SAFETY PRIME

Engineering Safety

Regulations

UNDANG-UNDANG

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerdja.

PRESIDEN

  1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

PEMERINTAH

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

KEMENTERIAN

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator.
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian.
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.
  7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 42/Men/III/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.245/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban.
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP 20/DJPPK/VI/2004 Tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi Bangunan.
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
  11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1992 Tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
  12. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep.174/Men/1986 dan Nomor 104/Kpts/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/Men/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.

WALIKOTA

  1. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok.

INTERNATIONAL

  1. OSHA Regulations for Scaffolding. Number 29 CFR PART 1910. Safety Requirements for Scaffolding – Walking/working surfaces.
  2. OSHA Regulations for Fall Protection System. Number 29 CFR 1926 Subdevision M.
  3. OSHA Regulations Number 29 CFR 1926 Subpart M.
  4. Australian Standard Competencies BSB 60607 Advanced Diploma of Occupational Health And Safety.
  5. Australian/New Zealand Standard for Scaffolding AS/NZS 1576.1:2010.
Advertisements