-
    Perbaikan karena salah posting tempat.
    ———————————————————-

    Nama : Arga Aquarbuana
    NIM : 157051668
    Kelas : B1

    1.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2.Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3.Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU sedangkan Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    4.SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
    a. Kebijakan K3
    b. Perencanaan K3
    c. Pengendalian Operasional
    d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3

    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi
    1.Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
    2.Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
    a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
    b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
    3.Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
    a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
    b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
    Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
    1.Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    2.Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    3.Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    4.Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    5.Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    6.Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    7.Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    8.RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    9.Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    10.Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    11.Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
    1.RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
    2.RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    3.Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    4.Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    5.Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    6.Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    7.Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
    Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan
    1.Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    2.Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5.Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
    a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6.(DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detailbangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya

    7.Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

    8.1 (satu) Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    2 (dua) Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    3 (tiga) Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. 1. RINGAN
    Keparahan/kerugian/dampak
    Orang : Terpeleset, polusi debu, terserempet, (cukup pengobatan P3K atau klinik) tetap dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari kerja) Harta/benda : Gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak menyebabkan pekerjaan terhambat dan dapat diperbaiki dalam waktu 1×24 jam.

    Lingkungan : Terdapat ceceran tanah galian sehingga mengganggu lingkungan sekitar

    Keselamatan Umum : Jalan menjadi sempit (lalu lintas terganggu/macet, ada kecelakaan lalu lintas)

    2. SEDANG
    Keparahan/kerugian/dampak
    Orang : Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, terkilir, memerlukan pengobatan diluar lokasi kegiatan (Puskesmas atau Rumah Sakit), karena Klinik dilokasi kegiatan tidak tersedia/mampu, Maksimum istirahat di rumah/diluar lokasi kegiatan selama 2X24 jam

    Harta/benda : Kerusakan alat berat misalnya: As roda patah , Alat berat terguling dan menyebabkan kerusakan, Waktu perbaikan dibutuhkan 1 sampai 7 hari

    Lingkungan : Terdapat polusi debu, kebisingan, ada keluhan dari masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan

    Keselamatan umum : Kendaraan terperosok dalam lubang galian,

    3. BERAT
    Keparahan/kerugian/dambak
    Orang : Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, Patah kaki, gegar otak, meninggal, Luka berat, dirawat-inap di rumah sakit, atau kehilangan hari kerja diatas 2 x 24 jam, atau Cacat fungsi atau organ, meninggal.

    Harta/benda: Dinding saluran ambruk, lokasi galian ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas bawah tanah terganggu (kabel listrik putus, pipa PAM pecah, kabel telepon putus, pipa gas pecah), mengakibatkan tidak berfungsinya fasilitas umum tersebut, Waktu pemulihan dibutuhkan diatas 7 hari

    Keselamatan umum: *sering terjadi tabrakan kendaraan,
    *masyarakat sekitar terkena ISPA akibat polusi debu

    10.Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas/pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran.


  47. —————————————————————
    Perbaikan karena kesalahan teknis posting.
    —————————————————————

    Nama : Muhammad Hanif Hutomo
    NIM : 12.11.106.701501.0578
    Kelas : B1

    Tugas 3

    1. Jelaskan, apakah yang dimaksud dengan istilah “Pekerjaan Konstruksi” sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 pada Pasal 1 Ayat 3 ?
    – Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.

    2. Siapa yang dimaksud dengan istilah “Ahli K3 Konstruksi” sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut? Jelaskan
    – Tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

    3. Apakah perbedaan antara “Ahli K3 Konstruksi” dengan “Petugas K3 Konstruksi”? Jelaskan
    – Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
    – Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    4. Apa saja lingkup SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum? Jelaskan mulai tahap kebijakan K3 hingga tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
    – SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi :
    a. Kebijakan K3 :
    – Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek

    b. Perencanaan K3 :
    – Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

    c. Pengendalian Operasional:
    – Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya :
    1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
    2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan.
    3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja.
    4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko.
    5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan.
    6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3.

    d. Pemeriksaan dan Evaluasi kinerja K3 :
    – Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian C. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian B (Perencanaan K3) sesuai dengan Sasaran dan Program K3.

    e. Tinjauan Ulang Kinerja K3 :
    – Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian D. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolak ukur sebagaimana ditetapkan pada Sasaran dan Program K3. Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

    – SMK3 Konstruksi Bidang PU diterapkan pada tahapan sebagai berikut :
    a. Tahap Pra Konstruksi:
    – Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility Study, Survei dan Investigasi.
    – Detailed Enginering Design (DED).
    – Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

    b. Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement) :
    – Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
    – Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
    – Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
    – Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.
    – Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
    – Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
    – Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
    – RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
    – Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
    – Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
    – Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

    c. Tahapan Pelaksanaan Konstruksi :
    – RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK.
    – RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
    – Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
    – Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
    – Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
    – Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.
    – Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

    d. Tahapan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan :
    – Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
    – Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

    5. Bagaimana kriteria potensi bahaya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 untuk:
    – Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    – Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

    6. Jelaskan, apakah yang dimaksud dengan istilah “Detailed Engineering Design (DED)“?
    – Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:
    a. Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan
    b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
    d. Laporan akhir tahap perencanaan

    7. Jelaskan :
    a. Apakah yang dimaksud dengan istilah “RK3K” ?
    – Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

    b. Siapa yang bertanggung jawab membuat RK3K ?
    – Dibuat oleh penyedia jasa konstruksi

    c. Kapan RK3K dibuat ?
    – Dibuat pada saat penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

    8. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Apakah arti angka 1, 2, dan 3 tersebut? Jelaskan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014.
    – 1 = Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    – 2 = Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
    – 3 = Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

    9. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi diberi simbul berupa angka 1, 2, dan 3. Jelaskan arti angka 1, 2 dan 3 tersebut menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014.
    – 1 = Tingkat resiko K3 Rendah
    – 2 = Tingkat resiko K3 Sedang
    – 3 = Tingkat resiko K3 Berat

    10. Jelaskan, apakah pengertian dari istilah “Aanwijzing” pada proyek konstruksi?
    – Aanwijzing adalah salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (Term of Reference).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s